Three Elemens of Legal System

Menurut teori Lawrence M. Friedman sistem hukum memiliki tiga komponen “the structure of a system its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process folowing within bounds”. Tiga komponen tersebut dapat dimaksudkan menjadi :

1.      Struktur

2.      Substansi

3.      Kultur atau budaya

Dari ketiga komponen-komponen di atas dapat kita jelaskan sesuai dengan pengetahuaan kita tentang sistem hukum, berikut penjelasan masing-masing komponen sistem hukum tersebut :

1.      Struktur

Komponen struktural merupakan bagian dari sistem hukum yang menjadi mesin atau otak dari sistem yaitu bagian yang menjalankan kesatuan komponen yang melakukan suatu program untuk  mengawasi proses berjalannya peraturan perundang-undangan dimana bertugas sebagai pengontrol jalannya proses agar tetap pada kaedah-kaedah yang semestinya. Struktur adalah pusat pengontrolan bagi berjalannya suatu hukum yang berlaku sesuai dengan peran dan status komponen-komponen yang menyokong agar tetap pada batas-batas peran dari komponen-komponen itu. Sesuai atau tidaknya komponen-komponen tersebut tergantung pada struktur yang mengatur. Struktur yang dimaksudkan di sini ialah lembaga-lembaga atau pihak yang menjalankan hukum. Keteraturan lembaga-lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya sangat diperhitungkan dalam menjaga batasan-batasan peran dan status mereka. Satu saja peran melenceng dari kaedah-kaedah maka struktur tidak akan berjalan sesuai yang direncanakan. Perkara ini dianggap wajar karena di dalam menjalankan struktur terkadang adakalanya mereka melenceng atau karena penyalahgunaan peran. Sehingga realita membuktikan bahwa batas-batas sedikit terabaikan dari yang diharapkan.

Hal ini dapat kita contohkan dari kinerja lembaga hukum yang tidak menjalankan perannya sesuai statusnya dengan baik ialah ketika lembaga penegak hukum dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak, dan sebaliknya mereka malah melakukan pelanggaran hukum.

Lembaga ini diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang berwenang melakukan mekanisme undang-undang agar tetap menjadi peraturan yang senantiasa menjadi pengaturan sosial bagi masyarakat.

2.      Substansi

Komponen substansi merupakan komponen yang meliputi perilaku dari struktur hukum atau realita yang dihasilkan oleh adanya sistem hukum yang berlaku. Perilaku struktur hukum dianalogikan sebagai hasil pembuatan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga hukum. Di sini adalah letak kerumitan dari komponen ini yaitu pada proses norma-norma hukum berlaku. Pada realita yang ada saat ini undang-undang yang dibuat berdasarkan pada ketentuan siapa pembuat undang-undang itu dan siapa yang berpengaruh dalam mengontrol undang-undang itu, bukan tempat dimana undang-undang akan berlaku. Ini letak kesalahan dari proses pembuatan undang-undang, seharusnya apakah tidak lebih baik jika melihat dari berbagai aspek tidak malah melihat hanya pada beberapa aspek yang berpengaruh. Ini akan lebih menguntungkan kepada pihak yang berpeluang menentukan undang-undang. Bagaimana tidak, undang-undang tersebut tidak akan melenceng dari aktivitas atau pekerjan mereka karena mereka juga memikirkan apa saja sisi negatif jika melenceng dari undang-undang yang ada.

3.      Kultur dan Budaya

Kultur dan budaya hukum dapat dianalogikan pada keyakinan, nilai dan apa yang diharapkan dari adanya hukum dan sistem hukum oleh masyarakat yang merupakan komponen dari mekanisme yang menjalankan undang-undang. Lembaga-lembaga penegak hukum juga termasuk ke dalam pelaksana hukum. Keyakinan bahwa hukum adalah batasan-batasan perilaku mereka dan menilai hukum secara positif maupun negatif. Masyarakat menilai realita apakah sistem hukum berjalan dengan baik atau bahkan terlihat tidak sistematis. Di sinilah mengungkap konstruksi masyarakat tentang mekanisme sistem hukum.