Kaitan Faktor Penguasaan Tanah terhadap Perubahan Struktur Masyarakat Pedesaan

Meskipun diwarnai perdebatan, namun secara umum dapat dikatakan,

telah terjadi perubahan pola penguasaan dari komunal ke penguasaan

individual semenjak zaman pra kolonial sampai Orde Baru. Hal ini terlihat dari

semakin hilangnya tanah-tanah hak ulayat digantikan bentuk penguasaan

“milik” privat, sehingga dapat disewakan dan diperjualbelikan. Sebelumnya

hanya dikenal pemilikan individual terbatas, yaitu tanah komunal yang

meskipun dapat dikelola secara terus menerus oleh satu keluarga dan boleh

diwariskan, namun tidak dapat disewakan apalagi diperjual belikan. Jenis

pemilikan seperti ini disebut juga dengan “pemilikan komunal yang berciri

privat”.

Untuk menggambarkan bagaimana perubahan tersebut berlangsung

dapat dilihat misalnya hasil penelitian Berger (1996) dalam penelitiannya di

satu desa di bagian utara Jawa Tengah, dengan membandingkan kondisi

selama 60 tahun (antara tahun 1869 dan 1929). Ia menemukan bahwa

sepanjang waktu tersebut pemilikan tanah menjadi lebih individualistis, luas

tanah komunal berkurang, serta maraknya pembelian tanah oleh orang luar

desa. Bersamaan dengan itu, terjadi peningkatan aktivitas non-pertanian dan

pasar tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerja upahan semakin biasa yang

berlangsung melalui mekanisme pasar. Artinya, telah terjadi proses

invidualisasi ekonomi dan peningkatan diferensisasi pekerjaan.

Perubahan sosial ekonomi pedesaan adalah karena pengaruh

kapitalisme Belanda melalui tanam paksa komoditas perkebunan untuk

ekspor. Namun, menurut Nurhadiantomo (1986), hal ini bukanlah suatu

kapitalisme murni, karena perkembangannya bukanlah karena kekuatan

ekonomi murni (sistem pasar) namun lebih karena kekuasaan melalui

kekuatan politik kolonial. Pengaruh kapitalisme ini tidak hanya terasa di

wilayah-wilayah dataran rendah terutama karena kompetisi tebu dengan padi,

tapi bahkan sampai ke daerah yang relatif tertutup yaitu misalnya pada

komunitas masyarakat Tengger yang berdiam di lereng gunung Bromo (Hefner,

1999). Tengger sebelumnya dianggap sebagai wilayah cagar budaya yang

dianggap steril dari pengaruh-pengaruh eksternal. Ketika belum ada pengaruh

luar, mereka tak mengenal sistem bagi hasil, sewa tanah, hubungan patron

klien, struktur yang kurang teratratifikasi, dan kultur yang egaliter. Hal ini

9

karena mereka bergantung pada tanahnya sendiri, bukan jaminan subsistensi

dari patron. Namun kondisi ini berubah karena berbagai tekanan luar, yaitu

tanam paksa (khususnya antara 1830 sampai 1850) perkebunan kopi, desakan

pendatang, serta revolusi hijau. Pola pertanian subsisten telah digantikan oleh

pertanian kapitalis yang agresif. Akibatnya, terjadi perubahan kultural berupa

gaya hidup baru, serta kebingungan hubungan sosial sesama warga

khususnya mengenai aspek normatif.

Selain itu, pengaruh kebijakan pemerintah dengan menggunakan

mekanisme penguasaan tanah juga telah merusak lembaga tradisional yang

sudah mapan. Penelitian Brewer (1985) di dua desa di daerah Bima,

menemukan hilangnya fungsi lembaga “doumtuatua” sebagai institusi desa

yang sebelumnya berwenang mendistribusikan pengusahaan tanah di antara

warga. Dampak kebijakan ini, ditambah oleh kebijakan pemerintahan RI yang

menjadikan sebagian wilayahnya sebagai taman nasional, adalah suatu

fenomena klasik, yaitu mendorong pemilikan tanah secara individual dan

pembelian oleh orang luar sehingga akhirnya banyak warganya yang menjadi

buruh lepas tanpa tanah.

Seiring dengan itu, dalam penelitian Amaluddin (1987) di Kendal Jawa

Tengah untuk memahami kondisi pada zaman Orde Lama, perubahan sistem

penguasaan tanah juga telah menyebabkan perubahan sistem produksi

pertanian. Sebelum tahun 1960, ada tiga jenis hak penguasaan tanah

komunal, yaitu hak bengkok, hak banda desa, hak narawita, serta satu yang

bersifat individual yaitu hak yasan. Saat itu, tanah yasan mencakup 76,7

persen dari total tanah di desa tersebut. Penerapan UUPA tahun 1960

menyebabkan konversi tanah yang semula berdasarkan hukum adat (komunal)

menjadi hak milik. Hak narawita, secara de facto sudah menjadi milik

individual, sehingga penjualan tanah berkembang, peluang tunakisma untuk

menggarap mengecil, dan mobilitas penguasaan cenderung sentrifugal atau

terpolarisasi. Bersamaan dengan itu, sistem produksi yang semula dilandasi

nilai-nilai tradisional digantikan oleh sistem produksi komersial. Organisasi

produksi dari sebelumnya berupa pola-pola penyakapan seperti maro, mrapat,

mrlimo, lebotan, bawon, dan mutu; digantikan dengan pola dengan penyewaan,

buruh lepas, panen tebasan, dan penggilingan padi mekanis. Temuan ini

didukung oleh Hayami dan Kikuchi (1987), yang menemukan kesamaan

dampak revolusi hijau di Indonesia dan Filipina. Tranformasi sistem sosial

pedesaan ini juga didukung oleh Temple (1976) yang melihat adanya evolusi

desa Jawa dari desa komunal (1830-1870), dilanjutkan desa tradisional (1870-

1959), dan terakhir desa komersial bersamaan dengan era revolusi hijau.

Selanjutnya Amaluddin (1987) melihat bahwa komersialisasi pertanian

telah juga menyebabkan perubahan pola hubungan antar lapisan petani.

Kondisi sebelum tahun 1960 dimana masyarakat terbagi atas tiga lapisan

sosial, yaitu sarekat (pemegang hak bengkok), sikep ngajeng (pemegang hak

narawita) dan sikep wingking (tunakisma) dilandasi hubungan “patron – klien”;

berubah menjadi hubungan berdasarkan nilai-nilai komersial pola “tuan tanah

– buruh”. Melemahnya hubungan patron klien ini bersamaan dengan

menurunnya tanggung jawab lembaga desa dalam menjamin subsistensi,

melalui jaminan memperoleh pekerjaan dan distribusi (Temple, 1976). Jadi

dapat dikatakan, fungsi tanah yang dulu menyatukan telah berubah menjadi

“memisahkan”.