Sistem Politik

1. PENGERTIAN SISTEM POLITIK

Sistem Politik berasal dari dua suku kata: sistem dan politik. Sistem dapat diartikan sebagai keseluruhan bagian-bagian (unsur-unsur) yang berhubungan satu sama lain secara fungsional. Artinya ada hubungan interaksi, interrelasi dan interdependensi antar unsur satu sama lain. Sedang Politik dapat diartikan sebagai (jelaskan secara rinci satu persatu):

(a) kepentingan bersama/umum (klasik: Plato, Aristotle)

(b) penyelenggaraaan negaAra (kelembagaan: Weber)

(c) kekuasaan (Robson) 

(d) policy/kebijaksanaan (fungsional: Easton, Lasswell)

(e) konflik (behaviorialism: Paul Conn)

Namun demikian dalam memahami Sistem Politik tidak dapat diartikan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan.

Ada banyak pengertian, diantaranya adalah David Easton memberi batasan tentang sistem politik yang terdiri tiga komponen, yakni: (1) The political system allocates values (by means of policies); (2) its allocations are authoritative; and (3) its authoritative allocations are binding on the society as a whole.

Artinya, sistem politik merupakan (1) alokasi nilai-nilai, dengan cara kebijaksanaan, (2) pengalokasian/penetapan nilai-nilai tersebut bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan (3) pengalokasian/ penetapan yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat secara keseluruhan.

Lebih jauh dinyatakan bahwa sistem politik dapat pula di- perkenalkan sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial, melalui mana nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

Berbeda dengan Easton, Robert A Dahl misalnya, ia menyatakan: a political system as any persistent pattern of human relationships that involves, to a significant extent, control, influence, ower or authority. Jadi sistem politik adalah sebagai pola yang tetap dari hubungan-hubungan antar manusia yang melibatkan -- sampai dengan tingkat yang berarti -- kontrol, pengaruh, kekuasaan atau wewenang.

Sedangkan Gabriel A Almond menyatakan: the political system is that system of interactions to be found in all independent societies which performs the functions of integration and adaptation (both internally and vis-a-vis other societies) by means of the employment, or threat of employment, of more or less legitimate physical compulsion.Ini berarti bahwa sistem politik adalah merupakan sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka. Bagi masyarakat yang belum merdeka, tidak terdapat sistem politik, yang ada adalah sistem politik pemerintah penjajah.

Sistem politik itu menjalankan fungsi integrasi dan adapatasi. Fungsi integrasi dimaksudkan untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedang fungsi adaptasi adalah merupakan fungsi penyesuaian terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat sendiri maupun masyarakat lain.

Dalam konteks pemahaman ini Almond mempergunakan istilah "more or less” (sedikit banyak) bersifat legitimate (sah). Hal ini untuk menerangkan bahwa paksaan fisik yang dilakukan oleh sistem politik keabsahannya diragukan. Keragu-raguan ini terutama ditujukan kepada sistem politik yang otoriter atau totaliter. Dengan mempergunakan istilah "more or less" maka bagi Almond, segala macam bentuk/jenis sistem politik dapat dapat dimasukkan dalam batasan ini.

Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah sistem interaksi atau hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, melalui mana dialokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, dan pengalokasian nilai-nilai itu dengan mempergunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah.

Ilustrasi: 

Beri ulasan dan ilustrasi tentang: Pertama, sistem interaksi. Interaksi yang berlangsung dalam sistem politik dapat berujud interaksi antar individu, individu dengan organisasi/lembaga, atau dapat juga antar organisasi/lembaga. Kedua, pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud (Lasswell) adalah power, enlightenment, wealth, well-being (or health), skill, afection, rectitude (involve righteousness and justice), and deference (or respect), yang oleh Deutsch ditambahi security dan liberty. Jadi nilai-nilai yang terdapat dan dibutuhkan tersebut dialokasikan kepada masyarakat dengan mempergunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah. Ketiga, paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah. Memberikan gambaran bahwa paksaan fisik yang dilakukan oleh sistem politik tersebut keabsahannya masih diragukan, terutama sistem politik yang totaliter dan atau sistem politik yang tidak mendapatkan legitimasi.

Mata Kuliah: Sistem Politik Indonesia

FISIP-UNAIR, Kuliah tgl. 2 Okt 2009

Drs. Sutrisno, MS.

2. CIRI-CIRI SISTEM POLITIK

Menurut Gabriel A Almond Sistem Politik, baik yang modern maupun primitif sekalipun memiliki ciri-ciri sbb.:

a.    Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana pasti memiliki kebudayaan politik. Dalam pengertian bahwa masyarakat paling sederhanapun memiliki tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat yang paling komplek. Tipe-tipe struktur politik tersebut dapat diperbandingkan  satu sama lain menurut tingkat dan bentuk pembidangan kerja yang teratur.

b.    Semua sistem politik baik modern maupun primitif menjalankan fungsi yang sama, walaupun tingkatannya berbeda-beda, yang disebabkan oleh perbedaan struktur. Model pelaksanaan maupun cara/gaya dari fungsi-fungsi tersebut dapat diperbandingkan.

c.     Semua struktur politik baik yang terdapat dalam masyarakat modern maupun primitif betapapun terspesialisasikannya, tetap mempunyai sifat multi fungsional (menjalankan banyak fungsi). Oleh karena itu sistem politik dapat dibandingkan menurut tingkat kekhususan tugas.

d.    Semua sistem politik adalah merupakan sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. Secara rasional  tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau semuanya primitif. Dalam pengertian tradisional semuanya adalah campuran antara unsur modern dan tradisional.

Simpulan: Ciri-ciri sistem politik demikian sifatnya sangat umum.

Menurut David Easton ciri utama dari  sistem politik adalah sbb.:

a.    Ciri Identifikasi. Untuk membedakan antara sistem politik dan sistem-sistem sosial lain, maka harus dapat mengidentifikasi atau mengenali dengan cara mendeskripsikan unit-unitnya yang fundamental. Dan dapat menetapkan batas-batas yang memisahkan nya dari unit-unit yang berada di luar sistem.

a1.  Unit-unit suatu sistem politik. Unit-unit ini merupakan elemen-elemen atau unsur-unsur yang membentuk suatu sistem, berwujud tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas politik. Ilustrasi: Bedakan antara aktivitas politik dan aktivitas sosial lainnya, misal: kegiatan kampanye, penjual obat/jamu, pasar krempyeng, kerumunan orang adu ayam, kecelakaan, dsb.

a2.  Batas-batas. Batas suatu sistem politik dapat dinyatakan dengan tindakan atau aktivitas yang sedikit banyak berhubungan langsung dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyara- kat. Sehingga setiap tindakan yang tidak mengandung ciri tersebut akan dikeluarkan dari sistem politik, dan secara otomatis akan dipandang sebagai variabel ekternal dalam lingkungan.

Ilustrasi: Apakah setiap aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui (Pikiran pembaca: Redaksi YTH, Radio Suara Surabaya, dsb.) selalu berhubungan dengan proses pembuatan keputusan politik, atau sebaliknya tidak semua aspirasi masyarakat berkait langsung dengan proses pembuatan keputusan politik. Artinya ada batas-batas yang membedakan dengan kegiatan di luar politik, misal kegiatan bakti sosial, dsb.

b.    Input dan Output

Sistem politik memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi masyarakat. Konsekuensi-konsekuensi inilah yang disebut sebagai output.

c.     Diferensiasi dalam suatu sistem. Di asumsikan lingkungan memberikan enerji dan informasi tentang cara penggunaan enerji tersebut untuk mengaktifkan suatu sistem. Dengan cara itu sistem dapat melakukan aktivitasnya dan menghasilkan suatu jenis output yang berbeda dengan input yang diperoleh dari lingkungan tersebut. Dengan demikian akan dapat diketahui  apabila suatu sistem politik harus menjalankan pekerjaan yang beranekaragam dalam waktu yang terbatas, maka struktur-strukturnya harus mengenal deferensiasi (pembagian tugas) minimal. Karena secara empirik tidak pernah dijumpai bahwa unit-unit suatu sistem politik mampu mengerjakan pekerjaan yang berbeda dalam waktu bersamaan pula.

d.    Integrasi dalam suatu sistem. Kekuatan-kekuatan yang selalu berubah dalam suatu sistem secara potensial dapat merusak integrasi sistem dimaksud.  Jika unit-unit dalam suatu sistem politik sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang berbeda pada waktu yang bersamaan, maka perlu ada deferensiasi struktural dan suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan atau memaksa anggota-anggotanya (unit-unitnya) agar dapat dibuat suatu keputusan yang otoritative.

Simpulan: Ada tiga ciri yang selalu melekat dalam suatu sistem:

a.    Antara bagian yang satu dengan yang lain terdapat hubungan fungsional dan saling mempengaruhi (interaksi, interrelasi dan interdependensi).

b.    Sistem itu bekerja dalam suatu lingkungan (environment) yang lebih luas, dan ada perbatasan antara sistem yang satu dengan lainnya.

c.     Pola-pola hubungan fungsional tersebut ditentukan oleh budaya politik tertentu.