Pengaruh Politik Agraria terhadap Perubahan Pola Penguasaan Tanah dan Struktur Pedesaan di Indonesia

Pada masa abad 18 dan awal 19, secara umum di Jawa dikenal 3 kelas

penguasaan tanah , yaitu:

(1) Kelompok besar petani tuna-kisma yang kadangkala berlindung pada

keluarga-keluarga petani yang memiliki tanah, namun juga sering

merupakan kelompok tenaga kerja musiman yang tidak terikat dan cukup

mobil. Secara kuantitas jumlah petani tuna-kisma ini cukup besar dan

menjadi kelompok inti kegiatan pertanian.

(2) Kelompok mayoritas petani (sikep atau kuli) yang memiliki hak atas tanah,

dan untuk hak tersebut berkewajiban membayar pajak dan upeti yang

besar jumlahnya kepada pihak kerajaan.

(3) Kelas pamong desa yang selain menguasai tanah pribadi, juga berhak

menguasai sejumlah besar tanah desa sebagai upah mereka dalam

mengatur pemerintahan (lungguh dan tanah bengkok), ditambah lagi hak

memperkejakan sikep atau kuli untuk mengarap tanah mereka tersebut

tanpa membayar upah.

Menurut Breman, ada empat lapisan

dalam masyarakat desa, yaitu:

(1) Penguasa desa dan orang-orang penting lokal yang tidak pernah menggarap

tanah secara langsung namun mendapat hak apanage atau lungguh dari

raja. Mereka berada pada lapisan paling atas dan dihormati oleh warga lain.

Biasanya mereka adalah dari keluarga pembuka wilayah tersebut pertama

kali, atau dari keluarga kerajaan.

(2) Masyarakat tani (sikep) sebagai bagian inti masyarakat. Secara kuantitas

jumlah mereka paling besar dibanding yang lain.

(3) Para wuwungan (=penumpang) yang hidup sebagai buruh tani, dan

membangun rumah di pekarangan sikep karena tidak punya tanah sendiri.

Mereka adalah petani tuna-kisma.

(4) Para bujang, yaitu mereka yang belum keluarga.