Minggu, 02 Februari 2014

“Panggung Kekuasaan”

Kekuasaan selalu menjadi ‘arena’ perburuan birahi manusia zaman ini. Perburuan semakin ketat manakala melibatkan mereka yang seolah berhak mengklaim diri sebagai bagian dari elite dan kelompok mayoritas, baik kelompok elite politik, suku, ekonomi maupun agama. Trend yang tengah berkembang, menjadikan ruang-ruang tersebut sebagai alat yang dapat ditunggangi untuk memuluskan kepentingan personal belaka tanpa menjaga kemurnian niatan. Pasalnya, perburuan kekuasaan setidak-tidaknya seperti yang diyakini para penganut Darwinisme Sosial, dipandang sebagai bagian dari struggle for life. Manusia secara mendasar menempatkan diri sebagai satu spesies melawan spesies yang lain dan begitu pula sebaliknya. Dalam bahasa evolusi Darwin , “The fittest of the survival”. Kekuasaan di mata para penganut pemikiran sosial kritis, bahkan dipandang sebagai titik tolak terjadinya dialektika hegel atau meminjam istilah Weberian sebagai motif tindakan sebab (because motive) sekaligus motive tujuan (in order to motive). Kekuasaan dimanfaatkan untuk mengukuhkan cengkeraman terhadap privelese yang dimiliki oleh para elite sehingga mengekalkan dominasinya terhadap rakyat atau kelas yang tidak memiliki harta milik maupun alat-alat produksi.
Dizaman raja-raja Jawa, perburuan kekuasaan banyak melibatkan intrik dan bahkan menggunakan cara kekerasan yang melibatkan mereka yang di dalam maupun di luar Keraton. Kekuasaan di mata mereka bagaikan ‘sawah’ , sebuah unexpandable good, sebuah komoditi yang tidak bisa diperluas. Upaya untuk memperluas, tidak ada cara lain selain dengan cara mempersempit ‘sawah’ orang lain. Di sinilah perburuan kekuasaan sering menimbulkan ketegangan. Bahkan menelan korban. Mangkurat I dikenal sebagai penguasa Jawa yang pernah menghimpun ratusan dan bahkan ada yang mengatakan ribuan ulama di alon-alon keraton. Mereka dianggap ancaman, lalu dibunuh. Perburuan kekuasaan tampaknya memang selalu berhimpitan dengan kekerasan. Namun, Sultan Agung (1613-1646) memiliki cara yang lebih menarik dan kompleks. Tidak hanya menggunakan cara penundukan (vassal) melalui kekerasan dan pengerahan militer. Sultan Agung juga menggunakan cara-cara yang cerdik,seperti cara politis, mistis dan juga magis-religius. Dengan cara itu, akhirnya rakyat menaruh hormat. Semua orang lalu bersedia ikut kepada kehendak raja. Cara itulah yang disebut Antonio Gramsci dengan istilah hegemoni.
Sultan Agung dengan jeli melihat energi di balik agama. Di sana ada kekuatan yang dapat memperkokoh kekuasaan. Kekuasaan yang ia bangun di atas doktrin ‘keagungbinataraan’. Kekuasaan yang luas gung binatara, bau dendha anyakrawati, sebesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia. Untuk mengokohkan kekuasaannya, Sultan Agung mengundang ulama dari Mekah untuk mengukuhkannya sebagai seorang Sultan yang bergelar sayyidin panata gama, kalifatullah ing tanah Jawi. Dengan cerdik pula, Sultan Agung mengubah kalender Jawa dengan penanggalan Islam, sehingga orang Jawa kemudian mengenal nama bulan seperti Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar,Mulud, Bakda-mulud, Jumadil awal, Jumadilakir, Rejeb, Ruwah lan Poso. Namun, prinsip penundukan (vassal) dan pertuanan (overlord) tetap saja tidak bisa dielakkan. Dianggap sebagai ancaman, Sultan Agung pernah mengirim ekspidisi penyerangan ke daerah para wali, di Giri pada 1635. Setelah itu Mangkurat II meneruskan untuk menghancurkannya pada 1680.
Begitulah kalau saja kekuasaan dikonstruks seperti ‘sawah’ , sebagai komoditi yang bisa jadi diperjual-belikan. Konstruksi kekuasaan dengan metafor ‘sawah’ itu tampak masih dijalankan oleh sementara penguasa di jaman Indonesia modern. Penundukan dan pertuanan masih dipelihara. Pemilu, sebagai wujud system demokrasi, bisa ‘ditekuk-tekuk’ sehingga tetap menghasilkan system kekuasaan yang diselimuti oleh nilai-nilai ‘kebinataraan’. Kekuasaan lalu digunakan untuk membatasi ruang gerak orang-orang dan memuluskan kegiatan akumulasi kapital sang penguasa. Pada akhirnya kekuasaan dipelintir sana sini dan tidak lagi menjadi media untuk menciptakan altruisme atau kebaikan bersama, melainkan untuk meneguhkan predikat homo politicus yang sekaligus homo economicus sang pemegang kekuasaan. Dalam pahaman yang sebenarnya kekuasaan itu harus dicari, dan dipergunakan sebaik-baiknya. Kesejahteraan, kedamaian dan kesentausaan hidup bersama memang membutuhkan sejumlah kuasa. Namun, kuasa yang bukan disalah gunakan dan disalah artikan.

(Penafsiran ala penulis melalui  penghayatan atas buku Sosiologi Politik : Zainuddin Maliki)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar