Minggu, 02 Februari 2014

Jokowi Itu Bekerja atau Dikerjai ?

Dalam sosiologi politik dari sudut  pandangan yang liberal, seorang pemimpin harus memiliki  kekuatan, kekayaan, kepintaran dan kelicikan.  Adakah Jokowi  persyaratan ini ?.  Boleh dikatakan tidak. Namun dalam pandangan conservative seorang pemimpin akan diakui kalau dia berprilaku baik, pengayom dan pengabdian. Jokowi memenuhi syarat sebagai pemimpin dipandang dari sudut pandang yang konservative.
Selanjutnya kita lihat undang-undang dasar kita, presiden dipilih  secara langsung dan  pemilihan langsung seperti itu adalah liberal atau demokrasi atau juga kebebasan.   Dalam persaingan bebas seperti ini, strategi pemenangan dan kampanye akan membutuhkan kekuatan untuk menghimpun dukungan, membutuhan biaya, membutuhkan kepintaran untuk mempengaruhi dan membutuhkan kelicicikan untuk menjatuhkan lawan politik.
Jokowi telah mendapat citra publik  sebagai pemimpin yang yang bersedia bekerja, berhasil menunjukkan prestasinya dan dekat dengan rakyat.  Pandangan yang terbentuk seperti ini sudah demikian  melekat sehingga kritik terhadap Jokowi akan mendapat serangan balik seperti yang dialami oleh Amien Rais.  Padahal, didalam kepemimpinan dalam pemerinthan yang liberal membutuhkan seorang pemikir yang menelurkan kebijakan yang tegas dan konsisten.  Apakah konsistensi itu tidak dimiliki Jokowi ?.
Sebelumnya saya memposting mengenai rencana penerapan ERP yang pada intinya tidak akan efektif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta justru akan memberatkan masyarakat. Faktanya, kebijakan pembatasan kendaraan bermotor pribadi melalui nomor polisi kendaraan ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas ibu kota kemungkinan besar akan dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, rencananya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan langsung menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), “Kemungkinan batal” .
Padahal, baru dalam beberapa hari Jokowi begitu antusian penerapan kebijakan tersebut akan membuat jalanan di Jakarta untuk ngebut. Artinya, menurut Jokowi  Jakarta tidak akan mengalami kemacetan lagi. Yang menjadi pertanyaan, mengapa dalam waktu singkat dapat membatalkan kebijakan tersebut ?.
Jokowi yang memiliki janji pemilu akan membuat Jakarta bebas macet dan menyediakan transportasi massal dan murah ”dimanfaatkan” oleh kelompok bisnis yang akan masuk pada sektor bisnis transportasi massal.  Dengan commitment akan menggelontorkan dana sampai Rp. 12 Triliun lebih, perhitungan bisnis saya, investasi itu bagi perusahaan yang memiliki profit orented tidaklah cukup feasible, apalagi dengan menggunakan produk  China.   Dalam patokan Return Of Investment (ROI) 10 tahun, idealnya tariff yang harus diberlakukan antara Rp. 17,500 - Rp. 20.000,- dengan mutu produk sekelas produk jepang. Tariff ini tidak cocok dengan program Jokowi yang memiliki motto transportasi massal dan murah.
Walau baru commitment, media sudah memblow-up sedemikian rupa program Jokowi tersebut sebagai sebuah kesukesan dan kerja nyata dimata publik yang menggerek elektablitas Jokowi.  Kerja media ini membuat posisi Jokowi menjadi tergantung pada investor, pembatalan oleh investor akan merusak angan-angan Jokowi yang membayangkan Jakarta memiliki monorel yang sekaligus menghancurkan citra  kesuksesan. Apakah pembatalan penerapan ERP dan pengaturan nomor ganjil genap sebagai pertanda terjadi sesuatu dengan proyek monorail  ?.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar