Sabtu, 08 Februari 2014

Kebohongan di Balik Hasil Survey Jokowi

Dalam politik, untuk unggul dalam persaingan dapat menggunakan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan survey atau pooling untuk menentukan strategi politik. Beberapa waktu silam,  media menengarai Partai Demokrat membiayai sebuah lembaga survey. Lembaga survey dapat bersikap independen namun juga dapat berlaku sebagai alat pembangun opini untuk kepentingan politik.  Hasil survey pada dasarnya adalah untuk basic data dalam sebuah pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam bisnis, survey biasa dilakukan untuk melihat demand dan kopetitor produk dalam pengambilan keputusan investasi peningkatan produk yang biasa disebut study kelayakan atau feasibility study.
Apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat adalah hal yang wajar menggunakan lembaga survey untuk menentukan strategi politiknya.  Namun menjadi masalah etika ketika lembaga survey tersebut menyatakan diri sebagai lembaga independen jika hasil survey yang dibuatnya adalah rekayasa.  Tidak pula harus berprasangka buruk, sebuah strategi dapat disusun dengan baik  jika data yang digunakan  adalah data valid, bukan sebuah rekayasa.
Untuk menciptakan figur seseorang menjadi calon pemimpin juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan lembaga survey itu.  Sebuah rekayasa adalah hal sangat mungkin sebab dalam politik tidak terjadi resiko finansial seperti dalam keputusan sebuah investasi.  Menciptakan Joko Widodo sebagai idola bukan hal yang sulit. Cara yang paling lazim adalah merilis hasil rekayasa survey dengan menempatkan Jokowi sebagai figur terpavorit untuk memancing opini.  Dilakukan secara rutin maka akhirnya memang terbentuk opini real, Jokowi menduduki ranking nomor wahid.
Opini itu juga terbangun oleh adanya gencarnya pemberitaan ”dagangan” yang dimiliki Jokowi sebagai orang paling pantas menjadi pemimpin bangsa.  Namun jika melihat “dagangan” Jokowi yang sifatnya tugas rutin kepala daerah, antara hasil survey dan dagangan yang dimiliki Jokowi menjadi terlihat sebuah trik politik semata. Betapa tidak, Megawati Sukarno Putri yang memiliki track record sebagai prsiden RI, pamornya dikalahkan oleh “urusan” pasar milik Jokowi.  Walaupun hal itu merupakan sebuah kejanggalan, namun opini sudah terbentuk yang juga dipengaruhi oleh adanya hujatan-hujatan kepada pemerintah SBY, bahkan hujatan kepada SBY sendiri.
Jika kita melihat dari sudut sosiologi kemasyarakatan, harus diakui bahwa di Indonesia belum ada kesetaraan gender sehingga masih dipandang perlu mengangkat menteri pemberdayaan wanita.  Isu gender memang tidak mencuat, tapi ganjalan sepanjang karir Megawati memang oleh faktor gender itu.  Naiknya Megawati menggantikan Gus Dur, isu gender menjadi kurang etis.  Memanfaatkan rekayasa hasil survey sebagai pancingan membentuk electabilitas Jokowi mengalahkan Megawati menjadi cara untuk menjegal Megawati dengan menjual urusan pasar dan blusukan milik Jokowi kadernya sendiri. Mungkin moto elit politik Indonesia  ”asal jangan Megawati” masih cukup kuat.  Itulah Politik, sulit  terduga arahnya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar