Minggu, 02 Februari 2014

Filosofi Silat dalam Ranah Politik : Sebuah Catatan Tertinggal

Malam tadi, saya nonton film “The Bodyguard from Beijing”. Jet Lee sebagai star hero-nya. Sejak saya kenal film-film mandarin, baik yang dibintangi oleh Bruce Lee, Wang Yu, Fa Yu Ching, Chen Kuan Tai, Danny Tan, Danny Low, Jacky Chen, Jet Lee hingga Stephen Cow – untuk menyebut beberapa nama diantaranya – maka satu hal yang mirip : mereka mampu mengalahkan lawan-lawannya dalam jumlah banyak, sendirian. Lakon pasti tidak akan pernah kalah, minimal babak belur, tapi tetap menang. Lalu bagaimana dalam jumlah lawan yang demikian banyak, sang lakon bisa menang? Sepintas lalu, saya teringat dengan ungkapan salah seorang teoritisi sosiologi konflik : “Ketika menghadapi satu tujuan dengan motivasi untuk menang, maka setiap individu akan berfikir secara kelompok, tapi bila mereka merasa keselamatan pribadinya terancam, maka mereka akan berfikir perorangan. Dalam bahaya atau kemelut, kelompok cenderung menjadi buyar”. Ciaaaat, kata Bruce Lee. Satu orang pingsan. Satu lagi terkapar. Yang lain ?….. mereka akhirnya ragu-ragu dan buyar. Hal ini bila dikorelasikan dengan bidang kehidupan lain, bisa nggak ? Dalam bidang politik misalnya ?.
Menarik sekali bila melihat “kesan-kesan” yang kita tangkap pada masa jelang Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang akan datang. Tiap caleg selalu mengadakan seruan (appeal) untuk memberikan kesan bahwa rakyat yang akan memilih dan dirinya adalah satu. Di sana-sini terdengar janji-janji. Lihatlah spanduk, baliho ataupun sticker dan ragam jenis instrumen sosialisasi lainnya. “Wakil Kita Masa Depan Kita”, “Menciptakan Ekonomi Kerakyatan”, “Mari Kita Sejahterakan Rakyat” dan seterusnya dan seterusnya yang pada prinsipnya membuat kita mengklaim mereka “panduto raya”. Dalam kondisi ini, timbul indentifikasi antara kepentingan rakyat dan kepentingan sang caleg. Sedapat-dapatnya, sang caleg menciptakan kesan berfikir menurut jalan rakyat. Tapi apapun yang dilakukan oleh para caleg belakangan ini, wajar-wajar saja. Sosialisasi yang berhasil, menurut sosiologi politik, adalah yang mampu mengadakan “political engineering” – suatu penyiasatan politik untuk mencapai tujuan politik dan mewujudkan kemauan politik tertentu, dengan cara menciptakan suatu kerangka berfikir menurut kerangka acuan kelompok.
“Historia Vitae Magistra”, kata Bennedicto Croce. Sejarah memberi pengalaman. Pengalaman historis bangsa kita, memberikan pelajaran yang sama. Kolonialisme yang ingin ditumbangkan melahirkan kondisi kerangka berfikir yang sama dalam benak setiap ank bangsa kal itu. Indonesia merdeka pun menjelma. Kemudian, lahir sejumlah kelompok dan partai politik. Kemudian saling gontok-gontokan. Kemudian, terjadi instabilitas. Kemudian, kemudian dan kemudian. Menjadi pertanyaan : “Mengapakah orang-orang yang tadinya demikian bersatu padu, dalam waktu yang tak lama berselang, menjadi amat terpecah belah?”. Pengalaman-pengalaman seperti itulah yang barangkali membuat rakyat menjadi masygul dan kritis menghadapi seruan politik dalam berbagai kampanye. Persatuan kepentingan dengan mereka dikerahkan sehabis-habisnya tatkala suara atau tenaganya dibutuhkan untuk mensukseskan suatu perjuangan politik. Tetapi begitu perjuangan mulai memperlihatkan hasilnya, mereka cenderung tidak diutamakan lagi, sekurang-kurangnya tak lagi sehebat ketika lagi berjuang. Ungkapan “Wakil Kita Masa Depan Kita” menjadi kehilangan makna.
Lalu bagaimana hubungannya dengan Silat Jet Lee diatas ? Dengan sedikit variasi : “dalam perjuangan politik orang cenderung berfikir kelompok, dalam menikmati hasilnya, orang cenderung berfikir sebagai perorangan”. Pagi hari minggu kemaren, lamat-lamat saya mendengar nyanyian anak-anak yang baru pulang dari Didikan Subuh : Berakit-rakit ke hulu/berenang-renang ke tepian/bersakit-sakit dahulu/bersenang-senang sendirian/. Saya lihat kemudian, rupanya mereka bernyanyi menghadap pada baliho gambar seorang Caleg yang terletak dekat musholla. Setelah nyanyi, mereka pun ketawa dan salah seorang nyeletuk, “Calegnyo bencong, lai laki-laki tapi bibianyo bagincu”.
Pendapat Pribadi tentang Kombinasi Figur Capres-Cawapres RI Ideal Tahun 2014. Menurut pendapat penulis, Yusril Ihza Mahendra & Anies Baswedan merupakan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden alternatif pada kompetisi politik di tahun 2014 mendatang yang cukup ideal untuk menegakan keadilan dan kepastian hukum demi membawa Indonesia menjadi lebih sejahtera, visioner & mampu bersaing dlm percaturan global. Perpaduan antara kepemimpinan, keislaman, keindonesiaan, keberanian, kepekaan, kemudaan, kemampuan (intelektualitas), dan “multi-linguist skills” dari keduanya merupakan sinergi yg kokoh dalam pemanfaatan sumber daya (sumber daya manusia & sumber daya alam), serta pengembangan karakter bangsa demi kemajuan Indonesia.
Namun dalam analisis penulis, duet ini sedianya hanya dapat terwujud dengan asumsi kalkulatif bahwa Partai Bulan Bintang yang mencalonkan Yusril Ihza Mahendra sebagai Calon Presiden mendapatkan suara yang signifikan ± 8% suara pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang, dan Anies Baswedan pun kiranya dapat mampu terpilih secara demokratis dalam Konvensi yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat, sehingga keduanya dapat dipadukan, terlepas dari elektabilitas kedua partai politik pendukung utama yang mencalonkannya belakangan ini.
Komposisi figuritas dan partai tersebut diharapkan dapat mempunyai posisi-tawar yang tinggi untuk mengajak beberapa partai politik berbasis massa Islam (PPP, PKS dan PKB) sebagai rekan koalisi dalam menyajikan pasangan alternatif selaku “agent of change” pada kontestasi Pemilu Presiden Tahun 2014 tahun mendatang, demi membawa perubahan yang riil dan fundamental bagi bangsa ini.
Dalam dunia politik kontemporer yang penuh dengan konflik kepentingan antar elit partai (oligarki), kadangkala memang tidak mungkin kita mengharapkan sebuah komposisi kepemimpinan yang ideal. Namun merumuskan komposisi alternatif kepemimpinan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa secara keseluruhan adalah hak dan kewajiban dari setiap warga negara dalam menjalankan fungsi partisipasi politik di sebuah negara yang demokratis.
Pemimpin yang ideal adalah orang yang mampu mendorong orang lain untuk menyelesaikan masalah. Di negara kita ini terlalu banyak masalah. Satu orang tidak akan sanggup menyelesaikan semuanya. Maka dari itu kita membutuhkan pemimpin yang mampu mendorong banyak orang untuk bergerak menyelesaikan berbagai macam masalah.
Bagi penulis pribadi, kedua figur ini adalah tokoh multidimensi yang kontribusinya telah teruji secara nyata dalam berbuat bagi bangsa dan negara ini melalui bidangnya masing-masing, menjalankan peran kepemimpinannya, baik ketika mengambil posisi di dalam maupun di luar pemerintahan. Konfigurasi personal dalam perspektif ‘aktivisme’ dan ‘intelektualisme’ adalah predikat yang melekat dan tidak dapat dilepaskan dari keduanya.
Sosiolog Politik ternama Max Weber menyatakan bahwa konsep rasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisa obyektif terhadap makna subyektif dan merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda.
Pertanyaan besarnya adalah, akankah perilaku/tindakan pemilih masyarakat Indonesia pada tahun 2014 mendatang tetap mengedepankan subyektifitas pragmatis dalam melihat tokoh secara ‘melankolis’ atau sebaliknya akan semakin kritis dalam menentukan pemimpin alternatif yang jujur, idealis, rasionalis dan jauh dari kepalsuan citra yang dirancang oleh kekuatan modal ?.
Saat ini memang tak jelas lagi perbedaan antara yang salah dan yang benar. Karena dipolitisir, keadilan jadi abu-abu. Di ujung pena penguasa informasi, kebenaran jadi kabur. Uang terkadang sudah menjadi keadilan itu sendiri. Kini saatnya untuk kembali pergunakan suara hati. Saatnya berjuang untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum menuju Indonesia yang lebih sejahtera, visioner, serta mampu bersaing dalam percaturan global.
Berikut ini penulis sajikan background singkat kedua tokoh sebagai referensi. Apakah anda sependapat dengan pendapat penulis atau anda mempunyai pilihan pasangan Capres-Cawapres alternatif yang lain? Silakan tautkan pendapat anda, dan cermatilah agar konfigurasi ini tidak hanya berlaku sebagai sebuah abstraksi, melainkan dapat memberi warna baru bagi kesinambungan historis dalam konteks kebebasan berekspresi & kedewasaan bernegara.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar