Selasa, 06 November 2012

Kemiskinan, Kesenjangan, dan Pembangunan


MENGUKUR KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN
            Kalau kita merenungkan kembali krisis ekonomi yang kita alami 10 tahun lalu, tampaknya kita mempunyai cukup alasan untuk mengatakan bahwa krisis tersebut telah menimbulkan dampak sosial-ekonomi-politik yang luar biasa bagi Indonesia. Kendati kinerja ekonomi pascakrisis cenderung membaik, indikator ketimpangan dan kemiskinan menunjukkan bukti adanya eksklusi sosial-ekonomi bagi kebanyakan manusia Indonesia. Eksklusi tersebut timbul karena redistribusi pendapatan dan tentunya juga redistribusi kekuatan ekonomi-politik yang berlangsung secara tiba-tiba dalam perekonomian kita, ketika krisis itu menghantam (Abdullah, 2007; Kuncoro, 2012). Eksklusi bagi mereka yang sudah miskin dan mereka yang menjadi miskin karena krisis, tidaklah teatrikal, tapi amat kasat mata dan nyata. Hasil akhir dari redistribusi tersebut masih terasa sangat menyesakkan bagi mereka yang berada di bagian bawah dari piramida sosial-ekonomi.
            Berikut ini akan diuraikan beberapa indikator yang sering digunakan oleh para peneliti untuk mengukur ketimpangan di suatau negara atau daerah.
  1. Size distributions (quintiles, deciles)
Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Cara mendapatkan penghasilan itu tidak dipermasalahkan. Oleh karena itu para ekonom cenderung mengurutkan semua individu berdasarkan pendapatan yang diterimanya, lantas membagi total populasi kedalam beberapa nkelompok atau ukuran. Biasanya populasi dibagi menjadi 5 kelompok atau kuantil dan 10 kelompok atau desil.

  1. Lorenz curves
Indeks gini seringkali ditampilkan bersamaan dengan kurva Lorenz, yang menggambarkan hubungan antara pangsa kumulatif pendapatan dan penduduk. G adalah indeks gini yang diturunkan dari kurva Lorenz dengan cara membagi daerah yang dibatasi oleh garis diagonal dan kurva Lorenz dengan total daerah pada segitiga yang lebih rendah
  1. Gini coefficients and aggregate measures of inequality
Dari semua pengukur ketimpangan, indeks gini adalah yang paling sering dipakai sebagai indikator ketimpangan. Salah satu yang menarik dari indeks gini ialah pendekatannya yang sangat langsung terhadap ukuran ketidakmerataan, memuat perbedaan di antara setiap pasangan pendapatan, yang sejauh ini merupakan ukuran ketidakmerataan ekonomi yang paling populer. Pada kenyataannya, pasangan-pasangan yang diobservasi yang dipakai dalam penghitungan Indeks gini digunakan untuk menghasilkan Kurva Lorenz. Hal ini dilakukan dengan mem-plot pasangan pangsa (kumulatif) pendapatan dan penduduk dalam sebuah kotak.

Nilai dari indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa seluruh pendapatan terbagi secara merata terhadap seluruh unit masyarakat (perfect equality), sedang nilai 1 berarti seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang atau satu unit saja pada keseluruhan distribusi (perfect inequality).  Ketimpangan yang rendah mempunyai nilai indeks gini sebesar 0,4 atau di bawahnya. Ketimpangan yang tinggi apabila mempunyai indeks gini di atas 0,4 dalam distribusinya.
  1. Functional distributions
Ukuran ini berfokus pada bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Relevansi teori fungsional kurang tajam, karena tidak memperhitungkan peranan dan pengaruh kekuatan diluar pasar.


KEMISKINAN, KETIMPANGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
            Wacana tentang ketimpangan dan kemiskinan sering dicampuradukkan meskipun kedua istilah ini bukan sesuatu yang sama. Kemiskinan umumnya menunjukkan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan tertentu. Penduduk disebut miskin bila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan (inequality) mendeskripsikan mengenai jurang antara mereka yang kaya (baca: pendapatan tinggi) dan miskin (baca: pendapatan rendah) (Taylor, 2012). Bisa jadi kemiskinan turun namun tingkat ketimpangan dalam suatu masyarakat meningkat. Ini terjadi ketika suatu perekonomian membaik sehingga mampu membantu si miskin sedikit lebih kaya namun membuat si kaya semakin kaya. Sebaliknya ketika perekonomian baru menurun, ketika pasar modal turun drastis, bisa saja si miskin membaik tingkat pendapatannya, namun banyak pemodal kaya yang mengalami kerugian dari transaksi di pasar modal, sehingga ketimpangan malah membaik.
            Masalah ketimpangan ini dalam praktik sering memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi berbagai daerah di Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia seyogyanya mampu memberikan kesejahteraan masyarakat jika regulasi berpihak kepada rakyatnya. Namun, yang terjadi sebaliknya kesenjangan terjadi di mana-mana. Misalnya, di daerah yang miskin dan APBD-nya rendah, para pejabat dan kepala dinasnya mengendarai mobil-mobil mewah. Tak ketinggalan para kontraktor sebagai mitra kerja Pemda juga ikut menampilkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi alam secara besar-besaran di daerah, masyarakat di sekitarnya hanya bisa menjadi penonton, mendorong mulculnya kecemburuan sosial, dan terus memicu kesenjangan. Akibatnya masyarakat mengalami frustrasi sosial yang berujung pada perbuatan kriminal atau kekerasan lainnya (Sismosoemarto, 2012: 478-484).
            Selain ketimpangan dan kecemburuan sosial, kekerasan pada hakekatnya merupakan persoalan pemenuhan kebutuhan dasar. Studi beberapa ekonom dan sosiolog dunia tentang kekerasan lebih sering terjadi di negara-negara Afrika dan negara berkembang. Mereka melakukan kekerasan karena frustrasi akibat akses lapangan kerja yang sangat minim. Akibatnya, mereka tidak bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Pada gilirannya kekerasan muncul ketika masyarakat tidak tahu lagi ke mana dan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidup bahkan untuk yang paling mendasar sekalipun. Oleh karena itu, pemerintah harus melihat kekerasan sebagai persoalan yang berdiri sendiri dan sesegera mungkin mengatasinya. Bukan tidak mungkin  ketimpangan dan kemiskinan yang akan dibahas dalam makalah ini merupakan faktor utama pemicu kekerasan dan tindak kriminal lainnya.
Kemiskinan Absolut: Cakupan dan Ukuran
Sebagian besar proyeksi menyatakan bahwa jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan akan meningkat selama dekade berjalan sebelum menurun selama sisa abad, dengan harapan akan hilang selamanya dengan bergantinya abad. Hasil ini sangat tergantung pada dua faktor: pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi—dengan syarat bahwa hal ini berjalan secara berkesinambungan—dan kedua, jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk program-program pengentasan kemiskinan dan kualitas dari program-program tersebut. Pertumbuhan yang cepat dan berkesinambungan, serta pengentasan kemiskinan yang terancang baik dan dilaksanakan tepat waktu benar-benar dapat mengurangi kemiskinan absolut dengan lebih cepat; namun tanpa kedua faktor ini, tujuan tersebut tidak akan tercapai sama sekali.
Pertumbuhan dan Kemiskinan
Ada beberapa pendapat mengenai pertumbuhan dan kemiskinan. Biasanya banyak yang berpendapat bahwa pertumbuhan yang cepat berakibat buruk kepada kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern. Disamping itu, terdapat pendapat yang santer terdengar di kalangan pembuat kebijakan bahwa pengeluaran publik yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan akan mengurangi dana yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan. Pendapat yang mengatakan bahwa konsentrasi penuh untuk mengurangi kemiskinan akan memperlambat tingkat pertumbuhan sebanding dengan argumen yang menyatakan bahwa derajat ketimpangan yang rendah akan mengalami tingkat pertumbuhan yang juga lambat.
Hubungan yang dekat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan yang terjadi diantara golongan miskin tidak begitu saja mengindikasikan hubungan sebab akibat. Sebagian dari kemajuan yang dinikmati golongan miskin dapat saja berasal dari pendapatan, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik diantara golongan miskin untuk mempercepat pertumbuhan secara menyeluruh. Lebih lanjut, pengurangan kemiskinan mungkin tanpa pertumbuhan yang tinggi. Namun apapun sebabnya, yang jelas pertumbuhan dan pengangguran kemiskinan merupakan dua tujuan yang bisa dicapai secara bersamaan.
Karakteristik Ekonomi Kelompok Masyarakat Miskin
Perpaduan tingkat pendapatan perkapita yang rendah dan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata akan menghasilkan kemiskinan absolut yang parah. Jelas bahwa pada tingkat distribusi pendapatan tertentu, semakin tinggi  pendapatan perkapita yang ada, akan semakin rendah jumlah kemiskinan absolut. Akan tetapi, tingginya tingkat pendapatan perkapita tidak menjamin lebih randahnya tingkat kemiskinan absolut. Namun penggambaran kemiskinan absolut secara garis besar  saja tidaklah cukup. Sebelum kita memuaskan program dan kebijakan-kebijakan yang efektif untuk memerangi sumber-sumber kemiskinan, perlu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai siapa yang termasuk dalam kelompok miskin itu, dan apa saja karakteristik ekonomi mereka.


Kemiskinan dan Pedesaan
Biasanya penduduk miskin bertempat tinggal  di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional, mereka kebanyakan wanita dan anka-anak daripada laki-laki dewasa, dan mereka sering terkonsentrasi diantara kelompok etnis minoritas dan penduduk pribumi.
Yang menarik walaupun sebagian besar penduduk dengan kemiskinan absolut tinggal di daerah pedesaan, bagian terbesar dari pengeluaran sebagian besar pemerintahan negara berkembang selama seperempat abad terakhir justru lebih tercurah ke daerah-daerah perkotaan dan berbagai sektor ekonominya yakni sektor-sektor manufaktur modern dan komersial. Pengeluaran pemerintah yang berupa investasi langsung kedalam sektor  ekonomi yang produktif atau pengeluaran di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pelayanan masyarakat, tercurah berat sebelah ke sektor modern di perkotaan.
Kaum Wanita dan Kemiskinan
Mayoritas penduduk miskin di dunia adalah kaum wanita.  Yang paling menderita dalam kemiskinan serta kekurangan adalah kaum wanita dan anak-anak, mereka juga kekurangan gizi, dan mereka pula yang paling sedikit memerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan berbagai bentuk jasa sosial lainnya. Banyaknya wanita yang menjadi kepala rumah tangga, randahnya kesempatan menikmati pendidikan, pekerjaan yang layak di sektor formal, berbagai tunjangan sosial, dan program-program penciptaan lapangan kerja yang dilancarkan oleh pemerintah. Kenyataan ini turut mempersempit sumber-sumber keuangan bagi mereka, sehingga posisi mereka secara finansial kurang stabil apabila dibandingkan dengan pria.
Dari keseluruhan propinsi persentase terbanyak yang bekerja di perkotaan rata-rata semuanya masih didominasi oleh laki-laki yang bekerja, hal tersebut mangindikasikan bahwa kesempatan kerja bagi wanita masih relatif kurang. Mari kita bandingkan dengan persentase pekerja rumah tangga yang berada di pedesaan.
            Berbeda dengan di perkotaan, tenaga kerja yang bekerja di pedeaan antara laki-laki dan perempuan cenderung perbedaan persentasenya tidak begitu signifikan di beberapa daerah seperti di propinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Hal tersebut mangindikasikan bahwa peluang kerja di pedesaan untuk perempuan besar sekali, oleh karena itu kaum perempuan tidak mempunyai kesempatan yang besar untuk bekerja di perkotaan yang kemudian mengalami kemiskinan.
Etnik Minoritas, Penduduk Pribumi, dan Kemiskinan
Dari berbagai penelitian, sebagian besar penduduk pribumi itu sangat miskin dan mengalami malnutrisi, buta huruf, hidup dalam lingkungan kesehatan yang buruk, serta menganggur.
Cakupan Pilihan Kebijakan: Beberapa Pertimbangan dan Pilihan Kebijakan
Negara-negara berkembang yang berkeinginan untuk mengentaskan kemiskinan serta menanggulangi ketimpangan distribusi pendapatan haruslah mengetahui segenap pilihan cara yang tersedia, dan memilih yang terbaik diantaranya, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Bidang-bidang intervensi
      Dapat diidentifikasi empat bidang luas yang terbuka bagi intervensi kebijakan pemerintah yang memungkinkan, yang masing-masingnya berkaitan erat dengan keempat elemen pokok yang merupakan faktor penentu utama atas baik tidaknya kondisi-kondisi distribusi pendapatan di negara-negara berkembang. Adapun keempat elemen tersebut adalah:
1.      Mengubah distribusi fungsional—tingkat hasil yang diterima dari faktor-faktor produksi tenaga kerja, tanah, dan modal yang sangat dipengaruhi oleh harga dari masing-masing faktor produksitersebut, tingkat pendayagunaannya, dan bagian atau persentase dan pendapatan nasional yang diperoleh oleh para pemilik masing-masing faktor produksi.
2.      Memeratakan distribusi ukuran—distribusi pendapatan fungsional dari suatu perekonomian yang dinyatakan sebagai distribusi ukuran, yang disandarkan pada kepemilikan dan penguasaan atas aset produktif serta keterampilan sumber daya manusia yang terpusat dan tersebar ke segenap lapisan masyarakat. Distribusi kepemilikan aset dan keterampilan tersebut pada akhirnya akan menentukan merata atau tidaknya distribusi pendapatan secara perorangan.
3.      Meratakan (mengurangi) distribusi ukuran golongan penduduk berpenghasilan tinggi melalui pemberlakuan pajak progresif terhadap pendapatan dan kekayaan pribadi mereka.
4.      Meratakan (meningkatkan) distribusi ukuran golongan penduduk berpenghasilan rendah, melalui pengeluaran publik yang dananya bersumber dari pajak untuk meningkatkan pendapatan kaum miskin secara langsung maupun tidak langsung


Kesimpulan

            Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan masalah yang sangat penting untuk dicermati dalam tatanan masyarakat yang beradab. Secara normatif hal tentang penghapusan ihwal kemiskinan dan kesenjangan adalah termasuk hal yang harus dicermati dalam perencanaan pembangunan Ekonomi.
            Sebelum mengambil kebijakan, terlebih dahulu pengambil kebijakan harus mengetahui bagaimana kondisi kemiskinan dan kesenjangan terjadi di dalam wilayahnya. Salah satunya yaitu dengan cara mengidentifikasi kedua hal tersebut dengan metode statistik pengukur kesenjangan; yakni menggunakan metode statistik kuantil, desil, kurva lorenz, gini, dan lainnya. Juga dalam mengukur kemiskinan, terdapat metode berupa penghitungan pendapatan, kemiskinan absolut, dan yang lain.
            Metode penghitungan kemiskinan dalam perkembangannya juga mengalami banyak penyempurnaan dalam teorinya. Hal ini karena masalah tentang kemiskinan juga ternyata melibatkan banyak aspek yang multidimensional.
            Selain itu juga masalah kemiskinan dihadapkan dengan karakteristiknya yang spesifik pada berbagai jenis masyarakat, seperti masyarakat desa, kota, ataupun golongan gender wanita. Dalam jenis-jenis masyarakat yang berbeda, kemiskinan dapat ditafsirkan sesuai konteks sosial yang dihadapi.
            Dalam strategi pembangunan, diperlukan strategi pertumbuhan yang inklusif. Inklusif berarti bahwa "trickle down effect" dari pertumbuhan juga harus dapat dinikmati oleh mereka yang berada dalam golongan income rendah. Dengan strategi itu diharapkan kemiskinan dan kesenjangan bisa dihilangkan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar