Kamis, 27 September 2012

Peranan Masyarakat Desa Usia Produktif Terhadap Pembangunan Desa


A.    LATAR BELAKANG
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menghadapi masalah kemiskinan dengan segala kompleksitasnya. Sejak pemerintahan orde baru terutama mulai 1970-an, sangat gencar dikumandangkan upaya-upaya mengatasi kemiskinan. Pembangunan adalah proses perubahan yang disengaja dan direncanakan, atau  tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki menuju arah yang dikehendaki.
Pembangunan nasional ditujukan pada usaha peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan,menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat terhadap pedesaan, dan menciptakan hubungan selaras antara masyarakat dengan lingkungannya. Sedangkan pembangunan masyarakat perdesaan menurut Adisasmita (2006) adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan masalahnya secara bersama. Pakar lain memberikan batasan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah perpaduan antara pembangunan sosial ekonomi dan pengorganisasian masyarakat. Hal tersebut diatas mengimplikasikan bahwa pembangunan perdesaan merupakan bagian integral dari  pembangun nasional.
Indonesia merupakan wilayah dengan sistem pemerintahan disentralisasi.  Pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan desa sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan. Sebagai unit terkecil, jumlah perdesaan di Indonesia sangat banyak. Salah satu unsur penting pembangunan adalah adanya partisipasi dari masyarakat baik berupa partisipasi langsung dan tidak langsung. Pola partisipasi masyarakat desa menjadi penting karena anggota sistem sosial dalam perdesaan tersebut dianggap mengerti tentang demografi, kearifan lokal dan hal-hal pentig lain yang berkenaan dengan perdesaan tersebut.
Sudah menjadi kenyataan bahwa sebagian penduduk miskin di Indonesia berada di wilayah perdesaaan. Meskipun pemerintah  telah membuat kebijakan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya agar terjadi pemerataan pembangunan bagi seluruh bangsa Indonesia, tetapi sampai saat ini desa masih tetap miskin. Apakah kemiskinan yang dialami warga masyarakat pedesaan itu berhubungan erat dengan keadaan usia produktivitasnya. Strategi pembangunan seperti apa yang sesuai dikembangkan untuk memeberdayakan usia produktivitas.


B.     RUMUSAN MASALAH
1)      Apakah pembangunan di pedesaan tersebut berhubungan erat dengan keadaan usia produktif masyarakat desa tersebut?
2)      Strategi pembangunan seperti apa yang sekiranya lebih sesuai dikembangkan untuk memberdayakan usia produktif masyarakat desa tersebut?
3)      Hasil apa saja yang sudah dicapai oleh pembangunan desa dengan keadaan usia produktif masyarakat desa tersebut?

C.    TUJUAN PENELITIAN
1)      Untuk mengetahui hubungan keadaan usia produktif masyarakat desa dengan keberhasilan pembangunan di desa tersebut.
2)      Untuk mengetahui strategi pembangunan desa yang sesuai untuk memberdayakan usia produktif masyarakat desa tersebut.
3)      Untuk mengetahui hasil yang sudah dicapai oleh pembangunan desa dengan keadaan usia produktif masyarakat desa tersebut

D.    TINJAUAN PUSTAKA
1)      Dinamika Kependudukan Desa
Dipandang dari sudut demografis, Indonesia mengalami kemajuan yang cukup spektakuler. Kemajuan itu tampak dari tingkat atau laju pertumbuhan penduduk yang secara konsisten mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Hasil sensus penduduk menunjukan laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama periode 1990-2000 rata-rata sebesar 49% per tahun. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk satu dekade sebelumnya sebesar 97% per tahun. Penurunan laju pertumbuhan penduduk secara nasional ini diyakini merupakan dampak dari menurunnya tingkat fertilitas dan tingkat mortalitas. Berdasarkan perhitungan World Bank (2000) Indonesia berhasil menurunkan tingkat fertilitas total dari 4,3% pada tahun 1980 menjadi 2.7% pada tahun 1999. Apabila laju petumbuhan penduduk selama periode 1990-2000 di desa dibandingkan dengan kota (Hastowiyono, 2008) .
Ternyata laju pertumbuhan penduduk desa mengalami penurunan hingga angka minus, sedangkan kota mengalami laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Tanpa mengingkari adanya penurunan fertilitas penduduk desa sebagai keberhasilan program keluarga berencana, merosotnya pertumbuhan penduduk desa dan melonjaknya pertumbuhan penduduk kota tersebut diyakini lebih banyak diakibatkan karena proses urbanisasi baik dalam pengertian perpindahan penduduk desa ke kota maupun mengkotanya desa (Hastowiyono, 2008) .
Jumlah penduduk merupakan sumber dari ketersediaan tenaga kerja. Dengan demikian menurut logika sederhana, menurunnya jumlah penduduk di daerah pedesaan tentu diikuti menurunnya jumlah angkatan kerja. Berkurangnya jumlah penduduk sampai tingkat tertentu memang dapat berhubungan lansung dengan penurunan jumlah angkatan kerja, akan tetapi yang terjadi di daerah pedesaan Indonesia tidak demikian (Hastowiyono, 2008).

2)      Situasi Angkatan Kerja Desa
Secara garis besar penduduk dikalsifikasikan menjadi penduduk yang melakukan aktifitas ekonomi dan yang tidak melakukan aktifitas ekonomi. Penduduk yang melakukan aktifitas ekonomi dikenal dengan angkatan kerja “yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja dan yang lazim dipakai adalah penduduk berumur 15 tahun keatas atau 15-64 tahun“ (buku pegangan bidang kependudukan lembaga demografi FE UI, 1980).
Data survei angkatan kerja nasional (SAKERNAS), menunjukkan persentasi setengah pengaguran terpaksa cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2000 dan 2001 masing-masing sebesar 15% kemudian meningkat menjadi 17% pada tahun 2002 dan meningkat lagi 18% pada tahun 2003. Yang dimaksud dengan penganguran terpaksa adalah penduduk yang jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu (Hastowiyono, 2008).
Kebanyakan angkatan kerja di desa memiliki kemampuan yang rendah berkaitan dengan ketrampilan dan kecakapan terutama dalam penguasaan teknologi, kemampuan mengelola informasi dan kemampuan maenajerial. Ketiga bidang kecakapan itu lebih lanjut berhubungan dengan produktifitas tenaga kerja. Produktifitas tenaga kerja pedesaan yang rendah berhubungan sebab akibat dengan banyaknya kemiskinan yang terjadi di desa (Hastowiyono, 2008).
Kemiskinan merupakan salah satu unsur yang membuat tenaga kerja melakukan migrasi. Menurut Tondaro dalam Hastowiyono (2008), penduduk desa bermigrasi ke kota dilatarbelakangi oleh motif ekonomi yang rasional. Migrasi dari desa ke kota merupakan respon atas perbedaan atas upah riil yang lebih tinggi di kota daripada di desa. Banyak peneliti ( antara lain: Mantra, 1978; Kasto, 2002; Abdul Haris, 2002) membuktikan bahwa mobilitas penduduk dari desa keluar desa, baik ke kota maupun ke daerah lain termasuk ke luar negeri, dilatarbelakangi oleh motif ekonomi.

3)      Batasan Pembangunan Masyarakat Pedesaan.
Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktifitas yang dilakukan masyarakat dimana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan masalahnya secara bersama. Ada yang mengartikan bahwa pembanguna masyarakat desa adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor sosial ekonomi masyarakat desa perlu diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat yang didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang terus menerus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu di seluruh kawasan pedesaan (Adisasmita, 2006).

4)      Sumberdaya Manusia Sebagai Pendukung Pembangunan di Perdesaan.
Penduduk merupakan sumberdaya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional. Sumberdaya manusia yang berkualitas (GBHN, 1993: 31-32). Sebagai sumberdaya berkualitas yang sesuai dengan GBHN yakni yang memiliki kemampuan bermanfaat, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan manajemen.
Pemerintah dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas telah melakukan berbagai usaha, antara lain dengan meningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan, peribadatan, peningkatan gizi dan pendidikan. Dengan berbagai fasilitas yang tersedia diharapkan masyarakat memanfaatkannya sehingga dapat menigkatkan kemampuannya untuk menunjang proses pembangunan. Sehubungan dengan upaya penduduk dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas telah dilakukan pendidikan sebagai salah satu sumber memperoleh pengetahuan dan tempat manusia belajar agar menjadi cerdas, beriman, mandiri, dan maju.(Mudjiono,dkk., 1996).

5)      Strategi Pemberdayaaan Ketenagakerjaan Desa
Dalam konsep pembangunan berwawasan kependudukan perlu di upayakan secara serius berlangsungnya pembaharuan desa yang diharapkan berdampak pada terciptanya kualitas tenaga kerja desa yang memadai. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi desa menjadi lebih efektif apabila dilakukan melalui pemberdayaan tenaga kerjanya. Pemberdayaan tenaga kerja desa akan menghasilkan kualitas tenaga kerja yang handal serta berdampak langsung terhadap produktivitas tenaga kerja. Mengingat situasi ketenagakerjaan di daerah pedesaan yang masih diliputi banyak kelemahan, maka untuk mencapai transformasi struktural harus ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1.      Peningkatan aset produksi (production assets)
2.      Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan
3.      Peningkatan pengembangan industri berbasis rakyat
4.      Kebijakan ketenagakerjaan yang merangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai embrio wirausaha baru.
5.      Pemerataan pembangunan antar wilayah dan daerah.
6.      Meningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Dengan demikian, perubahan struktur ekonomi didaerah pedesaan tidak bisa lepas dari sumberdaya manusia yang mendukungnya. Tanpa kekuatan sumberdaya manusia yang memadai maka pembangunan tidak dapat memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses transformasi struktural sebagaimana disebutkan, maka perbaikan pendidikan bagi tenaga kerja desa merupakan suatu keharusan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi ketenagakerjaan di daerah pedesaan  hingga saat ini belum cukup memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara cepat. Tingkat pendidikan dan ketrampilan yang umumnya masih rendah, pemilikan asset produksi yang sangat terbatas, akses sumberdaya ekonomi yang lemah, pengusaan informasi dan pasar yang lemah, dan berbagai kelemahan lainnya masih mewarnai ketenagakerjaan di desa.
Pendudukan berwawasan kependudukan yang lebih menitikberatkan perhatiannya pada pembangunan manusia yang diyakini lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia, mengingat sebagian besar penduduknya berada di pedesaan dan pada umumnya dalam keadaan yang kurang berdaya dan miskin. Pembangunan berwawasan kependudukan juga lebih memberikan peluang terhadap upaya-upaya pemberdayaan tenaga kerja desa.   Tenaga kerja desa tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi sebagai faktor produksi saja, melainkan harus dipandang secara holistik sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

6)      Prinsip-Prinsip Pembangunan Pedesaan
Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip :
1.      Transparansi ( Terbuka )
2.      Partisipatif
3.      Dapat dinikmati masyarakat
4.      Dapat dipertanggungjawabkan ( Akuntabilitas )
5.      Berkelanjutan ( sustainable )
Kegiatan-kegitan pembangunhan yang dilakukan dapaty dilanjutkan dan dikembangkan ke seleruh pelosok daerah,untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari,oleh, dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi(wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih indah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi.

E.     DAFTAR PUSTAKA
·      Bahriadi, Dianto. 1995. Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital : Lima Kasus Intensifikasi Pertanian dengan Pola Contract Farming. Jakarta : Akatiga.
·      Koentjaraningrat. 1984. Masyarakat desa di Indonesia. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
·      Hastowiyono. 2005. Revolusi Pembangunan Berwawasan Kependudukan dalam Upaya Memperdayakan Tenaga Kerja Desa. Yogyakarta : APMD Pers.
·      Raharjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar