Selasa, 02 Juli 2013

Politik Dinasti, Politik Warisan

Dinasti politik Yudhoyono di panggung politik Indonesia tampaknya terus dikonsolidasikan. Masuknya Jenderal Purnawirawan Pramono Edhie Wibowo, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, dalam struktur Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, disebut-sebut sebagai munculnya dinasti politik baru di panggung politik Indonesia. Sebelum itu, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), anak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang diangkat sebagai Sekjen DPP Demokrat. Posisi Ibas tetap tak goyang ketika partai ini diterjang prahara politik internal. 

Baik Ibas maupun Pramono masuk ke struktur puncak Demokrat tanpa harus terlebih dulu menapaki jenjang karir politik dari bawah. Keduanya menjadi keluarga inti SBY, pendiri sekaligus ketua umum Demokrat hasil KLB Bali beberapa bulan lalu. Ibas adalah anak SBY buah pernikahannya dengan Ani Yudhoyono, anak mantan Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Sedang Pramono Edhie bergerak dari jajaran samping nasab keluarga besar SBY. Dia adik Ani Yudhoyono, sehingga merupakan adik ipar SBY. 

Di ranah politik nasional dan internasional, dinasti politik merupakan fenomena nyata kendati tak ada yang bersifat kekal. Di Indonesia, lama kita mengenal dinasti Soekarno, proklamator dan presiden pertama RI. Dari 5 putra-putrinya buah pernikahannya dengan Fatmawati, anak Soekarno bernama Megawati Soekarnoputri yang pernah menapaki jejak politik ayahnya. Mega pernah menjabat Presiden RI kelima sejak 2001- 2004 dan kini menjadi ketua umum DPP PDIP. Karir politik Mega dibangun dari bawah sejak PDIP masih bernama PDI. Istri Taufik Kiemas (almarhum) ini pernah menjabat ketua DPC PDI Jakarta Selatan sebelum terpilih sebagai ketua de facto PDI hasil KLB Surabaya pada awal tahun 1990-an. 

Selain Mega, ada nama Guruh Soekarnoputri yang terjun di ranah politik. Karir dan jalan politik Guruh berjalan seiring dengan Mega. Keduanya sama-sama aktif di PDI dan berlanjut ke PDIP pasca-reformasi 1998. Dua putri Bung Karno lainnya, Sukmawati dan Rahmawati, karir politiknya tak secerah dan selapang Mega dan Guruh. Sukma dan Rahma pernah membentuk partai berpaham Nasionalis, kendati partainya kandas dan tak memperoleh dukungan politik signifikan pada pesta demokrasi rakyat (Pemilu). 

Tak hanya dari keluarga Soekarno, dinasti politik juga coba dibangun Soeharto. Ketika berada di tampuk kekuasaan Orde Baru, terutama di pada akhir tahun 1980-an hingga menjelang reformasi, sejumlah anak Soeharto aktif di Golkar. Ada Mbak Tutut dan Bambang Trihatmodjo yang duduk di kursi pengurus harian Golkar. Mbak Tutut di era kepemimpinan Harmoko sebagai ketua umum Golkar menjabat salah satu ketua DPP Golkar yang bertanggung jawab untuk pemenangan partai ini di Pulau Jawa: kawasan politik dengan jumlah penduduk dan konstituen terbesar di Indonesia. Saat ini, ada putri Soeharto lainnya: Titik Soeharto, menjabat pengurus harian Partai Golkar di bawah Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) dan mantan menantunya Prabowo Subianto, anak Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo kini bakal running sebagai bakal capres Partai Gerindra. Prabowo pernah kandas di ajang Pilpres 2009 saat tandem dengan Megawati Soekarnoputri sebagai cawapres.

Apakah dinasti SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menjadi dinasti politik ketiga yang lahir di ranah politik Indonesia ? Waktu yang mampu menjawabnya secara pasti. Pramono Edhie Wibowo dan Ibas sebagai representasi politik keluarga besar Yudhoyono memang diharapkan mampu meneruskan warisan politik keluarga terkait dengan Partai Demokrat. SBY adalah pendiri, ikon, dan pemegang saham politik paling absah Partai Demokrat dibanding elite politik lain dari partai ini. 

Di level politik internasional, dinasti politik bukan menjadi fenomena khas dan khusus negara-negara sedang berkembang. Di Amerika Serikat kita mengenal dinasti politik Kennedy, Bush, dan Clinton. John F Kennedy pernah menjadi presiden Amerika Serikat 1960-1963 sebelum menemui kematiannya karena ditembak. Banyak keluarga besar Kennedy yang pernah menempati posisi strategis dalam politik praktis Amerika Serikat, di antaranya jabatan jaksa agung dan senator sejumlah negara bagian di negeri Paman Sam tersebut. 

Pun demikian dengan dinasti Bush. George Bush pernah menjabat Wakil Presiden Amerika Serikat era Presiden Ronald Reagen (Partai Republik). Setelah Reagen mengakhiri masa jabatannya di periode kedua kepemimpinannya, George Bush tampil sebagai Presiden AS. Keluarga Bush dikenal memiliki hubungan dekat dengan keluarga Ibnu Saud, penguasa Kerajaan Arab Saudi karena faktor bisnis migas dan implementasi prinsip Oil for security policy serta faktor lainnya. Jejak George Bush menjadi Presiden AS diteruskan George Walker Bush (Partai Republik) yang menjabat Presiden AS dua periode. Selain itu, di Amerika Serikat ada keluarga Clinton, di mana Bill Clinton (Partai Demokrat) pernah dua kali menduduki jabatan Presiden AS dan istrinya, Hillary Clinton menduduki posisi Menteri Luar Negeri di era pertama kepemimpinan Presiden Barack Obama. 

Di negara berkembang, dinasti politik bisa kita temukan di India, Philipina, Pakistan, dan lainnya. Jawaharlal Nehru pernah memimpin India dalam tempo lama hingga tahun 1964 sebagai perdana menteri. Setelah kematian Nehru, Lal Bahadur Shastri mengambil alih kursi kepemimpinan pemerintahan India. Kenyataannya, pemerintahan Lal tak berlangsung lama. Pada 1966, Shastri meninggal secara misterius. Kelompok konservatif di Partai Kongres menobatkan Indira Gandhi sebagai pemimpin India. Indira Gandhi menjadi wanita besi dalam menjalankan kepemimpinannya. Dia sama sekali tidak bisa didikte kubu konservatif di Partai Kongres India.

Setelah Indira Gandhi terbunuh oleh pengawalnya sendiri, posisi digantikan anaknya, Rajiv Gandhi. Dia juga menemui ajal seperti ibunya akibat bom bunuh diri. Dinasti politik Gandhi selama 65 tahun kemerdekaan India nyaris mendominasi politik India. Jawaharlal, Indira, dan Rajiv pernah menduduki jabatan Perdana Menteri India. Partai Kongres yang dibesarkan Gandhi dipimpin Sonia Gandhi, janda mendiang Rajiv Gandhi. Generasi keempat Gandhi tak lagi menarik untuk "dijual" ke konstituen India. Rahul Gandhi, putra Rajiv Gandhi, yang digadang-gadang menggantikan Sonia, tak mampu memenangi hati rakyat. Pemilu Maret 2012, Partai Kongres mengalami kekalahan memalukan di negara bagian Uttar Pradesh. 

Di Pakistan juga ada dinasti politik keluarga besar Bhutto. Zulfikar Ali Bhutto pernah lama menduduki posisi kursi Perdana Menteri dari negeri pecahan India yang mayoritas warganya beragama Islam itu, sebelum akhirnya menemui ajal akibat hukuman gantung yang harus dijalani saat Pakistan di bawah pemerintahan Presiden Zia Ul Haq. Jejaknya di jalur politik diikuti putrinya, Benazair Bhutto, politikus wanita Pakistan yang berpendidikan modern di Inggris. Sayang, Benazir menemui ajalnya secara tragis akibat bom bunuh diri warganya ketika sedang kampanye pemilu. 

Politik dinasti merupakan fenomena global. Namun demikian, politik dinasti seringkali dipertentangkan secara dikotomis dengan meritokrasi: Sistem yang menekankan untuk memberi tempat kepada mereka yang berprestasi tampil sebagai pemimpin politik. Politik dinasti dekat dengan nepotisme, karena garis nasab (keturunan) dan membuka peluang terjadinya kolusi politik. Politik dinasti membuka ruang sangat lebar praktik pendistribusian kekuasaan di antara anggota keluarga sedarah. Politik dinasti selain untuk memastikan suksesi kekuasaan, juga untuk melanggengkan akses terhadap kekuasaan politik dan ekonomi di tangan satu klan keluarga tertentu. 

Meskipun politik dinasti adalah fenomena global, tak ada jaminan bahwa klan politik keluarga ini mampu bertahan lama, apalagi bersifat kekal. Terjadi pasang surut politik atas karir anggota klan keluarga tertentu di satu negara. Kini, klan keluarga Kennedy di Amerika Serikat dan Gandhi di India sedang memasuki masa redup dan surut. Terlebih lagi di era demokratisasi dan egalitarian seperti sekarang, nama besar keluarga tak bisa dijadikan garansi politik untuk merebut jabatan politik prestisius. Warga bangsa yang makin cerah, cerdas, dan melek politik menyadari bahwa hal-hal yang berbau warisan karena garis nasab klan keluarga tertentu bukan jadi faktor pemikat dalam memberikan dukungan politik.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar