Sabtu, 02 Maret 2013

Wajah Baru Kurikulum di Tahun 2013


Tampaknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tidak akan surut dari tekad. Rencana memberlakukan kurikulum 2013 sudah bulat walaupun masih ramai yang mendebat. Beberapa kali Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh menegaskan kalau kurikulum itu akan diberlakukan bertahap pada awal tahun pelajaran baru, 2013/ 2014 nanti. Tinggal lima bulan lagi, berarti.
Di tengah pro-kontra yang belum reda, sosialisasi terus digesa. Kemdikbud melalui Wakil Mendikbud, Musliar Kasim sudah berkelana ke beberapa kabupaten di beberapa provinsi di Indonesia. Dengan titel acara “Sosialisasi Kurikulum 2013” kunjungan kerja Wamendikbud bertujuan menjelaskan apa dan bagaimana kurikulum baru ini. Pemerintah Daerah khususnya jajaran Dinas Pendidikan terutama para guru, sesungguhnya berharap kedatangan itu untuk mendapat penjelasan dari tangan pertama mengenai kurikulum baru. Sayangnya, tidak di semua tempat itu berjalan sesuai harapan.
Alih-alih mendapat keterangan yang lebih konprehensif, justru yang didapatkan hanyalah penjelasan sangat sederhana. Bahkan itu lebih tepat sebagai usaha minta pendapat tentang perlu tidaknya diberlakukan kurikulum ini. Di setiap tempat acara sosialisasi cenderung mempromosikan kurikulum itu dari pada menjelaskan. Apakah karena masih ada penolakan dari beberapa pihak sehibngga diperlukan dukungan? Pak Wamenlah yang tahu itu.
Sampai saat ini sebagian besar guru, terutama di daerah-daerah belum juga memahami benar esensi kurikulum yang katanya penyempurnaan dari kurikulum KTSP yang saat ini masih berlaku. Pemberlakuannya sendiri juga akan bertahap yakni: kelas 1 dan 4 (di SD), kelas 7 (SLTP) dan kelas 10 (SLTA) akan dilaksanakan pada awal Juli 2013 nanti. Tahun berikutnya naik ke kelas di atasnya. Begitu pula tahun selanjutnya. Artinya diperlukan tiga tahun untuk berlaku secara keseluruhan dari kelas rendah hingga kelas akhir.
Jika kurikulum 2013 benar-benar akan mengarahkan peserta didik untuk menjadi anak-anak yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. Seperti yang selalu didengung-dengungkan Mendikbud di berbagai kesempatan maka inilah sesungguhnya tugas berat dan tugas mulia guru. Guru harus memikirkan strategi yang tepat untuk mewujudkan harapan itu. Tentu saja itu tidak akan mudah.
Sebagian informasi yang diterima guru saat ini bahwa untuk melaksanakan kurikulum baru ini nantinya sebagian besar perangkat pembelajaran yang selama ini harus dikerjakan guru, nanti tidak perlu lagi guru yang mengerjakannya. Seumpama menyusun silabus yang selama ini menjadi momok bagi guru yang cenderung malas, nanti sudah tidak perlu lagi disusun guru. Semuanya sudah dipersiapkan dari kementerian. Buku-buku ajar pun nantinya akan disiapkan Pemerintah. Sekolah-sekolah (para guru) tinggal melaksanakannya saja.
Di sinilah kekhawatiran akan muncul. Akankah model "serba ada" ini akan melahirkan guru-guru kreatif dan inovatif sebagaimana target yang diharapkan kepada peserta didik? Bukankah untuk melahirkan anak-anak yang kreatif dan inovatif justru semestinya dimulai dari dan oleh para guru yang kreatif dan inovatif juga?
Dengan kurikulum KTSP yang menjadikan otonomi sekolah dan guru sebagai salah satu perinsip, terbukti tidak banyak lahir guru-guru kreatif dan inovatif. Padahal jelas kebebasan yang dianut KTSP sejatinya melahirkan guru-guru penuh ide dan bekerja keras untuk melahirkan berbagai kreasi demi pencapaian kurikulum. Lalu bagaimana dengan kurikulum yang serba disiapkan ini akan melahirkan guru-guru kreatif dan inovatif? Tidakkah justru akan lahir guru-guru yang kian malas karena merasa sudah dipersiapkan segala-galanya?
Mudah-mudahan saja tidak. Jangan sampai tujuan mulia kurikulum untuk melahirkan anak-anak kreatif-inovatif dengan karakter yang baik tidak dilaksanakan oleh guru-guru yang berwatak sama. Bagaimanapun, kita tetap berharap dan menanti lahirnya guru-guru kreatif dan inovatif untuk melaksanakan kurikulum baru ini.

SBY Kalah Start Dibandingkan Anas


Dalam setiap kesempatan Ketua Dewan Pembina dan juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY, selalu menekankan pentingnya para kader PD mengedepankan perilaku politik yang bersih, cerdas, dan santun. Terkait dengan kemelut di tubuh PD yang mencapai klimaksnya ketika Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang oleh KPK, menarik dipertanyakan siapa diantara SBY dengan Anas yang lebih bersih, cerdas,dan santun?
Soal siapa yang lebih bersih, jika yang dimaksudkan adalah bersih dari praktik politik menghalalkan segala cara termasuk korupsi dan money politic, hanya sejarah yang bisa membuktikannya. Soal kesantunan juga relatif sulit diukur karena ukuran kesantunan itu bisa berbeda antara satu komunitas dengan komitas lain. Perbedaan etnis, agama, dan faham bisa membuat ukuran kesantuan orang berbeda-beda.
Tetapi soal kecerdasan, kita bisa mengulasnya berdasarkan sikap dan pemikiran kedua tokoh penting PD itu yang mereka pertontonkan dihadapan publik. Jika bacaan kecerdasan terhadap kedua politisi yang berbeda generasi itu kita fokuskan pada momen puncak ketika Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang oleh KPK, maka dapat disimpulkan bahwa Anas lebih cerdas ketimbang SBY.
Anas ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus Hambalang pada Jumat lalu. Malam harinya pihak Anas langsung menjanjikan bahwa esok harinya Anas akan memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat. Pagi harinya, Ahmad Mubarok yang dikenal sebagai pendukung Anas, melalui layar TV menguatkan bahwa Anas akan menyampaikan pidato pengunduran dirinya pada Sabtu siang.
Maka jadilah acara jumpa pers pada Sabtu siang itu sebagai momen paling dinanti banyak orang. Kantor DPP PD pun, tak pelak, menjadi lautan wartawan sejak pagi hingga petang. Dalam acara pidato (monolog) politik itu Anas tampil sangat tenang, berbicara lancar dalam kalimat yang sangat tertata dengan pilihan kata yang tajam dan penuh makna. Puncak jumpa pers itu dipungkas Anas dengan aksi copot jaket Kebesaran Partai Demokrat.
Langkah cepat Anas merespon keputusan KPK adalah keputusan tepat dan strategis. Sebab dengan memberikan pidato “perpisahan” sarat makna yang mendahului kubu lawannya Anas telah memberikan bahan bacaan yang bisa membuat publik, khususnya para kader PD, bertanya-tanya.
Pertanyaan-pertanyaan publik yang terpicu oleh pidato Anas itu akan menjadi beban tersendiri bagi kubu lawannya (baca : Dewan Pembina/Majelis Tinggi). Sebab merekalah yang akan jadi sasaran publik dan kader tempat meminta penjelasan/konfirmasi tentang makna (benar/tidaknya) apa yang dikatakan Anas.
Sementara Anas sendri, pasca aksi copot jaketnya itu, dapat dipastikan akan bungkam karena dia telah menyatakan memilik satandar etik tersendiri, terlebih bila dia langsung ditahan oleh KPK.
Di sinilah Anas sudah menang satu langkah dibandingkan dengan kubu SBY. Kubu SBY sepertinya asyik bertepuk tangan dan sibuk memikirkan agenda KLB menyusul keputusan KPK. Bahkan rencana merumuskan agenda strategis partai baru akan diadakan sehari kemudian.
Dengan telatnya kubu SBY merespon penetapan KPK itu, apa pun agenda yang akan dilakukan Majelis Tinggi PD, apakah rapat pimpinan nasional atau KLB, semuanya sudah jadi antiklimaks. Kalau pun ada yang menarik dan ingin diketahui publik hanyalah siapa sosok yang akan menggantikan Anas.
Hal-hal yang berkaitan dengan isu intevensi istana terhadap KPK atau soal posisi kader pro Anas, sudah tidak lagi memiliki greget. Sebab Anas sudah meninggalkan isu itu sebagai pekerjaan rumah para elit PD pasca pengunduran dirinya.
Menjadi PR yang sangat tidak ringan jika pidato Anas yang memang mengharukan itu (terbukti dia disambut peluk dan tangis koleganya sehabis pidato) dipandang publik dan atau sebagian kader PD sebagai sebuah kebenaran.
Selamat menghadapi proses hukum, Bung Anas.

Babak Baru Anas di KPK


“Ini adalah babak baru!! Ini masih pada halaman I, masih ada halaman-halaman berikutnya”, demikian pernyataan Mantan Ketum PD Anas Urbaningrum dalam konfrensi persnya sehari setelah ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK dalam Korupsi Proyek Hambalang. Selain itu, pernyataan Anas yang lain yang dianggap sebagai bentuk perlawanan adalah dalam Kongres PD di Bandung, “saya adalah bayi yang tidak dikehendaki lahir”, demikian ujarnya.
Dari apa yang dinyatakan oleh Anas dalam konfrensi persnya sangat banyak mengandung makna dalam posisi pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum. Namun, dari itu semua Anas memang “the rising star” dalam PD. Jujur saya akui, mantan Ketum HMI ini memang tokoh muda yang layak dalam posisi politik tertinggi dalam sebuah partai politik.
Namun, apa yang dilakukannya sebelum menjadi Ketum PD adalah suatu kenistaan dalam proses politik yang namanya Demokrasi. Karena hakekatnya Demokrasi adalah suatu pencapain cita-cita kebangsaan yang bersih. Bebas dari segala tuduhan dan keterlibatan dalam politik uang!!
Proyek Hambalang merupakan titik awal masuknya politik uang tersebut di dalam PD ketika Anas Urbaningrum menjadi Ketua Fraksi PD. Fraksi terbesar dengan para politisi yang hampir semuanya masih tergolong “hijau” dalam dunia politik. Dalam setiap pembicaraan anggaran sampai pada tahap realisasi pembangunan, tentunya Anas sebagai Ketua Fraksi sangat mengetahui jumlah angka dalam setiap APBN yang ada di dalamnya. Pilihannya kemudian adalah Anas harus mencari siapa yang dapat mengelola anggaran Hambalang ini. Dan itu jatuh kepada M. Nazarudin. Bersamanya dengan beberapa tokoh lainnya dari PD, skenario pun dibangun untuk meloloskan beberapa kontraktor dalam proyek tersebut.
Saya sangat berkeyakinan, terlepas dari dia korupsi atau tidak, Anas pasti mengetahui apa yang terjadi dalam kongkalikong proyek-proyek di DPR ketika dia masih menjabat sebagai Ketua Fraksi di DPR.
Saya ingin menyatakan Selamat Kepada Anas Urbaningrum karena telah mengundurkan diri sebagai Ketum PD. Ini artinya apa? Dengan berbagai pernyataan yang dilontarkan dalam konfrensi persnya saat pengunduran dirinya sbg Ketum, Anas banyak menyiratkan suatu hal yang banyak dia ketahui. Asumsi saya, ya minimal Anas mengetahui soal-soal kongkalikong beberapa proyek-proyek anggaran di DPR, termasuk Hambalang. Selain itu, Anas tentunya mengetahui kemana saja aliran dana hambalang yang mencapai trilyunan tersebut mengalir. Dan jangan lupa juga, Anas paham betul Pilpres 2009 itu bagaimana, sampai terjadinya kriminalisasi terhadap Antasari Azhar sebagai Ketua KPK, ketika ingin membongkar kasus Pengadaan IT jelang pilpres 2009. Maka, ketika pilihan politik Anas tiba, PD adalah pilihannya bersama Andi Nurpati yang pernah bersama-sama “bekerja di KPU untuk SBY” menjadi Presiden utk Periode ke II.
Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pernyataan Anas dalam konfrensi persnya Sabtu kemarin bukan hal yang mustahil jika Anas tidak mengetahui semua sepak terjang PD sejak Anas masih di Komisi Pemilihan Umum khususnya jelang Pilpres 2009. Sehingga pernyataan demi pernyataan ditata secara konsisten sampai pada, “ini babak baru!!. Masih ada halaman-halaman berikutnya yang akan saya nyatakan kemudian”.
Apa yang dinantikan oleh Rakyat, yakni kejujuran dan keterbukaan dalam setiap gejolak politik khususnya korupsi yang banyak melibatkan tokoh-tokoh politik nasional. Dan Anas, memegang momentum itu!!
Dalam perang, seorang tentara dipastikan mati!! Tapi dalam politik, seseorang bisa mati berkali-kali dan kemudian bangkit kembali!! Hal ini menyiratkan bahwa dalam politik, semua kemungkinan dipastikan akan terus berlangsung selama orang tersebut mampu memainkan peran-peran strategisnya.
Nah, dalam kasus Anas, idiom ini berlaku!! Jika saja Anas mampu dan berani mengungkapkan semua hal yang dia ketahui tentang aliran dana Proyek Hambalang dan sebagainya, opini masyarakat akan berbalik menguntungkan dirinya. Lihat saja Nazarudin, walaupun posisinya juga sebagai pesakitan, namun dia telah mengungkapkan semua keterlibatan para koruptor yang terlibat dalam kongkalikong proyek Hambalang. Dan opini masyarakatpun saat ini ada di sisinya, pasca Anas dijadikan TSK KPK berkat nyanyian-nyanyiannya.
Anas adalah tipikal yang mampu mengkonsolidir kekuatannya, saya menyakini sekali Anas akan melakukan perlawanan terhadap SBY & KPK dengan gaya dan stylenya.
Tapi, jika perlawanan itu berhasil dinegasikan oleh kekuatan-kekuatan politik yang hari ini sedang berkuasa, tentunya Anas akan menjadi bulan-bulanan atau sebaliknya. Dan saya yakin sekali, jika ini dilakukannya SBY akan jatuh sebelum 2014. Maka, saat ini momentum ini milik Anas, mau menjadi Pecundang!! atau Pahlawan!!

Partai Agama (Belum) Tentu Bebas dari Dosa


Nenek moyang manusia (Adam dan Hawa) pernah berlumuran dosa dan pembangkangan pada kehendak Ilahi. Hingga terusir dari surga dan terdampar di bumi. Namun pada titik itulah mereka jadi manusia seutuhnya. Mahluk pendosa. Jadi, kita punya suri tauladan yang sempurna!
Apakah jika mahluk pendosa masuk partai agama sifat pendosanya otomatis hilang begitu saja, berubah jadi malaikat? Lihatlah kenyataannya. Ia tetap manusia. Maka, jangan heran ketika tokoh partai agama tahu-tahu ketangkap terima suap, dari korupsi alih fungsi hutan lindung (Al Amin Nasution, kader PPP) sampai dugaan korupsi impor sapi (LHI Cs, Presiden PKS).
Di Indonesia ternyata terbukti bahwa kader-kader partai agama bisa juga kedapatan korupsi lalu berurusan dengan penegak hukum. Persis sama dengan kader-kader partai non-agama, hanya beda di kuantitas dan kualitas saja. Intinya tetap sama, sama-sama korupsi.
Adalah mimpi berharap manusia sebagai mahluk politik bebas dosa, termasuk bebas dari korupsi di tengah budaya dan sistem politik yang korup. Sedangkan di sistem surga saja manusia tetap mampu mencari celah untuk melanggar batas larangan, karena itulah tabiat manusia.
Mimpi pula jika seorang berjanggut, bersorban, dan bercelana gantung tampilannya benar-benar “islami” lalu tidak jelalatan lihat gadis montok atau duit menggunung sementara ia mampu untuk merengkuhnya dan tidak kelihatan oleh orang lain. Setidaknya tempuh jalur aman, tambah istri sekian dan sekian (poligami) sekalipun mengecewakan istri tua tentunya.
Termasuk ketika si “islami” itu masuk partai agama. Harus diingat, partainya memang berideologi agama, tapi manusianya tetap memiliki kharakter pendosa. Janggut seperti jamrut khatulistiwa tapi hati menggeletar melihat uang di mana-mana.
Sudahlah. Hilangkan harap partai agama bebas dosa. Partai adalah tempat homo sapiens menyalurkan hasrat politiknya akan kekuasaan. Untuk mencapai hasrat itu butuh ransum yang tak sedikit untuk bekal di jalan.
Merupakan karakter dasariah manusia jadi mahluk pendosa, apapun partainya. Kecuali partai agama itu dijalankan oleh para malaikat. Ini manusia semua isinya.
Yang mungkin mengurangi celah bagi aktivitas para pendosa itu dengan memperkuat sistem, baik cheks and balances di tubuh partai maupun kontrol dari pihak eksternal. Inilah pesan penting dari perpolitikan.
Dari sini mulai berangsur berterima fakta bahwa partai agama memang memiliki karakter dasariah sebagai pendosa. Kharakter yang dibawa oleh figur-figur kadernya yang notabene manusia semua.
Bisa jadi para pendosa itu terus berlumuran dosa bila tak ada introspeksi diri (pertobatan) dan perbaikan sistem, baik sistem kepartaian maupun sistem politik secara keseluruhan. Dosa, hampir pasti sebagai sebuah keniscayaan. Dan lebih pasti lagi godaan perdosaan ketika simbol-simbol agama di bawa ke politik praktis.

Konflik Tidak Selalu Bermula dari Kesenjangan Sosial


Setiap terjadi konflik, selalu saja dapat disimpulkan bahwa hal itu disebabkan oleh adanya kesenjangan. Seolah-olah kesenjangan memang benar-benar menjadi sebab setiap terjadi konflik.
Kesenjangan rupanya sudah menjadi sunatullah. Di dunia ini selalu saja ada orang pintar dan orang kurang pintar, ada orang kuat ada pula yang lemah, ada yang kaya dan ada yang miskin, dan bahkan ada yang baik dan selalu saja ada orang yang kurang baik. Kedua masing-masing jenis itu selalu ditampakkan oleh Tuhan. Begitu pula, ada konflik dan ada pula di antara orang-orang yang saling berbagi kasih sayang. Bahkan juga ada yang selalu sehat dan sebaliknya, ada yang selalu sakit-sakitan.
Kita semua menghendaki agar di tengah-tengah masyarakat selalu terjadi kedamaian, tidak ada kesenjangan, tidak ada yang miskin, semua saling kasih mengasihi, dan semua sehat. Boleh-boleh saja keinginan itu muncul. Akan tetapi cita-cita mulia seperti itu ternyata tidak pernah terwujud. Keadaaan indah seperti itu, hanya ada pada dunia ide atau bayang-bayang pada setiap orang.
Tuhan menciptakan kehidupan ini dalam keadaan berbeda-beda sebagaimana dikemukakan di muka. Atas dasar perbedaan itu maka muncul pula proses-proses sosial. Di masyarakat terjadi saling konflik, kompetisi, berintegrasi, dan yang satu mengkooptasi yang lain. Demikian pula di antara menghegeminik, saling menguasai, dan bahkan menjajah serta memeras. Hal-hal seperti itu adalah bersifat alami atau disebut sebagai sunnatullah.
Atas dasar kenyataan seperti itu, manusia ditantang untuk mengelola kehidupan sosial sebaik-baiknya. Manakala tidak ada proses-proses sosial itu, maka tidak akan terjadi dinamika sosial. Masyarakat akan mandek dan mungkin menjemukan. Sebagai contoh, manakala tidak ada orang sakit, maka orang tidak terinspirasi mendirikan rumah sakit, tidak ada orang belajar tentang kesehatan hingga menjadi dokter. Manakala tidak ada kejahatan, maka tidak akan perlu polisi, manakala tidak ada perang maka juga tidak dibutuhkan tentara, dan seterusnya.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah konflik sebagai bagian dari proses-proses sosial itu selalu saja disebabkan oleh kesenjangan. Kita lihat saja bukti-bukti berikut, di kota-kota besar kita saksikan gedung-gedung bertingkat menjulang tinggi namun di sebelahnya juga terdapat gubug-gubug reot beratapkan plastik atau seng dan berdinding seadanya. Ada orang yang setiap bulan berpenghasilan ratusan juta rupiah, tetapi sebaliknya ada orang yang berpendapatan puluhan ribu rupiah saja. Ada yang memiliki beberapa mobil mewah tetapi juga ada yang sekedar sepeda ontel saja tidak mempunyai, dan seterusnya.
Kesenjangan yang sedemikian jauh itu telah terjadi di mana-mana, tetapi ternyata kehidupan tetap berjalan. Padahal yang kaya belum tentu peduli pada yang miskin, yang pintar juga kadang justru memanfaatkan yang bodoh, dan bahkan ada pihak-pihak tertentu justru menjadi untung oleh karena ada orang sakit. Keadaan semua itu secara umum diterima oleh masyarakat. Mereka menganggap bahwa hidup, rizki, untung dan rugi, kaya dan miskin itu semua ada yang mengatur. Mereka merasa harus menerima atas pembagian oleh yang di atas. Atas kenyataan itu, mereka bekerja dan berusaha. Setiap usaha ada yang berhasil dan yang masih belum bernasib baik.
Berangkat dari kenyataan itu, maka sebenarnya konflik tidak selalu disebabkan oleh kesenjangan. Di mana-mana banyak terjadi kesenjangan tetapi tidak selalu melahirkan konflik. Masyarakat oleh Tuhan dibekali dengan kekuatan rasional. Berbekalkan kekuatan itu mereka akan memahami sebab-musabab hingga keadaan yang harus diterimanya. Misalnya, seseorang menjadi kaya oleh karena memiliki modal, warisan, cerdas, keuletan, rajin, dan seterusnya. Sementara orang lain tidak beruntung, tidak memiliki semua itu.
Namun yang pasti, orang menjadi marah hingga mengakibatkan konflik manakala diperlakukan secara tidak adil. Semua orang rupanya menghendaki agar sesuatu berada pada tempatnya. Manakala tempat itu tidak tepat, maka selalu saja akan melahirkan kekecewaan, dan itulah sebab konflik yang sebenarnya. Setiap orang merasa memiliki berbagai hak. Manakala hak-haknya itu diganggu sehingga rasa keadilan terampas, maka dimana saja dan kapan saja akan melawan. Rasa keadilan yang tidak terpenuhi itulah sebenarnya sebab utama terjadinya konflik dan bukan selalu kesenjangan. Oleh karena itu keadilan harus ditegakkan pada tingkat manapun. Sebab tidak adil selalu menjadi sebab utama terjadinya konflik. Wallahu a’lam...!!!

Butuh Pemimpin Nasional yang Tidak Mengalami Defisit Moral


Kesehatan merupakan salah satu dimensi vital yang strategis dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam aspek pembangunan manusia. Ini dikarenakan pembangunan kesehatan berhubungan langsung dengan upaya untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai resources yang sangat menentukan kemajuan dan masa depan sebuah bangsa (generasi unggul). Selain itu juga, kesehatan merupakan elemen konstitusi yang harus dan wajib diselenggarakan oleh negara, terlebih dalam konteks bagaimana menjamin terselenggaranya upaya kesehatan yang tanpa diskriminatif.
Di Indonesia, dimensi pembangunan kesehatan belum menjadi hal yang prioritas dalam kebijakan pemerintah, terlebih dalam rezim SBY. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi demokrasi dan sistem politik yang dibangun saat ini, dimana orientasi yang dibangun masih berfokus pada upaya-upaya untuk bagaimana mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan semata. Hal jelas terlihat lewat dinamika internal Partai Demokrat. Bagaimana sebuah rezim penguasa mampu melakukan segala cara untuk menyelamatkan dan melindungi dinasti dan oligarki politik yang dia bangun, tanpa segan-segan “merusak” konsepsi demokrasi itu sendiri. Substansi politik yang seharusnya menjadi tool’s untuk mensejahterakan masyarakat masih menjadi sebuah cita-cita yang utopis. Akibatnya, realitas kesehatan Indonesia hari ini benar-benar merupakan konsekuensi logis dari lemahnya perhatian pemerintah tersebut. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) serta ancaman tidak tercapainya Milenium Development Goal’s (MDG’s), ditambah lagi diskriminasi akses layanan kesehatan yang dialami oleh masyarakat miskin, jelas merupakan akibat dari pembangunan kesehatan yang belum menjadi priorotas utama. Sayangnya, Mr. President memilih lebih fokus pada persoalan partai Demokrat. Ini jelas menyimpang dari political value sebagai seorang kepala negara.
Hal diatas menjadi semakin kompleks dengan masih rendahnya kesadaran hidup sehat masyarakat kita, apalagi mereka dengan status ekonomi menengah kebawah. Kemiskinan adalah masalah utama yang menjadi akar masalah dalam dunia kesehatan hari ini. Upaya kesehatan edukatif lewat kegiatan yang berorientasi promotif dan preventif yang harusnya mampu menjadi antitesis dari persoalan tersebut, justru di- ”nina bobo” -kan pemerintah yang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat kuratif-rehabilitatif. Maraknya korupsi yang melibatkan pihak cikeas, justru merupakan dosa dan pengkhianatan terhadap kemiskinan yang menggurita di masyarakat. Ini harus segera dikoreksi masyarakat!
Untuk itu, dibutuhkan sosok kepemimpinan nasional yang betul-betul memahami akar persoalan yang menjadi faktor krusial dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Sosok pemimpin profesional yang memiliki visi yang kuat, misi yang terukur, serta mampu menginspirasi seluruh elemen bangsa, tentunya dalam bingkai keIndonesiaan yang mampu menerjemahkan dan menjalankan dengan sepenuh hati apa yang telah dan menjadi amanah konstitusi demi tercapainya cita-cita politik sebagaimana yang menjadi harapan para founding father kita. Bukan sebaliknya, pemimpin nasional yang mengalami “defisit moral” yang hanya mengedepankan upaya-upaya untuk meraih dan melanggenggkan kekuasaannya, sebagaimana rezim yang hari ini berkuasa.

Siapa yang Sebenarnya Kejam dan Sadis?


Katanya Antasari Azhar dikriminalisasi oleh mabes polri? Tetapi kenapa putusan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung memvonisnya bersalah dan memberinya 17 tahun penjara ? Bahkan di tingkat peninjauan kembali pun, Mahkamah Agung putusannya menguatkan putusan tingkat kasasi tersebut. Desas desus yang beredar Antasari dikriminalisasi karena memproses hukum mantan kapolri Rusdi Hardjo, mantan ketua tim jaksa BLBI Urio Tri Gunawan, dan besan SBY Aulia Pohan.
Katanya Susno Duadji dikriminalisasi oleh mabes polri? Tetapi kenapa putusan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung memvonisnya bersalah dan memberinya 3.5 tahun penjara ? Desas desus yang beredar Susno Duadji dikriminalisasi karena berusaha membongkar mafia hukum di mabes polri. Padahal dia sendiri adalah salah seorang mafia tersebut, dan juga perkataannya tentang KPK (cicak) dan polri (buaya) menyinggung SBY. Karena presiden-presiden negara sahabat meledek SBY dengan mengatakan pantas saja polisi Indonesia rekeningnya gendut-gendut. Pasti banyak makan hasil korupsi, rakus, dan serakah seperti buaya.
Katanya Bibit Samad Rianto & Chandra M. Hamzah dikriminalisasi oleh mabes polri? Tetapi kenapa berkas penyidikan bisa dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung (P21), namun anehnya berkas tak pernah dibawa ke persidangan dan malah diterbitkan deponeering oleh kejaksaan agung, penghentian perkara demi kepentingan umum (alasan sosiologis) atas petunjuk presiden SBY. Desas desus yang beredar karena alasannya sama dengan Antasari Azhar, mereka adalah pimpinan KPK jilid 2 bidang penindakan yang telah memproses hukum mantan kapolri Rusdi Hardjo, mantan ketua tim jaksa BLBI Urio Tri Gunawan, dan besan SBY Aulia Pohan. Namun Bibit dan Chandra telah menyadari kekhilafannya kompakan dengan Antasari, dan memohon maaf atas khilafnya tersebut.
Katanya Anas Urbaningrum dikriminalisasi oleh KPK, padahal selama ini KPK terkenal tebang pilih dan bekerja profesional, bebas dari intervensi dan tekanan siapapun? Dugaan dikriminalisasi sepertinya betul juga. Jika melihat rangkaian peristiwa yang ada, mulai dari permintaan SBY agar Anas fokus masalah hukum padahal statusnya hanya sebagai saksi, bocornya draft sprindik yang baru diparah 3 pimpinan KPK, penandatanganan pakta integritas, gelar perkara yang hanya formalitas yang menghasilkan kesimpulan suara bulat bahwa Anas ditetapkan sebagai tersangka, dicabutnya paspor Anas Urbaningrum padahal ia sedang dicekal pergi keluar negeri oleh ditjen imigrasi, dan satu hal yang hampir pasti menurut perasaan Anas, bahwa ia adalah bayi yang lahir tak diharapkan di PD (anak haram).
Dunia politik, yang tak bisa dipisahkan dengan dunia hukum, memang kejam dan sadis. Dahulu kawan, kapan-kapan bisa jadi lawan, tergantung apa kepentingannya saat itu.
Siapa yang kejam dan sadis tersebut? Saya tidak secara pasti mengetahui jawabannya, karena Anas sendiri tak menyebutkan secara tegas dan jelas, namun dari ungkapan Nazaruddin saat akan diperiksa KPK bisa menjadi petunjuk : “Saya minta sama Pak SBY, jangan ganggu anak istri saya. Saya enggak akan ngomong apa-apa, saya lupa semuanya, saya enggak tahu apa-apa, Saya mengaku salah, kalu perlu saya enggak usah disidik langsung divonis saja, ditahan saja, enggak masalah”.
Faktanya saat ini, karena KPK menjadikan istrinya Neneng sri Wahyuni sebagai tersangka, menangkap dan menahannya, sehingga memaksa Nazaruddin dan Neneng berpisah dengan anak-anaknya. Nazaruddin jadi banyak omongan tentang korupsi yang dilakukan kader-kader PD apalagi yang dilakukan ketua umum Anas Urbaningrum, ia jadi ingat semuanya dengan baik termasuk bukti-bukti pendukungnya.