Aburizal Bakrie
Ir. H. Aburizal Bakrie (lahir di Jakarta, 15 November 1946;
umur 67 tahun) adalah pengusaha Indonesia yang merupakan Ketua Umum Partai
Golkar sejak 9 Oktober 2009. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya ia juga pernah
menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam kabinet yang sama,
namun posisinya berubah dalam perombakan yang dilakukan presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada 5 Desember 2005.
Dia adalah anak sulung dari keluarga Achmad Bakrie yang
berasal dari Lampung dan Roosniah Nasution asal Langkat Sumatera Utara, pendiri
Kelompok Usaha Bakrie, dan akrab dipanggil Ical. Selepas menyelesaikan kuliah
di Fakultas Elektro Institut Teknologi Bandung pada 1973, Ical memilih fokus
mengembangkan perusahaan keluarga, dan terakhir sebelum menjadi anggota
kabinet, dia memimpin Kelompok Usaha Bakrie (1992-2004).
Selama berkecimpung di dunia usaha, Ical juga aktif dalam
kepengurusan sejumlah organisasi pengusaha. Sebelum memutuskan meninggalkan
karier di dunia usaha, dia menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) selama dua periode (1994-2004).
Pada 2004, Ical memutuskan untuk mengakhiri karier di dunia
usaha, setelah mendapat kepercayaan sebagai Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009. Dan sejak
terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2009-2010, waktu dan energinya
tercurah untuk mengurus partai.
Pada 2011, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia,
Ical menduduki peringkat ke-30 dengan total kekayaan US$ 890 juta. Jika
dibanding tahun 2010, peringkat Ical turun cukup drastis dari peringkat 10 ke
peringkat 30. Jumlah ini berarti turun hingga US$ 1,2 miliar sekitar Rp 10,8
triliun atau sekitar 57% dibandingkan kekayaan Ical pada tahun 2010.
Riwayat Pekerjaan
1992 - 2004 Komisaris Utama/Chairman, Kelompok Usaha Bakrie
1989 – 1992 Direktur Utama PT. Bakrie Nusantara Corporation
1988 – 1992 Direktur Utama PT Bakrie & Brothers
1982 – 1988 Wakil Direktur Utama PT. Bakrie & Brothers
1974 –1982 Direktur PT. Bakrie & Brothers
1972 – 1974 Asisten Dewan Direksi PT. Bakrie & Brothers
Pengalaman Organisasi
2009 - 2014 Ketua Umum DPP Partai GOLKAR
2004 - 2009 Anggota Dewan Penasehat DPP Partai GOLKAR
2000 – 2005 Anggota Dewan Pakar ICMI (Ikatan Cendekiawan
Muslim Indonesia)
1999 – 2004 Ketua Umum KADIN (Kamar Dagang dan Industri
Indonesia) periode II
1996 – 1998 Presiden, Asean Chamber of Commerce &
Industry
1996 – 1997 International Councellor, Asia Society
1994 - 1999 Ketua Umum KADIN periode I
1993 – 1998 Anggota, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) –
periode II
1993 – 1995 Anggota Dewan Penasehat, International Finance
Corporation
1993 – 1995 Presiden ASEAN Business Forum (d/h Institute of
South East Asian Business) – periode II
1991 - 1993 Presiden ASEAN Business Forum (d/h Institute of
South East Asian Business) – periode I
1989 – 1994 Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia
1988 – 1993 Wakil Ketua Umum, KADIN Bidang Industri dan
Industri Kecil
1988 - 1993 Anggota, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) –
periode I
1985 – 1993 Ketua Bidang Dana PBSI (Persatuan Bulu Tangkis
Indonesia)
1984-sekarang Anggota, Partai Golongan Karya
1984 – 1988 Wakil Ketua, Asosiasi Kerjasama Bisnis Indonesia
– Australia
1977 – 1979 Ketua Umum, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda
Indonesia)
1976 – 1989 Ketua Umum, Gabungan Pabrik Pipa Baja Seluruh
Indonesia
1975: Ketua Departemen Perdagangan HIPMI
1973 – 1975 Wakil Ketua Departemen Perdagangan, HIPMI
Agum Gumelar
Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar[1] (lahir di Tasikmalaya,
Jawa Barat, 17 Desember 1945; umur 68 tahun) adalah mantan Menteri Perhubungan
pada Kabinet Gotong Royong. Ia adalah lulusan tahun 1969 dari Akademi Militer
Nasional Magelang.
Dalam Pilpres 2004, dia dicalonkan oleh PPP sebagai calon
wakil presiden sama Hamzah Haz sebagai calon presiden, di putaran pertama,
pasangan itu meraih 3,01% dari total jumlah suara. Dia juga mencalonkan diri dalam Pilkada DKI 2007.
Pada tahun 1998, ia mendapat gelar master dari American
World University, salah satu organisasi yang dilarang beroperasi oleh Dikti
Depdiknas pada tahun 2005 karena melakukan tindakan jual gelar. Ia juga menjabat
sebagai Gubernur Lemhanas periode 1998-1999.
Tahun 2008, Agum dicalonkan PDIP menjadi Gubernur Jawa Barat
berpasangan dengan Nu'man Abdul Hakim, namun berakhir dengan kegagalan. Agum
Gumelar juga menjabat sebagai Honorary Chairman Media Nusantara Citra.
Pada tahun 2011, Agum Gumelar ditunjuk oleh FIFA sebagai
Ketua Komite Normalisiasi untuk mengatasi kisruh dalam tubuh PSSI.
Karier
2011: Ketua Komite Normalisasi PSSI
2003-2007: Ketua Umum KONI Pusat
2001-2004: Menteri Perhubungan Kabinet Gotong Royong
2001: Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan
Kabinet Persatuan Nasional
1999-2003: Ketua Umum PSSI
1999-2000: Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Kabinet
Persatuan Nasional
1999-2000: Menteri Perhubungan Kabinet Persatuan Nasional
1998-1999: Gubernur Lemhannas
Agus Martowardojo
Agus Dermawan Wintarto Martowardojo (lahir di Amsterdam,
Belanda, 24 Januari 1956; umur 57 tahun) adalah seorang bankir yang kini
menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia menggantikan Darmin Nasution sejak 23
Mei 2013.
Sebelum menjadi Gubernur BI, Agus adalah Menteri Keuangan
yang ke-27 dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, menggantikan Sri Mulyani
Indrawati sejak 19 Mei 2010 hingga 19 April 2013.
Ia juga pernah menjadi Direktur Utama Bank Mandiri (Mei
2005-2010), menggantikan ECW Neloe yang terlibat dugaan kasus korupsi.
Sebelumnya, ia bertugas sebagai Direktur Utama Bank Permata selama tiga tahun.
Selain di Mandiri dan Permata, ia pernah pula bekerja di Bank of America
(1984), Bank Niaga (1986-1994), Bank Bumiputera (Direktur Utama; 1995–1998),
Bank Exim (Direktur Utama; 1998) dan BPPN (2002). Martowardojo adalah lulusan
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1984.
Pada 19 Mei 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengumumkan bahwa dirinya akan menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai
Menteri Keuangan yang baru. Ia resmi dilantik Presiden pada 20 Mei 2010,
bersama dengan wakilnya, Anny Ratnawati.
Pada 26 Maret 2013, ia terpilih sebagai Gubernur BI periode
2013-2018. Sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia yang diajukan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, ia dipilih melalui voting di Komisi XI DPR, dari 54
anggota Komisi XI, 46 orang mendukung Agus, 7 tidak mendukung, dan 1 orang
abstain.
Anies Baswedan
Anies Rasyid Baswedan Ph.D., (lahir di Kuningan, Jawa Barat,
7 Mei 1969; umur 44 tahun) Ia adalah intelektual asal Indonesia memiliki
kepedulian terhadap masyarakat akar rumput khususnya dalam bidang pendidikan.
Ia menelurkan Gerakan Indonesia Mengajar yang mengirimkan anak-anak muda
terbaik negeri untuk mengajar di Sekolah Dasar selama satu tahun. Selain
memiliki pemahaman terhadap masyarakat akar rumput, ia merupakan seorang
intelektual yang memiliki kompetensi internasional, hal ini terbukti dari
beberapa penghargaan internasional yang ia dapatkan.
Anies menghabiskan masa kecilnya di Yogyakarta. Ia dan
orang tuanya tinggal menumpang di rumah kontrakan Abdul Rahman Baswedan,
kakeknya, di Taman Yuwono, sebuah komplek perumahan yang berlokasi di Jalan
Dagen, belakang kawasan Malioboro, Yogyakarta. Rumah kontrakan ini merupakan
wakaf dan pernah ditempati oleh para perintis kemerdekaan seperti Kasman
Singodimedjo, M.Natsir, dan M.Roem. Kawasan ini sendiri adalah perumahan khusus
bagi para perintis dan pejuang kemerdekaan. Jiwa kepemimpinan Anies Baswedan
mulai tumbuh sejak kecil. Hal ini terlihat ketika ia berusia 12 tahun, ia
membentuk sebuah kelompok anak-anak muda (7-15 tahun) di kampungnya yang diberi
nama Klub Anak Berkembang (Kelabang). Anies adalah inisiator dan ketua
kelompok anak-anak ini. Kegiatan yang diadakan tergolong sederhana namun sesuai
dengan kebutuhan masyarakat akar rumput, seperti membuat kegiatan olahraga
seperti pembuatan sekolah sepakbola dan kesenian. Saat kecil Anies memiliki
hobi membaca buku biografi, terutama biografi kepahlawanan. Hobinya ini selain
membuatnya belajar banyak hal mengenai tokoh-tokoh penting juga membuatnya
kerap melayat pejuang. Saat kecil ia pernah melayat Sultan Hamengku Buwono IX
di Sitihinggil bersama adiknya, Ridwan. Saat Kiai Ali Maksum, pimpinan Pondok
Pesantren Krapyak, meninggal dunia, Anies jalan kaki dari Krapyak sampai ke
tempat pemakamannya di Jalan Bantul, Yogyakarta. Hobi membaca biografi dan
mengunjungi pemakaman tokoh yang dekat dengan masyarakat mempengaruhi sikap
kepemimpinan Anies Baswedan yang dekat dengan masyarakat.
Anies Baswedan merupakan cucu dari pejuang nasional, Abdul
Rahman Baswedan (AR. Baswedan). AR Baswedan merupakan tokoh penting dalam masa
pra dan pasca kemerdekaan. Pada 4 Oktober 1934 di Semarang, Jawa Tengah, ia
bersama beberapa aktivis mengadakan Hari Kesadaran Indonesia-Arab. Kejadian ini
juga dikenal dengan Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Pada momen ini orientasi
masyarakat keturunan Arab yang tadinya berorientasi ke Turki, Irak, Mesir
ataupun Hadramaut kini menjadi berorientasi ke Indonesia semata. Ini merupakan
tonggak penting dalam proses ke-Indonesiaan pra kemerdekaan. Bersama Nuh Alkaf,
Segaf Assegaf dan Abdurrahman Argubi ia juga berhasil mendirikan Persatuan Arab
Indonesia yang empat tahun kemudian menjadi Partai Arab Indonesia (PAI). Pasca kemerdekaan AR Baswedan didaulat menjadi Menteri Muda Penerangan pada
1946. Selain menjadi menteri, ia juga salah satu delegasi Indonesia pimpinan
Agus Salim ke Mesir. Perjalanan diplomatik ini ditujukan untuk mendapat
pengakuan Negara Indonesia dari Mesir. Kecakapannya bernegosiasi membuat Mesir
mengakui Negara Indonesia. Pengakuan Mesir ini merupakan salah satu pengakuan
internasional pertama atas terbentuknya Negara Indonesia. Anies Baswedan
merupakan anak pertama dari pasangan Rasyid Baswedan dan Aliyah. Rasyid
Baswedan merupakan Dosen Fakultas Ekonomi serta pernah menjadi Wakil Rektor
Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Sang ibu, Aliyah, juga seorang
pengajar dan guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Dibesarkan
dalam lingkungan akademis membuat Anies Baswedan merasakan pentingnya
pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pula yang membuatnya banyak
menelurkan program pendidikan di kemudian hari. Pada 11 Mei 1996 Anies Baswedan
menikah dengan Fery Farhati Ganis. Fery mendapat gelar Master Parenting
Education dari Nothern Illinois University, USA. Pernikahan mereka dikaruniai
empat orang anak yakni Mutiara Annisa, Mikail Azizi, Kaisar Hakam dan Ismail
Hakim
Anies Baswedan mulai mengenyam bangku pendidikan pada usia 5
tahun. Saat itu Anies kecil bersekolah di TK Masjid Syuhada, Yogyakarta. TK ini
merupakan salah satu TK bersejarah di Yogyakarta. Menginjak usia enam tahun,
Anies masuk ke Sekolah Dasar (SD) Laboratori, Yogyakarta. Ini merupakan salah
satu SD terbaik di Yogyakarta. Laiknya anak kecil seusianya, Anies terkadang
berulah. Kedua orang tua Anies mendidik Anies kecil untuk bertanggungjawab atas
segala ulahnya, hal ini secara tidak langsung menumbuhkan sikap tanggungjawab pada
dirinya. Saat SD ini pula lah Anies pertama kalinya melatih diri untuk
berbicara di depan umum. Saat memasuki kelas 5 dan 6, Anies ditunjuk oleh
gurunya untuk berpidato saat acara Idul Adha yang diselenggarakan di sekolah.
Itu adalah pertama kalinya ia berpidato di depan orang banyak.
Anies kemudian melanjutkan studinya ke SMP Negeri 5, ini
merupakan salah satu SMP unggulan di Yogyakarta. Jiwa sosialnya semakin
tertanam di masa ini. Ia didaulat menjadi Ketua Seksi Pengabdian Masyarakat di
sekolah. Tugasnya misalnya mengabarkan dan mengumpulkan dana jika ada anggota
keluarga dari siswa, guru atau karyawan di sekolah itu yang sakit atau
meninggal. Secara struktural, jabatan itu seolah tidak penting dalam organisasi
siswa sekolah. Tetapi pada pelaksanaannya, justru seksi inilah yang paling
aktif. Di sini Anies berlatih berbicara di depan umum, karena setiap ada
musibah ia lah yang bicara dari kelas ke kelas untuk menghimpun bantuan.
Setelah itu, ia juga yang akan memimpin teman-temannya mendatangi keluarga yang
sedang terkena musibah untuk menyampaikan rasa duka cita dan sumbangan yang
telah dihimpun. Anies kemudian menjadi Ketua Panitia Tutup Tahun SMP Negeri 5.
Acara ini diselenggarakan di Gedung Purna Budaya secara besar-besaran.
Keberhasilan acara ini membuktikan ia dapat memimpin rekan-rekannya dalam usia
yang cenderung sangat muda.
Selesai mengenyam pendidikan di bangku SMP, Anies
melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 2 Yogyakarta. Pada masa ini Anies mulai
merasakan pentingnya kompetensi di level internasional. Belum genap satu tahun
mengenyam bangku SMA, ia sudah didaulat menjadi Wakil Ketua Organisasi Siswa
Intra Sekolah (OSIS). Posisi ini membawanya mewakili sekolah untuk mengikuti
pelatihan kepemimpinan di Jakarta pada September 1985. Ada 300 delegasi OSIS
seluruh Indonesia pada acara tersebut. Pertemuan tersebut menelurkan seorang
pemimpin yakni Anies Baswedan. Secara tidak langsung pada saat itu ia adalah
Ketua OSIS Se-Indonesia, padahal ia baru menginjak kelas 1 SMA. Posisi ini
semakin mengasah jiwa kepemimpinan karena harus memimpin para Ketua OSIS.
Menginjak kelas 2 SMA pada 1987 Anies terpilih menjadi peserta AFS, program
pertukaran pelajar siswa Indonesia-Amerika. Selama satu tahun ia tinggal di
rumah sebuah keluarga di Milwakuee, Wisconsin, Amerika Serikat. Ini merupakan
salah satu momen penting dalam perjalanan Anies muda. Tinggal selama satu tahun
di negeri Paman Sam membuat cakrawalanya terbuka luas dan cara berpikir Anies
menjadi lebih global. Sekembalinya ke Yogyakarta, Anies mendapat kesempatan
meningkatkan diri di bidang jurnalistik. TVRI Yogya pimpinan Ishadi SK membuat
acara bernama Tanah Merdeka. Acara ini merekrut anak-anak muda di Yogya untuk
mewawancarai tokoh-tokoh nasional, Anies terpilih sebagai salah satu
pewawancara. Kesempatan ini membawanya mewawancarai beberapa tokoh nasional
pada masa Orde Baru (Orba).
Anies Baswedan menempuh pendidikan tinggi di Fakultas
Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Saat kuliah Anies aktif
dalam organisasi kemahasiswaan. Setelah lama dibekukan karena kebijakan Orba,
organisasi kemahasiswaan akhirnya dibolehkan kembali ada di kampus. Saat itu
Anies menjadi Ketua Senat Mahasiswa UGM yang pertama setelah dibekukan dalam
jangka waktu yang lama. Senat Mahasiswa adalah embrio munculnya Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) di beberapa universitas saat ini. Sewaktu menjadi mahasiswa
Anies Baswedan juga mendapat beasiswa Japan Airlines Foundation untuk mengikuti
kuliah musim panas bidang Asian Studies di Universitas Sophia, Tokyo, Jepang.
Beasiswa ini ia dapatkan karena memenangkan sebuah lomba menulis mengenai
lingkungan. Ia menjadi pemenang karena kegemarannya mengeliping artikel. Saat
itu kumpulan artikel hasil klipingnya ia jadikan bahan referensi penting dalam
penulisan artikel untuk lomba tersebut. Anies lulus kuliah pada tahun 1995,
setahun kemudian ia mendapat beasiswa melanjutkan studi master bidang
International Security and Economic Policy, di University of Maryland, College
Park. Sewaktu kuliah ia dianugerahi William P. Cole III Fellow di Maryland
School of Public Policy, ICF Scholarship, dan ASEAN Students Award. Setelah
lulus dari program master ia mendapatkan beasiswa program doktoral dari
Northern Illinois University. Disertasi Anies Baswedan tentang “Otonomi Daerah
dan Pola Demokrasi di Indonesia”. Pemikirannya mengenai otonomi daerah dan
desentralisasi tidak hanya tertuang dalam disertasinya. Ia juga aktif menulis
artikel dan menjadi pembicara baik di dalam maupun luar negeri. Ia banyak
menulis artikel mengenai desentralisasi, demokrasi dan politik Islam di
Indonesia. Artikel jurnalnya yang berjudul “Political Islam: Present and Future
Trajectory” dimuat di Asian Survey, sebuah jurnal yang diterbitkan oleh
Universitas California.[8] Sementara artikel “Indonesian Politics in 2007: The
Presidency, Local Elections and The Future of Democracy" diterbitkan oleh
BIES, Australian National University. Pemikirannya yang tertuang dalam disertasi
dan artikel merupakan sumbangsih penting bagi proses transisi pemerintahan
Indonesia dari sentralistik menuju desentralisasi melalui otonomi daerah.
Dalam berbagai kesempatan, Anies Baswedan selalu mengatakan
ada tiga hal yang ia jadikan pedoman dalam memilih karier. Apakah secara
intelektual dapat tumbuh, apakah masih dapat menjalankan tanggung jawabnya
sebagai kepala keluarga, apakah mempunyai pengaruh sosial.
Selesai program Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi UGM, Anies
Baswedan sempat berkarier sebagai peneliti dan koordinator proyek di Pusat
Antar-Universitas Studi Ekonomi UGM. Kariernya di sana tak berlangsung lama,
sebab pada 1996 ia mendapatkan beasiswa program master ke Amerika Serikat.
Selesai mengambil kuliah doktor pada 2004, karena tidak
memiliki uang untuk kembali ke tanah air, Anies sempat bekerja sebagai manajer
riset di IPC, Inc. Chicago, sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia.
Kecintaannya pada tanah air membuatnya kembali ke Indonesia.
Ia kemudian bergabung dengan Kemitraan untuk Reformasi Tata
Kelola Pemerintahan sebuah lembaga non-profit yang berfokus pada reformasi
birokrasi di beragam wilayah di Indonesia dengan menekankan kerjasama antara
pemerintah dengan sektor sipil. Hal ini tentu saja tak lepas dari kepeduliannya
terhadap demokrasi, otonomi daerah dan desentralisasi seperti tertuang dalam
disertasi dan artikel-artikelnya di beragam jurnal dan media.
Ia kemudian menjadi direktur riset The Indonesian Institute.
Ini merupakan lembaga penelitian kebijakan publik yang didirikan pada Oktober
2004 oleh aktivis dan intelektual muda yang dinamis. Kariernya di The
Indonesian Institute tentu tak lepas dari latar belakang pendidikannya di
bidang kebijakan publik.
Pada 15 Mei 2007, Anies Baswedan menemui momen penting dalam
kariernya. Ia dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina, menggantikan
posisi yang dulu ditempati oleh cendekiawan Muslim, Nurcholish Madjid atau
biasa disapa dengan Cak Nur, yang juga merupakan pendiri universitas tersebut.
Dilantiknya Anies menjadi rektor membuatnya tercatat sebagai rektor termuda di
Indonesia, dimana saat itu usianya baru menginjak 38 tahun. Anies
terkesan dengan pidato Joseph Nye, Dekan Kennedy School of Government di
Harvard University, yang mengatakan salah satu keberhasilan universitasnya
adalah “admit only the best” alias hanya menerima yang terbaik. Dari sinilah
Anies kemudian menggagas rekrutmen anak-anak terbaik Indonesia. Strategi yang
kemudian dikembangkan Anies Baswedan adalah mencanangkan Paramadina Fellowship
atau beasiswa Paramadina. Beasiswa itu meliputi biaya kuliah, buku, dan biaya
hidup. Paramadina Fellowship adalah perwujudan idealisme dengan bahasa bisnis.
Hal ini dilakukan karena kesadaran bahwa dunia pendidikan dan bisnis memiliki
pendekatan yang berbeda. Untuk mewujudkan itu Anies mengadopsi konsep penamaan
mahasiswa yang sudah lulus seperti yang biasa digunakan di banyak Universitas
di Amerika Utara dan Eropa. Caranya, titel seorang lulusan universitas tersebut
mencantumkan nama sponsornya. Misalnya jika seorang mahasiswa mendapatkan dana
dari Mien R. Uno (seorang pendonor) maka mahasiswa tersebut diwajibkan menggunakan
titel Paramadina Mien R. Uno fellow. Strategi Paramadina Fellowship ini
menunjukkan dampak yang sangat positif. Kini bahkan 25% dari sekitar 2000
mahasiswa Universitas Paramadina berasal dari beasiswa ini. Tentu ini
sumbangsih penting bagi dunia pendidikan Indonesia di tengah mahalnya biayanya
pendidikan tinggi. Gebrakan lain yang dilakukan oleh Anies Baswedan di
universitas yang ia pimpin adalah pengajaran anti korupsi di bangku kuliah. Hal
ini didasari karena Anies menganggap bahwa salah satu persoalan bangsa ini
adalah praktek korupsi. Karena itu ia berinisiatif membuat mata kuliah wajib
anti korupsi. Yang diajarkan dalam mata kuliah ini mulai kerangka teoritis
sampai laporan investigatif tentang praktik korupsi.
Gagasan ini sebenarnya berawal ketika Anies Baswedan masih
menjadi mahasiswa UGM sekitar dekade 1990-an. Pada masa itu, ia bergaul dan
belajar banyak dari seorang mantan rektor UGM periode 1986-1990: Prof. Dr. Koesnadi
Hardjasoemantri (Pak Koes). Pada tahun 1950an, Pak Koes menginisiasi sebuah
program bernama Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM), yakni sebuah program untuk
mengisi kekurangan guru SMA di daerah, khususnya di luar Jawa. Dalam beberapa
kasus, PTM ini justru mendirikan SMA baru dan pertama di sebuah kota kabupaten.
Pak Koes adalah inisiator sekaligus salah satu dari 8 orang yang menjadi
angkatan pertama PTM ini. Beliau berangkat ke Kupang dan bekerja di sana selama
beberapa tahun. Sepulangnya dari Kupang, ia mengajak serta 3 siswa paling
cerdas untuk kuliah di UGM. Salah satunya adalah Adrianus Mooy yang di kemudian
hari menjadi Gubernur Bank Indonesia. Cerita penuh nilai dari PTM inilah salah
satu sumber inspirasi bagi Indonesia Mengajar.
Selepas dari UGM, Anies Baswedan mendapat beasiswa untuk
melanjutkan kuliah di Amerika Serikat. Tinggal, belajar dan bekerja di sana
membuatnya memahami bahwa anak-anak Indonesia membutuhkan kompetensi kelas
dunia untuk bersaing di lingkungan global. Tetapi, kompetensi kelas dunia saja
tak cukup. Anak-anak muda Indonesia harus punya pemahaman empatik yang mendalam
seperti akar rumput meresapi tanah tempatnya hidup. Semua proses di atas,
secara perlahan membentuk ide besar Gerakan Indonesia Mengajar. Konstruksi
dasarnya mulai terumuskan pada pertengahan 2009. Ketika itu, Anies
mendiskusikan dan menguji idenya pada berbagai pihak. Gagasan ini kemudian siap
mewujud ketika beberapa pihak berkenan menjadi sponsor. Proses untuk
mendesain dan mengembangkan konsep Indonesia Mengajar pun dimulai pada akhir
2009, dengan membentuk tim kecil yang kemudian berkembang hingga menjadi
organisasi seperti sekarang ini. Sampai saat ini pun, Anies Baswedan merupakan
salah satu pendiri dan juga Ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar.
Dalam perspektif Anies Baswedan dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 negara ini tak hanya sedang bercita-cita, melainkan sedang berjanji.
Menurutnya Republik ini dibangun dengan ikatan janji, ia menyebutnya Janji
Kemerdekaan. Janji kemerdekaan itu diantaranya janji perlindungan,
kesejahteraan, pencerdasan dan peran global pada setiap anak bangsa. Menurutnya
masih banyak masyarakat yang belum dilunasi janji kemerdekaannya. Baginya
pelunasan janji itu tidak hanya tanggung jawab konstitusional negara dan
pemerintah, melainkan tanggung jawab moral setiap anak bangsa yang telah
mendapat pelunasan janji yakni telah terlindungi, tersejahterakan, dan
tercerdaskan. Untuk melunasi janji kemerdekaan tersebut, maka Anies
Baswedan memiliki beberapa pemikiran dan inisiatif yang ia wujudkan dengan
beberapa pihak yang bersama-sama bersedia turun tangan.
Salah satu janji kemerdekaan yang banyak mendapat perhatian
saat ini adalah soal janji perlindungan untuk setiap warga negara. Hal ini
terkait dengan beberapa tindakan yang mendiskriminasikan minoritas. Menurut
Anies Baswedan Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara. Ia
mengilustrasikan Republik ini sebagai sebuah tenun kebangsaan yang dirajut dari
kebhinekaan suku, adat, agama, keyakinan, bahasa, geografis yang sangat unik.
Kekerasan atas nama apapun akan merusak tenun tersebut. Dalam soal perlindungan
terhadap warga negara atas kekerasan yang kerap terjadi menurut Anies Baswedan
harus dilihat sebagai warga negara menyerang warga negara lainnya, terjadi
bukan soal mayoritas lawan mayoritas. Menurutnya negara tidak bisa mengatur
perasaan, pikiran, ataupun keyakinan warga negaranya. Namun, negara sangat bisa
mengatur cara mengekspresikannya. Dialog antar pemikiran setajam apapun boleh,
namun begitu berubah jadi kekerasan maka pelakunya berhadapan dengan negara dan
hukum.
Janji kemerdekaan untuk pencerdasan warga negara diwujudkan
Anies dalam beberapa inisiatif. Menurut Anies Baswedan selama empat atau lima
dekade terakhir, pendidikan menjadi eskalator sosial ekonomi masyarakat
Indonesia. Ia mencontohkan, kelas menengah atas Indonesia saat ini adalah kelas
menengah ke bawah dulunya. Karena pendidikan khususnya pendidikan tinggi-lah
status sosial ekonomi dapat naik. Berbeda dengan beberapa dekade lalu, kini
eskalator ini tidak bisa lagi dinaiki semua orang karena tingginya biaya
pendidikan dan akses pendidikan yang terbatas. Untuk mengatasi maslaha
tersebut, Anies Baswedan menelurkan beberapa insiatif pendidikan yang
menciptakan perubahan positif di masyarakat.
Indonesia Mengajar didasari oleh salah satu janji
kemerdekaan negara ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni
mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak masyarakat di daerah yang belum dapat
menikmati janji tersebut. Salah satu permasalahan terbesar pendidikan di daerah
yakni distribusi guru yang tidak merata.
Indonesia Mengajar mengirimkan memiliki dua tujuan utama.
Pertama adalah mengirim anak-anak muda terbaik bangsa yang disebut sebagai
Pengajar Muda (PM) untuk mengajar selama satu tahun di Sekolah Dasar di
desa-desa terpencil di penjuru negeri. Tak hanya mengajar para PM juga
berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat.
Kedua, menciptakan calon pemimpin yang memiliki pemahaman
akar rumput dan kompetensi global. Dengan bekal pendidikan dan organisasi yang
dimiliki oleh para PM ditambah interaksinya dengan masyarakat akar rumput
selama satu tahun membuat PM memberikan pengalaman kepemimpinan nyata dan
pemahaman empatik yang tinggi bagi yang melaluinya. Dimulai pada tahun 2010
kini Indonesia Mengajar telah memberangkatkan lebih dari 200 PM ke 17 kabupaten
yang tersebar dari barat sampai timur Indonesia.
Program Indonesia Menyala berawal dari hasil pengamatan
sejumlah Pengajar Muda sejak mereka ditempatkan pada November 2010. Mereka
melihat bahwa mayoritas anak didik mereka kekurangan bahan bacaan yang bermutu.
Melihat kebutuhan tersebut dan kesadaran atas pentingnya buku untuk teman-teman
di pelosok, maka program Indonesia Menyala diluncurkan pada 15 April 2011.
Indonesia Menyala membentuk perpustakaan-perpustakaan yang
bertempat di wilayah penempatan Pengajar Muda. Perpustakaan Indonesia Menyala
terdiri dari dua bentuk yakni perpustakaan tetap dan perpustakaan berputar.
Perpustakaan tetap yaitu perpustakaan yang berisikan buku yang hanya digunakan
di satu sekolah penempatan. Sedangkan, perpustakaan berputar, berbentuk sebuah
tas yang dibawa keliling oleh Pengajar Muda untuk dibaca oleh masyarakat
sekitar. Indonesia Menyala menghilangkan sekat besar akses terhadap bacaan yang
terbatas pada masyarakat masyarakat pedesaan di Indonesia, sehingga semakin
meneguhkan bahwa pendidikan adalah hak yang harus diterima setiap masyarakat.
Kelas Inspirasi mengundang para profesional yang sukses
karena pendidikan untuk turun tangan berbagi cerita dan pengalaman kerja selama
satu hari di hari yang disebut dengan Hari Inspirasi. Tujuan Kelas Inspirasi
ada dua yaitu menjadi wahana bagi sekolah dan siswa untuk belajar dari para
profesional, serta agar para profesional, khususnya kelas menengah secara lebih
luas dapat belajar mengenai kenyataan dan fakta mengenai kondisi pendidikan
kita.
Dengan Kelas Inspirasi diharapkan terjalin relasi yang dapat
terus menerus sekolah dan kelas menengah pelihara. Hal ini sebagai wujud jendela
komunikasi antara profesional sebagai kelas menengah dan dunia pendidikan di SD
negeri sebagai salah satu area yang perlu diadvokasi dan dikembangkan terus
menerus. Sehingga dengan itu diharapkan mampu mendorong kalangan profesional
untuk berperan aktif dalam pendidikan melalui kegiatan serupa.
Salah satu janji kemerdekaan adalah janji kesejahteraan.
Menurut Anies Baswedan titik berangkat kesejahteraan bukan seperti dalam
perspektif lama yakni Sumber Daya Alam (SDA), titik berangkatnya adalah
kesadaran bahwa garda terdepan untuk meraih kemenangan adalah kualitas manusia.
Ia menggunakan istilah kualitas manusia bukan kualitas sumber daya manusia. Hal
tersebut dikarenakan karena manusia Indonesia tidak boleh dipandang semata-mata
sebagai sumber daya. Kualitas manusia ini hanya bisa diraih lewat pendidikan
yang berkualitas. Pendidikan berkualitas itu sebab utamanya bukan karena
gedung, buku, kurikulum atau bahasa yang berkualitas. Untuk mendorong hal
tersebut menurutnya kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang
menggerakkan manusia Indonesia. Kepemimpinan yang menginspirasi, bukan
mendikte. Kepemimpinan yang bersifat patron-client tidak lagi cocok untuk
kondisi Indonesia saat ini. Yang lebih cocok menurut Anies adalah kepemimpinan
yang mampu membuat orang bergerak, turun tangan dan berkontribusi untuk
menyelesaikan masalah.
Yang juga menjadi perhatian Anies Baswedan soal belum terlunasinya
janji kesejahteraan adalah praktek korupsi di Indonesia. Ia beberapa kali
bergabung menjadi aktivis anti korupsi atas undangan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
Pada 2010 Anies Baswedan tergabung dalam Tim Verifikasi
Fakta dan Hukum atau dikenal dengan Tim 8 yang diketuai Adnan Buyung Nasution
untuk meneliti kasus dugaan kriminalisasi terhadap Bibit Samad Rianto dan
Chandra M. Hamzah. Nama kedua pemimpin Komisi ini ramai dikaitkan dalam
perseteruan Kepolisian versus KPK – yang populer dengan sebutan “Cicak versus
Buaya” – ketika itu.
Februari 2013 Anies Baswedan diminta oleh KPK untuk memimpin
Komite Etik KPK – tim ad hoc bentukan pemimpin antirasuah itu. Tugas Komite ini
adalah memeriksa ihwal bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) kasus
korupsi proyek Hambalang atas nama tersangka Anas Urbaningrum.
Salah satu janji kemerdekaan adalah janji berperan dalam
tingkat global. Menurut Anies Baswedan dahulu pada saat Sumpah Pemuda misalnya
seorang Jawa atau Sunda menjadi Indonesia tanpa kehilangan Jawa atau Sundanya,
sekarang kesadaran seperti itu adalah bahwa kita juga warga dunia. Menurutnya
kesadaran yang saat ini diperlukan adalah kesadaran melampaui Indonesia (beyond
Indonesia). Kepada para mahasiswa Anies sering mengatakan kompetitor mereka
bukan lagi dari Universitas yang berada di negeri ini. Kompetitor mahasiswa itu
adalah lulusan Melbourne, AS, Tokyo, dan lain-lain yang memiliki kemampuan
bahasa, ilmu pengetahuan, dan jaringan internasional.[10] Menurutnya yang
penting untuk dimiliki saat ini adalah kompetensi yang bersifat global dan
pemahaman akan permasalahan akar rumput yang nyata terjadi di masyarakat.
Istilah yang kerap ia kemukakan adalah grass roots understanding and world
class competence (pemahaman akar rumput dan kompetensi tingkat dunia).
Harian Rakyat Merdeka menganugerahkan The Golden Awards pada
peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) harian ini yang ke 14 pada Juni 2013. Anies
dipilih atas inspirasinya di bidang pendidikan melalui Gerakan Indonesia
Mengajar. Selain Anies tokoh yang mendapatkan penghargaan ini adalah Johan Budi
SP (Juru Bicara KPK) dan Ignasius Jonan (Dirut PT KAI). Pada Agustus 2013,
Anies Baswedan mendapatkan Anugerah Integritas Nasional dari Komunitas
Pengusaha Antisuap (Kupas) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Penilaian ini didasari atas survey yang dilakukan pada 2012 tentang persepsi
masyarakat terhadap sejumlah tokoh nasional. Anies terpilih bersama beberapa
tokoh lain seperti Komaruddin Hidayat, Abraham Samad, serta Mahfud MD. Menurut
Ketua Kupas Ai Mulyadi Mamoer, mereka yang terpilih adalah mereka yang jujur,
bertanggungjawab, visioner, disiplin, bisa bekerja sama, adil dan peduli.
Dompet Dhuafa memberikan penghargaan Dompet Dhuafa Award 2013 kepada Anies
Baswedan pada Juli 2013. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh yang
dinilai telah memberikan inspirasi kebajikan bagi masyarakat dan berkontribusi
bagi bangsa. Anies Baswedan menerima penghargaan kategori pendidikan. Ia
dipilih karena usahanya melunasi janji kemerdekaan di bidang pendidikan melalui
Gerakan Indonesia Mengajar. Selain Anies Baswedan beberapa tokoh menerima
penghargaan ini antara lain, Jusuf Kalla (Mantan Wakil Presiden), Warsito Purwo
(Ketua Umum Masyarakat dan Ilmuwan Teknologi Indonesia), serta Irma Suryati
(penggerak kaum difabel). Anies Baswedan juga menerima penghargaan Tokoh
Inspiratif dalam Anugerah Hari Sastra Indonesia. Penghargaan ini diberikan pada
saat perayaan Hari Sastra Nasional pada 3 Juli 2013 di Balai Budaya Pusat
Bahasa, Rawamangun, Jakarta. Anies mendapat penghargaan kategori tokoh
inspiratif. Anies dirasa memiliki track record serta kepedulian dalam
memperjuangkan kemajuan untuk Indonesia.
Pada 2004 Anies Baswedan menerima penghargaan Gerald
Maryanov Fellow dari Departemen Ilmu Politik Universitas Northern Illinois.
Pada 2008 Majalah Foreign Policy memasukkan Anies Baswedan
dalam 100 Intelektual Publik Dunia. Anies merupakan satu-satunya orang
Indonesia yang masuk pada daftar hasil rilis majalah tersebut. Dalam daftar itu
nama Anies sejajar dengan tokoh dunia seperti Noam Chomsky (tokoh perdamaian),
para penerima nobel seperti Shirin Ebadi, Al Gore, Muhammad Yunus, dan Amartya
Sen.
Jiwa kepemimpinan Anies Baswedan juga membuahkan hasil
dengan hadirnya nama Anies dalam salah satu Young Global Leaders pada Februari
2009 yang diberikan oleh World Economic Forum.
Dua tahun berselang setelah mendapat penghargaan 100
Intelektual Publik Dunia, pada April 2010, Anies Baswedan terpilih sebagai satu
dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang versi
majalah Foresight yang terbit di Jepang. Dalam edisi khusus “20 orang 20
tahun”, Majalah ini menampilkan 20 tokoh yang diperkirakan akan menjadi
perhatian dunia. Mereka akan berperan dalam perubahan dunia dua dekade
mendatang. Menurut majalah itu Anies Baswedan dinilai sebagai salah satu tokoh
calon pemimpin Indonesia masa mendatang. Nama Anies berdampingan dengan
Vladimir Putin (Perdana Menteri Rusia), Hugo Chavez (Mantan Presiden
Venezuela), David Miliband (Menteri Luar Negeri Inggris), Rahul Gandi (Sekjen
Indian National Congress India), serta Paul Ryan (politisi muda Partai Republik
dan anggota House of Representative AS).
Anies Baswedan menerima penghargaan dari The Association of
Social and Economic Solidarity with Pacific Countries (PASIAD) kategori
Pendidikan dari Pemerintah Turki pada tahun 2010. Penghargaan ini diberikan
kepada pengajar, pelajar maupun individu yang telah berkontribusi untuk dunia
pendidikan. Anies Baswedan menerima penghargaan ini karena telah membuat
anak-anak muda terbaik untuk mengajar di daerah terpencil yang jauh dari akses
pendidikan melalui program Indonesia Mengajar.
Anies Baswedan menerima Nakasone Yasuhiro pada Juni 2010.
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Mantan Perdana Menteri Jepang, Yasuhiro
Nakasone. Penghargaan ini diberikan kepada orang-orang visioner yang membawa
perubahan dan memiliki daya dobrak, demi tercapainya abad 21 yang lebih cerah.
Anies dirasa adalah salah satu sosok visioner tersebut. Hanya beberapa orang
asal Indonesia yang pernah menerima penghargaan bergengsi ini, seperti Rizal
Sukma (Peneliti CSIS) dan Wayan Karna (Dekan ISI Denpasar).
Penghargaan yang diterima Anies Baswedan juga hadir dari
kawasan Timur Tengah. The Royal Islamic Strategic Studies Center, Jordania,
memasukkan nama Anies dalam daftar The 500 Most Influential Muslims pada Juli
2010. Penghargaan ini diberikan untuk 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di
dunia.
Chairul Tanjung
Chairul Tanjung (lahir di Jakarta, 16 Juni 1962; umur 51
tahun) adalah pengusaha asal Indonesia. Namanya dikenal luas sebagai
usahawan sukses bersama perusahaan yang dipimpinnya, Para Group.
Chairul telah memulai berbisnis ketika ia kuliah dari
Jurusan Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Sempat jatuh bangun, akhirnya
ia sukses membangun bisnisnya. Perusahaan konglomerasi miliknya, Para Group
menjadi sebuah perusahaan bisnis membawahi beberapa perusahaan lain seperti
Trans TV dan Bank Mega.
Chairul dilahirkan di Jakarta dalam keluarga yang cukup
berada. Ayahnya A.G. Tanjung adalah wartawan zaman orde lama yang menerbitkan
surat kabar beroplah kecil. Ayahnya, yang berdarah Batak, berasal dari
Sibolga. Sedangkan ibunya, Halimah, yang berdarah Sunda berasal dari Cibadak,
Sukabumi. Chairul berada dalam keluarga bersama enam saudara lainya. Ketika
Tiba di zaman Orde Baru, usaha ayahnya dipaksa tutup karena berseberangan
secara politik dengan penguasa saat itu. Keadaan tersebut memaksa
orangtuanya menjual rumah dan berpindah tinggal di kamar losmen yang sempit.
Selepas menyelesaikan sekolahnya di SMA Boedi Oetomo pada
1981, Chairul masuk Jurusan Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (lulus
1987). Ketika kuliah inilah ia mulai masuk dunia bisnis. Dan ketika kuliah
juga, ia mendapat penghargaan sebagai Mahasiswa Teladan Tingkat Nasional
1984-1985.
Demi memenuhi kebutuhan kuliah, Ia mulai berbisnis dari awal
yakni berjualan buku kuliah stensilan, kaos, dan lainnya di kampusnya. Ia juga
membuka usaha foto kopi di kampusnya. Chairul juga pernah mendirikan sebuah
toko peralatan kedokteran dan laboratorium di bilangan Senen Raya, Jakarta
Pusat, tetapi bangkrut.
Selepas kuliah, Chairul pernah mendirikan PT Pariarti
Shindutama bersama tiga rekannya pada 1987. Bermodal awal Rp 150 juta dari Bank
Exim, mereka memproduksi sepatu anak-anak untuk ekspor. Keberuntungan
berpihak padanya, karena perusahaan tersebut langsung mendapat pesanan 160 ribu
pasang sepatu dari Italia. Akan tetapi, karena perbedaan visi tentang ekspansi
usaha, Chairul memilih pisah dan mendirikan usaha sendiri.
Kepiawaiannya membangun jaringan dan sebagai pengusaha
membuat bisnisnya semakin berkembang. Mengarahkan usahanya ke konglomerasi,
Chairul mereposisikan dirinya ke tiga bisnis inti: keuangan, properti, dan
multimedia. Di bidang keuangan, ia mengambil alih Bank Karman yang kini bernama
Bank Mega.
Ia menamakan perusahaan tersebut dengan Para Group.
Perusahaan Konglomerasi ini mempunyai Para Inti Holdindo sebagai father holding
company, yang membawahkan beberapa sub-holding, yakni Para Global Investindo
(bisnis keuangan), Para Inti Investindo (media dan investasi) dan Para Inti
Propertindo (properti).
Di bawah grup Para, Chairul Tanjung memiliki sejumlah
perusahaan di bidang finansial antara lain Asuransi Umum Mega, Asuransi Jiwa
Mega Life, Para Multi Finance, Bank Mega Tbk, Mega Capital Indonesia, Bank Mega
Syariah dan Mega Finance. Sementara di bidang properti dan investasi,
perusahaan tersebut membawahi Para Bandung propertindo, Para Bali Propertindo,
Batam Indah Investindo, Mega Indah Propertindo[6]. Dan di bidang penyiaran dan
multimedia, Para Group memiliki Trans TV, Trans7, Mahagagaya Perdana, Trans
Fashion, Trans Lifestyle, dan Trans Studio.
Khusus di bisnis properti, Para Group memiliki Bandung
Supermall. Mal seluas 3 hektar ini menghabiskan dana 99 miliar rupiah. Para
Group meluncurkan Bandung Supermall sebagai Central Business District pada
1999. Sementara di bidang investasi, Pada awal 2010, Para Group melalui anak
perusahaannya, Trans Corp., membeli sebagian besar saham Carefour, yakni
sejumlah 40 persen. Mengenai proses pembelian Carrefour, MoU (memorandum of
understanding) pembelian saham Carrefour ditandatangani pada tanggal 12 Maret
2010 di Perancis.
Majalah ternama Forbes merilis daftar orang terkaya dunia
2010. Sebagai sebuah pencapaian, menurut majalah tersebut, Chairul Tanjung
termasuk salah satu orang terkaya dunia asal Indonesia. Forbes menyatakan bahwa
Chairul Tanjung berada di urutan ke 937 dunia dengan total kekayaan US$ 1
miliar[8]. Tahun 2011, menurut Forbes Chairul Tanjung menduduki peringkat 11
orang terkaya di Indonesia, dengan total kekayaan US$ 2,1 miliar .
Pada tanggal 1 Desember 2011, Chairul Tanjung meresmikan
perubahan Para Grup menjadi CT Corp. CT Corp terdiri dari tiga perusahaan sub
holding: Mega Corp, Trans Corp, dan CT Global Resources yang meliputi layanan
finansial, media, ritel, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam.
Berikut selengkapnya latar belakang pendidikan seorang
Chairul Tanjung.
SD Van Lith, Jakarta (1975)
SMP Van Lith, Jakarta (1978)
SMA Negeri I Boedi Oetomo, Jakarta (1981)
Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia (1987)
Executive IPPM (MBA; 1993)
Chairul menyatakan bahwa dalam membangun bisnis,
mengembangkan jaringan (network) adalah penting. Memiliki rekanan (partner)
dengan baik diperlukan. Membangun relasi pun bukan hanya kepada perusahaan
yang sudah ternama, tetapi juga pada yang belum terkenal sekalipun. Bagi
Chairul, pertemanan yang baik akan membantu proses berkembang bisnis yang
dikerjakan. Ketika bisnis pada kondisi tidak bagus (baca: sepi pelanggan) maka
jejaring bisa diandalkan. Bagi Chairul, bahkan berteman dengan petugas
pengantar surat pun adalah penting.
Dalam hal investasi, Chairul memiliki idealisme bahwa
perusahaan lokal pun bisa menjadi perusahaan yang bisa bersinergi dengan
perusahaan-perusahaan multinasional. Ia tidak menutup diri untuk bekerja
sama dengan perusahaan multinasional dari luar negeri. Baginya, ini bukan upaya
menjual negara. Akan tetapi, ini merupakan upaya perusahaan nasional Indonesia
bisa berdiri sendiri, dan jadi tuan rumah di negeri sendiri.
Menurut Chairul, modal memang penting dalam membangun dan
mengembangkan bisnis. Baginya, kemauan dan kerja keras harus dimiliki seseorang
yang ingin sukses berbisnis. Namun mendapatkan mitra kerja yang handal
adalah segalanya. Baginya, membangun kepercayaan sama halnya dengan membangun
integritas. Di sinilah pentingnya berjejaring (networking) dalam menjalankan
bisnis.
Dalam bisnis, Chairul menyatakan bahwa generasi muda bisnis
sudah seharusnya sabar, dan mau menapaki tangga usaha satu persatu.
Menurutnya, membangun sebuah bisnis tidak seperti membalikkan telapak
tangan. Dibutuhkan sebuah kesabaran, dan tak pernah menyerah. Jangan sampai
banyak yang mengambil jalan seketika (instant), karena dalam dunia usaha
kesabaran adalah salah satu kunci utama dalam mencuri hati pasar. Membangun
integritas adalah penting bagi Chairul. Adalah manusiawi ketika
berusaha,seseorang ingin segera mendapatkan hasilnya. Tidak semua hasil bisa
diterima secara langsung.
Dahlan Iskan
Prof. Dr.(H.C.) Dahlan Iskan (lahir di Magetan, Jawa Timur,
17 Agustus 1951; umur 62 tahun), adalah mantan CEO surat kabar Jawa Pos dan
Jawa Pos Group yang bermarkas di Surabaya posisinya tersebut kemudian
digantikan oleh putranya, Azrul Ananda,. Ia juga adalah Direktur Utama PLN
sejak 23 Desember 2009. Pada tanggal 19 Oktober 2011, berkaitan dengan
reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, Dahlan Iskan diangkat sebagai Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara menggantikan Mustafa Abubakar.
Karier Dahlan Iskan dimulai sebagai calon reporter sebuah
surat kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 1975. Tahun 1976,
ia menjadi wartawan majalah Tempo. Sejak tahun 1982, Dahlan Iskan memimpin
surat kabar Jawa Pos hingga sekarang.
Dahlan Iskan adalah sosok yang menjadikan Jawa Pos yang
waktu itu hampir mati dengan oplah 6.000 ekslempar, dalam waktu 5 tahun menjadi
surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar. Lima tahun kemudian terbentuk Jawa
Pos News Network (JPNN), salah satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia
yang memiliki 134 surat kabar, tabloid, dan majalah, serta 40 jaringan
percetakan di Indonesia. Pada tahun 1997 ia berhasil mendirikan Graha Pena,
salah satu gedung pencakar langit di Surabaya, dan kemudian gedung serupa di
Jakarta. Pada tahun 2002, ia mendirikan stasiun televisi lokal JTV di Surabaya,
yang kemudian diikuti Batam TV di Batam dan Riau TV di Pekanbaru.
Sejak awal 2009, Dahlan adalah sebagai Komisaris PT Fangbian
Iskan Corporindo (FIC) yang akan memulai pembangunan Sambungan Komunikasi Kabel
Laut (SKKL) pertengahan tahun ini. SKKL ini akan menghubungkan Surabaya di
Indonesia dan Hong Kong, dengan panjang serat optik 4.300 kilometer.
Sejak akhir 2009, Dahlan diangkat menjadi direktur utama PLN
menggantikan Fahmi Mochtar yang dikritik karena selama kepemimpinannya banyak
terjadi mati lampu di daerah Jakarta. Semenjak memimpin PLN, Dahlan
membuat beberapa gebrakan diantaranya bebas byar pet se Indonesia dalam waktu 6
bulan, gerakan sehari sejuta sambungan. Dahlan juga berencana membangun PLTS di
100 pulau pada tahun 2011. Sebelumnya, tahun 2010 PLN telah berhasil membangun
PLTS di 5 pulau di Indonesia bagian Timur yaitu Pulau Banda, Bunaken Manado,
Derawan Kalimantan Timur, Wakatobi Sulawesi Tenggara, dan Citrawangan.
Pada tanggal 17 Oktober 2011, Dahlan Iskan ditunjuk sebagai
pengganti Menteri BUMN yang menderita sakit. Ia terisak dan terharu begitu
dirinya dipanggil menjadi menteri BUMN karena ia berat meninggalkan PLN yang
menurutnya sedang pada puncak semangat untuk melakukan reformasi PLN.
Dahlan melaksanakan beberapa program yang akan dijalankan
dalam pengelolaan BUMN. Program utama itu adalah restrukturisasi aset dan
downsizing (penyusutan jumlah) sejumlah badan usaha. Ihwal restrukturisasi
masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan.
Beberapa kinerjanya disorot. Dahlan gagal membawa lima
perusahaan BUMN untuk melepas saham perdana (initial public offering/IPO) di
lantai bursa. Adapun, berkat kepemimpinannya, BUMN dinilai bersih dari
korupsi oleh masyarakat juga merupakan kinerja dan keberhasilannya membangun
BUMN.
Beliau juga giat mendukung program mobil nasional yang
berpenggerak listrik. Namun pada tanggal 5 Januari 2013, beliau mengalami
kecelakaan saat mengendarai mobil listrik Tucuxi di kawasan Tawangmangu, Jawa
Timur. Dahlan Iskan selamat, namun mobilnya rusak parah. Setelah kecelakaannya
bersama Tucuxi, Dahlan Iskan tidak mundur untuk mengembangkan mobil listriknya.
Bersama Putra Petir, Dahlan Iskan mengembangkan mobil listrik generasi kedua yang
akan dipertunjukkan di KTT APEC di Bali. Mobil listrik tersebut meliputi jenis
mobil-mobil sport, bus, minibus, dan lain-lain, di antaranya Selo, Arimbi dan
Gendhis.
Dahlan Iskan dibesarkan di lingkungan pedesaan dangan
kondisi serba kekurangan. Orangtuanya tidak ingat tanggal berapa Dahlan
dilahirkan. Dahlan akhirnya memilih tanggal 17 Agustus dengan alasan mudah
diingat karena bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
Dahlan Iskan pernah menulis buku berjudul Ganti Hati pada
tahun 2008. Buku ini berisi tentang pengalaman Dahlan Iskan dalam melakukan
operasi transplantasi hati di Cina.
Selain sebagai pemimpin Grup Jawa Pos, Dahlan juga merupakan
presiden direktur dari dua perusahaan pembangkit listrik swasta: PT Cahaya
Fajar Kaltim di Kalimantan Timur dan PT Prima Electric Power di Surabaya.
Muhammad Sirajuddin Syamsuddin
Prof. Dr. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, atau dikenal
dengan Din Syamsuddin (lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 31 Agustus 1958;
umur 55 tahun), adalah seorang politisi yang saat ini menjadi Ketua Umum
Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010. Istrinya bernama Fira Beranata,
dan memiliki 3 orang anak.
Ia menempuh pendidikan sarjana di IAIN Jakarta, dan kemudian
melanjutkan pascasarjana dan doktornya di University of California, Los Angeles
(UCLA) di Amerika Serikat.
Din pernah berkarier di birokrasi menduduki jabatan sebagai
Direktur Jenderal Binapenta Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
Sedangkan dalam kegiatan organisasi, Din pernah menjabat sebagai Ketua DPP
Sementara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (1985), Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah
(1989-1993), Wakil Ketua PP Muhammadiyah (2000-2005), Sekretaris Umum Majelis
Ulama Indonesia (MUI), dan Ketua Litbang Golongan Karya.
Sebagai ketua PP Muhammadiyah, ia seringkali diundang untuk
menghadiri berbagai macam konferensi tingkat internasional berkenaan dengan
masalah hubungan antara umat beragama dan perdamaian. Baru-baru ini, misalnya,
ia diundang ke Vatican untuk memberikan ceramah umum tentang terorisme dalam
konteks politik dan idiologi. Ia memandang bahwa terorisme lebih relevan bila
dikaitkan dengan isu politik dibandingkan dengan isu idiologi. Sejalan dengan
itu, ia juga tidak senang bila sebagian kelompok umat Islam menggunakan label
Islam dalam melakukan aksi-aksi terorisme mereka. Menurutnya, aksi-aksi
terorisme yang mengatasnamakan Islam justru sangat merugikan umat Islam baik
pada tingkat internal umat Islam maupun pada skala global.
Din Syamsuddin dipandang sebagai sosok pemimpin umat Islam
bukan hanya karena dia Ketua Umum Muhammadiyah, tetapi lebih dari itu karena
kemampuannya untuk melakukan dialog dengan seluruh elemen umat beragama baik
antar sesama umat Islam, maupun dengan umat beragama lainnya.
Din Syamsuddin merupakan salah-satu penumpang dalam Garuda
Indonesia Penerbangan 200, ia mengalami luka ringan dalam penerbangan yang
menewaskan 21 orang tersebut.
Djoko Suyanto
Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto (lahir di Madiun, Jawa
Timur, 2 Desember 1950; umur 63 tahun) adalah Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia
pernah menjabat Panglima Tentara Nasional Indonesia dari 13 Februari 2006
sampai 28 Desember 2007. Ia digantikan oleh Jenderal TNI Djoko Santoso. Ia
mulai menjabat sejak dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 13
Februari 2006 dan serah terima jabatan dari Jenderal TNI Endriartono Sutarto
pada 20 Februari 2006. Dari 23 Februari 2005 hingga 13 Februari 2006, ia adalah
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (TNI-AU). Ia juga merupakan Panglima TNI pertama
yang berasal dari kesatuan TNI-AU sepanjang sejarah Indonesia.
Suyanto adalah lulusan Akabri (di Akademi Angkatan Udara)
tahun 1973, sama dengan Laksamana Slamet Soebijanto (Kepala Staf Angkatan
Laut), Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen
Endang Suwarya, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia adalah penerbang
pesawat tempur F-5 Tiger II yang berpangkalan di Pangkalan Udara TNI-AU
Iswahyudi, Madiun.
Suyanto pernah mengikuti kursus di USAF Fighter Weapon
Instructor School di Pangkalan Udara Nellis, Las Vegas, Nevada. Ia kemudian
berturut-turut menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 14, Komandan Lanud
Iswahyudi, Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional, Komandan Komando
Pendidikan TNI-AU, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara, dan kemudian
Kepala Staf TNI-AU sebelum akhirnya menjadi Panglima TNI. Setelah lulus proses fit & proper test di DPR, Djoko
dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden pada 13 Februari 2006.
Dua pekerjaan rumah bagi Djoko Suyanto adalah perihal
kesejahteraan prajurit seiring dengan banyaknya tuntutan agar TNI melepaskan
semua bisnis-nya kepada pemerintah dan persoalan pro dan kontra hak pilih TNI
pada pemilihan umum tahun 2009.
Endriartono Sutarto
Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto (lahir di Purworejo,
Jawa Tengah, 29 April 1947; umur 66 tahun) adalah mantan Panglima Tentara
Nasional Indonesia (2002-2006). Sebelum menjabat Panglima TNI, alumni AKABRI
tahun 1971 ini pernah menjabat berbagai posisi penting di TNI Angkatan Darat
antara lain sebagai KASAD (9 Oktober 2000 - 4 Juni 2002), Wakil KASAD dan
Komandan Sesko TNI. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi
Kepala Staf Umum (Asops Kasum) TNI di Mabes TNI dan Komandan Paspampres. Saat
mantan Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, Endriartono menjabat
Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Lahir dari orangtua Drs Sutarto dan Siti Sumarti Sutarto,
Endriartono memiliki 1 orang putri (Ratri Indrihapsari) dan 2 orang putra
(Indra Gunawan Sutarto dan M. Adi Prasantyo Sutarto) dari pernikahannya dengan
Dra Andy Widayati.
Karier Endriartono semakin melesat pada era pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada tanggal 9 Oktober 2000, Gus Dur
melantik Endriartono sebagai KASAD menggantikan Jenderal Tyasno Sudarto.
Selain kemampuan dalam bidang militer, Endriartono juga
mampu aktif berbahasa Inggris dan telah menyelesaikan pendidikan kesarjanaan
strata I dari Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Jakarta.
Endriartono mengikuti berbagai macam pendidikan militer
untuk pencapaian jenjang kariernya, antara lain Sussarcab Inf, Suslapa Inf,
Seskoad, Sesko ABRI dan Lemhanas. Pendidikan pengembangan spesialisasi pun
ditempuhnya, seperti Susjurpa Jasmil, Sus Bahasa Inggris, Air Borne, Ranger,
Path Finder, Combat Instructor Course dan Sus Danyonif.
Puncak karier militer Endriartono adalah ketika Presiden
Megawati Soekarnoputri mempercayakan pucuk pimpinan TNI ke pundaknya, sebagai
Panglima TNI, pada 7 Juni 2002. Sejarah kemudian mencatatkan namanya sebagai
Panglima TNI yang ke-12.
Tumbangnya tatanan politik Orde Baru dan munculnya gaung
reformasi 1998 menjadi titik balik sejarah TNI. TNI pun gencar melakukan
reformasi tugas, fungsi serta perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
yang berorientasi pada aspek pertahanan dan keamanan. Perlahan-lahan reformasi
tersebut memulihkan kepercayaan rakyat terhadap TNI.
Netralitas politik TNI diuji ketika bangsa Indonesia
melakukan Pemilu 2004. Kala itu banyak politisi dan parpol yang mencoba menarik
TNI ke gelanggang politik. TNI dibawah kepemimpinan Jenderal Endriartono
Sutarto menentang keras tindakan tersebut. Endriartono secara tegas dan
konsisten mencegah tangan-tangan politik untuk kembali merambah tubuh TNI.
Pemilu 2004 berlangsung aman dan tertib. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
terpilih sebagai Presiden RI pertama yang langsung dipilih rakyat. Jenderal Endriartono
berperan penting menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2004.
Selama masa jabatannya, banyak beberapa kasus besar yang
menonjol yang melibatkan TNI dan kebijakan pertahanan keamanan di Indonesia.
Termasuk diantaranya tercapainya kesepakatan perdamaian di Aceh setelah proses
panjang diplomasi di Helsinki. Endriartono, sebagai Panglima TNI kala itu,
menjadi faktor penting dalam keberhasilan perdamaian Aceh di lapangan.
Bahkan atas peran penting dan integritasnya menjaga
netralitas TNI, mensukseskan operasi tsunami, menjaga perdamaian Aceh dalam
masa kritis, dan pengabdian dan dedikasinya kepada bangsa dan tanah air
tercinta, maka pada tanggal 10 November 2008 bertepatan dengan hari Pahlawan,
Modernisator menganugerahinya penghargaan “Mengenang Pahlawan Masa Kini”
kepadanya.
Prestasi lain Endriartono selama menjabat sebagai Panglima
TNI adalah ketika melakukan reformasi struktur dan jabatan di TNI. Endriartono
mengambil keputusan untuk meletakkan harkat dan peringkat semua angkatan untuk
berada di dalam garis kesetaraan yang murni. Angkatan Darat, Laut dan Udara
adalah sejajar dan seiring dalam segala hal.
Nuansa bahwa TNI selama ini lebih sering didominasi oleh
Angkatan Darat dapat dinetralisir oleh Endriartono dengan sangat sistematis,
jelas dan tegas. Jabatan-jabatan tertentu yang tadinya hanya bisa diduduki oleh
personil Angkatan Darat, dirombak dengan menyeimbangkan posisi jabatan sesuai
dengan performa perwira TNI secara adil.
Endriartono yang saat itu merupakan Perwira Tinggi Angkatan
Darat, sangat menghargai kedudukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pada era
kepemimpinan Endriartono, maka ada perwira Angkatan Udara yang ditugaskan
menjadi Asisten Logistik dijajaran Mabes TNI, ada Kasum TNI yang sudah puluhan
tahun tidak pernah dijabat oleh Perwira Angkatan Udara, ditugaskan kembali
olehnya.
Demikian pula jabatan Sekjen Dephan, yang sepanjang sejarah
belum pernah ditugaskan kepada Angkatan Udara, pada waktu itu diberikan kepada
Angkatan Udara. Disisi lain, jabatan bintang tiga dijajaran Mabes TNI yang
diwaktu-waktu terdahulu hanya di dominasi Angkatan Darat saja,
direstrukturisasi menjadi hanya tiga posisi, dan harus dijabat masing-masing
oleh Angkatan Darat, Laut dan Udara. Pada akhirnya, saat Endriartono turun dari
jabatan Panglima TNI, dia menyerahkan jabatannya kepada Perwira Tinggi dari
Angkatan Udara. Daftar jabatan militer Endriartono Sutarto adalah sebagai
berikut:
Lulus dari AKABRI Bagian Darat (1971)
Komandan Peleton Bantuan A/ Yonif Linud 305 Kostrad (1972 –
1975)
Komandan Kompi B/ Yonif Linud 328 Kostrad (1976)
Komandan Kompi C Yonif Linud 330 Kostrad (1976 - 1979)
Kepala Seksi Operasi Yonif Linud 330 Kostrad (1979 – 1981)
Kepala Staf Instansi Operasi 330 Kostrad (1980)
Guru Militer Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa
AD) (1982 – 1984)
Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 514 Kostrad (1985 –
1987)
Komandan Kontingen Garuda IX (1988 – 1989)
Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad (1989
– 1991)
Asisten Operasi (Asops) Kasdam Jaya (1993 – 1994)
Komandan Resort Militer 173 Dam-VIII/Trikora (1994 - 1995)
Kepala Staf Divisi Infanteri 1 Kostrad (1995 - 1996)
Wakil Asisten Perencanaan Umum Panglima ABRI (Waasrenum
Pangab) (1996)
Wakil Asisten Operasi Kepala Staf AD (Waasops Kasad) (1996 -
1997)
Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Dan Paspampres) (1997
– 1998)
Asisten Operasi Kepala Staf Umum (Asops Kasum) TNI (1998 -
1999)
Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko TNI) (1999 – 2000)
Wakil Kepala Staf TNI AD (WAKASAD) (2000)
Kepala Staf TNI AD (KASAD) (2000 - 2002)
Panglima Tentara Nasional Indonesia (2002 - 2006)
Kepangkatan Endriartono dimulai sebagai Perwira Pertama
(Pama) dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 1971, kemudian Letnan Satu pada
tahun 1974 dan Kapten pada tahun 1977. Dilanjutkan sebagai Perwira Menengah
(Pamen) dimulai dari pangkat Mayor pada tahun 1983, Letkol pada tahun 1986, dan
Kolonel pada tahun 1993. Pangkat Perwira Tinggi (Pati) diperolehnya pada tahun
1996 sebagai Brigjen, lalu Mayjen pada tahun 1997, Letjen pada tahun 1999, dan
pangkat Jenderal pada tahun 2000. Anugerah bintang dan tanda kehormatan yang dimiliki, antara
lain:
Bintang Mahaputra Adipradana
Bintang Dharma
Bintang Yudha Dharma Utama
Bintang Kartika Eka Paksi Utama
Bintang Jalasena Utama
Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama
Bintang Bhayangkari Utama
Bintang Yudha Dharma Pratama
Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
Bintang Yudha Dharma Nararya
Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
Bintang Jasa Utama
Satya Lencana Kesetiaan XXIV
Satya Lencana GOM VII/Aceh
Satya Lencana GOM IX/Raksaka Dharma
Satya Lencana Seroja
Satya Lencana Wira Karya
Satya Lencana Santi Dharma
Satya Lencana PBB/UNEF-1
Satya Lencana PBB/UNIIMOG
Penghargaan Kelas 1 dari Pemerintah Singapura
Penghargaan Kelas 1 dari Kerajaan Brunei Darusalam
Penghargaan Kelas 1 dari pemerintah Malaysia
Penghargaan kelas 1 dari pemerintah Thailand
Penghargaan kelas 1 dari pemerintah Cambodia 2005
Bintang Kehormatan The Royal Order of Sahametrei
Mohaserevadh Grand Cross
Endriartono Sutarto juga diberi penugasan dan belajar di
luar negeri, yang diantaranya dilaksanakan di Mesir pada tahun 1975, Saudi
Arabia tahun 1975, Amerika Serikat 1977, Selandia Baru tahun 1983, Malaysia
pada tahun 1984 dan 2000, Irak 1989, Iran 1989, Kamboja tahun 1991, Thailand
1992, dan Inggris pada tahun 1995. Endriartono Sutarto menjadi Ketua Umum Ekspedisi 7 Summits
Wanadri. Paska tugasnya sebagai Panglima TNI, Endriartono Sutarto
terus aktif dalam sejumlah kegiatan organisasi. Kecintaan pada kegiatan sosial
dan organisasi sudah terpupuk sejak Endriartono masih sangat muda. Endriartono
menjadi Ketua Murid Umum SMAN 2 Bandung pada tahun 1966-1967.
September tahun 2010, Endriartono bergabung sebagai
penasihat tim pembela KPK. Bergabungnya Endriartono ke tim pembela KPK
memunculkan spekulasi bahwa ada orang kuat di balik upaya kriminalisasi unsur
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit-Chandra. "Saya tidak mau
berandai-andai. Tetapi, kalau itu terjadi, semoga dengan saya masuk di dalamnya
(Tim Pembela Bibit- Chandra/TPBC), kalau ada orang besar di belakangnya (upaya
kriminalisasi Bibit-Chandra), akan berpikir 2-3 kali untuk
melanjutkannya," kata Endriartono.
Sejak tahun 2010 hingga sekarang, Endriartono aktif sebagai
Ketua Umum 7 Summits Expedition Wanadri sekaligus Pembina Gerakan Indonesia
Mengajar. Tidak lelah sampai di situ, sejak tahun 2011 Endriartono juga aktif
sebagai Pembina Yayasan Indonesia Setara hingga sekarang.
Pengalaman memimpin angkatan bersenjata di negara dengan
jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan dengan puluhan ribu suku bangsa,
kecakapan Endriartono dalam penanganan konflik mendapat pengakuan komunitas
internasional. Military Dialog Center, salah satunya secara khusus mengundang
Endriartono untuk membantu Pemerintah Myanmar menyelesaikan konflik bersenjata
di negara tersebut.
Endriartono mulai terjun ke politik praktis sejak bulan
September 2012. Beberapa pihak menduga terjunnya Endriartono ke politik praktis
karena akan ikut serta dalam pemilihan presiden RI pada tahun 2014. Endriartono
mulai bergabung dengan Partai Nasional Demokrat sejak tanggal 30 September
2012. Di salah satu cuplikan video dalam acara Mata Najwa di Metro TV,
Endriartono mengatakan bahwa ia sebenarnya belum bergabung dengan partai
Nasdem, tapi baru bergabung dengan organisasi massanya. Dalam perjalanan
politiknya ternyata Endriartono sudah menjadi anggota dewan pembina Partai
Nasional Demokrat dan bahkan diisukan ia akan menjadi Ketua Umum Partai
Nasional Demokrat pada saat kongres Nasional Demokrat yang akan dilaksanakan
pada akhir Januari 2013.
Bergabungnya Endriartono dengan Partai Nasdem menimbulkan
banyak pertanyaan banyak pihak. Namun Endriartono menegaskan bahwa bergabungnya
ia ke partai Nasdem tujuannya adalah untuk melakukan perubahan. "Untuk
bisa melakukan perubahan itu perlu power, tanpa power itu kita tidak bisa
berbuat apa-apa. Sistem di Indonesia itu, sampai saat ini, untuk mendapatkan
power kita harus memenangkan pemilu. kalau tidak menjadi presiden, minimal DPR
terkuasai, dan bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa membantu
rakyat," katanya.
Dalam survey LSI tentang pilpres 2014, nama Endriartono
masuk sebagai calon alternatif Presiden RI yang dinilai berdasarkan lima
kategori yaitu:
Mampu memimpin negara & pemerintahan
Tidak melakukan atau diopinikan melakukan KKN atau suap
Tidak melakukan atau diopinikan melakukan tindak kriminal
atau pelanggaran HAM
Jujur, amanah atau bisa dipercaya
Mampu berdiri di atas semua kelompok atau golongan
Dalam survey LSI ini Endriartono berada pada peringkat ke-11
dengan total nilai 66. Atas hasil survey ini Endriartono memberikan tanggapan
dengan mengatakan, "Tentu saya ucapkan terimakasih bagi responden. Tentu
itu merupakan salah satu tantangan untuk merealisasikan harapan itu".
Pada tanggal 25 Januari 2013, Partai Nasdem menyelenggarakan
Kongres dan Surya Paloh terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Nasdem
untuk periode 2012-2017. Hasil kongres memberikan mandat penuh kepada Surya
Paloh untuk menyusun kepengurusan yang baru dengan tujuan untuk memenangkan
pemilu legislastif pada tahun 2014. Pada tanggal 8 Februari 2013 Surya Paloh
mengumumkan struktur kepengurusan Nasdem yang baru dan nama Endriartono Sutarto
tercatat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem.
Pengunduran diri Endriartono Sutarto sebagai Panglima TNI
sebelum masa jabatannya berakhir cukup mengejutkan banyak pihak. Pada bulan
Oktober tahun 2004, Markas Besar TNI di Cilangkap secara resmi menyampaikan
bahwa ada tiga alasan yang diajukan pada surat permintaan mundur yang ditujukan
kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, yaitu kepentingan reorganisasi di
lingkungan TNI, faktor usia (masa pensiun Endriartono diperpanjang sampai dua
tahun), dan pengganti Panglima TNI adalah Kepala Staf Angkatan yang menjabat
pada waktu itu.
Setelah pensiun dari Panglima TNI, Endriartono menjabat
sebagai Komisaris Utama Pertamina, jabatan tersebut disandang hanya dalam waktu
yang singkat karena Endriartono mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Informasi yang beredar menyebutkan Endriartono mundur disebabkan jumlah gaji
yang terlalu besar sementara tugas yang dilakukan olehnya tidak terlalu
berat.
"Mengapa saya di Pertamina ke luar, karena saya melihat
Pertamina sama sekali tidak melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat,
walaupun dia PT yang profit oriented, tapi tidak semata-mata keuntungan yang
dia cari. Sementara dia mengelola bahan yang sangat strategis untuk kepentingan
rakyat," kata Endriartono.
Marsekal (Purn) Chappy Hakim menyatakan bahwa mundurnya
Endiartono Sutarto dari jabatan Komisaris Pertamina pasti karena ada
nilai-nilai yang bertabrakan dengan prinsip yang dianutnya.
Gita Wirjawan
Gita Wirjawan (lahir di Jakarta, 21 September 1965; umur 48
tahun) adalah pengusaha asal Indonesia. Nama lengkapnya Gita Irawan
Wirjawan, putra dari pasangan Wirjawan Djojosoegito (almarhum) dan Paula
Warokka Wirjawan. Pada 2008, ia mendirikan perusahaan Ancora Capital
(tempo), perusahaan investasi di bidang sumber daya dan pertambangan. Ia mendirikan perusahaan tersebut setelah ia memutuskan mundur dari kursi
Presiden Direktur JP Morgan Indonesia yang ia jabat 2006-2008.
Kesuksesannya dalam mengelola perusahaan berbekal kekuatan
relasi yang ia bangun sejak kuliah di Harvard. Ancora Capital sendiri
berfokus pada investasi di sektor energi dan sumber daya alam. Kesuksesan
Gita dalam mengelola perusahannya dibuktikan ketika dalam hitungan bulan,
Ancora berhasil mengambil alih sebagian saham beberapa perusahaan besar seperti
PT Bumi Resources Tbk, Selain itu, ia juga merupakan salah satu komisaris PT
Pertamina. Pada tanggal 18 Oktober 2011, berkaitan dengan reshuffle Kabinet
Indonesia Bersatu II, Gita Wirjawan diangkat sebagai Menteri Perdagangan
menggantikan Mari Elka Pangestu.
Gita menempuh pendidikan S-1 di University of Texas Amerika
Serikat. Ia menyelesaikan kuliah S-2 pertamanya di Baylor University, pada
1989. Ia mengambil jurusan administrasi bisnis. Selepas kuliah, ia memulai
kariernya dengan bekerja di Citibank. Pada 1999, dia mengambil kuliah S-2
jurusan public administration (administrasi Publik) di Harvard University dan
lulus pada 2000. Selesai S-2, ia bekerja di Goldman Sachs Singapura, sebuah
bank yang didirikan oleh Marcus Goldman. Gita bekerja di sana hingga
2004. Tahun berikutnya dia pindah ke ST Telekomunikasi sampai 2006 juga
di Singapura, Gita kemudian bekerja di JP morgan Indonesia sebagai direktur
utama. Gita menjadi direktur di sana 2006-2008.
Gita mundur dari JP Morgan pada April 2008 dan mendirikan
Ancora Capital. Perusahaan barunya ini berfokus pada investasi di
sektor energi dan sumber daya alam. Di Ancora, Gita membuktikan kepiawaian
dalam mengelola perusahaan yang bergerak di bidang financial.Dalam
hitungan bulan, perusahaan ini mengambil alih sebagian saham PT Apexindo
Pratama Duta Tbk, PT Bumi Resources Tbk, PT Multi Nitrat Kimia, perusahaan
properti di Jakarta, dan sebuah perusahaan properti di Bali. Keberhasilan
Gita memimpin Ancora adalah berkat banyak mengandalkan koneksinya saat kuliah
di Harvard.
Gita merupakan pecinta musik terutama jazz. Gita
mendirikan mendirikan rumah produksi musik bernama Omega Pacific Production.
Album-album yang diluncurkan lebih banyak bercorak jazz. Ia
memproduksi album jazz bagi pianis Nial Djuliarso, grup jazz Cherokee, dan Bali
Lounge I dengan vokalis Tompi. Beberapa lagu dalam album-album itu dia tulis
atau aransemen sendiri. Selain memproduksi album jazz, Gita
mengeluarkan album pop, seperti Tompi, Bali Lounge II, dan album Dewi
Lestari.
Pada akhir 2009, tepatnya pada Rabu, 11 November, Gita resmi
bergabung dengan Kabinet Indonesia Bersatu II. Gita memeroleh jabatan
baru yakni sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)[6]. Sebagai
Kepala BKPM, Gita bertugas membenahi permasalahan permasalahan investasi yang
ada di Indonesia.
Gita juga merupakan pecinta olahraga golf. Kecintaannya pada golf dia tunjukkan dengan mendirikan sekolah Ancora Golf
untuk mencari bibit pegolf muda dari Indonesia. Murid-murid Ancora Golf
dididik instruktur dari Singapura untuk dipersiapkan mewakili Indonesia dalam
kompetisi internasional. Biaya hidup murid Ancora juga ditanggung
Gita. Gita juga menyiapkan asrama bagi anak didiknya. Asrama
itu bahkan dilengkapi fasilitas seperti televisi plasma, Wi-Fi, dan penyejuk
udara.
Gita merupakan pendiri Ancora Foundation, sebuah yayasan
yang bergerak dibidang kemanusiaan khususnya pendidikan. Organisasi berfokus
pada donasi pendidikan untuk pemuda Indonesia. Yayasan ini telah
membuat beberapa program beasiswa antara lain:
Ancora Foundation Graduate Fellowship Fund di John F.
Kennedy School of Government, Harvard University
Ancora Foundation Graduate Fellowship Fund di University of
Cambridge
Ancora Foundation Graduate Fellowship Fund di University of
Oxford
Ancora Foundation Scholarship di Universitas Paramadina
Ancora Foundation Scholarship di Universitas Multimedia
Nusantara
The Ancora-Khazanah Scholarship Program
The Ancora Scholarship Program di Jawa Barat
Pada tanggal 14 Desember 2012 Gita resmi menjabat sebagai
Ketua PBSI periode 2012-2016. Pelantikan tersebut dilaksanakan di kompleks
Pelatnas Cipayung, Jakarta, setelah sebelumnya tertunda cukup lama setelah ia
terpilih dalam Munas PBSI di Yogyakarta pada 20-22 September 2012.
Sebenarnya latar belakang Gita keluar dari JP Morgan adalah
karena ia telah mengetahui lebih dulu mengenai krisis finansial di AS pada
2007. Ia mengetahui bahwa dampaknya akan mendunia. Kala itu ia
telah berusaha memberi tahu beberapa ekonom dan pemerintah. Sayang,
tidak ada yang peduli. Maka, dari itu, ia mendirikan sebuah perusahaan yang
bergerak di bidang investasi. Perusahaan itulah yang bernama Ancora
Capital. Perusahaan ini ia siapkan untuk membeli saham-saham
perusahaan yang ia perkirakan akan rugi karena krisis keuangan global itu.
Dalam hal investasi, Gita meyakini bahwa pembangunan di
Indonesia masih memerlukan bantuan keuangan. Indonesia sebagai negara
berkembang, menurut Gita memerlukan investasi asing (foreign investment)sebagai
penunjang kekuarangan modal (capital) yang terjadi. Gita mengumpamakan
Indonesia adalah sebuah bangunan yang kekurangan dana untuk membuat atapnya.
Maka dari itu, bantuan dari luar sebaiknya tidak ditanggapi
negatif. Dengan sudut pandang positif, bantuan ini harus diartikan sebagai
modal untuk membangun kekuatan ekonomi. Dan kebetulan pihak luar
negeri memiliki sumber bantuan tersebut. Sebenarya seharusnya memang
orang Indonesia sendiri yang mengelola sumber dayanya sendiri, tetapi untuk periode
tertentu bantuan masih dibutuhkan.
Akan tetapi, Gita tetap mengakui bahwa meminta bantuan dari
luar negeri memang dilematis. Sebagian kalangan menilai bahwa ini
tidak nasionalis dan hanya membahayakan kondisi ekonomi dalam negeri. Bagi Gita, pandangan itu salah. Bantuan dari luar negeri seharusnya
diartikan sebagai dukungan untuk membangun ekonomi negara bukan menjual
negara. Sekali lagi, ia menegaskan bahwa bantuan itu harus ditanggapi
dengan pola pikir (mindset) positif.
Hatta Rajasa
Ir. M. Hatta Radjasa (lahir di Palembang, Sumatera Selatan,
18 Desember 1953; umur 60 tahun) adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Menteri
Sekretaris Negara (2007-2009), Menteri Perhubungan (2004-2007), dan Menteri
Negara Riset dan Teknologi(2001-2004).
Masa jabatannya sebagai Menteri Perhubungan ditandai dengan
beberapa kecelakaan transportasi yang menonjol, di antaranya musibah Mandala
Airlines Penerbangan 91, Kecelakaan KM Digoel, Musibah KM Senopati Nusantara,
Adam Air Penerbangan 574, dan Garuda Indonesia Penerbangan 200.
Pria ramah yang pernah aktif di organisasi PII (Pelajar
Islam Indonesia) sewaktu mudanya dulu, Pada 9 Januari 2010, secara aklamasi,
Hatta Radjasa terpilih sebagai Ketua Umum DPP PAN periode 2010-2015
menggantikan Soetrisno Bachir.
Pada 11 Desember 2011 Partai Amanat Nasional (PAN) dalam
Rapat Kerja Nasional PAN 2011 di Jakarta secara resmi mendukung Ketua Umum PAN
Hatta Radjasa sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2014.
Karier
2010-sekarang: Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional
2009-sekarang: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Kabinet Indonesia Bersatu II
2007-2009: Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia
Bersatu
2004-2007: Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu
2001-2004: Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Gotong
Royong
2000-2005: Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
(DPP-PAN)
1999-2000: Ketua Fraksi Partai Reformasi DPR-RI.
1982-2000: Presiden Direktur Arthindo
1980-1983: Wakil Manager teknis PT. Meta Epsi
1977-1978: Teknisi Lapangan PT. Bina Patra Jaya
Irman Gusman
H. Irman Gusman, S.E., MBA (lahir di Padang Panjang,
Sumatera Barat, 11 Februari 1962; umur 51 tahun) adalah seorang politisi,
pejabat, dan pengusaha asal Indonesia. Ia merupakan Ketua DPD RI periode
2009-2014.
Irman merupakan putra Minangkabau pasangan Gusman Gaus asal
Padang Panjang dan Janimar Kamili asal Guguak Tabek Sarojo, Agam. Ayahnya
pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,
sedangkan ibunya merupakan anak dari pedagang emas yang cukup sukses. Irman menyelesaikan
pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia, dan
meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Graduate School of
Business, University of Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat.
Irman memulai karier politiknya sejak tahun 1999 dengan
menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mewakili
Sumatera Barat. Kemudian pada Pemilu 2004, Irman yang dikenal sebagai penggagas
lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, terpilih sebagai anggota
DPD RI mewakili Sumatera Barat dan menjadi Wakil Ketua DPD RI bersama Ginandjar
Kartasasmita sebagai Ketua DPD RI periode pertama. Pada tahun 2009, Irman
kembali terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Sumatera Barat dan terpilih
sebagai Ketua DPD RI.
Dalam perjalanan karier politiknya, Irman mencurahkan
perhatiannya untuk membangun Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dengan tujuan
untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah. Irman Gusman dikenal sebagai
pejuang daerah yang konsisten pada pemikiran dan cita-citanya yaitu membangun
negeri dari daerah. Irman dikenal sebagai salah seorang penggagas sistem
politik dua kamar (bikameral) pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada saat
reformasi bergulir, Irman berperan sebagai salah satu penggagas amandemen UUD
1945 yang saat itu menjadi anggota MPR RI utusan Sumatera Barat tahun 1999.
Berkat perjuangannya tersebut, terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem
ketatanegaraan bangsa Indonesia. Dimana presiden dan wakil presiden dipilih
secara langsung oleh rakyat, pembatasan masa jabatan presiden hanya dua
periode, lahirnya Mahkamah Konstitusi serta Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (DPD RI).
Pada bulan Maret 2013, Irman Gusman diangkat sebagai
keluarga kehormatan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dalam rangkaian HUT ke-61
Kopassus. Penghargaan ini termasuk langkah untuk kalangan sipil karena
penghargaan militer diberikan dengan kriteria dan pertimbangan yang ketat,
mengingat TNI harus tetap netral di bidang politik.
Selain dikenal sebagai politisi, Irman juga merupakan
seorang pengusaha ulung. Kariernya sebagai pengusaha dimulai pada tahun 1988,
ketika ia terjun ke bisnis milik keluarga PT Khage Lestari Timber. Pada saat
itu ia ditugasi untuk mengembalikan keadaan perusahaan yang terlilit hutang.
Berkat kemampuan dan intelektualitasnya, ia berhasil membalikkan posisi
keuangan perusahaan menjadi positif. Dan perusahaan itu bisa mengekspor
produk-produknya ke luar negeri. Disamping mengelola perusahaan kayu, Irman
juga mendirikan Padang Industrial Park, sebuah kawasan industri yang didirikan
di atas lahan seluas 200 hektar. Disini ia sempat menjadi Komisaris Utama
perusahaan.
Irman menikah dengan seorang wanita asal Sungai Batang,
Maninjau bernama Liestyana Rizal Gusman. Dari pernikahannya itu, ia telah
dikaruniai dua putri dan seorang putra, yaitu Irviandari Alestya Gusman,
Irviandra Fathan Gusman dan Irvianjani Audria Gusman.
Joko Widodo
Ir. H. Joko Widodo (lahir di Surakarta, 21 Juni 1961; umur
52 tahun), atau yang lebih akrab dipanggil Jokowi, adalah Gubernur DKI
Jakarta terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012. Ia merupakan gubernur ke-17
yang memimpin ibu kota Indonesia.
Sebelumnya, Jokowi menjabat Wali Kota Surakarta (Solo)
selama dua periode, 2005-2010 dan 2010-2015, namun baru 2 tahun menjalani periode
keduanya, ia mendapat amanat dari warga Jakarta untuk memimpin Ibukota Negara.
Dalam masa jabatannya di Solo, ia didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil
walikota. Ia dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi
Notomiharjo.[5] Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang,
mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah
dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk
tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai
pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun.[6][7] Penggusuran yang dialaminya
sebanyak tiga kali di masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan
kepemimpinannya kelak setelah menjadi Walikota Surakarta saat harus menertibkan
pemukiman warga.
Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di
Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini
dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya.
Selepas kuliah, ia bekerja di BUMN, namun tak lama
memutuskan keluar dan memulai usaha dengan menjaminkan rumah kecil
satu-satunya, dan akhirnya berkembang sehingga membawanya bertemu Micl Romaknan,
yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, Jokowi. Dengan
kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling
Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi
inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia
politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang
bersahabat untuk penghuninya.
Dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan
Solo yang buruk penataannya dan berbagai penolakan masyarakat untuk
ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi
kajian di universitas luar negeri.
Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan
Kota Solo yaitu "Solo: The Spirit of Java". Langkah yang dilakukannya
cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang
barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi
fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan
kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan
oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar
semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak
segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.
Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota
Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya
berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi
organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007 Surakarta juga
telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks
Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan
perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana
Mangkunegaran.
Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono XII wafat tanpa
sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota, sehingga terjadi pertentangan
antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan
(SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan
Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua
pihak di dalam satu Keraton.
Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah
Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono
XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau
Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan
menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri
Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik
belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.
Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk
memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama
Keraton di Korikamandoengan. Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali
perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang
terlibat dalam pertentangan. Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki
Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh
pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta
kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.
Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih
menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008". Kebetulan di majalah
yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah
terpilih pula dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan
kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian akan menjadi
pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.
Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan
Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri
kepada rakyat. Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang
diberikan kepada warga negara sipil. Pada Januari 2013, Joko Widodo
dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke 3 di dunia atas keberhasilannya dalam
memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari
korupsi, serta kota yang paling baik penataannya.
Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk
mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012.
Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari
Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu Prabowo
Subianto juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai
calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan Calon
Gubernur. Pada saat itu, PDI Perjuangan hampir memilih untuk mendukung
Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan. Sebagai wakilnya,
Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi
Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin
sebagai Calon Gubernur.
Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat
dari klaim calon petahana yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa
pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu
putaran. Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk Adang
Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal
rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai
lainnya, PDIP dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi
dari total 94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat
untuk Fauzi Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid. Namun
LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran
dua.
Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada
hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi
memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua. Pasangan ini berbalik
diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan
Hidayat Nur Wahid saat pilkada Walikota Solo 2010 serta pendukung Faisal
Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.
Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh
calon, termasuk Fauzi Bowo, namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan
Hidayat Nur Wahid dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran
kedua. Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.
Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon
lainnya di putaran pertama, malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo. Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim
sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp50 miliar. PKS meminta isu
ini dihentikan, sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan
angka imbalan tersebut. Kondisi kehilangan potensi dukungan dari
partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena "Koalisi Rakyat
melawan Koalisi Partai". Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat
karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang
mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan
calon independen. Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh
penting seperti Misbakhun dari PKS, Jusuf Kalla dari Partai Golkar, Indra J Piliang dari Partai Golkar, serta Romo Heri yang merupakan adik
ipar Fauzi Bowo.
Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial
dengan peluncuran Jasmev, pembentukan media center, serta pemanfaatan
media baru dalam kampanye politik seperti Youtube. Pihak Fauzi Bowo
menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan tim sukses
dan pendukung Jokowi di kanal ini.
Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye
hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA, isu kebakaran yang
disengaja, korupsi, dan politik transaksional.
Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih
diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta., namun
dibantah oleh DPRD. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan akan
turun tangan jika masalah ini terjadi, karena pengangkatan Jokowi sebagai
Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar aturan mana pun jika pada saat
mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari
jabatan sebelumnya jika terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah
terpilih.[68] Namun setelahnya, DPR merencanakan perubahan terhadap
Undang-Undang No 34 tahun 2004, sehingga setalah Jokowi, kepala daerah yang
mencalonkan diri di daerah lain, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari
jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.[69]
Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai
Walikota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan
Jokowi tertunda dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012.
Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan
Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana. DPRD kemudian
menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp
1,05Miliar dalam Perubahan ABPD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang
kaki lima yang menggratiskan dagangannya.
Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan
melakukan kunjungan ke masyarakat. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai program DKI Jakarta
ini, silakan kunjungi artikel Kartu Jakarta Sehat
Program pertamanya yang langsung mendapat apresiasi adalah
Kartu Jakarta Sehat, yang bertujuan mereformasi jaminan kesehatan di Jakarta.
Sebelumnya, masyarakat miskin harus mengurus banyak surat dan rujukan dengan
birokrasi berbelit sebelum bisa mendapat keringanan biaya kesehatan. Dengan
Kartu Jakarta Sehat, masyarakat bisa langsung mendapat layanan gratis di
Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit tertentu jika memerlukan perawatan lebih
lanjut. Program ini ditangani oleh Askes sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial
(BPJS) yang telah resmi ditunjuk oleh Undang-Undang.
Sejak diluncurkan pada 10 November 2012[75], Kartu Jakarta
Sehat mendapat banyak kritik dan masukan dari berbagai pihak. Misalnya anggota
Badan Anggaran DPRD DKI Johny Wenas yang takut KJS akan melanggar aturan dan
Perda karena masih ada program serupa sedang berjalan pada tahun 2012[76].
Saran lain datang dari Mentri Kesehatan Nafsiah Mboi yang menganggap DKI
Jakarta harus berupaya memperbaiki kurangnya infrastruktur, baik sumber daya
manusia maupun alat kesehatan, serta sistem rujukan agar pasien KJS bisa
ditangani dengan baik dan tepat waktu.
Kontroversi terjadi saat 16 Rumah Sakit swasta berniat
mundur dari KJS karena ketidakjelasan sistem paket INA-CBGS yang hendak
diterapkan Kementrian Kesehatan dalam jaminan KJS. Namun akhirnya hanya 2 Rumah
Sakit yang menyatakan menghentikan layanan KJS untuk mengevaluasi ulang.
Sementara 14 Rumah Sakit lainnya setuju tetap melanjutkan KJS setelah
kesimpangsiuran ini dibicarakan bersama. Namun masalah ini terlanjur
berkembang menjadi konflik politik setelah beberapa anggota DPRD mengancam akan
menjadikan hal ini sebagai alasan pemakzulan terhadap Gubernur dan Wakil
Gubernur.
Selanjutnya, pada 24 Oktober 2012 yang lalu, terjadi unjuk
rasa di Balaikota yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia. Awalnya buruh menuntut kenaikan UMP menjadi Rp
2,79Juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan
perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei Kecukupan Hidup
Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari data Februari 2012
hingga Oktober 2012,[81] serta berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13
kesepakatan.
Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak
kepada Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9 Juta.
Namun sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali
perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha.
Akhirnya disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp
2,2 Juta yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.
Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan
Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk
menentukan UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami
ketimpangan dengan daerah penyangga, namun masih layak untuk dinikmati pekerja
Protes kembali terjadi pada akhir tahun 2013 karena buruh
mendesak kenaikan kembali UMP menjadi Rp 3,7 Juta, sementara pengusaha
menolak angka tersebut dan menginginkan angka Rp 2,29 Juta. Akhirnya diputuskan
angka tengah sebesar Rp 2,44 Juta. Buruh menolak karena Rp 3,7 Juta angka
mati dan sempat mencap Jokowi dan Ahok sebagai Bapak Upah Murah[87] dan
mengancam akan menduduki Balai Kota selama berhari-hari, namun akhirnya
demonstrasi bubar dengan sendirinya dan UMP Rp 2,44 Juta berlaku di DKI Jakarta
sejak 1 November 2013.
Pada April hingga Juni 2013, Jokowi menciptakan sistem baru
dalam penempatan birokrasi, yaitu lelang jabatan. Dalam sistem ini, setiap PNS
diberi kesempatan yang sama untuk menduduki posisi yang diinginkannya dengan
memenuhi kualifikasi dan mengikuti tes. Hasil tes diumumkan secara transparan
dan pemerintah provinsi menempatkan PNS tersebut sesuai prestasi dan
kualifikasinya.
Hal ini menimbulkan kontroversi dengan adanya penolakan dari
lurah dan camat yang posisinya terganggu akibat seleksi ini. Salah satu yang
menjadi sorotan adalah lurah Warakas yang mengancam akan memperkarakan sistem
lelang jabatan.[90] Ia awalnya menolak mengikuti seleksi lelang jabatan ini,
namun akhirnya berhasil mendapat posisi di kelurahan Tugu Utara.
Keefektivan lelang jabatan menjadi pertanyaan setelah Basuki
Tjahaja Purnama mengakui 60 persen lurah hasil lelang jabatan tidak
memuaskan. Bahkan dalam waktu satu tahun, lurah Ceger dan bendaharanya,
tertangkap melakukan markup anggaran senilai Rp 450 juta dan kini menjadi
tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
Setelah banjir Jakarta 2013, diketahui bahwa waduk di
Jakarta kesulitan menampung air karena pendangkalan dan pendudukan warga.
Pemprov DKI kemudian melakukan relokasi secara bertahap terhadap warga yang
antara lain menempati lahan waduk Pluit dan Ria Rio. Setelah melalui berbagai
bujukan, termasuk di antaranya makan bersama Gubernur, akhirnya warga
bersedia dipindah sehingga waduk bisa dikeruk untuk menghadapi musim banjir
2014.
Pada tanggal 22 Oktober 2013, ia mendapat sorotan media
internasional dan dukungan dari pecinta lingkungan setelah meluncurkan
razia topeng monyet di Jakarta. Dalam razia ini, pawai topeng monyet ditangkap
namun diberikan uang pengganti Rp 1 Juta asalkan bersedia memberikan monyetnya
untuk kemudian dipelihara dengan lebih baik di Ragunan. Tidak hanya
dianggap sebagai praktik penyiksaan hewan, monyet-monyet ini terbukti 100
persen menderita cacingan dan dikhawatirkan terinfeksi penyakit berbahaya
lainnya sehingga mengancam kesehatan warga DKI Jakarta.
Namun kritik juga muncul akibat kebijakan ini, antara lain
banyak hal penting lainnya menyangkut kesejahteraan warga yang harus
diprioritaskan dibanding mengurusi monyet, serta kekhawatiran pawang
monyet tidak mendapat bekal yang layak untuk berganti profesi.
Muhammad Jusuf Kalla
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (lahir di Watampone, Kabupaten
Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942; umur 71 tahun), atau sering ditulis Jusuf
Kalla saja atau JK, adalah mantan Wakil Presiden Indonesia yang menjabat pada
2004 – 2009 dan Ketua Umum Partai Golongan Karya pada periode yang sama. JK
menjadi capres bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan
Hanura.
Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi
Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara[1] dari
pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki
bendera usaha Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa
kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Tahun 1968, Jusuf Kalla
menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla
berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang
perhotelan, konstruksi, pejualan kendaraan, perkapalan, real estate,
transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Di Makassar,
Jusuf Kalla dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu.
Pengalaman organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Jusuf
Kalla antara lain adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sulawesi Selatan
1960 - 1964, Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa
Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi
Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969. Sebelum terjun ke politik, Jusuf
Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda)
Sulawesi Selatan. Hingga kini, ia pun masih menjabat Ketua Ikatan Keluarga
Alumni (IKA) di alamamaternya Universitas Hasanuddin, setelah terpilih kembali
pada musyawarah September 2006.
Jusuf Kalla menjabat sebagai menteri di era pemerintahan
Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan
terlibat KKN. Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI
yang ke-5). Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju
sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono
sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis Jusuf Kalla juga berhasil meraih
jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10. Bersama-sama dengan Susilo
Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama
kali dipilih secara langsung oleh rakyat.
Ia menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya
menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. Pada 10
Januari 2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan
Kekaryaan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta
Barat, yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai
negeri sipil, pensiunan jenderal, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar
master, doktor, dan profesor.
Jusuf Kalla menikah dengan Hj. Mufidah Jusuf, dan dikaruniai
seorang putra dan empat putri, serta sembilan orang cucu.
Saat ini, melalui Munas Palang Merah Indonesia ke XIX, Jusuf
Kalla terpilih menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia periode 2009-2014.
Selain itu beliau juga terpilih sebagai ketua umum Pengurus Pusat Dewan Masjid
Indonesia periode 2012-2017 dalam Muktamar VI DMI di Jakarta.
Pada tanggal 10 September 2011, Jusuf Kalla mendapat
penganugerahan doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin, Makassar.
Mohammad Mahfud
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U. (lahir di
Sampang, Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957; umur 56 tahun) adalah Ketua Mahkamah
Konstitusi periode 2008-2011 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya
ia adalah anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional.
Ia meraih gelar Doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum
diangkat sebagai Menteri, Ia adalah pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara
di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
Mahfud MD menikah dengan Zaizatun Nihayati, SH. (Yatie),
gadis teman kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
pada tahun 1982. Yatie adalah perempuan kelahiran Jember, 18 November 1959 anak
kedua dari delapan bersaudara pasangan Sya’roni dan Shofiyah. Zaizatun Nihayati
berijazah Sarjana Hukum dan pernah bekerja sebagai guru SMA. Tetapi ketika
Mahfud MD diangkat menjadi Menteri dan harus berpindah ke Jakarta maka
pekerjaannya sebagai guru ditinggalkannya sampai sekarang.
Mahfud dan Yatie bertemu pertama kali di kampus Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia pada 1978 saat keduanya sama-sama aktif di
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sejak 1979, keduanya mulai dekat dan akhirnya
berpacaran. Hubungan keduanya bertahan lama, sehingga pada 2 Oktober 1982,
Mahfud dan Yatie resmi menikah di Semboro, Jember
Pekerjaan
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
(1984-Sekarang)
Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia (1986-1988)
Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam
Indonesia (1988-1980)
Direktur Karyasiswa, Universitas Islam Indonesia (1991-1993)
Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (1994-2000)
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
(1996-2000)
Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (1997-1999)
Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM
(1999-2000)
Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri
Kehakiman (2000-2001)
Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa
(2002-2005)
Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006)
Anggota DPR RI, duduk di Komisi III dan Wakil Ketua Badan
Legislatif (2004-2008)
Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang)
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008 – 2013)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKA UII (2010-Sekarang)
Organisasi
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia
(2010-Sekarang)
Dewan Pengasuh Forum Keluarga Madura Yogyakarta
(2007-Sekarang)
Marzuki Alie
H. Marzuki Alie, SE, MM (lahir di Palembang, Sumatera
Selatan, 6 November 1955; umur 58 tahun) adalah Ketua DPR-RI periode 2009-2014
asal Partai Demokrat. Marzuki Alie juga pernah menjabat sebagai Sekretaris
Jenderal di Partai Demokrat, partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono.
Marzuki Alie mengatakan kepada Peter Gontha dari Berita Satu
bahwa sebagai Kepala Departemen merangkap Kepala Non Teknik Proyek OPT II,
Marzukie menolak hasil kajian perusahaan konsultan Boston Consulting Group
tahun 1999 yang ditunjuk oleh Kementerian Negara BUMN di bawah pimpinan
Laksamana Sukardi. Mereka menyatakan PT Semen Baturaja negative value alias
bangkrut. Menurut Marzuki, PT Semen Baturaja direncanakan akan diakuisisi oleh
Cemex Mexico melalui right issue PT.Semen Gresik Tbk.
Marzukie mendapat promosi, diangkat sebagai direktur pada
tahun 1999. Dia ikut menyelesaikan pembangunan pabrik yang terbengkalai dan
melakukan restrukturisasi kredit bermasalah PT Semen Baturaja di BPPN, senilai
Rp.488 milyar, melalui cash settlement tahun 2000. Dia sekaligus menyelamatkan
PT Semen Baturaja dari kebangkrutan tanpa bantuan pemerintah akibat krisis
moneter 1997-2000. Nilai assets hasil penilaian dari “Independent Appraisal
Company” tahun 2001 menjadi sebesar Rp 1,2 trilyun dari negative value
penilaian Boston Consulting Group tahun 1999.
Marzuki diangkat sebagai Direktur Utama PT. Semen Baturaja
(Persero) pada November 2001, namun tidak pernah dieksekusi dan justru
digantikan karyawan Departemen ESDM eselon III melalui intervensi seorang
politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Januari 2002. Marzuki
menolak menyebut nama politikus tsb. Dia hanya bilang politikus dari
"partainya Pak Laks." Intervensi ini mendorong Marzuki masuk ke dunia
politik. Dia bergabung dengan Partai Demokrat.
Riwayat Pekerjaan
Komisaris Utama Group usaha PT.Global Perkasa Investindo
2006 –2009
Direktur Komersiil PT.Semen Baturaja (Persero) Palembang
1999 - 2006
PT.Semen Baturaja (Persero) Palembang, Baturaja,
Lampung,Jakarta
Pegawai Negeri Sipil di KPN, Departemen Keuangan RI
Palembang 1979 – 1980
Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Aanggaran, Dep.Keuangan RI
Jakarta 1975 – 1979
Muhaimin Iskandar
Muhaimin Iskandar atau sering dipanggil dengan nama Gus Imin
atau Cak Imin (lahir di Jombang, Jawa Timur, 24 September 1966; umur 47 tahun)
adalah politikus Indonesia yang menjabat Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sejak 22 Oktober 2009. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum
Partai Kebangkitan Bangsa. Muhaimin Iskandar memperoleh gelar sarjana politik
dari Universitas Gadjah Mada dan magister komunikasi dari Universitas
Indonesia.
Pendidikan pria yang beristri Rustini Murtadho serta 3
(tiga) anak tersebut dimulai dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Jombang, Madrasah
Aliyah Negeri I Yogjakarta, FISIP UGM tahun 1992 serta Master Bidang Komunikasi
UI tahun 2001. Berbagai pengalaman organisasi telah dijalani oleh Cak Imin
mulai dari Ketua Korps Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial, Yogyakarta, Ketua Cabang
PMII Jogjakarta, serta Sekretaris Jenderal DPP PKB 2000-2005. Muhaimin Iskandar
dalam pengalaman kerjanya pernah menjadi staf pengajar Pesantren Denanyar,
Jombang, Kepala Divisi Penelitian Lembaga Pendapat Umum, Jakarta, Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tabloid Detik, wakil ketua DPR RI selama 2
periode (1999 - 2004 dan 2004 - 2009).
Prabowo Subianto
Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo
(lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951; umur 62 tahun) adalah seorang mantan Danjen
Kopassus, pengusaha dan politisi. Prabowo adalah calon presiden dalam pemilu
presiden Republik Indonesia 2009 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).
Karena perolehan suara Partai Gerindra kurang dari 20%, Prabowo maju sebagai
calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Saat ini Prabowo sedang bersiap
untuk kembali maju sebagai calon presiden di pemilu presiden 2014.
Anak dari begawan ekonomi Indonesia, Soemitro
Djojohadikusumo. Ia memiliki dua kakak perempuan, Bintianingsih dan Mayrani
Ekowati, dan satu orang adik, Hashim Djojohadikusumo. Saat ini, Hashim dikenal
sebagai seorang pengusaha handal, dengan bisnis di puluhan negara termasuk
Kanada, Russia dan Indonesia.
Prabowo adalah cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo,
pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua DPAS pertama dan anggota BPUPKI.
Dan jika diselusuri lebih jauh lagi, leluhur Prabowo adalah
Panglima Laskar Diponegoro untuk wilayah Gowong (Kedu), yang bernama Raden
Tumenggung Kertanegara III. Prabowo juga terhitung sebagai salah seorang
keturunan dari Adipati Mrapat, Bupati Kadipaten Banyumas Pertama.
Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi, anak Presiden
Soeharto. Pernikahan Prabowo berakhir tidak lama setelah Soeharto mundur dari
jabatan Presiden Republik Indonesia. Dari pernikahan ini, Prabowo dikaruniai
seorang anak, Didiet Prabowo. Didiet tumbuh besar di Boston, AS dan sekarang
tinggal di Paris, Perancis sebagai seorang desainer.
Prabowo Subianto sering disebut sebagai seorang jendral
kontroversial. Prestasi, dan kontroversi Prabowo dimulai saat ia mendaftarkan
diri di Akademi Militer Magelang pada tahun 1970. Lulus pada tahun 1974, tahun
1976 Prabowo dipercaya sebagai Komandan Pleton Para Komando Grup I Komando
Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) dan ditugaskan sebagai bagian dari operasi
Tim Nanggala di Timor Timur.
Pada bulan Desember 1978, Kapten Prabowo memimpin pasukan
Den 28 Kopassus yang ditugaskan untuk membunuh pendiri dan wakil ketua
Fretilin, yang pada saat itu juga menjabat sebagai Perdana Menteri pertama
Timor Leste, Nicolau dos Reis Lobato. Lobato tewas setelah tertembak di perut
saat bertempur di lembah Mindelo, pada tanggal 31 Desember 1978. Karena
prestasi ini, Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat.
Setelah kembali dari Timor Timur, karier militernya Prabowo
terus melejit. Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan
Detasemen 81 Penanggulangan Teroris (Gultor) Komando Pasukan Khusus TNI AD
(Kopassus). Setelah menyelesaikan pelatihan "Special Forces Officer
Course" di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggungjawab
sebagai Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara.
Salah satu pencapaian Prabowo saat menjadi pimpinan Kopassus
adalah Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma. Saat itu, 12 peneliti disekap oleh
Organisasi Papua Merdeka. Pada gambar ini, Prabowo menyalami salah satu
peneliti yang berhasil dibebaskan.
Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin
operasi pembebasan sandera Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa
10 dari 12 peneliti Ekspediti Lorentz '95 yang disekap oleh Organisasi Papua
Merdeka. 5 orang yang disandera adalah peneliti biologi asal Indonesia,
sedangkan 7 sandera lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda dan
Jerman.
Pada tanggal 26 April 1997, Tim Nasional Indonesia ke Puncak
Everest berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia
setelah mendaki melalui jalur selatan Nepal. Tim yang terdiri dari anggota
Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI ini diprakarsai oleh Komandan Jendral
Kopassus, Mayor Jendral TNI Prabowo Subianto. Ekspedisi dimulai pada
tanggal 12 Maret 1997 dari Phakding, Nepal.
"Waktu itu kita mendengar bahwa Malaysia sudah
mencanangkan akan mengibarkan bendera kebangsaan mereka pada tanggal 10 Mei
1997. Saya tidak rela bangsa Indonesia, sebagai bangsa 200 juta jiwa, harus
kalah dengan bangsa lain di kawasan kita. Karena mencapai puncak tertinggi di
dunia sudah menjadi salah satu tonggak ukuran prestasi suatu bangsa" tulis
Prabowo dalam buku 'Di Puncak Himalaya Merah Putih Kukibarkan'.
Keberhasilan ekspedisi ini menjadikan Indonesia negara
pertama dari kawasan tropis, sekaligus juga negara di Asia Tenggara pertama
yang mencatat sukses menggapai puncak Everest.
Pada tahun 1983, kala itu masih berpangkat Kapten, Prabowo
diduga pernah mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer,
termasuk Jendral LB Moerdani, namun upaya ini kabarnya digagalkan oleh Mayor
Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil
Luhut saat itu.
Pada tahun 1990-an, Prabowo diduga terkait dengan sejumlah
kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Pada tahun 1995, ia diduga menggerakkan
pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil. Peristiwa ini membuat
Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel
Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana. Sejumlah lembaga
internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan. Menurut pakar hukum Adnan
Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah
diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.
Pada tahun 1997, Prabowo diduga mendalangi penculikan dan
penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-Reformasi. Setidaknya 13
orang, termasuk seniman 'Teater Rakyat' Widji Thukul, aktivis Herman Hendrawan,
dan Petrus Bima hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Mereka diyakini
sudah meninggal. Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim Mawar untuk
melakukan penculikan kepada sembilan orang aktivis, diantaranya Haryanto
Taslam, Desmond J Mahesa dan Pius Lustrilanang.
Namun demikian, Prabowo belum diadili atas kasus tersebut
walau sebagian anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara. Sebagian korban
dan keluarga korban penculikan 1998 juga belum memaafkan Prabowo dan masih
terus melanjutkan upaya hukum. Sebagian berupaya menuntut keadilan dengan
mengadakan aksi 'diam hitam kamisan', aksi demonstrasi diam di depan Istana
Negara setiap hari Kamis. Sebagian lagi telah bergabung denga kepengurusan
Partai Gerakan Indonesia Raya, bahkan duduk di DPR RI. Haryanto Taslam yang
telah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, mengatakan "Prabowo
sudah minta maaf pada saya. Dia juga mengajak saya bergabung untuk membangun
negara ini. Saya adalah korban Prabowo dan Prabowo adalah korban politik saat
itu. Dia juga korban. Prabowo hanya merupakan tentara yang mematuhi perintah
atasannya. Ide penculikan bukan dari Prabowo. Rezim Orde Baru saat itu pun
represif. Jika bukan Prabowo pasti orang lain yang akan diperintah untuk
menculik".
Prabowo juga diduga mendalangi Kerusuhan Mei 1998 berdasar
temuan Tim Gabungan Pencari Fakta. Dugaan motifnya adalah untuk
mendiskreditkan rivalnya Pangab Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan
untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu
memadamkan kerusuhan.
Juga pada Mei 1998, menurut kesaksian Presiden Habibie dan
purnawirawan Sintong Panjaitan, Prabowo melakukan insubordinasi dan
berupaya menggerakkan tentara ke Jakarta dan sekitar kediaman Habibie untuk
kudeta. Karena insubordinasi tersebut ia diberhentikan dari posisinya sebagai
Panglima Kostrad oleh Wiranto atas instruksi Habibie.
Masalah utama dari kesaksian Habibie ialah bahwa sebenarnya,
pasukan-pasukan yang mengawal rumahnya adalah atas perintah Wiranto, bukan
Prabowo. Pada briefing komando tanggal 14 Mei 1998, panglima ABRI mengarahkan
Kopassus mengawal rumah-rumah presiden dan wakil presiden. Perintah-perintah
ini diperkuat secara tertulis pada tanggal 17 Mei 1998 kepada komandan-komandan
senior, termasuk Sjafrie Sjamsoeddin, Pangdam Jaya pada waktu itu.
Prabowo yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari
kerusuhan di bulan Mei itu. Tetapi yang penting baginya ia tidak melakukannya.
“Keputusan memecat saya adalah sah,” katanya. “Saya tahu, banyak di antara
prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau
mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya
menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri.
Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada
republik”. Berikut adalah daftar jabatan yang Prabowo saat mengabdi
sebagai prajurit TNI:
Komandan Peleton Para Komando Group-1 Kopassandha (1976)
Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopassandha (1977)
Wakil Komandan Detasemen–81 Kopassus (1983-1985)
Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad
(1985-1987)
Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad
(1987-1991)
Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad
(1991-1993)
Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (1993-1994)
Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus (1994)
Komandan Komando Pasukan Khusus (1995-1996)
Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1996-1998)
Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (1998)
Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI (1998)
Berikut adalah daftar penghargaan militer Prabowo:
Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun
Satya Lencana Seroja Ulangan–III
Satya Lencana Raksaka Dharma
Satya Lencana Dwija Sistha
Satya Lencana Wira Karya
The First Class The Padin Medal Ops Honor dari Pemerintah
Kamboja
Bintang Yudha Dharma Nararya
Setelah meninggalkan karier militernya, Prabowo memilih
untuk mengikuti karier adiknya Hashim Djojohadikusumo, menjadi pengusaha.
Karier Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Kiani Kertas,
perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan
Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat
dengan Presiden Suharto. Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman
senilai Rp. 1,8 triliun dari Bank Mandiri.
Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh
Prabowo menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang
dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri.
Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang,
kelapa sawit, dan batu bara.
Banyak kalangan menilai, Prabowo cukup sukses dalam
berusaha. Pada Pilpres 2009, Prabowo ialah cawapres terkaya, dengan total asset
sebesar Rp 1,579 Triliun dan US$ 7,57 juta, termasuk 84 ekor kuda istimewa
yang sebagian harganya mencapai 3 Milyar per ekor serta sejumlah mobil mewah
seperti BMW 750Li dan Mercedes Benz E300. Kekayaannya ini besarnya berlipat
160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya
melaporkan kekayaan sebesar 10,153 Milyar.
HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) adalah sebuah
organisasi sosial di Indonesia yang berskala nasional. Didirikan pada 27 April
1973 di Jakarta melalui penyatuan empat belas organisasi penghasil pertanian
utama.
Pada tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua
umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) mengalahkan Setiawan Jodi dan
Ja'far Hafsah. Pada saat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo
Subianto kembali terpilih sebagai Ketua Umum 2010-2015 secara aklamasi. 32 dari
33 DPD menerima laporan pertanggungjawaban Prabowo dan meminta agar Prabowo
kembali memimpin HKTI.
APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) adalah
organisasi independen yang memperjuangkan hak dan kesejahteraan pedagang pasar
Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 2008, Munas APPSI secara aklamasi memilih
Prabowo sebagai ketua umum APPSI untuk periode 2008-2013. Prabowo terpilih
setelah mendapat dukungan dari 29 DPW tingkat provinsi dan 199 DPD tingkat
kabupaten.
Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo kerap menyuarakan agar
Pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan
pedagang kecil. "Selama ini pedagang pasar tradisional selalu
dianaktirikan sehingga ketika pasar modern didirikan para pemilik modal
pedagang pasar harus rela dibubarkan karena ada pembongkaran" cetus
Prabowo.
Prabowo membuka turnamen pencak silat SEA Games 2011 di
Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.
Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) adalah organisasi
nasional Indonesia yang membawahi kegiatan Pencak silat secara resmi , antara
lain menyelenggarakan pertandingan, membakukan peraturan dan lain-lain.
Prabowo pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum PB IPSI
tahun 2004. Pada Munas PB IPSI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta,
tanggal 27 Februari 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua
Umum PB IPSI. Pada SEA Games 2011 di Jakarta, cabang olah raga pencak silat
berhasil mendapatkan juara umum dengan menyabet 9 dari 18 nomor yang
dipertandingkan.
Prabowo memulai kembali karier politiknya dengan mencalonkan
diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004.
Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia
kalah suara oleh Wiranto.
Pada bulan Mei 2008 Prabowo gencar tampil di televisi dalam
bentuk iklan layanan masyarakat yang disponsori oleh HKTI, organisasi tani
Indonesia yang digunakannya sebagai mesin politik untuk Pilpres 2009. Sebagai
ketua umum organisasi tersebut dengan pesan untuk menggunakan produk dalam
negeri. Pada 9 Mei 2008 Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk
mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka
menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU [34]. Namun
belakangan, setelah proses tawarmenawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia
menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Keduanya mengambil motto
'Mega-Pro'. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan
berkas laporan kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo dilaksanakan di tempat
pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.
Dalam berbagai iklan dan kampanyenya, pasangan Mega-Prabowo
mengusung konsep 'Ekonomi Kerakyatan'. Walau terdengar manis, sejumlah kritik
pun dilayangkan pada konsep ekonomi ini. Sebagian menganggapnya sebagai Ekonomi
Komando yang selain otoriter juga sudah pernah dicoba di era Soekarno dan tidak
berhasil, terbukti kenaikan harga dan inflasi 650% per tahun dan kelaparan
terjadi di sejumlah tempat[36][37]. Sebagian lagi menganggap konsep ini sekedar
'Kerakyat-rakyatan', karena 'Ekonomi Kerakyatan' sudah pernah dicoba dua kali,
pertama tahun 1993-1998 melalui Bappenas, dan kedua tahun 1998 melalui
Kementrian Koperasi dan UKM. Dua-duanya dinilai gagal menyejahterakan rakyat
dan justru menyebabkan kredit macet. Dalam Pemilu 1999 PDIP dan Megawati juga
berjanji 'membela wong cilik'.
Pada tanggal 17 Maret 2012, Prabowo menerima mandat dari 33
DPD Partai Gerindra untuk maju pada pemilihan presiden 2014. Pemberian mandat
dilakukan di Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.
Partai Gerakan Indonesia Raya telah menyatakan akan
mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014[42]..
Prabowo sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai
presiden, jika mendapat dukungan dari rakyat].
Walaupun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas
Prabowo tertinggi dibandingkan dengan calon-calon presiden lainnya, tidak
sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah Prabowo akan terganjal
elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang masih sangat rendah. Namun, poitisi senior Permadi mengatakan, Megawati Soekarnoputri berjanji akan
mencalonkan Prabowo sebagai presiden pada pemilihan presiden 2014.
Pada tanggal 17 Juni 2009, Prabowo dinyatakan sebagai
anggota marga Lumban Tobing. Selain Prabowo, adik kandung Prabowo, Hashim
Djojohadikusumo juga diterima sebagai anggota marga tersebut[47].
Penganugerahan marga tersebut difasilitasi oleh Persatuan Punguan Siraja Lumban
Tobing (PPSLB) dan berlangsung di Danau Toba Convention Center, Medan.
Pada tanggal 28 Desember 2011, Prabowo menerima gelar adat
Tongkonan dari masyarakat adat desa Siguntu, Rantepao, Toraja Utara.
Pemberian gelar adat yang dibarengi dengan pesta duka Rambu Solo disaksikan
oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin
Nu`mang, Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen Muhammad Nizam, Bupati Tanah
Toraja Theofillus Allorerung, Bupati Toraja Utara Frederik Batti Sorring
beserta ribuan warga setempat.
Pramono Edhie Wibowo
Jenderal TNI (Purn.) Pramono Edhie Wibowo (lahir di
Magelang, Jawa Tengah, Indonesia, 5 Mei 1955; umur 58 tahun) adalah mantan
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan
Presiden nomor: 40/TNI/2011, menggantikan Jenderal TNI George Toisutta.
Ketika itu, pengangkatannya sebagai KSAD menuai protes dari berbagai kalangan
seperti KontraS yang menganggap bahwa terdapat unsur nepotisme karena Pramono
Edhie merupakan ipar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri.
Sebelumnya, Pramono pernah menjabat sebagai Panglima Kostrad
dan pada tahun 2009 juga pernah menjabat sebagai Pangdam III Siliwangi.[3][4]
Ayahnya, Sarwo Edhie Wibowo, juga merupakan mantan Komandan RPKAD yang turut
andil dalam penumpasan pemberontakan G 30 S/PKI.
Pada Mei 2013, karena ia telah memasuki masa pensuin,
posisinya sebagai KSAD digantikan oleh Letjen TNI Moeldoko.
Dengan latar belakang keluarga yang juga berasal dari
militer, perjalanan karier militer Pramono Edhie Wibowo terbilang cukup
bersinar. Sebagai lulusan terbaik Akademi Militer pada tahun 1980, Pramono
Edhie ditunjuk sebagai Komandan Pleton Grup I Kopassandha. Setelah menjadi
perwira Operasi Grup I Kopassandha pada tahun 1981, pada tahun 1984 Pramono
ditunjuk sebagai Komandan Kompi 112/11 grup I Kopassandha. Pada tahun 1995,
Pramono menempuh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Satu tahun
kemudian, Pramono menjabat sebagai Perwira Intel Operasi grup I Kopassus.
Bernaung dalam tenda Kopassus, Pramono kemudian menjabat sebagai wakil komandan
Grup 1/Kopassus pada tahun 1996, dan terpilih menjadi Komandan Grup 1/Kopassus
dua tahun kemudian.
Setelah reformasi bergulir, karier Pramono terus berkembang.
Apalagi saat Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden menggantikan
Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Pramono terpilih menjadi Ajudan Presiden Megawati
Soekarnoputri pada tahun 2001. Pada tahun yang sama, Pramono menempuh Sekolah
Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI), dan kemudian menjabat
sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Bidang Ekonomi Sesko TNI 2004. Karier Pramono
terus meningkat, sehingga dia menjadi Wakil Danjen Kopassus pada 2005, Kepala
Staf Kodam IV/Diponegoro pada tahun 2007, dan Komandan Jenderal Komando Pasukan
Khusus (Kopassus) TNI AD pada tahun 2008 hingga tahun 2009. Pada tahun 2009,
Pramono menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi serta ditunjuk menjadi Panglima
Kostrad (Pangkostrad) pada tahun 2010.
Pada tahun 2011, Pramono dilantik sebagai Kepala Staf
Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI George Toisutta. Inilah puncak karier
Pramono Edhie sebelum akhirnya pensiun secara resmi dari militer pada Mei
2013.
Pendidikan militer
Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) -
1980.
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Sesko AD) - 1995.
Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI)
- 2001.
Setelah pensiun dari dunia militer, ia masuk ke dunia
politik, bergabung dengan Partai Demokrat dan menjadi salah satu anggota Dewan
Pembina partai sejak Juni 2013. Pramono Edhie Wibowo juga menjadi salah satu
kandidat peserta Konvensi Partai Demokrat bersama 10 orang kandidat lainnya. Kesepuluh peserta Konvensi lainnya adalah Hayono Isman, Marzuki Alie, dan Sinyo
Harry Sarundajang yang merupakan kader partai. Ali Masykur Musa, Anies
Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Gita Wirjawan, Irman Gusman dan
Endriartono Sutarto yang berasal dari luar partai. Ia dan Endriartono merupakan
peserta yang berasal dari latar belakang militer.
Hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei
menempatkan Pramono Edhie Wibowo sebagai salah satu kandidat calon presiden
alternatif pada tahun 2014. Pada awal 2013 lalu, hasil survei yang dilakukan
oleh Network Elections Survey (INES) menunjukkan tingkat elektabilitas Pramono
Edhie diangka 3,3 persen suara dari total 5.989 yang disurvei. Sedangkan
Lembaga Survei Nasional (LSN) menyebutkan elektabilitas Pramono Edhie berada
pada angka 4,9 persen.
Rizal Ramli
Dr. Rizal Ramli (lahir di Padang, Sumatera Barat, 10
Desember 1954; umur 59 tahun) adalah seorang ahli ekonomi dan politisi
Indonesia. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan
Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional dimasa pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid. Pengagum Einstein ini sempat menikmati bangku kuliah di
jurusan Teknik Fisika - Institut Teknologi Bandung, tetapi akhirnya mendapatkan
gelar doktor ekonomi dari Boston University pada tahun 1990.
Pada tahun 1978, sewaktu masih menjadi mahasiswa jurusan
Teknik Fisika - ITB ia pernah dipenjara oleh rezim penguasa waktu itu karena
kritik-kritiknya yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang
dianggapnya telah melenceng dari cita-cita berbangsa dan bernegara.
Sekembalinya dari Amerika Serikat setelah menyelesaikan
pendidikan Doktor ekonominya, Ramli bersama beberapa orang ekonom lain seperti
Laksamana Sukardi mendirikan ECONIT Advisory Group. Ketika masih aktif sebagai
Managing Director Econit, Dr. Rizal Ramli dan rekan-rekannya di lembaga
think-tank ekonomi independen ini sering mengkritisi kebijakan ekonomi
pemerintah Orde Baru. Misalnya saja kritik terhadap kebijakan Mobil Nasional,
Pupuk Urea, Pertambangan Freeport, dan sebagainya. Bersama dengan beberapa
orang koleganya Dr. Rizal Ramli mendirikan Komite Bangkit Indonesia (KBI) dan
saat ini sekaligus menjabat sebagai ketua.
Saat menjadi Kabulog, ia juga berhasil membawa keuntungan
bagi Bulog meski ia hanya memimpin selama 15 bulan. Rizal berhasil memberikan
terobosan baru yang seketika mendongkrak nilai perekonomian Bulog hanya dalam
kurun waktu enam bulan. Di bawah tangan dinginnya, ia membuat Bulog menjadi
sebuah instansi yang lebih transparan dan accountable, misalnya dengan
penghapusan rekening off-budget menjadi on-budget yang mengakibatkan angka
surplus yang cukup tinggi bagi Bulog. Jelas saja itu merupakan suatu prestasi
setelah krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1998.
Ia juga melakukan penyederhanaan dan konsolidasi
rekening-rekening Bulog yang sebelumnya berjumlah 117 rekening menjadi hanya 9
rekening saja. Selama kepemimpinan Dr. Rizal Ramli di Bulog inilah dilakukan
proses restrukturisasi untuk mempersiapkan Bulog menjadi Perusahaan Umum
(Perum). Kalau kita mengingat kembali hampir semua Kabulog selama menjabat
pasti masuk penjara karena hampir semua terlibat kasus korupsi, karena Bulog
adalah lahan basah dan mudah untuk korupsi. Sepanjang sejarah Bulog hanya 2
orang Kabulog yang tidak masuk penjara salah satunya Dr. Rizal Ramli.
Dr. Rizal Ramli diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian pada bulan Agustus 2000. Beberapa hari setelah diangkat sebagai
Menko Perekonomian menggantikan Kwik Kian Gie, Dr. Rizal Ramli lalu
mencanangkan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi. Program percepatan
pemulihan ekonomi tersebut meliputi :
Menciptakan stabilitas di sektor finansial
Meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan untuk
memperkuat stabilitas sosial-politik
Memacu pengembangan usaha skala mikro dan usaha kecil
menengah (UKM)
Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani
Mengutamakan pemulihan ekonomi berlandaskan investasi
daripada berlandaskan pinjaman
Memacu peningkatan ekspor
Menjalankan privatisasi bernilai tambah
Melaksanakan desentralisasi ekonomi dengan tetap menjaga
keseimbangan fiskal
Mengoptimalkan pemanfaatan suberdaya alam, dan
Mempercepat restrukturisasi perbankan
Mei 2001, saat mantan dosen Program Magister Manajemen
Fakultas Pasca Sarjana UI ini menjabat sebagai Menteri Perekonomian juga
membuat terobosan lain dengan mendorong penghapusan cross-ownership dan
cross-management antara PT Telkom dan PT Indosat. Langkah ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kompetisi dan mendorong kedua operator telekomunikasi nasional
tersebut menjadi full service operators. Lewat terobosannya tersebut, banyak
pihak menilai bahwa langkah yang dilakukan Rizal adalah langkah yang tepat
sehingga dapat memberikan keuntungan bagi negara.
Rizal Ramli pernah menyelamatkan Perusahaan Listrik Negara
(PLN) dari kebangkrutan tanpa menyuntik uang tapi melalui revaluasi asset,
sehingga modal yang dari minus 9 Triliun Rupiah melonjak menjadi surplus 119,4
Triliun Rupiah. Ia juga pernah membuat PT. Semen Gresik menjadi satu dari tujuh
BUMN yang paling menguntungkan dengan mencatat laba bersih dari 1,3 Triliun
Rupiah menjadi 1,8 Triliun Rupiah pada tahun 2007.
Rizal Ramli dikenal sebagai "Sang Penerobos"
karena ide-idenya yang tidak konvensional namun tepat sasaran, kepentingan
rakyat menjadi dasar keputusannya saat menjabat sebagai Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian pada era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, akrab
dipanggil Gus Dur.
Sebagai Seorang Ekonom Alumni Boston University ia juga
memiliki jaringan pergaulan Internasional. Ia adalah salah satu ahli ekonomi
Indonesia yang dipercaya menjadi penasehat ekonomi PBB bersama ekonom
Internasional lainnya seperti peraih Nobel Ekonomi, Prof. Amartya Sen dari
Harvard University, serta dua peraih Nobel lainnya, Prof. Sir James Mirrlees
Alexander dari Inggris dan Dr. Rajendra K. Pachuri dari Yale University , Helen
Hunt dari UNDP, Prof Francis Stewart dari Oxford University, Prof Gustave Ranis
dari Yale University, Prof Patrick Guillaumont dari Prancis, Prof Nora Lustig
dari Argentina, dan Prof Buarque dari Brasil.
Pada The United Nation’s Second Advisory Panel Meeting bulan
Juni 2012, Rizal telah membawa enam topik makalah, yakni Prospect for the
Economy and Democracy in Indonesia, Post Yudhoyono Indonesia and Asian Power,
Indonesia Strategic Economic & Political Outlook and Asian Powers,
Indonesia’s Economic Outlook and Asian Economic Inegration, Indonesian
Democracy at The Cross Road, dan Indonesian Economy and Rule of Law under SBY
Administration. Seperti panel pada pertemuan pertama, pertemuan kedua juga
dihadiri oleh anggota tim ahli PBB dan para pakar pilihan dari berbagai negara.
Rizal memahami dengan baik Ekonomi Global dan sama sekali
tidak mungkin ia anti Ekonomi Pasar. Lebih konyol lagi jika ia dinilai anti
modal asing. Posisinya sebagai Penasihat Ekonomi PBB merupakan salah satu bukti
bahwa pandangan ekonominya bisa diterima masyarakat Internasional. “Kita sudah
pasti mendukung ekonomi pasar, tapi ada lima hal yang tidak boleh diserahkan
kepada pasar, yakni antara lain pendidikan, kesehatan, militer, keberpihakan
kepada rakyat,” kata Rizal.
“Saya sejak awal menyebutkan pentingnya kita
mengimplementasikan ekonomi konstitusi,” tambah mantan aktivis ITB Bandung yang
pernah dipenjara di Sukamiskin karena memprotes kebijakan pemerintah Orde Baru
yang merugikan rakyat. Dalam UUD sudah cukup jelas tercantum sistem ekonomi
yang harus dianut Indonesia. “Tinggal kita konsisten saja mengelaborasi UUD itu
dalam UU dan peraturan pelaksanaan, dari peraturan pemerintah hingga perda.
Tapi, yang sekarang terjadi, kita malah melenceng ke ekonomi neoliberal,” kata
Rizal.
Untuk meluruskan kembali Politik dan Ekonomi Indonesia yang
dinilainya sudah salah arah, Rizal sejak paruh pertama tahun 2000-an memimpin
Indonesia Bangkit, sebuah think-thank yang secara periodic memberikan penilaian
tentang situasi sosial-politik dan ekonomi Indonesia. Ia juga rajin mengunjungi
desa-desa untuk mengajak masyarakat menggapai Indonesia yang lebih baik.
Sepak terjangnya di dalam negeri juga berhasil merebut
simpati rakyat. Dari hari ke hari, popularitasnya terus menanjak. Di tengah
“kekeringan” figur negarawan, kehadirannya mampu mengisi harapan rakyat yang
menginginkan perubahan. Tapi, dikalangan elite ekonomi, khususnya para pelaku
pasar keuangan, ia belum cukup dikenal. ialah satu bukti minimnya pemahaman
mereka tentang figure ini adalah penilaian yang keliru. Ke depan, Indonesia
memang membutuhkan Tokoh Nasional yang berwawasan Internasional. Negarawan yang
konsisten memperjuangkan kepentingan Nasional, tapi mampu meyakinkan masyarakat
dunia.
Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani Indrawati (lahir di Bandar Lampung, Lampung, 26
Agustus 1962; umur 51 tahun) adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama
yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya
mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia
Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia maka ia pun
meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan. Sebelum menjadi menteri
keuangan, dia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya
dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai
Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani
dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun
2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank
Indonesia.
Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk
tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan
Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling
berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008[2] dan wanita paling
berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
Pendidikan
Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia.
(1981 – 1986)
Master of Science of Policy Economics di University of
lllinois Urbana Champaign, U.S.A. (1988 – 1990)
Ph.D. of Economics di University of lllinois
Urbana-Champaign, U.S.A. (1990 – 1992)
Pengalaman Kerja
Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), Juni 1998 – Sekarang
Nara Sumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi
Hukum – Departemen Kehakiman RI, Agustus 1998 s/d Maret 1999.
Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum
Nasional Tahun 1999 – 2000, Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, Menteri
Kehakiman Republik Indonesia, 15 Mei 1999 – Sekarang
Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan
Moneter, Departemen Keuangan RI, Juni 1998 s/d sekarang.
Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI-TVRI XXXI, Bidang
Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan, terhitung 1 April 1999 -
Sekarang
Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia,
Agustus 1998 – Sekarang
Anggota Komisi Pembimbing mahasiswa S3 atas nama Sdr.
Andrianto Widjaya NRP. 95507 Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi
Pertanian, Institute Pertanian Bogor, Juni 1998
Ketua I Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri serta
Kebijaksanaan Pembangunan, PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 1996 –
2000
Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik-UI,
1996-Maret 1999
Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI, Mei 1995 – Juni 1998
Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan LPEM FEUI, 1993 –
Mei 1995
Research Associate, LPEM FEUI, 1992 – Sekarang
Pengajar Program S1 & Program Extension FEUI, S2, S3,
Magister Manajemen Universitas Indonesia, 1986 – Sekarang
Anggota Kelompok Kerja – GATS Departemen Keuangan, RI 1995
Anggota Kelompak Kerja Mobilitas Penduduk Menteri Negara
Kependudukan – BKKBN, 1995
Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk, Asisten IV
Menteri Negara Kependudukan, BKKBN, Mei – Desember 1995
Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan OTO-BAPPENAS, 1994 –
1995
Asisten Profesor, University of lllinois at Urbana,
Champaign, USA, 1990 – 1992
Asisten Pengajar Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia,
1985 – 1986
Surya Paloh
Surya Dharma Paloh (lahir di Medan, Medan, Sumatera Utara,
16 Juli 1951; umur 62 tahun) adalah pengusaha pers dan pimpinan Media Group
yang memiliki harian Media Indonesia, Lampung Post, dan stasiun televisi Metro
TV. Lahir dari pasangan Daud Paloh dan Nursiah Paloh. Bersama dengan Sri Sultan
Hamengkubuwono X, Surya Paloh mencetuskan pendirian Nasional Demokrat.
Surya Paloh lahir di Medan (Medan) Sumatera Utara. Ia besar
di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, di daerah yang memunculkan
tokoh-tokoh besar semacam TB Silalahi, Adam Malik, Parada Harahap, A.M.
Sipahutar, dan Harun Nasution. Ia menjadi pengusaha di kota Medan, daerah yang
membesarkan tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) dan tokoh bisnis TD Pardede.
Aktivitas politik menyebabkannya pindah ke Jakarta, menjadi anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dua periode. Justru di kota metropolitan ini,
kemudian Surya Paloh terkenal sebagai seorang pengusaha muda Indonesia.
Surya Paloh mengenal dunia bisnis tatkala ia masih remaja.
Sambil bersekolah ia berdagang teh, ikan asin, karung goni, dan lain-lain. Ia
membelinya dari dua orang tauke sahabat yang sekaligus gurunya dalam dunia
usaha, lalu dijual ke beberapa kedai kecil atau ke perkebunan (PT Perkebunan
Nusantara). Di Medan, Surya Paloh mendirikan perusahaan karoseri sekaligus
menjadi agen penjualan mobil.
Sembari berdagang, Surya Paloh juga menekuni kuliahnya di
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Sosial Politik
Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Di kota terbesar ketiga, setelah
Jakarta dan Surabaya ini, keinginan berorganisasi yang sudah berkembang sejak
dari kota Pematang Siantar, semakin tumbuh subur dalam dirinya. Situasi pada
saat itu, memang mengarahkan mereka aktif dalam organisasi massa yang sama-sama
menentang kebijakan salah dari pemerintahan Orde Lama. Surya Paloh menjadi
salah seorang pimpinan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI).
Setelah KAPPI bubar, ia menjadi Koordinator Pemuda dan
Pelajar pada Sekretariat Bersama Golkar. Beberapa tahun kemudian, Surya Paloh
mendirikan Organisasi Putra-Putri ABRI (PP-ABRI), lalu ia menjadi Pimpinan
PP-ABRI Sumatera Utara. Bahkan organisasi ini, pada tahun 1978, didirikannya
bersama anak ABRI yang lain, di tingkat pusat Jakarta, dikenal dengan nama
Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI).
Kesadarannya bahwa dalam kegiatan politik harus ada uang
sebagai biaya hidup dan biaya perjuangan, menyebabkan ia harus bekerja keras
mencari uang, dengan mendirikan perusahaan atau menjual berbagai jenis jasa. Ia
mendirikan perusahaan jasa boga, yang belakangan dikenal sebagai perusahaan
catering terbesar di Indonesia. Keberhasilannya sebagai pengusaha jasa boga,
menyebabkan ia lebih giat belajar menambah ilmu dan pengalaman, sekaligus
meningkatkan aktifitasnya di organisasi.
Menyusuri kesuksesan itu, ia melihat peluang di bidang usaha
penerbitan pers. Surya Paloh mendirikan Surat Kabar Harian Prioritas. Koran
yang dicetak berwarna ini, laku keras. Akrab dengan pembacanya yang begitu luas
sampai ke daerah-daerah. Sayang, surat kabar harian itu tidak berumur panjang,
keburu di cabut SIUPP-nya oleh pemerintah. Isinya dianggap kurang sesuai dengan
Kode Etik Jurnalistik Indonesia.
Kendati bidang usaha penerbitan pers mempunyai risiko
tinggi, bagi Surya Paloh, bidang itu tetap merupakan lahan bisnis yang menarik.
Ia memohon SIUPP baru, namun, setelah dua tahun tak juga keluar. Minatnya di
bisnis pers tak bisa dihalangi, ia pun kerjasama dengan Achmad Taufik
Menghidupkan kembali Majalah Vista. Pada tahun 1989, Surya Paloh bekerja sama
dengan Drs. T. Yously Syah mengelola koran Media Indonesia. Atas persetujuan
Yously sebagai pemilik dan Pemrednya, Surya Paloh memboyong Media Indonesia ke
Gedung Prioritas. Penyajian dan bentuk logo surat kabar ini dibuat seperti
Almarhum Prioritas. Kemajuan koran ini, menyebabkan Surya Paloh makin
bersemangat untuk melakukan ekspansi ke berbagai media di daerah. Disamping
Media Indonesia dan Vista yang terbit di Jakarta, Surya Paloh bekerjasama
menerbitkan sepuluh penerbitan di daerah.
Pada umurnya yang masih muda, 33 tahun, Surya Paloh berani
mempercayakan bisnis cateringnya pada manajer yang memang disiapkannya. Pasar
catering sudah dikuasainya, dan ia menjadi the best di bisnis itu. Lalu, ia
mencari tantangan baru, masuk ke bisnis pers. Padahal, bisnis pers adalah dunia
yang tidak diketahuinya sebelum itu. Kewartawanan juga bukan profesinya, tetapi
ia berani memasuki dunia ini, memasuki pasar yang kelihatannya sudah jenuh. Ia
bersaing dengan Penerbit Gramedia Group yang dipimpin oleh Yakob Utama,
wartawan senior. Ia berhadapan dengan Kartini Grup yang sudah puluhan tahun
memasuki bisnis penerbitan. Ia tidak segan pada Pos Kota Group yang diotaki
Harmoko, mantan Menpen RI. Bahkan, ia tidak takut pada Grafisi Group yang
di-back up oleh pengusaha terkenal Ir. Ciputra, bos Jaya Group.
Kendati kondisi pasar pers begitu ramai dengan persaingan.
Surya Paloh sedikit pun tak bergeming. Bahkan ia berani mempertaruhkan modal
dalam jumlah relatif besar, dengan melakukan terobosan-terobosan baru yang tak
biasa dilakukan oleh pengusaha terdahulu. Dengan mencetak berwarna misalnya. Ia
berani menghadapi risiko rugi atau bangkrut. Ia sangat kreatif dan inovatif.
Dan, ia berhasil.
Surya Paloh menghadirkan koran Proritas di pentas pers
nasional dengan beberapa keunggulan. Pertama, halaman pertama dan halaman
terakhir di cetak berwarna. Kedua, pengungkapan informasi kelihatan menarik dan
berani. Ketika, foto yang disajikan dikerjakan dengan serius. Faktor-faktor
itulah yang menyebabkan koran ini dalam waktu singkat, berhasil mencapai
sirkulasi lebih 100 ribu eksemplar. Tidak sampai setahun, break event point-nya
sudah tercapai.
Ancaman yang selalu menghantui Prioritas justru bukan karena
kebangkrutan, tetapi pencabutan SIUPP oleh pemerintah. Terbukti kemudian,
ancaman itu datang juga. Koran Prioritasnya mati dalam usia yang terlalu muda.
Pemberitaannya dianggap kasar dan telanjang. Inilah risiko terberat yang pernah
dialami Surya Paloh. Ia tidak hanya kehilangan sumber uang, tetapi ia juga
harus memikirkan pembayaran utang investasi.
Dalam suasana yang sangat sulit itu, ia tidak putus asa. Ia
berusaha membayar gaji semua karyawan Prioritas, sambil menyusun permohonan
SIUPP baru dari pemerintah. Namun permohonan itu tidak dikabulkan pemerintah.
Beberapa wartawan yang masih sabar, tidak mau pindah ke tempat lain, dikirim
Surya Paloh ke berbagai lembaga manajemen untuk belajar.
Pers memang memiliki kekuatan, di negara barat, ia dikenal
sebagai lembaga keempat setelah legislatif, yudikatif dan eksekutif. Apalagi
kebesaran tokoh-tokoh dari berbagai disiplin ilmu atau tokoh-tokoh dalam
masyarakat, sering karena peranan pers yang mempublikasikan mereka. Bagaimana
seorang tokoh diakui oleh kalangan masyarakat secara luas, kalau ia di boikot
oleh pers. Dengan demikian, bisnis pers memang prestisius, memberi kebanggaan,
memberi kekuatan dan kekuasaan. Dan, itulah bisnis Surya Paloh.
Suryadharma Ali
Drs. H. Suryadharma Ali MSi. (lahir di Jakarta, 19 September
1956; umur 57 tahun) adalah Menteri Agama Indonesia sejak 22 Oktober 2009.
Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
pada Kabinet Indonesia Bersatu. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut
Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 1984. Pada tahun
1985 ia berkarier di PT. Hero Supermarket, hingga tahun 1999 di mana ia
menduduki posisi Deputi Direktur perusahaan ritel tersebut. Selain itu, ia juga
aktif di berbagai organisasi ritel di Indonesia.
Pada Februari 2007, Suryadharma terpilih sebagai Ketua Umum
PPP dan menggantikan Hamzah Haz. Kepengurusan periode kepemimpinannya
didampingi oleh Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, Irgan Chirul Mahfiz
(Sekretaris Jenderal), Suharso Monoarfa (Bendahara), Bachtiar Chamsyah (Ketua
Majelis Pertimbangan Pusat), KH Maemoen Zubair (Ketua Majelis Syariah), dan
Barlianta Harahap (Ketua Majelis Pakar).
Sutiyoso
Letjen TNI (Purn.) Dr.(H.C.) H. Sutiyoso (lahir di Semarang,
6 Desember 1944; umur 69 tahun) adalah seorang politikus dan mantan tokoh
militer Indonesia berbintang tiga. Ia adalah Gubernur Jakarta selama dua
periode, mulai 6 Oktober 1997 hingga 7 Oktober 2007, saat ia digantikan
Fauzi Bowo, wakilnya, yang memenangi Pilkada DKI 2007. Sebagai gubernur,
Sutoyoso adalah tokoh yang cukup menarik. Sepanjang dua periode menjadi
gubernur, ia sering mengundang kontroversi ketika menggulirkan kebijakan.
Kritikan terhadap proyek angkutan umum busway, proyek pemagaran taman di
kawasan Monas Jakarta Pusat, dan sejumlah proyek lainnya. Pada 1 Oktober 2007,
ia mengumumkan bahwa dirinya akan maju sebagai calon presiden Indonesia pada
Pemilu Presiden 2009.
Lahir di Semarang, Sutiyoso merupakan anak ke enam dari
delapan bersaudara. Ia adalah putra pasangan Tjitrodihardjo dan Sumini. Setelah
tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Semarang pada 1963 dan sempat setahun
kuliah di Jurusan Teknik Sipil Universitas 17 Agustus, ia masuk Akademi Militer
Nasional (AMN) di Magelang. Lulus pada 1968, ia berpindah-pindah tugas di
kesatuan militer.
Periode 1988-1992, ia menjabat Asisten Personil, Asisten
Operasi, dan Wakil Komandan Jenderal Kopassus. Sosoknya mulai mencuat saat
terpilih sebagai komandan resimen terbaik se-Indonesia ketika menjabat Kepala
Staf Kodam Jaya pada 1994. Prestasi yang digenggamnya itu kemudian ikut
menghantarkannya pada jabatan Panglima Kodam Jaya. Semasa menjadi panglima itu,
namanya kian dikenal terutama lewat acara Coffee Morning. Lewat acara yang
digelar sebulan sekali itu, Sutiyoso berdiskusi dengan sesepuh dan tokoh
masyarakat dalam kaitan dengan kemanan ibukota.
Posisinya sebagai panglima, kemudian merentangkan jalan
menjadi gubernur. Gaya kepemimpinannya disebut-sebut banyak meniru mantan
Gubernur Ali Sadikin.
Periode pertama (1997-2002) sebagai Gubernur DKI Jakarta
berlanjut pada periode kedua (2002-2007). Jabatan lain yang dipegang oleh
Sutiyoso ialah Ketua Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI)
periode 2004 - 2008. Ia juga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum ORARI
(Organisasi Amatir Radio Indonesia ) untuk masa bakti 2006 - 2011.
Pada 15 Januari 2004, ia meluncurkan sistem angkutan massal
dengan nama bus TransJakarta atau lebih populer disebut Busway sebagai bagian
dari sebuah sistem transportasi baru kota. Setelah sukses dengan Koridor I,
pengangkutan massal dikembangkan ke koridor-koridor berikutnya. Ia juga
mencetuskan mengembangkan sisten transportasi kota modern juga segera
melibatkan subway dan monorel.
Keberadaan Busway yang semula ditentang beberapa pihak
terutamanya pengguna kendaraan pribadi karena mengurangi satu jalur jalan.
Selain itu, pembangunan halte-halte Busway juga mengakibatkan sebagian
pepohonan yang berada di pembatas jalan ditebang. Di lain pihak, Busway
disambut baik penggunanya karena dianggap lebih nyaman dari angkutan umum
sejenis lainnya. Bukan hanya sebagai sarana transportasi perkotaan modern untuk
angkutan massal, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bus pariwisata kota.
Busway yang melewati Koridor II menempuh berbagai fasilitas pemerintah pusat
terutama sisi barat Kompleks Sekretariat Negara, Jalan MH Thamrin, Monumen
Nasional, Kantor Pemerintah DKI Jakarta, bekas Kantor Wakil Presiden Indonesia,
Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan Stasiun Gambir.
Peluncuran Koridor II yang dilakukan pada 15 Januari 2006
bersamaan dengan Koridor III dengan rute Kawasan Harmoni hingga Terimal
Kalideres (Jakarta Barat). Koridor II sendiri menempuh rute Terminal Pulo
Gadung hingga Kawasan Hamorni (Jakarta Pusat).
Mulai 4 Februari 2006, ia melarang siapapun yang berada di
wilayah DKI merokok di sembarang tempat. Larangan merokok dilakukan di
tempat-tempat umum, seperti halte, terminal, mall, perkantoran dan lain
sebagainya. Meskipun program ini telah diefektifkan sejak 6 April 2006 ternyata
masih saja banyak orang yang tidak mengindahkan larang merokok di sembarang
tempat itu. Pengawasan yang kurang cermat dan tindakan yang tidak tegas dari
aparat serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok menyebabkan
peraturan pemerintah menjadi terhambat untuk direalisasikan.
Pada 22 Desember 2006, ia mencoba jalur Busway Koridor
IV-VII yang pengoperasiannya dilaksanakan pada 27 Januari 2007.
Setelah merealisasikan pelebaran Jalan MH Thamrin, ia
menerapkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 terutama Pasal
51 ayat 1 tentang peraturan kendaraan bermotor melaju di sebelah kiri.
Penertiban pengendara motor harus di jalur kiri diberlakukan sejak 8 Januari
2007 di ruas Jalan Gatot Subroto hingga kawasan Cawang, Jalan DI Panjaitan,
Jalan MT Haryono, Jalan S Parman, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Letjen
Suprapto. Selain di kawasan itu, pemberlakukan sepeda motor melaju di sebelah
kiri juga ditetapkan di Jalan Margoda (Depok), Jalan Sudirman (Tangerang), dan
Jalan Ahmad Yani (Bekasi).
Saksi tilang bagi pengendara sepeda motor yang melaju di
lajur tengah dan kanan mulai diterapkan semenjak itu juga. Dasar wajib lajur
kiri bagi pengendara sepeda motor adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun
1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan. Dalam Bab VIII Pasal 51 ayat 1
dijelaskan tata cara berlalu lintas di jalan adalah mengambil lajur sebelah
kiri. Selain, karena masa ujicoba selama 13 hari sejak Desember 2006 yang dapat
menurunkan jumlah kasus kecelakaan hingga 30,7 persen.
Pada 9 Januari 2007 ditemukan sebanyak 952 pengendara sepeda
motor ditilang dan harus membayar denda Rp 20.000,- hingga Rp 40.000,-
berdasarkan keputusan sidang di tempat kejadian, karena terbukti melanggar
batas lajur kiri. Jumlah total sejak 8 Januari 2007 tidak kurang 2923 orang.
Selain pelarangan pengendara sepeda motor melintas di
kawasan Sudirman dan Jalan Thamrin, jumlah sepeda motor juga direncanakan
dibatasi di Jakarta.
Pada 27 Januari 2007, ia meluncurkan armada Transjakarta
untuk Koridor IV, V, VI, dan VII. Acara peluncuran yang dipusatkan di Komplek
Taman Impian Jaya Ancol dihadiri pejabat-pejabat negara dari pusat maupun
daerah. Iringan-iringan rombongan yang terdiri beberapa walikota se-Jakarta,
beberapa artis, dan beberapa gubernur di Indonesia. Sebuah armada Koridor V
sempat terhalang separator di perempatan Jalan Matraman Raya untuk beberapa
saat ketika pengemudi yang baru tidak tepat mengarahkan kemudinya menyururi
jalan yang sedianya khusus diperuntukkan busway. Masyarakat tampak antusias
menyambut kehadiran armada baru ini.
Pada 17 Januari 2007, ia mengeluarkan Peraturan Gubernur
Nomor 5 Tahun 2007 tentang peniadaan semua ternak unggas di permukiman. Ia
memberi batas waktu bagi warga Jakarta untuk menyingkirkan unggas dari
lingkungan tempat tinggal pada 31 Januari 2007. Pada 1 Februari 2007, ia
berkeliling ke sejumlah wilayah untuk memastikan tidak ada lagi unggas yang
dipelihara secara liar. Ia meminta kepada warga masyarakat dapat memberikan
informasi kepada petugas jika tetangganya masih ada yang memelihara unggas yang
dilarang menurut Peraturan Gubernur No 15/2007, yaitu ayam, itik, entok, bebek,
angsa, burung dara, dan burung puyuh. Sampai pada 31 Januari 2007 sudah lebih
dari 100.000 unggas di permukiman dimusnahkan oleh warga dan petugas. Sedang,
pemberian sertifikat telah diserahkan kepada lebih dari 80 persen pemilik
unggas hias dan berkicau. Proses sertifikasi unggas berlanjut hingga akhir Februari
2007.
Hingga masa jabatannya berakhir, janji beliau untuk
mengurangi kemacetan dan banjir di Jakarta tidak dapat dipenuhi. Hal ini masih
menjadi pekerjaan rumah bagi gubernur Jakarta selanjutnya.
Pada 2 Maret 2007, ia membuka pusat layanan pesan singkat
(SMS) untuk menampung berbagai keluhan warga Jakarta. SMS Center dikelola Biro
Humas dan Protokol Pemprov DKI dijadikan bahan bagi gubernur dalam memperbaiki
layanan publik dan kinerja aparat pemerintah di bawahnya. Pusat layanan
bersifat satu arah, sehingga pesan singkat yang dikirimkan seorang warga tidak
akan dibalas.
Pada 29 Mei 2007, ia didatangi polisi New South Wales di
kamar hotelnya dan diminta untuk menghadiri sidang terkait dengan kasus
terbunuhnya lima wartawan asing di Balibo, Timor Timur pada tahun 1975. Dua
polisi federal, yaitu Sersan Steve Thomas dan detektif senior Constable
Scrzvens menerobos masuk ke kamar hotel tempatnya menginap di Hotel Shangri-La,
Sydney.
Atas insiden itu, Sutiyoso menuntut Pemerintah Australia
memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas pelecehan yang dilakukan polisi
federal Australia. Sikap polisi yang menerobos masuk ke dalam kamar hotel
tempatnya menginap dan memaksananya menandatangani surat panggilan dinilai
tidak senonoh. Apalagi, ia berada di Australia sebagai pejabat negara resmi
atas undangan resmi.
Pada 31 Mei 2007, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill
Farmer, menyampaikan surat permintaan maaf dari Perdana Menteri Negara Bagian
New South Wales (NSW), Morris Iemma.
Pada 15 Desember 2006, ia menerima penghargaan 2006 Asian
Air Quality Management Champion Award dari Clear Air Initiative for Asian
Cities (CAI) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik
Indonesia dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas prestasinya untuk
Gagasan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) terbesar di Asia melalui Busway
Penerbitan Perda No.2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
Gelar pahlawan pengelolaan kualitas udara di Asia diberikan
dengan pertimbangan berhasil dalam mengembangkan akuntan umum TransJakarta
(busway) yang mengurangi emisi gas kendaraan bermotor di Jakarta. Pembentukan
fasilitas umum busway meniru sistem Bus Rapid Transportation (BRT) di Bogota
(Kolombia) dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai
Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Perda No 2/2005).
Penghargaan serupa diberikan kepada Direktur Jenderal
Pengendalian Polusi Departemen Lingkungan Hidup Thailand Supat Wangsongwatana,
pengamat senior Lingkungan Hidup Badan Kerjasama Pembangunan Internasional
Swedia Sara Stenhammar, dan seorang hakim di Lahore (Pakistan) Hamid Ali Shah.
Wiranto
Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, SH. (lahir di Kota
Yogyakarta, DIY, 4 April 1947; umur 66 tahun [1]) adalah politikus Indonesia
dan tokoh militer Indonesia. Wiranto menjabat Panglima TNI periode 1998-1999.
Setelah menyelesaikan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
pada periode 2006-2010, dia kembali terpilih untuk masa jabatan yang kedua
(2010-2015).
Ayahnya, RS Wirowijoto adalah seorang guru sekolah dasar,
dan ibunya bernama Suwarsijah. Pada usia sebulan, Wiranto dibawa pindah oleh
orang tuanya ke Surakarta akibat agresi Belanda yang menyerang kota Yogyakarta.
Di Surakarta inilah ia kemudian bersekolah hingga menamatkan Sekolah Menengah
Atas (SMA Negeri 4 Surakarta).
Namanya melejit setelah menjadi ADC Presiden Soeharto tahun
1987-1991. Setelah sebagai ajudan presiden, karier militer Wiranto semakin
menanjak ketika tampil sebagai Kasdam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad, dan
KSAD.
Selepas KSAD, ia ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Pangab
(sekarang Panglima TNI) pada Maret 1998. Pada masa itu terjadi pergantian pucuk
kepemimpinan nasional. Posisinya yang sangat strategis menempatkannya sebagai
salah satu pemain kunci bersama Wakil Presiden B.J. Habibie. Ia tetap
dipertahankan sebagai Pangab di era Presiden BJ Habibie.
Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) RI (1998)
Kepala Staff TNI Angkatan Darat (Kasad) (1997)
Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
(Pangkostrad) (1996)
Pangdam Jaya (1994)
Kasdam Jaya (1993)
Ajudan Presiden Republik Indonesia (1989-1993)
Asops Kasdivif-2 Kostrad (1988)
Waasops Kas Kostrad pada (1987)
Kasbrigif-9 Kostrad (1985)
Kadep Milnik Pussenitf (1984)
Karoteknik Ditbang Pussenif (1983)
Jenjang Kepangkatan
Jendral TNI (1997)
Letjen TNI (1996)
Mayjen TNI (1994)
Brigjen TNI (1993)
Kolonel (1989)
Letkol (1982)
Mayor (1979)
Kapten (1973)
Letnan Satu (1971)
Letnan Dua (1968)
Kariernya tetap bersinar setelah Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
tampil sebagai presiden keempat Indonesia. Ia dipercaya sebagai Menteri
Koordinator Politik dan Keamanan, meskipun kemudian dinonaktifkan dan
mengundurkan diri. Pada 26 Agustus 2003, ia meluncurkan buku otobiografi dengan
judul Bersaksi di Tengah Badai.
Setelah memenangi konvensi Partai Golkar atas Ketua Umum
Partai Golkar Ir. Akbar Tandjung, ia melaju sebagai kandidat presiden pada
2004. Bersama pasangan kandidat wakil presiden Salahuddin Wahid, langkahnya
terganjal pada babak pertama karena menempati urutan ketiga dalam Pilpres 2004.
Pada 21 Desember 2006, ia mendeklarasikan Partai Hati Nurani
Rakyat (Partai Hanura) dan tampil sebagai ketua umum partai. Deklarasi partai
dilakukan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta dan dihadiri ribuan orang dari
berbagai kalangan. Mantan presiden Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum Partai
Golkar Akbar Tanjung, mantan wakil presiden Try Sutrisno, Presiden Partai
Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, mantan
Menko Ekuin Kwik Kian Gie, dan tokoh senior Partai Golkar Oetojo Oesman
menghadiri peresmian partainya.
Deklarasi partai juga dihadiri sejumlah pengurus, yaitu
mantan Sekjen Partai Golkar Ary Mardjono, mantan Gubernur Jawa Tengah H.
Ismail, mantan menteri pemberdayaan perempuan Tuty Alawiyah AS, Yus Usman
Sumanegara, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, mantan KSAD
Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, mantan Wapangab Jenderal TNI (Purn) H. Fachrul
Razi, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Chaerudin Ismail, Marsda TNI (Purn)
Budhi Santoso, Suadi Marasabessy, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aspar Aswin, Laksda
TNI (Purn) Handoko Prasetyo RS, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aqlani Maza, Mayor
Jenderal (Purn) Djoko Besariman, Mayor Jenderal (Purn) Iskandar Ali, Samuel
Koto, dan mantan Menkeu Fuad Bawazier, pendiri Partai Bintang Reformasi Djafar
Badjeber, pengacara Elza Syarief dan Gusti Randa.
Pada 17 Januari 2007, ia bertemu dengan Ketua DPR-RI Agung
Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan (Jakarta). Pertemuan itu menjadi langkah
awal dalam menyosong Pemilu Presiden 2009. Ia menyatakan kesiapannya berhadapan
kembali dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika mencalonkan kembali.
Setelah Pemilu Legislatif 2009, tepatnya pada 1 Mei 2009,
Wiranto bersama Jusuf Kalla (Capres Partai Golkar), mengumumkan pencalonannya
sebagai pasangan capres-cawapres yakni Jusuf Kalla sebagai capres dan Wiranto
sebagai cawapres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura. Pasangan ini
juga menjadi pasangan yang pertama mendaftar di KPU. Pasangan JK-Wiranto
mendapat nomor urut tiga dan disingkat menjadi JK-WIN.
Penghargaan
Bintang Mahaptra Adipradana
Bintang Dharma
Bintang Yudah Dharma Putra
Bintang Kartka Eka Paksi Utama
Bintang Jalasena Utama
Bintang Swa Buana Paksa Utama
Bintang Bhayangkara Utama
Bintang Yudha Dharma Naraya
Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
Bintang Veteran Timur Tengah
Bintang Kehormatan Dari Spanyol
Bintang Kehormatan Dari Australia
Bintang Kehormatan Dari Belanda
Bintang Pingat Jasa Gemilang Singapura
Bintang Kehormatan Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang
(DPKT) Dari Brunai Darusalam
Bintang Darjah Panglima Mangku Negara (PMN) Dari Pemerintah
Malaysia
Bintang Kesetiaan Xxiv
Bintang Penegak G-30-S/Pki
Bintang Seroja
Bintang Wirakarya
Bintang Dwija Sistha
Maggala/Wirakarya Kencana
Organisasi
HANURA (Partai Hati Nurani Rakyat), Ketua Umum
Perhimpunan Kebangsaan, Ketua Dewan Pertimbangan Nasional
Matla’ul Anwar, Ketua Dewan Amanat
ICMI, Penasehat
SOKSI, Penasehat
PSSI, Ketua Dewan Pembina
IDe Indonesia, Ketua Dewan Eksekutif
PPMI, Ketua
Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (PRAJA), Pembina
Paguyuban Warung Tegal, Ketua Dewan Pembina
Paguyuban Spiritual Indonesia, Pembina
Yusril Ihza Mahendra
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., gelar Datuk
Maharajo Palinduang (lahir di Lalang, Manggar, Belitung Timur, 5 Februari 1956;
umur 57 tahun) adalah seorang pakar hukum tata negara, politikus, dan
intelektual Indonesia. Ia pernah menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan Menteri Sekretaris Negara Indonesia.
Yusril merupakan putra dari pasangan Idris Haji Zainal
Abidin dan Nursiha Sandon. Keluarga dari pihak ayahnya berasal dari Johor,
Malaysia. Kakek buyutnya, Haji Thaib, merupakan seorang bangsawan Kesultanan Johor.
Keluarga ayahnya telah menetap di Belitung sejak awal abad ke-19. Sedangkan
ibunya berasal dari Aie Tabik, Payakumbuh, Sumatera Barat. Pada abad ke-19,
neneknya pergi merantau dari Minangkabau dan menetap di Belitung.
Yusril menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum
Universitas Indonesia. Kemudian ia mengambil gelar Master di University of the
Punjab, Pakistan (1985) dan gelar Doktor Ilmu Politik di Universitas Sains
Malaysia (1993).
Yusril memulai kariernya sebagai pengajar di Universitas
Indonesia pada mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat
Hukum. Dari universitas tersebut, ia memperoleh titel Guru Besar Ilmu Hukum.
Selain mengajar, ia juga aktif dan menjadi pengurus beberapa
organisasi, seperti Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dari sinilah ia banyak berkenalan dengan
tokoh muslim nasional, terutama Mohammad Natsir yang banyak mempengaruhi
pandangannya.
Pada tahun 1996, ia diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai
penulis pidato presiden. Hingga tahun 1998, ia telah menulis pidato untuk
presiden sebanyak 204 buah. Ketika Reformasi 1998, Yusril menjadi salah satu
pihak yang mendukung perubahan politik di Indonesia. Pada masa itu, Yusril
berperan besar terutama ketika ia menuliskan pidato berhentinya Soeharto.
Bersama para reformis muslim, dia mendirikan partai politik,
Partai Bulan Bintang. Partai sebagai pewaris Partai Masyumi ini digagas oleh 22
Ormas Islam. Dalam partai tersebut, Yusril duduk sebagai ketua umum dari
tahun 1998 hingga 2005. Pada Pemilu 1999, Partai Bulan Bintang meraih suara
sebesar 2,84% dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen.Bersama Amien Rais,
dia ikut mengusung Abdurrahman Wahid untuk menjadi presiden Indonesia.
Yusril telah tiga kali menempati jabatan sebagai menteri
dalam kabinet pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Hukum dan
Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia pada Kabinet Gotong Royong, dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris
Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu.
Selain aktif berpolitik, Yusril juga rajin menulis buku,
jurnal, dan kolom di media massa. Tulisannya terutama berkisar pada masalah
hukum tata negara dan politik Islam. Bersama adiknya Yusron Ihza, ia mendirikan
firma hukum Ihza & Ihza Law Firm.
Aku indriaty manirjo, saya ingin bersaksi pekerjaan yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari untuk pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka orang yang mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban dari suatu 6-kredit pemberi pinjaman penipuan, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri, sebelum aku rilis dari penjara dan teman yang saya saya menjelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya ke perusahaan pinjaman reliabl yang MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. Saya mendapat pinjaman saya Rp850,000,000 dari MAGRETSPENCERLOANCOMPANY sangat mudah dalam 24 jam yang saya diterapkan, Jadi saya memutuskan untuk berbagi pekerjaan yang baik dari Allah melalui MAGRETSPENCERLOANCOMPANY dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda lebih baik kontak MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. menghubungi mereka melalui email:. (magretspencerloancompany@gmail.com)
BalasHapusAnda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (indriatymanirjo010@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman.