Capresku 2014

Aburizal Bakrie
Ir. H. Aburizal Bakrie (lahir di Jakarta, 15 November 1946; umur 67 tahun) adalah pengusaha Indonesia yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar sejak 9 Oktober 2009. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam kabinet yang sama, namun posisinya berubah dalam perombakan yang dilakukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Desember 2005.
Dia adalah anak sulung dari keluarga Achmad Bakrie yang berasal dari Lampung dan Roosniah Nasution asal Langkat Sumatera Utara, pendiri Kelompok Usaha Bakrie, dan akrab dipanggil Ical. Selepas menyelesaikan kuliah di Fakultas Elektro Institut Teknologi Bandung pada 1973, Ical memilih fokus mengembangkan perusahaan keluarga, dan terakhir sebelum menjadi anggota kabinet, dia memimpin Kelompok Usaha Bakrie (1992-2004).
Selama berkecimpung di dunia usaha, Ical juga aktif dalam kepengurusan sejumlah organisasi pengusaha. Sebelum memutuskan meninggalkan karier di dunia usaha, dia menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) selama dua periode (1994-2004).
Pada 2004, Ical memutuskan untuk mengakhiri karier di dunia usaha, setelah mendapat kepercayaan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009. Dan sejak terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2009-2010, waktu dan energinya tercurah untuk mengurus partai.
Pada 2011, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia, Ical menduduki peringkat ke-30 dengan total kekayaan US$ 890 juta. Jika dibanding tahun 2010, peringkat Ical turun cukup drastis dari peringkat 10 ke peringkat 30. Jumlah ini berarti turun hingga US$ 1,2 miliar sekitar Rp 10,8 triliun atau sekitar 57% dibandingkan kekayaan Ical pada tahun 2010.
Riwayat Pekerjaan
1992 - 2004 Komisaris Utama/Chairman, Kelompok Usaha Bakrie
1989 – 1992 Direktur Utama PT. Bakrie Nusantara Corporation
1988 – 1992 Direktur Utama PT Bakrie & Brothers
1982 – 1988 Wakil Direktur Utama PT. Bakrie & Brothers
1974 –1982 Direktur PT. Bakrie & Brothers
1972 – 1974 Asisten Dewan Direksi PT. Bakrie & Brothers
Pengalaman Organisasi
2009 - 2014 Ketua Umum DPP Partai GOLKAR
2004 - 2009 Anggota Dewan Penasehat DPP Partai GOLKAR
2000 – 2005 Anggota Dewan Pakar ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)
1999 – 2004 Ketua Umum KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) periode II
1996 – 1998 Presiden, Asean Chamber of Commerce & Industry
1996 – 1997 International Councellor, Asia Society
1994 - 1999 Ketua Umum KADIN periode I
1993 – 1998 Anggota, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) – periode II
1993 – 1995 Anggota Dewan Penasehat, International Finance Corporation
1993 – 1995 Presiden ASEAN Business Forum (d/h Institute of South East Asian Business) – periode II
1991 - 1993 Presiden ASEAN Business Forum (d/h Institute of South East Asian Business) – periode I
1989 – 1994 Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia
1988 – 1993 Wakil Ketua Umum, KADIN Bidang Industri dan Industri Kecil
1988 - 1993 Anggota, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) – periode I
1985 – 1993 Ketua Bidang Dana PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Indonesia)
1984-sekarang Anggota, Partai Golongan Karya
1984 – 1988 Wakil Ketua, Asosiasi Kerjasama Bisnis Indonesia – Australia
1977 – 1979 Ketua Umum, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)
1976 – 1989 Ketua Umum, Gabungan Pabrik Pipa Baja Seluruh Indonesia
1975: Ketua Departemen Perdagangan HIPMI
1973 – 1975 Wakil Ketua Departemen Perdagangan, HIPMI

Agum Gumelar
Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar[1] (lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 17 Desember 1945; umur 68 tahun) adalah mantan Menteri Perhubungan pada Kabinet Gotong Royong. Ia adalah lulusan tahun 1969 dari Akademi Militer Nasional Magelang.
Dalam Pilpres 2004, dia dicalonkan oleh PPP sebagai calon wakil presiden sama Hamzah Haz sebagai calon presiden, di putaran pertama, pasangan itu meraih 3,01% dari total jumlah suara. Dia juga mencalonkan diri dalam Pilkada DKI 2007.
Pada tahun 1998, ia mendapat gelar master dari American World University, salah satu organisasi yang dilarang beroperasi oleh Dikti Depdiknas pada tahun 2005 karena melakukan tindakan jual gelar. Ia juga menjabat sebagai Gubernur Lemhanas periode 1998-1999.
Tahun 2008, Agum dicalonkan PDIP menjadi Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Nu'man Abdul Hakim, namun berakhir dengan kegagalan. Agum Gumelar juga menjabat sebagai Honorary Chairman Media Nusantara Citra.
Pada tahun 2011, Agum Gumelar ditunjuk oleh FIFA sebagai Ketua Komite Normalisiasi untuk mengatasi kisruh dalam tubuh PSSI.
Karier
2011: Ketua Komite Normalisasi PSSI
2003-2007: Ketua Umum KONI Pusat
2001-2004: Menteri Perhubungan Kabinet Gotong Royong
2001: Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan Kabinet Persatuan Nasional
1999-2003: Ketua Umum PSSI
1999-2000: Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Kabinet Persatuan Nasional
1999-2000: Menteri Perhubungan Kabinet Persatuan Nasional
1998-1999: Gubernur Lemhannas

Agus Martowardojo
Agus Dermawan Wintarto Martowardojo (lahir di Amsterdam, Belanda, 24 Januari 1956; umur 57 tahun) adalah seorang bankir yang kini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia menggantikan Darmin Nasution sejak 23 Mei 2013.
Sebelum menjadi Gubernur BI, Agus adalah Menteri Keuangan yang ke-27 dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, menggantikan Sri Mulyani Indrawati sejak 19 Mei 2010 hingga 19 April 2013.
Ia juga pernah menjadi Direktur Utama Bank Mandiri (Mei 2005-2010), menggantikan ECW Neloe yang terlibat dugaan kasus korupsi. Sebelumnya, ia bertugas sebagai Direktur Utama Bank Permata selama tiga tahun. Selain di Mandiri dan Permata, ia pernah pula bekerja di Bank of America (1984), Bank Niaga (1986-1994), Bank Bumiputera (Direktur Utama; 1995–1998), Bank Exim (Direktur Utama; 1998) dan BPPN (2002). Martowardojo adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1984.
Pada 19 Mei 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan bahwa dirinya akan menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan yang baru. Ia resmi dilantik Presiden pada 20 Mei 2010, bersama dengan wakilnya, Anny Ratnawati.
Pada 26 Maret 2013, ia terpilih sebagai Gubernur BI periode 2013-2018. Sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia dipilih melalui voting di Komisi XI DPR, dari 54 anggota Komisi XI, 46 orang mendukung Agus, 7 tidak mendukung, dan 1 orang abstain.

Anies Baswedan
Anies Rasyid Baswedan Ph.D., (lahir di Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969; umur 44 tahun) Ia adalah intelektual asal Indonesia memiliki kepedulian terhadap masyarakat akar rumput khususnya dalam bidang pendidikan. Ia menelurkan Gerakan Indonesia Mengajar yang mengirimkan anak-anak muda terbaik negeri untuk mengajar di Sekolah Dasar selama satu tahun. Selain memiliki pemahaman terhadap masyarakat akar rumput, ia merupakan seorang intelektual yang memiliki kompetensi internasional, hal ini terbukti dari beberapa penghargaan internasional yang ia dapatkan.
Anies menghabiskan masa kecilnya di Yogyakarta. Ia dan orang tuanya tinggal menumpang di rumah kontrakan Abdul Rahman Baswedan, kakeknya, di Taman Yuwono, sebuah komplek perumahan yang berlokasi di Jalan Dagen, belakang kawasan Malioboro, Yogyakarta. Rumah kontrakan ini merupakan wakaf dan pernah ditempati oleh para perintis kemerdekaan seperti Kasman Singodimedjo, M.Natsir, dan M.Roem. Kawasan ini sendiri adalah perumahan khusus bagi para perintis dan pejuang kemerdekaan. Jiwa kepemimpinan Anies Baswedan mulai tumbuh sejak kecil. Hal ini terlihat ketika ia berusia 12 tahun, ia membentuk sebuah kelompok anak-anak muda (7-15 tahun) di kampungnya yang diberi nama Klub Anak Berkembang (Kelabang). Anies adalah inisiator dan ketua kelompok anak-anak ini. Kegiatan yang diadakan tergolong sederhana namun sesuai dengan kebutuhan masyarakat akar rumput, seperti membuat kegiatan olahraga seperti pembuatan sekolah sepakbola dan kesenian. Saat kecil Anies memiliki hobi membaca buku biografi, terutama biografi kepahlawanan. Hobinya ini selain membuatnya belajar banyak hal mengenai tokoh-tokoh penting juga membuatnya kerap melayat pejuang. Saat kecil ia pernah melayat Sultan Hamengku Buwono IX di Sitihinggil bersama adiknya, Ridwan. Saat Kiai Ali Maksum, pimpinan Pondok Pesantren Krapyak, meninggal dunia, Anies jalan kaki dari Krapyak sampai ke tempat pemakamannya di Jalan Bantul, Yogyakarta. Hobi membaca biografi dan mengunjungi pemakaman tokoh yang dekat dengan masyarakat mempengaruhi sikap kepemimpinan Anies Baswedan yang dekat dengan masyarakat.
Anies Baswedan merupakan cucu dari pejuang nasional, Abdul Rahman Baswedan (AR. Baswedan). AR Baswedan merupakan tokoh penting dalam masa pra dan pasca kemerdekaan. Pada 4 Oktober 1934 di Semarang, Jawa Tengah, ia bersama beberapa aktivis mengadakan Hari Kesadaran Indonesia-Arab. Kejadian ini juga dikenal dengan Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Pada momen ini orientasi masyarakat keturunan Arab yang tadinya berorientasi ke Turki, Irak, Mesir ataupun Hadramaut kini menjadi berorientasi ke Indonesia semata. Ini merupakan tonggak penting dalam proses ke-Indonesiaan pra kemerdekaan. Bersama Nuh Alkaf, Segaf Assegaf dan Abdurrahman Argubi ia juga berhasil mendirikan Persatuan Arab Indonesia yang empat tahun kemudian menjadi Partai Arab Indonesia (PAI). Pasca kemerdekaan AR Baswedan didaulat menjadi Menteri Muda Penerangan pada 1946. Selain menjadi menteri, ia juga salah satu delegasi Indonesia pimpinan Agus Salim ke Mesir. Perjalanan diplomatik ini ditujukan untuk mendapat pengakuan Negara Indonesia dari Mesir. Kecakapannya bernegosiasi membuat Mesir mengakui Negara Indonesia. Pengakuan Mesir ini merupakan salah satu pengakuan internasional pertama atas terbentuknya Negara Indonesia. Anies Baswedan merupakan anak pertama dari pasangan Rasyid Baswedan dan Aliyah. Rasyid Baswedan merupakan Dosen Fakultas Ekonomi serta pernah menjadi Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Sang ibu, Aliyah, juga seorang pengajar dan guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Dibesarkan dalam lingkungan akademis membuat Anies Baswedan merasakan pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pula yang membuatnya banyak menelurkan program pendidikan di kemudian hari. Pada 11 Mei 1996 Anies Baswedan menikah dengan Fery Farhati Ganis. Fery mendapat gelar Master Parenting Education dari Nothern Illinois University, USA. Pernikahan mereka dikaruniai empat orang anak yakni Mutiara Annisa, Mikail Azizi, Kaisar Hakam dan Ismail Hakim
Anies Baswedan mulai mengenyam bangku pendidikan pada usia 5 tahun. Saat itu Anies kecil bersekolah di TK Masjid Syuhada, Yogyakarta. TK ini merupakan salah satu TK bersejarah di Yogyakarta. Menginjak usia enam tahun, Anies masuk ke Sekolah Dasar (SD) Laboratori, Yogyakarta. Ini merupakan salah satu SD terbaik di Yogyakarta. Laiknya anak kecil seusianya, Anies terkadang berulah. Kedua orang tua Anies mendidik Anies kecil untuk bertanggungjawab atas segala ulahnya, hal ini secara tidak langsung menumbuhkan sikap tanggungjawab pada dirinya. Saat SD ini pula lah Anies pertama kalinya melatih diri untuk berbicara di depan umum. Saat memasuki kelas 5 dan 6, Anies ditunjuk oleh gurunya untuk berpidato saat acara Idul Adha yang diselenggarakan di sekolah. Itu adalah pertama kalinya ia berpidato di depan orang banyak.
Anies kemudian melanjutkan studinya ke SMP Negeri 5, ini merupakan salah satu SMP unggulan di Yogyakarta. Jiwa sosialnya semakin tertanam di masa ini. Ia didaulat menjadi Ketua Seksi Pengabdian Masyarakat di sekolah. Tugasnya misalnya mengabarkan dan mengumpulkan dana jika ada anggota keluarga dari siswa, guru atau karyawan di sekolah itu yang sakit atau meninggal. Secara struktural, jabatan itu seolah tidak penting dalam organisasi siswa sekolah. Tetapi pada pelaksanaannya, justru seksi inilah yang paling aktif. Di sini Anies berlatih berbicara di depan umum, karena setiap ada musibah ia lah yang bicara dari kelas ke kelas untuk menghimpun bantuan. Setelah itu, ia juga yang akan memimpin teman-temannya mendatangi keluarga yang sedang terkena musibah untuk menyampaikan rasa duka cita dan sumbangan yang telah dihimpun. Anies kemudian menjadi Ketua Panitia Tutup Tahun SMP Negeri 5. Acara ini diselenggarakan di Gedung Purna Budaya secara besar-besaran. Keberhasilan acara ini membuktikan ia dapat memimpin rekan-rekannya dalam usia yang cenderung sangat muda.
Selesai mengenyam pendidikan di bangku SMP, Anies melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 2 Yogyakarta. Pada masa ini Anies mulai merasakan pentingnya kompetensi di level internasional. Belum genap satu tahun mengenyam bangku SMA, ia sudah didaulat menjadi Wakil Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Posisi ini membawanya mewakili sekolah untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan di Jakarta pada September 1985. Ada 300 delegasi OSIS seluruh Indonesia pada acara tersebut. Pertemuan tersebut menelurkan seorang pemimpin yakni Anies Baswedan. Secara tidak langsung pada saat itu ia adalah Ketua OSIS Se-Indonesia, padahal ia baru menginjak kelas 1 SMA. Posisi ini semakin mengasah jiwa kepemimpinan karena harus memimpin para Ketua OSIS. Menginjak kelas 2 SMA pada 1987 Anies terpilih menjadi peserta AFS, program pertukaran pelajar siswa Indonesia-Amerika. Selama satu tahun ia tinggal di rumah sebuah keluarga di Milwakuee, Wisconsin, Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan Anies muda. Tinggal selama satu tahun di negeri Paman Sam membuat cakrawalanya terbuka luas dan cara berpikir Anies menjadi lebih global. Sekembalinya ke Yogyakarta, Anies mendapat kesempatan meningkatkan diri di bidang jurnalistik. TVRI Yogya pimpinan Ishadi SK membuat acara bernama Tanah Merdeka. Acara ini merekrut anak-anak muda di Yogya untuk mewawancarai tokoh-tokoh nasional, Anies terpilih sebagai salah satu pewawancara. Kesempatan ini membawanya mewawancarai beberapa tokoh nasional pada masa Orde Baru (Orba).
Anies Baswedan menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Saat kuliah Anies aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Setelah lama dibekukan karena kebijakan Orba, organisasi kemahasiswaan akhirnya dibolehkan kembali ada di kampus. Saat itu Anies menjadi Ketua Senat Mahasiswa UGM yang pertama setelah dibekukan dalam jangka waktu yang lama. Senat Mahasiswa adalah embrio munculnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di beberapa universitas saat ini. Sewaktu menjadi mahasiswa Anies Baswedan juga mendapat beasiswa Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas bidang Asian Studies di Universitas Sophia, Tokyo, Jepang. Beasiswa ini ia dapatkan karena memenangkan sebuah lomba menulis mengenai lingkungan. Ia menjadi pemenang karena kegemarannya mengeliping artikel. Saat itu kumpulan artikel hasil klipingnya ia jadikan bahan referensi penting dalam penulisan artikel untuk lomba tersebut. Anies lulus kuliah pada tahun 1995, setahun kemudian ia mendapat beasiswa melanjutkan studi master bidang International Security and Economic Policy, di University of Maryland, College Park. Sewaktu kuliah ia dianugerahi William P. Cole III Fellow di Maryland School of Public Policy, ICF Scholarship, dan ASEAN Students Award. Setelah lulus dari program master ia mendapatkan beasiswa program doktoral dari Northern Illinois University. Disertasi Anies Baswedan tentang “Otonomi Daerah dan Pola Demokrasi di Indonesia”. Pemikirannya mengenai otonomi daerah dan desentralisasi tidak hanya tertuang dalam disertasinya. Ia juga aktif menulis artikel dan menjadi pembicara baik di dalam maupun luar negeri. Ia banyak menulis artikel mengenai desentralisasi, demokrasi dan politik Islam di Indonesia. Artikel jurnalnya yang berjudul “Political Islam: Present and Future Trajectory” dimuat di Asian Survey, sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Universitas California.[8] Sementara artikel “Indonesian Politics in 2007: The Presidency, Local Elections and The Future of Democracy" diterbitkan oleh BIES, Australian National University. Pemikirannya yang tertuang dalam disertasi dan artikel merupakan sumbangsih penting bagi proses transisi pemerintahan Indonesia dari sentralistik menuju desentralisasi melalui otonomi daerah.
Dalam berbagai kesempatan, Anies Baswedan selalu mengatakan ada tiga hal yang ia jadikan pedoman dalam memilih karier. Apakah secara intelektual dapat tumbuh, apakah masih dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, apakah mempunyai pengaruh sosial.
Selesai program Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi UGM, Anies Baswedan sempat berkarier sebagai peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar-Universitas Studi Ekonomi UGM. Kariernya di sana tak berlangsung lama, sebab pada 1996 ia mendapatkan beasiswa program master ke Amerika Serikat.
Selesai mengambil kuliah doktor pada 2004, karena tidak memiliki uang untuk kembali ke tanah air, Anies sempat bekerja sebagai manajer riset di IPC, Inc. Chicago, sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. Kecintaannya pada tanah air membuatnya kembali ke Indonesia.
Ia kemudian bergabung dengan Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan sebuah lembaga non-profit yang berfokus pada reformasi birokrasi di beragam wilayah di Indonesia dengan menekankan kerjasama antara pemerintah dengan sektor sipil. Hal ini tentu saja tak lepas dari kepeduliannya terhadap demokrasi, otonomi daerah dan desentralisasi seperti tertuang dalam disertasi dan artikel-artikelnya di beragam jurnal dan media.
Ia kemudian menjadi direktur riset The Indonesian Institute. Ini merupakan lembaga penelitian kebijakan publik yang didirikan pada Oktober 2004 oleh aktivis dan intelektual muda yang dinamis. Kariernya di The Indonesian Institute tentu tak lepas dari latar belakang pendidikannya di bidang kebijakan publik.
Pada 15 Mei 2007, Anies Baswedan menemui momen penting dalam kariernya. Ia dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina, menggantikan posisi yang dulu ditempati oleh cendekiawan Muslim, Nurcholish Madjid atau biasa disapa dengan Cak Nur, yang juga merupakan pendiri universitas tersebut. Dilantiknya Anies menjadi rektor membuatnya tercatat sebagai rektor termuda di Indonesia, dimana saat itu usianya baru menginjak 38 tahun. Anies terkesan dengan pidato Joseph Nye, Dekan Kennedy School of Government di Harvard University, yang mengatakan salah satu keberhasilan universitasnya adalah “admit only the best” alias hanya menerima yang terbaik. Dari sinilah Anies kemudian menggagas rekrutmen anak-anak terbaik Indonesia. Strategi yang kemudian dikembangkan Anies Baswedan adalah mencanangkan Paramadina Fellowship atau beasiswa Paramadina. Beasiswa itu meliputi biaya kuliah, buku, dan biaya hidup. Paramadina Fellowship adalah perwujudan idealisme dengan bahasa bisnis. Hal ini dilakukan karena kesadaran bahwa dunia pendidikan dan bisnis memiliki pendekatan yang berbeda. Untuk mewujudkan itu Anies mengadopsi konsep penamaan mahasiswa yang sudah lulus seperti yang biasa digunakan di banyak Universitas di Amerika Utara dan Eropa. Caranya, titel seorang lulusan universitas tersebut mencantumkan nama sponsornya. Misalnya jika seorang mahasiswa mendapatkan dana dari Mien R. Uno (seorang pendonor) maka mahasiswa tersebut diwajibkan menggunakan titel Paramadina Mien R. Uno fellow. Strategi Paramadina Fellowship ini menunjukkan dampak yang sangat positif. Kini bahkan 25% dari sekitar 2000 mahasiswa Universitas Paramadina berasal dari beasiswa ini. Tentu ini sumbangsih penting bagi dunia pendidikan Indonesia di tengah mahalnya biayanya pendidikan tinggi. Gebrakan lain yang dilakukan oleh Anies Baswedan di universitas yang ia pimpin adalah pengajaran anti korupsi di bangku kuliah. Hal ini didasari karena Anies menganggap bahwa salah satu persoalan bangsa ini adalah praktek korupsi. Karena itu ia berinisiatif membuat mata kuliah wajib anti korupsi. Yang diajarkan dalam mata kuliah ini mulai kerangka teoritis sampai laporan investigatif tentang praktik korupsi.
Gagasan ini sebenarnya berawal ketika Anies Baswedan masih menjadi mahasiswa UGM sekitar dekade 1990-an. Pada masa itu, ia bergaul dan belajar banyak dari seorang mantan rektor UGM periode 1986-1990: Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri (Pak Koes). Pada tahun 1950an, Pak Koes menginisiasi sebuah program bernama Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM), yakni sebuah program untuk mengisi kekurangan guru SMA di daerah, khususnya di luar Jawa. Dalam beberapa kasus, PTM ini justru mendirikan SMA baru dan pertama di sebuah kota kabupaten. Pak Koes adalah inisiator sekaligus salah satu dari 8 orang yang menjadi angkatan pertama PTM ini. Beliau berangkat ke Kupang dan bekerja di sana selama beberapa tahun. Sepulangnya dari Kupang, ia mengajak serta 3 siswa paling cerdas untuk kuliah di UGM. Salah satunya adalah Adrianus Mooy yang di kemudian hari menjadi Gubernur Bank Indonesia. Cerita penuh nilai dari PTM inilah salah satu sumber inspirasi bagi Indonesia Mengajar.
Selepas dari UGM, Anies Baswedan mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Amerika Serikat. Tinggal, belajar dan bekerja di sana membuatnya memahami bahwa anak-anak Indonesia membutuhkan kompetensi kelas dunia untuk bersaing di lingkungan global. Tetapi, kompetensi kelas dunia saja tak cukup. Anak-anak muda Indonesia harus punya pemahaman empatik yang mendalam seperti akar rumput meresapi tanah tempatnya hidup. Semua proses di atas, secara perlahan membentuk ide besar Gerakan Indonesia Mengajar. Konstruksi dasarnya mulai terumuskan pada pertengahan 2009. Ketika itu, Anies mendiskusikan dan menguji idenya pada berbagai pihak. Gagasan ini kemudian siap mewujud ketika beberapa pihak berkenan menjadi sponsor. Proses untuk mendesain dan mengembangkan konsep Indonesia Mengajar pun dimulai pada akhir 2009, dengan membentuk tim kecil yang kemudian berkembang hingga menjadi organisasi seperti sekarang ini. Sampai saat ini pun, Anies Baswedan merupakan salah satu pendiri dan juga Ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar.
Dalam perspektif Anies Baswedan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 negara ini tak hanya sedang bercita-cita, melainkan sedang berjanji. Menurutnya Republik ini dibangun dengan ikatan janji, ia menyebutnya Janji Kemerdekaan. Janji kemerdekaan itu diantaranya janji perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan dan peran global pada setiap anak bangsa. Menurutnya masih banyak masyarakat yang belum dilunasi janji kemerdekaannya. Baginya pelunasan janji itu tidak hanya tanggung jawab konstitusional negara dan pemerintah, melainkan tanggung jawab moral setiap anak bangsa yang telah mendapat pelunasan janji yakni telah terlindungi, tersejahterakan, dan tercerdaskan. Untuk melunasi janji kemerdekaan tersebut, maka Anies Baswedan memiliki beberapa pemikiran dan inisiatif yang ia wujudkan dengan beberapa pihak yang bersama-sama bersedia turun tangan.
Salah satu janji kemerdekaan yang banyak mendapat perhatian saat ini adalah soal janji perlindungan untuk setiap warga negara. Hal ini terkait dengan beberapa tindakan yang mendiskriminasikan minoritas. Menurut Anies Baswedan Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara. Ia mengilustrasikan Republik ini sebagai sebuah tenun kebangsaan yang dirajut dari kebhinekaan suku, adat, agama, keyakinan, bahasa, geografis yang sangat unik. Kekerasan atas nama apapun akan merusak tenun tersebut. Dalam soal perlindungan terhadap warga negara atas kekerasan yang kerap terjadi menurut Anies Baswedan harus dilihat sebagai warga negara menyerang warga negara lainnya, terjadi bukan soal mayoritas lawan mayoritas. Menurutnya negara tidak bisa mengatur perasaan, pikiran, ataupun keyakinan warga negaranya. Namun, negara sangat bisa mengatur cara mengekspresikannya. Dialog antar pemikiran setajam apapun boleh, namun begitu berubah jadi kekerasan maka pelakunya berhadapan dengan negara dan hukum.
Janji kemerdekaan untuk pencerdasan warga negara diwujudkan Anies dalam beberapa inisiatif. Menurut Anies Baswedan selama empat atau lima dekade terakhir, pendidikan menjadi eskalator sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Ia mencontohkan, kelas menengah atas Indonesia saat ini adalah kelas menengah ke bawah dulunya. Karena pendidikan khususnya pendidikan tinggi-lah status sosial ekonomi dapat naik. Berbeda dengan beberapa dekade lalu, kini eskalator ini tidak bisa lagi dinaiki semua orang karena tingginya biaya pendidikan dan akses pendidikan yang terbatas. Untuk mengatasi maslaha tersebut, Anies Baswedan menelurkan beberapa insiatif pendidikan yang menciptakan perubahan positif di masyarakat.
Indonesia Mengajar didasari oleh salah satu janji kemerdekaan negara ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak masyarakat di daerah yang belum dapat menikmati janji tersebut. Salah satu permasalahan terbesar pendidikan di daerah yakni distribusi guru yang tidak merata.
Indonesia Mengajar mengirimkan memiliki dua tujuan utama. Pertama adalah mengirim anak-anak muda terbaik bangsa yang disebut sebagai Pengajar Muda (PM) untuk mengajar selama satu tahun di Sekolah Dasar di desa-desa terpencil di penjuru negeri. Tak hanya mengajar para PM juga berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat.
Kedua, menciptakan calon pemimpin yang memiliki pemahaman akar rumput dan kompetensi global. Dengan bekal pendidikan dan organisasi yang dimiliki oleh para PM ditambah interaksinya dengan masyarakat akar rumput selama satu tahun membuat PM memberikan pengalaman kepemimpinan nyata dan pemahaman empatik yang tinggi bagi yang melaluinya. Dimulai pada tahun 2010 kini Indonesia Mengajar telah memberangkatkan lebih dari 200 PM ke 17 kabupaten yang tersebar dari barat sampai timur Indonesia.
Program Indonesia Menyala berawal dari hasil pengamatan sejumlah Pengajar Muda sejak mereka ditempatkan pada November 2010. Mereka melihat bahwa mayoritas anak didik mereka kekurangan bahan bacaan yang bermutu. Melihat kebutuhan tersebut dan kesadaran atas pentingnya buku untuk teman-teman di pelosok, maka program Indonesia Menyala diluncurkan pada 15 April 2011.
Indonesia Menyala membentuk perpustakaan-perpustakaan yang bertempat di wilayah penempatan Pengajar Muda. Perpustakaan Indonesia Menyala terdiri dari dua bentuk yakni perpustakaan tetap dan perpustakaan berputar. Perpustakaan tetap yaitu perpustakaan yang berisikan buku yang hanya digunakan di satu sekolah penempatan. Sedangkan, perpustakaan berputar, berbentuk sebuah tas yang dibawa keliling oleh Pengajar Muda untuk dibaca oleh masyarakat sekitar. Indonesia Menyala menghilangkan sekat besar akses terhadap bacaan yang terbatas pada masyarakat masyarakat pedesaan di Indonesia, sehingga semakin meneguhkan bahwa pendidikan adalah hak yang harus diterima setiap masyarakat.
Kelas Inspirasi mengundang para profesional yang sukses karena pendidikan untuk turun tangan berbagi cerita dan pengalaman kerja selama satu hari di hari yang disebut dengan Hari Inspirasi. Tujuan Kelas Inspirasi ada dua yaitu menjadi wahana bagi sekolah dan siswa untuk belajar dari para profesional, serta agar para profesional, khususnya kelas menengah secara lebih luas dapat belajar mengenai kenyataan dan fakta mengenai kondisi pendidikan kita.
Dengan Kelas Inspirasi diharapkan terjalin relasi yang dapat terus menerus sekolah dan kelas menengah pelihara. Hal ini sebagai wujud jendela komunikasi antara profesional sebagai kelas menengah dan dunia pendidikan di SD negeri sebagai salah satu area yang perlu diadvokasi dan dikembangkan terus menerus. Sehingga dengan itu diharapkan mampu mendorong kalangan profesional untuk berperan aktif dalam pendidikan melalui kegiatan serupa.
Salah satu janji kemerdekaan adalah janji kesejahteraan. Menurut Anies Baswedan titik berangkat kesejahteraan bukan seperti dalam perspektif lama yakni Sumber Daya Alam (SDA), titik berangkatnya adalah kesadaran bahwa garda terdepan untuk meraih kemenangan adalah kualitas manusia. Ia menggunakan istilah kualitas manusia bukan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut dikarenakan karena manusia Indonesia tidak boleh dipandang semata-mata sebagai sumber daya. Kualitas manusia ini hanya bisa diraih lewat pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas itu sebab utamanya bukan karena gedung, buku, kurikulum atau bahasa yang berkualitas. Untuk mendorong hal tersebut menurutnya kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang menggerakkan manusia Indonesia. Kepemimpinan yang menginspirasi, bukan mendikte. Kepemimpinan yang bersifat patron-client tidak lagi cocok untuk kondisi Indonesia saat ini. Yang lebih cocok menurut Anies adalah kepemimpinan yang mampu membuat orang bergerak, turun tangan dan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah.
Yang juga menjadi perhatian Anies Baswedan soal belum terlunasinya janji kesejahteraan adalah praktek korupsi di Indonesia. Ia beberapa kali bergabung menjadi aktivis anti korupsi atas undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada 2010 Anies Baswedan tergabung dalam Tim Verifikasi Fakta dan Hukum atau dikenal dengan Tim 8 yang diketuai Adnan Buyung Nasution untuk meneliti kasus dugaan kriminalisasi terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Nama kedua pemimpin Komisi ini ramai dikaitkan dalam perseteruan Kepolisian versus KPK – yang populer dengan sebutan “Cicak versus Buaya” – ketika itu.
Februari 2013 Anies Baswedan diminta oleh KPK untuk memimpin Komite Etik KPK – tim ad hoc bentukan pemimpin antirasuah itu. Tugas Komite ini adalah memeriksa ihwal bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) kasus korupsi proyek Hambalang atas nama tersangka Anas Urbaningrum.
Salah satu janji kemerdekaan adalah janji berperan dalam tingkat global. Menurut Anies Baswedan dahulu pada saat Sumpah Pemuda misalnya seorang Jawa atau Sunda menjadi Indonesia tanpa kehilangan Jawa atau Sundanya, sekarang kesadaran seperti itu adalah bahwa kita juga warga dunia. Menurutnya kesadaran yang saat ini diperlukan adalah kesadaran melampaui Indonesia (beyond Indonesia). Kepada para mahasiswa Anies sering mengatakan kompetitor mereka bukan lagi dari Universitas yang berada di negeri ini. Kompetitor mahasiswa itu adalah lulusan Melbourne, AS, Tokyo, dan lain-lain yang memiliki kemampuan bahasa, ilmu pengetahuan, dan jaringan internasional.[10] Menurutnya yang penting untuk dimiliki saat ini adalah kompetensi yang bersifat global dan pemahaman akan permasalahan akar rumput yang nyata terjadi di masyarakat. Istilah yang kerap ia kemukakan adalah grass roots understanding and world class competence (pemahaman akar rumput dan kompetensi tingkat dunia).
Harian Rakyat Merdeka menganugerahkan The Golden Awards pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) harian ini yang ke 14 pada Juni 2013. Anies dipilih atas inspirasinya di bidang pendidikan melalui Gerakan Indonesia Mengajar. Selain Anies tokoh yang mendapatkan penghargaan ini adalah Johan Budi SP (Juru Bicara KPK) dan Ignasius Jonan (Dirut PT KAI). Pada Agustus 2013, Anies Baswedan mendapatkan Anugerah Integritas Nasional dari Komunitas Pengusaha Antisuap (Kupas) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Penilaian ini didasari atas survey yang dilakukan pada 2012 tentang persepsi masyarakat terhadap sejumlah tokoh nasional. Anies terpilih bersama beberapa tokoh lain seperti Komaruddin Hidayat, Abraham Samad, serta Mahfud MD. Menurut Ketua Kupas Ai Mulyadi Mamoer, mereka yang terpilih adalah mereka yang jujur, bertanggungjawab, visioner, disiplin, bisa bekerja sama, adil dan peduli. Dompet Dhuafa memberikan penghargaan Dompet Dhuafa Award 2013 kepada Anies Baswedan pada Juli 2013. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai telah memberikan inspirasi kebajikan bagi masyarakat dan berkontribusi bagi bangsa. Anies Baswedan menerima penghargaan kategori pendidikan. Ia dipilih karena usahanya melunasi janji kemerdekaan di bidang pendidikan melalui Gerakan Indonesia Mengajar. Selain Anies Baswedan beberapa tokoh menerima penghargaan ini antara lain, Jusuf Kalla (Mantan Wakil Presiden), Warsito Purwo (Ketua Umum Masyarakat dan Ilmuwan Teknologi Indonesia), serta Irma Suryati (penggerak kaum difabel). Anies Baswedan juga menerima penghargaan Tokoh Inspiratif dalam Anugerah Hari Sastra Indonesia. Penghargaan ini diberikan pada saat perayaan Hari Sastra Nasional pada 3 Juli 2013 di Balai Budaya Pusat Bahasa, Rawamangun, Jakarta. Anies mendapat penghargaan kategori tokoh inspiratif. Anies dirasa memiliki track record serta kepedulian dalam memperjuangkan kemajuan untuk Indonesia.
Pada 2004 Anies Baswedan menerima penghargaan Gerald Maryanov Fellow dari Departemen Ilmu Politik Universitas Northern Illinois.
Pada 2008 Majalah Foreign Policy memasukkan Anies Baswedan dalam 100 Intelektual Publik Dunia. Anies merupakan satu-satunya orang Indonesia yang masuk pada daftar hasil rilis majalah tersebut. Dalam daftar itu nama Anies sejajar dengan tokoh dunia seperti Noam Chomsky (tokoh perdamaian), para penerima nobel seperti Shirin Ebadi, Al Gore, Muhammad Yunus, dan Amartya Sen.
Jiwa kepemimpinan Anies Baswedan juga membuahkan hasil dengan hadirnya nama Anies dalam salah satu Young Global Leaders pada Februari 2009 yang diberikan oleh World Economic Forum.
Dua tahun berselang setelah mendapat penghargaan 100 Intelektual Publik Dunia, pada April 2010, Anies Baswedan terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang versi majalah Foresight yang terbit di Jepang. Dalam edisi khusus “20 orang 20 tahun”, Majalah ini menampilkan 20 tokoh yang diperkirakan akan menjadi perhatian dunia. Mereka akan berperan dalam perubahan dunia dua dekade mendatang. Menurut majalah itu Anies Baswedan dinilai sebagai salah satu tokoh calon pemimpin Indonesia masa mendatang. Nama Anies berdampingan dengan Vladimir Putin (Perdana Menteri Rusia), Hugo Chavez (Mantan Presiden Venezuela), David Miliband (Menteri Luar Negeri Inggris), Rahul Gandi (Sekjen Indian National Congress India), serta Paul Ryan (politisi muda Partai Republik dan anggota House of Representative AS).
Anies Baswedan menerima penghargaan dari The Association of Social and Economic Solidarity with Pacific Countries (PASIAD) kategori Pendidikan dari Pemerintah Turki pada tahun 2010. Penghargaan ini diberikan kepada pengajar, pelajar maupun individu yang telah berkontribusi untuk dunia pendidikan. Anies Baswedan menerima penghargaan ini karena telah membuat anak-anak muda terbaik untuk mengajar di daerah terpencil yang jauh dari akses pendidikan melalui program Indonesia Mengajar.
Anies Baswedan menerima Nakasone Yasuhiro pada Juni 2010. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Mantan Perdana Menteri Jepang, Yasuhiro Nakasone. Penghargaan ini diberikan kepada orang-orang visioner yang membawa perubahan dan memiliki daya dobrak, demi tercapainya abad 21 yang lebih cerah. Anies dirasa adalah salah satu sosok visioner tersebut. Hanya beberapa orang asal Indonesia yang pernah menerima penghargaan bergengsi ini, seperti Rizal Sukma (Peneliti CSIS) dan Wayan Karna (Dekan ISI Denpasar).
Penghargaan yang diterima Anies Baswedan juga hadir dari kawasan Timur Tengah. The Royal Islamic Strategic Studies Center, Jordania, memasukkan nama Anies dalam daftar The 500 Most Influential Muslims pada Juli 2010. Penghargaan ini diberikan untuk 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia.

Chairul Tanjung
Chairul Tanjung (lahir di Jakarta, 16 Juni 1962; umur 51 tahun) adalah pengusaha asal Indonesia. Namanya dikenal luas sebagai usahawan sukses bersama perusahaan yang dipimpinnya, Para Group.
Chairul telah memulai berbisnis ketika ia kuliah dari Jurusan Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Sempat jatuh bangun, akhirnya ia sukses membangun bisnisnya. Perusahaan konglomerasi miliknya, Para Group menjadi sebuah perusahaan bisnis membawahi beberapa perusahaan lain seperti Trans TV dan Bank Mega.
Chairul dilahirkan di Jakarta dalam keluarga yang cukup berada. Ayahnya A.G. Tanjung adalah wartawan zaman orde lama yang menerbitkan surat kabar beroplah kecil. Ayahnya, yang berdarah Batak, berasal dari Sibolga. Sedangkan ibunya, Halimah, yang berdarah Sunda berasal dari Cibadak, Sukabumi. Chairul berada dalam keluarga bersama enam saudara lainya. Ketika Tiba di zaman Orde Baru, usaha ayahnya dipaksa tutup karena berseberangan secara politik dengan penguasa saat itu. Keadaan tersebut memaksa orangtuanya menjual rumah dan berpindah tinggal di kamar losmen yang sempit.
Selepas menyelesaikan sekolahnya di SMA Boedi Oetomo pada 1981, Chairul masuk Jurusan Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (lulus 1987). Ketika kuliah inilah ia mulai masuk dunia bisnis. Dan ketika kuliah juga, ia mendapat penghargaan sebagai Mahasiswa Teladan Tingkat Nasional 1984-1985.
Demi memenuhi kebutuhan kuliah, Ia mulai berbisnis dari awal yakni berjualan buku kuliah stensilan, kaos, dan lainnya di kampusnya. Ia juga membuka usaha foto kopi di kampusnya. Chairul juga pernah mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran dan laboratorium di bilangan Senen Raya, Jakarta Pusat, tetapi bangkrut.
Selepas kuliah, Chairul pernah mendirikan PT Pariarti Shindutama bersama tiga rekannya pada 1987. Bermodal awal Rp 150 juta dari Bank Exim, mereka memproduksi sepatu anak-anak untuk ekspor. Keberuntungan berpihak padanya, karena perusahaan tersebut langsung mendapat pesanan 160 ribu pasang sepatu dari Italia. Akan tetapi, karena perbedaan visi tentang ekspansi usaha, Chairul memilih pisah dan mendirikan usaha sendiri.
Kepiawaiannya membangun jaringan dan sebagai pengusaha membuat bisnisnya semakin berkembang. Mengarahkan usahanya ke konglomerasi, Chairul mereposisikan dirinya ke tiga bisnis inti: keuangan, properti, dan multimedia. Di bidang keuangan, ia mengambil alih Bank Karman yang kini bernama Bank Mega.
Ia menamakan perusahaan tersebut dengan Para Group. Perusahaan Konglomerasi ini mempunyai Para Inti Holdindo sebagai father holding company, yang membawahkan beberapa sub-holding, yakni Para Global Investindo (bisnis keuangan), Para Inti Investindo (media dan investasi) dan Para Inti Propertindo (properti).
Di bawah grup Para, Chairul Tanjung memiliki sejumlah perusahaan di bidang finansial antara lain Asuransi Umum Mega, Asuransi Jiwa Mega Life, Para Multi Finance, Bank Mega Tbk, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah dan Mega Finance. Sementara di bidang properti dan investasi, perusahaan tersebut membawahi Para Bandung propertindo, Para Bali Propertindo, Batam Indah Investindo, Mega Indah Propertindo[6]. Dan di bidang penyiaran dan multimedia, Para Group memiliki Trans TV, Trans7, Mahagagaya Perdana, Trans Fashion, Trans Lifestyle, dan Trans Studio.
Khusus di bisnis properti, Para Group memiliki Bandung Supermall. Mal seluas 3 hektar ini menghabiskan dana 99 miliar rupiah. Para Group meluncurkan Bandung Supermall sebagai Central Business District pada 1999. Sementara di bidang investasi, Pada awal 2010, Para Group melalui anak perusahaannya, Trans Corp., membeli sebagian besar saham Carefour, yakni sejumlah 40 persen. Mengenai proses pembelian Carrefour, MoU (memorandum of understanding) pembelian saham Carrefour ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Perancis.
Majalah ternama Forbes merilis daftar orang terkaya dunia 2010. Sebagai sebuah pencapaian, menurut majalah tersebut, Chairul Tanjung termasuk salah satu orang terkaya dunia asal Indonesia. Forbes menyatakan bahwa Chairul Tanjung berada di urutan ke 937 dunia dengan total kekayaan US$ 1 miliar[8]. Tahun 2011, menurut Forbes Chairul Tanjung menduduki peringkat 11 orang terkaya di Indonesia, dengan total kekayaan US$ 2,1 miliar .
Pada tanggal 1 Desember 2011, Chairul Tanjung meresmikan perubahan Para Grup menjadi CT Corp. CT Corp terdiri dari tiga perusahaan sub holding: Mega Corp, Trans Corp, dan CT Global Resources yang meliputi layanan finansial, media, ritel, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam.
Berikut selengkapnya latar belakang pendidikan seorang Chairul Tanjung.
SD Van Lith, Jakarta (1975)
SMP Van Lith, Jakarta (1978)
SMA Negeri I Boedi Oetomo, Jakarta (1981)
Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia (1987)
Executive IPPM (MBA; 1993)

Chairul menyatakan bahwa dalam membangun bisnis, mengembangkan jaringan (network) adalah penting. Memiliki rekanan (partner) dengan baik diperlukan. Membangun relasi pun bukan hanya kepada perusahaan yang sudah ternama, tetapi juga pada yang belum terkenal sekalipun. Bagi Chairul, pertemanan yang baik akan membantu proses berkembang bisnis yang dikerjakan. Ketika bisnis pada kondisi tidak bagus (baca: sepi pelanggan) maka jejaring bisa diandalkan. Bagi Chairul, bahkan berteman dengan petugas pengantar surat pun adalah penting.
Dalam hal investasi, Chairul memiliki idealisme bahwa perusahaan lokal pun bisa menjadi perusahaan yang bisa bersinergi dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Ia tidak menutup diri untuk bekerja sama dengan perusahaan multinasional dari luar negeri. Baginya, ini bukan upaya menjual negara. Akan tetapi, ini merupakan upaya perusahaan nasional Indonesia bisa berdiri sendiri, dan jadi tuan rumah di negeri sendiri.
Menurut Chairul, modal memang penting dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Baginya, kemauan dan kerja keras harus dimiliki seseorang yang ingin sukses berbisnis. Namun mendapatkan mitra kerja yang handal adalah segalanya. Baginya, membangun kepercayaan sama halnya dengan membangun integritas. Di sinilah pentingnya berjejaring (networking) dalam menjalankan bisnis.
Dalam bisnis, Chairul menyatakan bahwa generasi muda bisnis sudah seharusnya sabar, dan mau menapaki tangga usaha satu persatu. Menurutnya, membangun sebuah bisnis tidak seperti membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan sebuah kesabaran, dan tak pernah menyerah. Jangan sampai banyak yang mengambil jalan seketika (instant), karena dalam dunia usaha kesabaran adalah salah satu kunci utama dalam mencuri hati pasar. Membangun integritas adalah penting bagi Chairul. Adalah manusiawi ketika berusaha,seseorang ingin segera mendapatkan hasilnya. Tidak semua hasil bisa diterima secara langsung.

Dahlan Iskan
Prof. Dr.(H.C.) Dahlan Iskan (lahir di Magetan, Jawa Timur, 17 Agustus 1951; umur 62 tahun), adalah mantan CEO surat kabar Jawa Pos dan Jawa Pos Group yang bermarkas di Surabaya posisinya tersebut kemudian digantikan oleh putranya, Azrul Ananda,. Ia juga adalah Direktur Utama PLN sejak 23 Desember 2009. Pada tanggal 19 Oktober 2011, berkaitan dengan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, Dahlan Iskan diangkat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menggantikan Mustafa Abubakar.
Karier Dahlan Iskan dimulai sebagai calon reporter sebuah surat kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 1975. Tahun 1976, ia menjadi wartawan majalah Tempo. Sejak tahun 1982, Dahlan Iskan memimpin surat kabar Jawa Pos hingga sekarang.
Dahlan Iskan adalah sosok yang menjadikan Jawa Pos yang waktu itu hampir mati dengan oplah 6.000 ekslempar, dalam waktu 5 tahun menjadi surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar. Lima tahun kemudian terbentuk Jawa Pos News Network (JPNN), salah satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia yang memiliki 134 surat kabar, tabloid, dan majalah, serta 40 jaringan percetakan di Indonesia. Pada tahun 1997 ia berhasil mendirikan Graha Pena, salah satu gedung pencakar langit di Surabaya, dan kemudian gedung serupa di Jakarta. Pada tahun 2002, ia mendirikan stasiun televisi lokal JTV di Surabaya, yang kemudian diikuti Batam TV di Batam dan Riau TV di Pekanbaru.
Sejak awal 2009, Dahlan adalah sebagai Komisaris PT Fangbian Iskan Corporindo (FIC) yang akan memulai pembangunan Sambungan Komunikasi Kabel Laut (SKKL) pertengahan tahun ini. SKKL ini akan menghubungkan Surabaya di Indonesia dan Hong Kong, dengan panjang serat optik 4.300 kilometer.
Sejak akhir 2009, Dahlan diangkat menjadi direktur utama PLN menggantikan Fahmi Mochtar yang dikritik karena selama kepemimpinannya banyak terjadi mati lampu di daerah Jakarta. Semenjak memimpin PLN, Dahlan membuat beberapa gebrakan diantaranya bebas byar pet se Indonesia dalam waktu 6 bulan, gerakan sehari sejuta sambungan. Dahlan juga berencana membangun PLTS di 100 pulau pada tahun 2011. Sebelumnya, tahun 2010 PLN telah berhasil membangun PLTS di 5 pulau di Indonesia bagian Timur yaitu Pulau Banda, Bunaken Manado, Derawan Kalimantan Timur, Wakatobi Sulawesi Tenggara, dan Citrawangan.
Pada tanggal 17 Oktober 2011, Dahlan Iskan ditunjuk sebagai pengganti Menteri BUMN yang menderita sakit. Ia terisak dan terharu begitu dirinya dipanggil menjadi menteri BUMN karena ia berat meninggalkan PLN yang menurutnya sedang pada puncak semangat untuk melakukan reformasi PLN.
Dahlan melaksanakan beberapa program yang akan dijalankan dalam pengelolaan BUMN. Program utama itu adalah restrukturisasi aset dan downsizing (penyusutan jumlah) sejumlah badan usaha. Ihwal restrukturisasi masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan.
Beberapa kinerjanya disorot. Dahlan gagal membawa lima perusahaan BUMN untuk melepas saham perdana (initial public offering/IPO) di lantai bursa. Adapun, berkat kepemimpinannya, BUMN dinilai bersih dari korupsi oleh masyarakat juga merupakan kinerja dan keberhasilannya membangun BUMN.
Beliau juga giat mendukung program mobil nasional yang berpenggerak listrik. Namun pada tanggal 5 Januari 2013, beliau mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil listrik Tucuxi di kawasan Tawangmangu, Jawa Timur. Dahlan Iskan selamat, namun mobilnya rusak parah. Setelah kecelakaannya bersama Tucuxi, Dahlan Iskan tidak mundur untuk mengembangkan mobil listriknya. Bersama Putra Petir, Dahlan Iskan mengembangkan mobil listrik generasi kedua yang akan dipertunjukkan di KTT APEC di Bali. Mobil listrik tersebut meliputi jenis mobil-mobil sport, bus, minibus, dan lain-lain, di antaranya Selo, Arimbi dan Gendhis.
Dahlan Iskan dibesarkan di lingkungan pedesaan dangan kondisi serba kekurangan. Orangtuanya tidak ingat tanggal berapa Dahlan dilahirkan. Dahlan akhirnya memilih tanggal 17 Agustus dengan alasan mudah diingat karena bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
Dahlan Iskan pernah menulis buku berjudul Ganti Hati pada tahun 2008. Buku ini berisi tentang pengalaman Dahlan Iskan dalam melakukan operasi transplantasi hati di Cina.
Selain sebagai pemimpin Grup Jawa Pos, Dahlan juga merupakan presiden direktur dari dua perusahaan pembangkit listrik swasta: PT Cahaya Fajar Kaltim di Kalimantan Timur dan PT Prima Electric Power di Surabaya.

Muhammad Sirajuddin Syamsuddin
Prof. Dr. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, atau dikenal dengan Din Syamsuddin (lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 31 Agustus 1958; umur 55 tahun), adalah seorang politisi yang saat ini menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010. Istrinya bernama Fira Beranata, dan memiliki 3 orang anak.
Ia menempuh pendidikan sarjana di IAIN Jakarta, dan kemudian melanjutkan pascasarjana dan doktornya di University of California, Los Angeles (UCLA) di Amerika Serikat.
Din pernah berkarier di birokrasi menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Binapenta Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Sedangkan dalam kegiatan organisasi, Din pernah menjabat sebagai Ketua DPP Sementara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (1985), Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (1989-1993), Wakil Ketua PP Muhammadiyah (2000-2005), Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Ketua Litbang Golongan Karya.
Sebagai ketua PP Muhammadiyah, ia seringkali diundang untuk menghadiri berbagai macam konferensi tingkat internasional berkenaan dengan masalah hubungan antara umat beragama dan perdamaian. Baru-baru ini, misalnya, ia diundang ke Vatican untuk memberikan ceramah umum tentang terorisme dalam konteks politik dan idiologi. Ia memandang bahwa terorisme lebih relevan bila dikaitkan dengan isu politik dibandingkan dengan isu idiologi. Sejalan dengan itu, ia juga tidak senang bila sebagian kelompok umat Islam menggunakan label Islam dalam melakukan aksi-aksi terorisme mereka. Menurutnya, aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam justru sangat merugikan umat Islam baik pada tingkat internal umat Islam maupun pada skala global.
Din Syamsuddin dipandang sebagai sosok pemimpin umat Islam bukan hanya karena dia Ketua Umum Muhammadiyah, tetapi lebih dari itu karena kemampuannya untuk melakukan dialog dengan seluruh elemen umat beragama baik antar sesama umat Islam, maupun dengan umat beragama lainnya.
Din Syamsuddin merupakan salah-satu penumpang dalam Garuda Indonesia Penerbangan 200, ia mengalami luka ringan dalam penerbangan yang menewaskan 21 orang tersebut.

Djoko Suyanto
Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto (lahir di Madiun, Jawa Timur, 2 Desember 1950; umur 63 tahun) adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia pernah menjabat Panglima Tentara Nasional Indonesia dari 13 Februari 2006 sampai 28 Desember 2007. Ia digantikan oleh Jenderal TNI Djoko Santoso. Ia mulai menjabat sejak dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 13 Februari 2006 dan serah terima jabatan dari Jenderal TNI Endriartono Sutarto pada 20 Februari 2006. Dari 23 Februari 2005 hingga 13 Februari 2006, ia adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara (TNI-AU). Ia juga merupakan Panglima TNI pertama yang berasal dari kesatuan TNI-AU sepanjang sejarah Indonesia.
Suyanto adalah lulusan Akabri (di Akademi Angkatan Udara) tahun 1973, sama dengan Laksamana Slamet Soebijanto (Kepala Staf Angkatan Laut), Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Endang Suwarya, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia adalah penerbang pesawat tempur F-5 Tiger II yang berpangkalan di Pangkalan Udara TNI-AU Iswahyudi, Madiun.
Suyanto pernah mengikuti kursus di USAF Fighter Weapon Instructor School di Pangkalan Udara Nellis, Las Vegas, Nevada. Ia kemudian berturut-turut menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 14, Komandan Lanud Iswahyudi, Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional, Komandan Komando Pendidikan TNI-AU, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara, dan kemudian Kepala Staf TNI-AU sebelum akhirnya menjadi Panglima TNI. Setelah lulus proses fit & proper test di DPR, Djoko dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden pada 13 Februari 2006.
Dua pekerjaan rumah bagi Djoko Suyanto adalah perihal kesejahteraan prajurit seiring dengan banyaknya tuntutan agar TNI melepaskan semua bisnis-nya kepada pemerintah dan persoalan pro dan kontra hak pilih TNI pada pemilihan umum tahun 2009.

Endriartono Sutarto
Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto (lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 29 April 1947; umur 66 tahun) adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (2002-2006). Sebelum menjabat Panglima TNI, alumni AKABRI tahun 1971 ini pernah menjabat berbagai posisi penting di TNI Angkatan Darat antara lain sebagai KASAD (9 Oktober 2000 - 4 Juni 2002), Wakil KASAD dan Komandan Sesko TNI. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Umum (Asops Kasum) TNI di Mabes TNI dan Komandan Paspampres. Saat mantan Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, Endriartono menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Lahir dari orangtua Drs Sutarto dan Siti Sumarti Sutarto, Endriartono memiliki 1 orang putri (Ratri Indrihapsari) dan 2 orang putra (Indra Gunawan Sutarto dan M. Adi Prasantyo Sutarto) dari pernikahannya dengan Dra Andy Widayati.
Karier Endriartono semakin melesat pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada tanggal 9 Oktober 2000, Gus Dur melantik Endriartono sebagai KASAD menggantikan Jenderal Tyasno Sudarto.
Selain kemampuan dalam bidang militer, Endriartono juga mampu aktif berbahasa Inggris dan telah menyelesaikan pendidikan kesarjanaan strata I dari Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Jakarta.
Endriartono mengikuti berbagai macam pendidikan militer untuk pencapaian jenjang kariernya, antara lain Sussarcab Inf, Suslapa Inf, Seskoad, Sesko ABRI dan Lemhanas. Pendidikan pengembangan spesialisasi pun ditempuhnya, seperti Susjurpa Jasmil, Sus Bahasa Inggris, Air Borne, Ranger, Path Finder, Combat Instructor Course dan Sus Danyonif.
Puncak karier militer Endriartono adalah ketika Presiden Megawati Soekarnoputri mempercayakan pucuk pimpinan TNI ke pundaknya, sebagai Panglima TNI, pada 7 Juni 2002. Sejarah kemudian mencatatkan namanya sebagai Panglima TNI yang ke-12.
Tumbangnya tatanan politik Orde Baru dan munculnya gaung reformasi 1998 menjadi titik balik sejarah TNI. TNI pun gencar melakukan reformasi tugas, fungsi serta perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berorientasi pada aspek pertahanan dan keamanan. Perlahan-lahan reformasi tersebut memulihkan kepercayaan rakyat terhadap TNI.
Netralitas politik TNI diuji ketika bangsa Indonesia melakukan Pemilu 2004. Kala itu banyak politisi dan parpol yang mencoba menarik TNI ke gelanggang politik. TNI dibawah kepemimpinan Jenderal Endriartono Sutarto menentang keras tindakan tersebut. Endriartono secara tegas dan konsisten mencegah tangan-tangan politik untuk kembali merambah tubuh TNI. Pemilu 2004 berlangsung aman dan tertib. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden RI pertama yang langsung dipilih rakyat. Jenderal Endriartono berperan penting menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2004.
Selama masa jabatannya, banyak beberapa kasus besar yang menonjol yang melibatkan TNI dan kebijakan pertahanan keamanan di Indonesia. Termasuk diantaranya tercapainya kesepakatan perdamaian di Aceh setelah proses panjang diplomasi di Helsinki. Endriartono, sebagai Panglima TNI kala itu, menjadi faktor penting dalam keberhasilan perdamaian Aceh di lapangan.
Bahkan atas peran penting dan integritasnya menjaga netralitas TNI, mensukseskan operasi tsunami, menjaga perdamaian Aceh dalam masa kritis, dan pengabdian dan dedikasinya kepada bangsa dan tanah air tercinta, maka pada tanggal 10 November 2008 bertepatan dengan hari Pahlawan, Modernisator menganugerahinya penghargaan “Mengenang Pahlawan Masa Kini” kepadanya.
Prestasi lain Endriartono selama menjabat sebagai Panglima TNI adalah ketika melakukan reformasi struktur dan jabatan di TNI. Endriartono mengambil keputusan untuk meletakkan harkat dan peringkat semua angkatan untuk berada di dalam garis kesetaraan yang murni. Angkatan Darat, Laut dan Udara adalah sejajar dan seiring dalam segala hal.
Nuansa bahwa TNI selama ini lebih sering didominasi oleh Angkatan Darat dapat dinetralisir oleh Endriartono dengan sangat sistematis, jelas dan tegas. Jabatan-jabatan tertentu yang tadinya hanya bisa diduduki oleh personil Angkatan Darat, dirombak dengan menyeimbangkan posisi jabatan sesuai dengan performa perwira TNI secara adil.
Endriartono yang saat itu merupakan Perwira Tinggi Angkatan Darat, sangat menghargai kedudukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pada era kepemimpinan Endriartono, maka ada perwira Angkatan Udara yang ditugaskan menjadi Asisten Logistik dijajaran Mabes TNI, ada Kasum TNI yang sudah puluhan tahun tidak pernah dijabat oleh Perwira Angkatan Udara, ditugaskan kembali olehnya.
Demikian pula jabatan Sekjen Dephan, yang sepanjang sejarah belum pernah ditugaskan kepada Angkatan Udara, pada waktu itu diberikan kepada Angkatan Udara. Disisi lain, jabatan bintang tiga dijajaran Mabes TNI yang diwaktu-waktu terdahulu hanya di dominasi Angkatan Darat saja, direstrukturisasi menjadi hanya tiga posisi, dan harus dijabat masing-masing oleh Angkatan Darat, Laut dan Udara. Pada akhirnya, saat Endriartono turun dari jabatan Panglima TNI, dia menyerahkan jabatannya kepada Perwira Tinggi dari Angkatan Udara. Daftar jabatan militer Endriartono Sutarto adalah sebagai berikut:
Lulus dari AKABRI Bagian Darat (1971)
Komandan Peleton Bantuan A/ Yonif Linud 305 Kostrad (1972 – 1975)
Komandan Kompi B/ Yonif Linud 328 Kostrad (1976)
Komandan Kompi C Yonif Linud 330 Kostrad (1976 - 1979)
Kepala Seksi Operasi Yonif Linud 330 Kostrad (1979 – 1981)
Kepala Staf Instansi Operasi 330 Kostrad (1980)
Guru Militer Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) (1982 – 1984)
Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 514 Kostrad (1985 – 1987)
Komandan Kontingen Garuda IX (1988 – 1989)
Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad (1989 – 1991)
Asisten Operasi (Asops) Kasdam Jaya (1993 – 1994)
Komandan Resort Militer 173 Dam-VIII/Trikora (1994 - 1995)
Kepala Staf Divisi Infanteri 1 Kostrad (1995 - 1996)
Wakil Asisten Perencanaan Umum Panglima ABRI (Waasrenum Pangab) (1996)
Wakil Asisten Operasi Kepala Staf AD (Waasops Kasad) (1996 - 1997)
Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Dan Paspampres) (1997 – 1998)
Asisten Operasi Kepala Staf Umum (Asops Kasum) TNI (1998 - 1999)
Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko TNI) (1999 – 2000)
Wakil Kepala Staf TNI AD (WAKASAD) (2000)
Kepala Staf TNI AD (KASAD) (2000 - 2002)
Panglima Tentara Nasional Indonesia (2002 - 2006)

Kepangkatan Endriartono dimulai sebagai Perwira Pertama (Pama) dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 1971, kemudian Letnan Satu pada tahun 1974 dan Kapten pada tahun 1977. Dilanjutkan sebagai Perwira Menengah (Pamen) dimulai dari pangkat Mayor pada tahun 1983, Letkol pada tahun 1986, dan Kolonel pada tahun 1993. Pangkat Perwira Tinggi (Pati) diperolehnya pada tahun 1996 sebagai Brigjen, lalu Mayjen pada tahun 1997, Letjen pada tahun 1999, dan pangkat Jenderal pada tahun 2000. Anugerah bintang dan tanda kehormatan yang dimiliki, antara lain:
Bintang Mahaputra Adipradana
Bintang Dharma
Bintang Yudha Dharma Utama
Bintang Kartika Eka Paksi Utama
Bintang Jalasena Utama
Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama
Bintang Bhayangkari Utama
Bintang Yudha Dharma Pratama
Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
Bintang Yudha Dharma Nararya
Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
Bintang Jasa Utama
Satya Lencana Kesetiaan XXIV
Satya Lencana GOM VII/Aceh
Satya Lencana GOM IX/Raksaka Dharma
Satya Lencana Seroja
Satya Lencana Wira Karya
Satya Lencana Santi Dharma
Satya Lencana PBB/UNEF-1
Satya Lencana PBB/UNIIMOG
Penghargaan Kelas 1 dari Pemerintah Singapura
Penghargaan Kelas 1 dari Kerajaan Brunei Darusalam
Penghargaan Kelas 1 dari pemerintah Malaysia
Penghargaan kelas 1 dari pemerintah Thailand
Penghargaan kelas 1 dari pemerintah Cambodia 2005
Bintang Kehormatan The Royal Order of Sahametrei Mohaserevadh Grand Cross

Endriartono Sutarto juga diberi penugasan dan belajar di luar negeri, yang diantaranya dilaksanakan di Mesir pada tahun 1975, Saudi Arabia tahun 1975, Amerika Serikat 1977, Selandia Baru tahun 1983, Malaysia pada tahun 1984 dan 2000, Irak 1989, Iran 1989, Kamboja tahun 1991, Thailand 1992, dan Inggris pada tahun 1995. Endriartono Sutarto menjadi Ketua Umum Ekspedisi 7 Summits Wanadri. Paska tugasnya sebagai Panglima TNI, Endriartono Sutarto terus aktif dalam sejumlah kegiatan organisasi. Kecintaan pada kegiatan sosial dan organisasi sudah terpupuk sejak Endriartono masih sangat muda. Endriartono menjadi Ketua Murid Umum SMAN 2 Bandung pada tahun 1966-1967.
September tahun 2010, Endriartono bergabung sebagai penasihat tim pembela KPK. Bergabungnya Endriartono ke tim pembela KPK memunculkan spekulasi bahwa ada orang kuat di balik upaya kriminalisasi unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit-Chandra. "Saya tidak mau berandai-andai. Tetapi, kalau itu terjadi, semoga dengan saya masuk di dalamnya (Tim Pembela Bibit- Chandra/TPBC), kalau ada orang besar di belakangnya (upaya kriminalisasi Bibit-Chandra), akan berpikir 2-3 kali untuk melanjutkannya," kata Endriartono.
Sejak tahun 2010 hingga sekarang, Endriartono aktif sebagai Ketua Umum 7 Summits Expedition Wanadri sekaligus Pembina Gerakan Indonesia Mengajar. Tidak lelah sampai di situ, sejak tahun 2011 Endriartono juga aktif sebagai Pembina Yayasan Indonesia Setara hingga sekarang.
Pengalaman memimpin angkatan bersenjata di negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan dengan puluhan ribu suku bangsa, kecakapan Endriartono dalam penanganan konflik mendapat pengakuan komunitas internasional. Military Dialog Center, salah satunya secara khusus mengundang Endriartono untuk membantu Pemerintah Myanmar menyelesaikan konflik bersenjata di negara tersebut.
Endriartono mulai terjun ke politik praktis sejak bulan September 2012. Beberapa pihak menduga terjunnya Endriartono ke politik praktis karena akan ikut serta dalam pemilihan presiden RI pada tahun 2014. Endriartono mulai bergabung dengan Partai Nasional Demokrat sejak tanggal 30 September 2012. Di salah satu cuplikan video dalam acara Mata Najwa di Metro TV, Endriartono mengatakan bahwa ia sebenarnya belum bergabung dengan partai Nasdem, tapi baru bergabung dengan organisasi massanya. Dalam perjalanan politiknya ternyata Endriartono sudah menjadi anggota dewan pembina Partai Nasional Demokrat dan bahkan diisukan ia akan menjadi Ketua Umum Partai Nasional Demokrat pada saat kongres Nasional Demokrat yang akan dilaksanakan pada akhir Januari 2013.
Bergabungnya Endriartono dengan Partai Nasdem menimbulkan banyak pertanyaan banyak pihak. Namun Endriartono menegaskan bahwa bergabungnya ia ke partai Nasdem tujuannya adalah untuk melakukan perubahan. "Untuk bisa melakukan perubahan itu perlu power, tanpa power itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sistem di Indonesia itu, sampai saat ini, untuk mendapatkan power kita harus memenangkan pemilu. kalau tidak menjadi presiden, minimal DPR terkuasai, dan bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa membantu rakyat," katanya.
Dalam survey LSI tentang pilpres 2014, nama Endriartono masuk sebagai calon alternatif Presiden RI yang dinilai berdasarkan lima kategori yaitu:
Mampu memimpin negara & pemerintahan
Tidak melakukan atau diopinikan melakukan KKN atau suap
Tidak melakukan atau diopinikan melakukan tindak kriminal atau pelanggaran HAM
Jujur, amanah atau bisa dipercaya
Mampu berdiri di atas semua kelompok atau golongan

Dalam survey LSI ini Endriartono berada pada peringkat ke-11 dengan total nilai 66. Atas hasil survey ini Endriartono memberikan tanggapan dengan mengatakan, "Tentu saya ucapkan terimakasih bagi responden. Tentu itu merupakan salah satu tantangan untuk merealisasikan harapan itu".
Pada tanggal 25 Januari 2013, Partai Nasdem menyelenggarakan Kongres dan Surya Paloh terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Nasdem untuk periode 2012-2017. Hasil kongres memberikan mandat penuh kepada Surya Paloh untuk menyusun kepengurusan yang baru dengan tujuan untuk memenangkan pemilu legislastif pada tahun 2014. Pada tanggal 8 Februari 2013 Surya Paloh mengumumkan struktur kepengurusan Nasdem yang baru dan nama Endriartono Sutarto tercatat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem.
Pengunduran diri Endriartono Sutarto sebagai Panglima TNI sebelum masa jabatannya berakhir cukup mengejutkan banyak pihak. Pada bulan Oktober tahun 2004, Markas Besar TNI di Cilangkap secara resmi menyampaikan bahwa ada tiga alasan yang diajukan pada surat permintaan mundur yang ditujukan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, yaitu kepentingan reorganisasi di lingkungan TNI, faktor usia (masa pensiun Endriartono diperpanjang sampai dua tahun), dan pengganti Panglima TNI adalah Kepala Staf Angkatan yang menjabat pada waktu itu.
Setelah pensiun dari Panglima TNI, Endriartono menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, jabatan tersebut disandang hanya dalam waktu yang singkat karena Endriartono mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Informasi yang beredar menyebutkan Endriartono mundur disebabkan jumlah gaji yang terlalu besar sementara tugas yang dilakukan olehnya tidak terlalu berat.
"Mengapa saya di Pertamina ke luar, karena saya melihat Pertamina sama sekali tidak melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat, walaupun dia PT yang profit oriented, tapi tidak semata-mata keuntungan yang dia cari. Sementara dia mengelola bahan yang sangat strategis untuk kepentingan rakyat," kata Endriartono.
Marsekal (Purn) Chappy Hakim menyatakan bahwa mundurnya Endiartono Sutarto dari jabatan Komisaris Pertamina pasti karena ada nilai-nilai yang bertabrakan dengan prinsip yang dianutnya.

Gita Wirjawan
Gita Wirjawan (lahir di Jakarta, 21 September 1965; umur 48 tahun) adalah pengusaha asal Indonesia. Nama lengkapnya Gita Irawan Wirjawan, putra dari pasangan Wirjawan Djojosoegito (almarhum) dan Paula Warokka Wirjawan. Pada 2008, ia mendirikan perusahaan Ancora Capital (tempo), perusahaan investasi di bidang sumber daya dan pertambangan. Ia mendirikan perusahaan tersebut setelah ia memutuskan mundur dari kursi Presiden Direktur JP Morgan Indonesia yang ia jabat 2006-2008.
Kesuksesannya dalam mengelola perusahaan berbekal kekuatan relasi yang ia bangun sejak kuliah di Harvard. Ancora Capital sendiri berfokus pada investasi di sektor energi dan sumber daya alam. Kesuksesan Gita dalam mengelola perusahannya dibuktikan ketika dalam hitungan bulan, Ancora berhasil mengambil alih sebagian saham beberapa perusahaan besar seperti PT Bumi Resources Tbk, Selain itu, ia juga merupakan salah satu komisaris PT Pertamina. Pada tanggal 18 Oktober 2011, berkaitan dengan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, Gita Wirjawan diangkat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Mari Elka Pangestu.
Gita menempuh pendidikan S-1 di University of Texas Amerika Serikat. Ia menyelesaikan kuliah S-2 pertamanya di Baylor University, pada 1989. Ia mengambil jurusan administrasi bisnis. Selepas kuliah, ia memulai kariernya dengan bekerja di Citibank. Pada 1999, dia mengambil kuliah S-2 jurusan public administration (administrasi Publik) di Harvard University dan lulus pada 2000. Selesai S-2, ia bekerja di Goldman Sachs Singapura, sebuah bank yang didirikan oleh Marcus Goldman. Gita bekerja di sana hingga 2004. Tahun berikutnya dia pindah ke ST Telekomunikasi sampai 2006 juga di Singapura, Gita kemudian bekerja di JP morgan Indonesia sebagai direktur utama. Gita menjadi direktur di sana 2006-2008.
Gita mundur dari JP Morgan pada April 2008 dan mendirikan Ancora Capital. Perusahaan barunya ini berfokus pada investasi di sektor energi dan sumber daya alam. Di Ancora, Gita membuktikan kepiawaian dalam mengelola perusahaan yang bergerak di bidang financial.Dalam hitungan bulan, perusahaan ini mengambil alih sebagian saham PT Apexindo Pratama Duta Tbk, PT Bumi Resources Tbk, PT Multi Nitrat Kimia, perusahaan properti di Jakarta, dan sebuah perusahaan properti di Bali. Keberhasilan Gita memimpin Ancora adalah berkat banyak mengandalkan koneksinya saat kuliah di Harvard.
Gita merupakan pecinta musik terutama jazz. Gita mendirikan mendirikan rumah produksi musik bernama Omega Pacific Production. Album-album yang diluncurkan lebih banyak bercorak jazz. Ia memproduksi album jazz bagi pianis Nial Djuliarso, grup jazz Cherokee, dan Bali Lounge I dengan vokalis Tompi. Beberapa lagu dalam album-album itu dia tulis atau aransemen sendiri. Selain memproduksi album jazz, Gita mengeluarkan album pop, seperti Tompi, Bali Lounge II, dan album Dewi Lestari.
Pada akhir 2009, tepatnya pada Rabu, 11 November, Gita resmi bergabung dengan Kabinet Indonesia Bersatu II. Gita memeroleh jabatan baru yakni sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)[6]. Sebagai Kepala BKPM, Gita bertugas membenahi permasalahan permasalahan investasi yang ada di Indonesia.
Gita juga merupakan pecinta olahraga golf. Kecintaannya pada golf dia tunjukkan dengan mendirikan sekolah Ancora Golf untuk mencari bibit pegolf muda dari Indonesia. Murid-murid Ancora Golf dididik instruktur dari Singapura untuk dipersiapkan mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional. Biaya hidup murid Ancora juga ditanggung Gita. Gita juga menyiapkan asrama bagi anak didiknya. Asrama itu bahkan dilengkapi fasilitas seperti televisi plasma, Wi-Fi, dan penyejuk udara.
Gita merupakan pendiri Ancora Foundation, sebuah yayasan yang bergerak dibidang kemanusiaan khususnya pendidikan. Organisasi berfokus pada donasi pendidikan untuk pemuda Indonesia. Yayasan ini telah membuat beberapa program beasiswa antara lain:
Ancora Foundation Graduate Fellowship Fund di John F. Kennedy School of Government, Harvard University
Ancora Foundation Graduate Fellowship Fund di University of Cambridge
Ancora Foundation Graduate Fellowship Fund di University of Oxford
Ancora Foundation Scholarship di Universitas Paramadina
Ancora Foundation Scholarship di Universitas Multimedia Nusantara
The Ancora-Khazanah Scholarship Program
The Ancora Scholarship Program di Jawa Barat

Pada tanggal 14 Desember 2012 Gita resmi menjabat sebagai Ketua PBSI periode 2012-2016. Pelantikan tersebut dilaksanakan di kompleks Pelatnas Cipayung, Jakarta, setelah sebelumnya tertunda cukup lama setelah ia terpilih dalam Munas PBSI di Yogyakarta pada 20-22 September 2012.
Sebenarnya latar belakang Gita keluar dari JP Morgan adalah karena ia telah mengetahui lebih dulu mengenai krisis finansial di AS pada 2007. Ia mengetahui bahwa dampaknya akan mendunia. Kala itu ia telah berusaha memberi tahu beberapa ekonom dan pemerintah. Sayang, tidak ada yang peduli. Maka, dari itu, ia mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Perusahaan itulah yang bernama Ancora Capital. Perusahaan ini ia siapkan untuk membeli saham-saham perusahaan yang ia perkirakan akan rugi karena krisis keuangan global itu.
Dalam hal investasi, Gita meyakini bahwa pembangunan di Indonesia masih memerlukan bantuan keuangan. Indonesia sebagai negara berkembang, menurut Gita memerlukan investasi asing (foreign investment)sebagai penunjang kekuarangan modal (capital) yang terjadi. Gita mengumpamakan Indonesia adalah sebuah bangunan yang kekurangan dana untuk membuat atapnya.
Maka dari itu, bantuan dari luar sebaiknya tidak ditanggapi negatif. Dengan sudut pandang positif, bantuan ini harus diartikan sebagai modal untuk membangun kekuatan ekonomi. Dan kebetulan pihak luar negeri memiliki sumber bantuan tersebut. Sebenarya seharusnya memang orang Indonesia sendiri yang mengelola sumber dayanya sendiri, tetapi untuk periode tertentu bantuan masih dibutuhkan.
Akan tetapi, Gita tetap mengakui bahwa meminta bantuan dari luar negeri memang dilematis. Sebagian kalangan menilai bahwa ini tidak nasionalis dan hanya membahayakan kondisi ekonomi dalam negeri. Bagi Gita, pandangan itu salah. Bantuan dari luar negeri seharusnya diartikan sebagai dukungan untuk membangun ekonomi negara bukan menjual negara. Sekali lagi, ia menegaskan bahwa bantuan itu harus ditanggapi dengan pola pikir (mindset) positif.

Hatta Rajasa
Ir. M. Hatta Radjasa (lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 18 Desember 1953; umur 60 tahun) adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (2007-2009), Menteri Perhubungan (2004-2007), dan Menteri Negara Riset dan Teknologi(2001-2004).
Masa jabatannya sebagai Menteri Perhubungan ditandai dengan beberapa kecelakaan transportasi yang menonjol, di antaranya musibah Mandala Airlines Penerbangan 91, Kecelakaan KM Digoel, Musibah KM Senopati Nusantara, Adam Air Penerbangan 574, dan Garuda Indonesia Penerbangan 200.
Pria ramah yang pernah aktif di organisasi PII (Pelajar Islam Indonesia) sewaktu mudanya dulu, Pada 9 Januari 2010, secara aklamasi, Hatta Radjasa terpilih sebagai Ketua Umum DPP PAN periode 2010-2015 menggantikan Soetrisno Bachir.
Pada 11 Desember 2011 Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Rapat Kerja Nasional PAN 2011 di Jakarta secara resmi mendukung Ketua Umum PAN Hatta Radjasa sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2014.
Karier
2010-sekarang: Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional
2009-sekarang: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II
2007-2009: Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu
2004-2007: Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu
2001-2004: Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Gotong Royong
2000-2005: Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (DPP-PAN)
1999-2000: Ketua Fraksi Partai Reformasi DPR-RI.
1982-2000: Presiden Direktur Arthindo
1980-1983: Wakil Manager teknis PT. Meta Epsi
1977-1978: Teknisi Lapangan PT. Bina Patra Jaya

Irman Gusman
H. Irman Gusman, S.E., MBA (lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 11 Februari 1962; umur 51 tahun) adalah seorang politisi, pejabat, dan pengusaha asal Indonesia. Ia merupakan Ketua DPD RI periode 2009-2014.
Irman merupakan putra Minangkabau pasangan Gusman Gaus asal Padang Panjang dan Janimar Kamili asal Guguak Tabek Sarojo, Agam. Ayahnya pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sedangkan ibunya merupakan anak dari pedagang emas yang cukup sukses. Irman menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia, dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Graduate School of Business, University of Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat.
Irman memulai karier politiknya sejak tahun 1999 dengan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mewakili Sumatera Barat. Kemudian pada Pemilu 2004, Irman yang dikenal sebagai penggagas lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Sumatera Barat dan menjadi Wakil Ketua DPD RI bersama Ginandjar Kartasasmita sebagai Ketua DPD RI periode pertama. Pada tahun 2009, Irman kembali terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Sumatera Barat dan terpilih sebagai Ketua DPD RI.
Dalam perjalanan karier politiknya, Irman mencurahkan perhatiannya untuk membangun Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah. Irman Gusman dikenal sebagai pejuang daerah yang konsisten pada pemikiran dan cita-citanya yaitu membangun negeri dari daerah. Irman dikenal sebagai salah seorang penggagas sistem politik dua kamar (bikameral) pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada saat reformasi bergulir, Irman berperan sebagai salah satu penggagas amandemen UUD 1945 yang saat itu menjadi anggota MPR RI utusan Sumatera Barat tahun 1999. Berkat perjuangannya tersebut, terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia. Dimana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode, lahirnya Mahkamah Konstitusi serta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Pada bulan Maret 2013, Irman Gusman diangkat sebagai keluarga kehormatan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dalam rangkaian HUT ke-61 Kopassus. Penghargaan ini termasuk langkah untuk kalangan sipil karena penghargaan militer diberikan dengan kriteria dan pertimbangan yang ketat, mengingat TNI harus tetap netral di bidang politik.
Selain dikenal sebagai politisi, Irman juga merupakan seorang pengusaha ulung. Kariernya sebagai pengusaha dimulai pada tahun 1988, ketika ia terjun ke bisnis milik keluarga PT Khage Lestari Timber. Pada saat itu ia ditugasi untuk mengembalikan keadaan perusahaan yang terlilit hutang. Berkat kemampuan dan intelektualitasnya, ia berhasil membalikkan posisi keuangan perusahaan menjadi positif. Dan perusahaan itu bisa mengekspor produk-produknya ke luar negeri. Disamping mengelola perusahaan kayu, Irman juga mendirikan Padang Industrial Park, sebuah kawasan industri yang didirikan di atas lahan seluas 200 hektar. Disini ia sempat menjadi Komisaris Utama perusahaan.
Irman menikah dengan seorang wanita asal Sungai Batang, Maninjau bernama Liestyana Rizal Gusman. Dari pernikahannya itu, ia telah dikaruniai dua putri dan seorang putra, yaitu Irviandari Alestya Gusman, Irviandra Fathan Gusman dan Irvianjani Audria Gusman.

Joko Widodo
Ir. H. Joko Widodo (lahir di Surakarta, 21 Juni 1961; umur 52 tahun), atau yang lebih akrab dipanggil Jokowi, adalah Gubernur DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012. Ia merupakan gubernur ke-17 yang memimpin ibu kota Indonesia.
Sebelumnya, Jokowi menjabat Wali Kota Surakarta (Solo) selama dua periode, 2005-2010 dan 2010-2015, namun baru 2 tahun menjalani periode keduanya, ia mendapat amanat dari warga Jakarta untuk memimpin Ibukota Negara. Dalam masa jabatannya di Solo, ia didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil walikota. Ia dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo.[5] Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun.[6][7] Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Walikota Surakarta saat harus menertibkan pemukiman warga.
Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya.
Selepas kuliah, ia bekerja di BUMN, namun tak lama memutuskan keluar dan memulai usaha dengan menjaminkan rumah kecil satu-satunya, dan akhirnya berkembang sehingga membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, Jokowi. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya.
Dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo yang buruk penataannya dan berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri.
Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu "Solo: The Spirit of Java". Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya. Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.
Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota, sehingga terjadi pertentangan antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua pihak di dalam satu Keraton.
Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.
Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan. Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan. Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.
Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008". Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih pula dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian akan menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.
Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat. Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke 3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya.
Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu Prabowo Subianto juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan Calon Gubernur. Pada saat itu, PDI Perjuangan hampir memilih untuk mendukung Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan. Sebagai wakilnya, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.
Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon petahana yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu putaran. Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk Adang Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai lainnya, PDIP dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total 94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid. Namun LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran dua.
Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua. Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Walikota Solo 2010 serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.
Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh calon, termasuk Fauzi Bowo, namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahid dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua. Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.
Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama, malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo. Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp50 miliar. PKS meminta isu ini dihentikan, sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut. Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena "Koalisi Rakyat melawan Koalisi Partai". Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon independen. Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS, Jusuf Kalla dari Partai Golkar, Indra J Piliang dari Partai Golkar, serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.
Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial dengan peluncuran Jasmev, pembentukan media center, serta pemanfaatan media baru dalam kampanye politik seperti Youtube. Pihak Fauzi Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan tim sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.
Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA, isu kebakaran yang disengaja, korupsi, dan politik transaksional.
Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta., namun dibantah oleh DPRD. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika masalah ini terjadi, karena pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih.[68] Namun setelahnya, DPR merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No 34 tahun 2004, sehingga setalah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.[69]
Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai Walikota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan Jokowi tertunda dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012. Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana. DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp 1,05Miliar dalam Perubahan ABPD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya.
Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai program DKI Jakarta ini, silakan kunjungi artikel Kartu Jakarta Sehat
Program pertamanya yang langsung mendapat apresiasi adalah Kartu Jakarta Sehat, yang bertujuan mereformasi jaminan kesehatan di Jakarta. Sebelumnya, masyarakat miskin harus mengurus banyak surat dan rujukan dengan birokrasi berbelit sebelum bisa mendapat keringanan biaya kesehatan. Dengan Kartu Jakarta Sehat, masyarakat bisa langsung mendapat layanan gratis di Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit tertentu jika memerlukan perawatan lebih lanjut. Program ini ditangani oleh Askes sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang telah resmi ditunjuk oleh Undang-Undang.
Sejak diluncurkan pada 10 November 2012[75], Kartu Jakarta Sehat mendapat banyak kritik dan masukan dari berbagai pihak. Misalnya anggota Badan Anggaran DPRD DKI Johny Wenas yang takut KJS akan melanggar aturan dan Perda karena masih ada program serupa sedang berjalan pada tahun 2012[76]. Saran lain datang dari Mentri Kesehatan Nafsiah Mboi yang menganggap DKI Jakarta harus berupaya memperbaiki kurangnya infrastruktur, baik sumber daya manusia maupun alat kesehatan, serta sistem rujukan agar pasien KJS bisa ditangani dengan baik dan tepat waktu.
Kontroversi terjadi saat 16 Rumah Sakit swasta berniat mundur dari KJS karena ketidakjelasan sistem paket INA-CBGS yang hendak diterapkan Kementrian Kesehatan dalam jaminan KJS. Namun akhirnya hanya 2 Rumah Sakit yang menyatakan menghentikan layanan KJS untuk mengevaluasi ulang. Sementara 14 Rumah Sakit lainnya setuju tetap melanjutkan KJS setelah kesimpangsiuran ini dibicarakan bersama. Namun masalah ini terlanjur berkembang menjadi konflik politik setelah beberapa anggota DPRD mengancam akan menjadikan hal ini sebagai alasan pemakzulan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur.
Selanjutnya, pada 24 Oktober 2012 yang lalu, terjadi unjuk rasa di Balaikota yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Awalnya buruh menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 2,79Juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei Kecukupan Hidup Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari data Februari 2012 hingga Oktober 2012,[81] serta berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13 kesepakatan.
Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak kepada Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9 Juta. Namun sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha. Akhirnya disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2,2 Juta yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.
Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk menentukan UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami ketimpangan dengan daerah penyangga, namun masih layak untuk dinikmati pekerja
Protes kembali terjadi pada akhir tahun 2013 karena buruh mendesak kenaikan kembali UMP menjadi Rp 3,7 Juta, sementara pengusaha menolak angka tersebut dan menginginkan angka Rp 2,29 Juta. Akhirnya diputuskan angka tengah sebesar Rp 2,44 Juta. Buruh menolak karena Rp 3,7 Juta angka mati dan sempat mencap Jokowi dan Ahok sebagai Bapak Upah Murah[87] dan mengancam akan menduduki Balai Kota selama berhari-hari, namun akhirnya demonstrasi bubar dengan sendirinya dan UMP Rp 2,44 Juta berlaku di DKI Jakarta sejak 1 November 2013.
Pada April hingga Juni 2013, Jokowi menciptakan sistem baru dalam penempatan birokrasi, yaitu lelang jabatan. Dalam sistem ini, setiap PNS diberi kesempatan yang sama untuk menduduki posisi yang diinginkannya dengan memenuhi kualifikasi dan mengikuti tes. Hasil tes diumumkan secara transparan dan pemerintah provinsi menempatkan PNS tersebut sesuai prestasi dan kualifikasinya.
Hal ini menimbulkan kontroversi dengan adanya penolakan dari lurah dan camat yang posisinya terganggu akibat seleksi ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah lurah Warakas yang mengancam akan memperkarakan sistem lelang jabatan.[90] Ia awalnya menolak mengikuti seleksi lelang jabatan ini, namun akhirnya berhasil mendapat posisi di kelurahan Tugu Utara.
Keefektivan lelang jabatan menjadi pertanyaan setelah Basuki Tjahaja Purnama mengakui 60 persen lurah hasil lelang jabatan tidak memuaskan. Bahkan dalam waktu satu tahun, lurah Ceger dan bendaharanya, tertangkap melakukan markup anggaran senilai Rp 450 juta dan kini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
Setelah banjir Jakarta 2013, diketahui bahwa waduk di Jakarta kesulitan menampung air karena pendangkalan dan pendudukan warga. Pemprov DKI kemudian melakukan relokasi secara bertahap terhadap warga yang antara lain menempati lahan waduk Pluit dan Ria Rio. Setelah melalui berbagai bujukan, termasuk di antaranya makan bersama Gubernur, akhirnya warga bersedia dipindah sehingga waduk bisa dikeruk untuk menghadapi musim banjir 2014.
Pada tanggal 22 Oktober 2013, ia mendapat sorotan media internasional dan dukungan dari pecinta lingkungan setelah meluncurkan razia topeng monyet di Jakarta. Dalam razia ini, pawai topeng monyet ditangkap namun diberikan uang pengganti Rp 1 Juta asalkan bersedia memberikan monyetnya untuk kemudian dipelihara dengan lebih baik di Ragunan. Tidak hanya dianggap sebagai praktik penyiksaan hewan, monyet-monyet ini terbukti 100 persen menderita cacingan dan dikhawatirkan terinfeksi penyakit berbahaya lainnya sehingga mengancam kesehatan warga DKI Jakarta.
Namun kritik juga muncul akibat kebijakan ini, antara lain banyak hal penting lainnya menyangkut kesejahteraan warga yang harus diprioritaskan dibanding mengurusi monyet, serta kekhawatiran pawang monyet tidak mendapat bekal yang layak untuk berganti profesi.

Muhammad Jusuf Kalla
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942; umur 71 tahun), atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK, adalah mantan Wakil Presiden Indonesia yang menjabat pada 2004 – 2009 dan Ketua Umum Partai Golongan Karya pada periode yang sama. JK menjadi capres bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura.
Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara[1]  dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Tahun 1968, Jusuf Kalla menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, pejualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Di Makassar, Jusuf Kalla dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu.
Pengalaman organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Jusuf Kalla antara lain adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sulawesi Selatan 1960 - 1964, Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969. Sebelum terjun ke politik, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Hingga kini, ia pun masih menjabat Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) di alamamaternya Universitas Hasanuddin, setelah terpilih kembali pada musyawarah September 2006.
Jusuf Kalla menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5). Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis Jusuf Kalla juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.
Ia menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. Pada 10 Januari 2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta Barat, yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai negeri sipil, pensiunan jenderal, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar master, doktor, dan profesor.
Jusuf Kalla menikah dengan Hj. Mufidah Jusuf, dan dikaruniai seorang putra dan empat putri, serta sembilan orang cucu.
Saat ini, melalui Munas Palang Merah Indonesia ke XIX, Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia periode 2009-2014. Selain itu beliau juga terpilih sebagai ketua umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia periode 2012-2017 dalam Muktamar VI DMI di Jakarta.
Pada tanggal 10 September 2011, Jusuf Kalla mendapat penganugerahan doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin, Makassar.

Mohammad Mahfud
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U. (lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957; umur 56 tahun) adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya ia adalah anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar Doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum diangkat sebagai Menteri, Ia adalah pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
Mahfud MD menikah dengan Zaizatun Nihayati, SH. (Yatie), gadis teman kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tahun 1982. Yatie adalah perempuan kelahiran Jember, 18 November 1959 anak kedua dari delapan bersaudara pasangan Sya’roni dan Shofiyah. Zaizatun Nihayati berijazah Sarjana Hukum dan pernah bekerja sebagai guru SMA. Tetapi ketika Mahfud MD diangkat menjadi Menteri dan harus berpindah ke Jakarta maka pekerjaannya sebagai guru ditinggalkannya sampai sekarang.
Mahfud dan Yatie bertemu pertama kali di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada 1978 saat keduanya sama-sama aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sejak 1979, keduanya mulai dekat dan akhirnya berpacaran. Hubungan keduanya bertahan lama, sehingga pada 2 Oktober 1982, Mahfud dan Yatie resmi menikah di Semboro, Jember
Pekerjaan
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1984-Sekarang)
Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986-1988)
Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1988-1980)
Direktur Karyasiswa, Universitas Islam Indonesia (1991-1993)
Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (1994-2000)
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996-2000)
Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997-1999)
Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999-2000)
Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000-2001)
Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002-2005)
Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006)
Anggota DPR RI, duduk di Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004-2008)
Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang)
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008 – 2013)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKA UII (2010-Sekarang)
Organisasi
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010-Sekarang)
Dewan Pengasuh Forum Keluarga Madura Yogyakarta (2007-Sekarang)

Marzuki Alie
H. Marzuki Alie, SE, MM (lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 6 November 1955; umur 58 tahun) adalah Ketua DPR-RI periode 2009-2014 asal Partai Demokrat. Marzuki Alie juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Partai Demokrat, partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono.
Marzuki Alie mengatakan kepada Peter Gontha dari Berita Satu bahwa sebagai Kepala Departemen merangkap Kepala Non Teknik Proyek OPT II, Marzukie menolak hasil kajian perusahaan konsultan Boston Consulting Group tahun 1999 yang ditunjuk oleh Kementerian Negara BUMN di bawah pimpinan Laksamana Sukardi. Mereka menyatakan PT Semen Baturaja negative value alias bangkrut. Menurut Marzuki, PT Semen Baturaja direncanakan akan diakuisisi oleh Cemex Mexico melalui right issue PT.Semen Gresik Tbk.
Marzukie mendapat promosi, diangkat sebagai direktur pada tahun 1999. Dia ikut menyelesaikan pembangunan pabrik yang terbengkalai dan melakukan restrukturisasi kredit bermasalah PT Semen Baturaja di BPPN, senilai Rp.488 milyar, melalui cash settlement tahun 2000. Dia sekaligus menyelamatkan PT Semen Baturaja dari kebangkrutan tanpa bantuan pemerintah akibat krisis moneter 1997-2000. Nilai assets hasil penilaian dari “Independent Appraisal Company” tahun 2001 menjadi sebesar Rp 1,2 trilyun dari negative value penilaian Boston Consulting Group tahun 1999.
Marzuki diangkat sebagai Direktur Utama PT. Semen Baturaja (Persero) pada November 2001, namun tidak pernah dieksekusi dan justru digantikan karyawan Departemen ESDM eselon III melalui intervensi seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Januari 2002. Marzuki menolak menyebut nama politikus tsb. Dia hanya bilang politikus dari "partainya Pak Laks." Intervensi ini mendorong Marzuki masuk ke dunia politik. Dia bergabung dengan Partai Demokrat.
Riwayat Pekerjaan
Komisaris Utama Group usaha PT.Global Perkasa Investindo 2006 –2009
Direktur Komersiil PT.Semen Baturaja (Persero) Palembang 1999 - 2006
PT.Semen Baturaja (Persero) Palembang, Baturaja, Lampung,Jakarta
Pegawai Negeri Sipil di KPN, Departemen Keuangan RI Palembang 1979 – 1980
Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Aanggaran, Dep.Keuangan RI Jakarta 1975 – 1979

Muhaimin Iskandar
Muhaimin Iskandar atau sering dipanggil dengan nama Gus Imin atau Cak Imin (lahir di Jombang, Jawa Timur, 24 September 1966; umur 47 tahun) adalah politikus Indonesia yang menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak 22 Oktober 2009. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Muhaimin Iskandar memperoleh gelar sarjana politik dari Universitas Gadjah Mada dan magister komunikasi dari Universitas Indonesia.
Pendidikan pria yang beristri Rustini Murtadho serta 3 (tiga) anak tersebut dimulai dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Jombang, Madrasah Aliyah Negeri I Yogjakarta, FISIP UGM tahun 1992 serta Master Bidang Komunikasi UI tahun 2001. Berbagai pengalaman organisasi telah dijalani oleh Cak Imin mulai dari Ketua Korps Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial, Yogyakarta, Ketua Cabang PMII Jogjakarta, serta Sekretaris Jenderal DPP PKB 2000-2005. Muhaimin Iskandar dalam pengalaman kerjanya pernah menjadi staf pengajar Pesantren Denanyar, Jombang, Kepala Divisi Penelitian Lembaga Pendapat Umum, Jakarta, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tabloid Detik, wakil ketua DPR RI selama 2 periode (1999 - 2004 dan 2004 - 2009).

Prabowo Subianto
Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo (lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951; umur 62 tahun) adalah seorang mantan Danjen Kopassus, pengusaha dan politisi. Prabowo adalah calon presiden dalam pemilu presiden Republik Indonesia 2009 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Karena perolehan suara Partai Gerindra kurang dari 20%, Prabowo maju sebagai calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Saat ini Prabowo sedang bersiap untuk kembali maju sebagai calon presiden di pemilu presiden 2014.
Anak dari begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo. Ia memiliki dua kakak perempuan, Bintianingsih dan Mayrani Ekowati, dan satu orang adik, Hashim Djojohadikusumo. Saat ini, Hashim dikenal sebagai seorang pengusaha handal, dengan bisnis di puluhan negara termasuk Kanada, Russia dan Indonesia.
Prabowo adalah cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua DPAS pertama dan anggota BPUPKI.
Dan jika diselusuri lebih jauh lagi, leluhur Prabowo adalah Panglima Laskar Diponegoro untuk wilayah Gowong (Kedu), yang bernama Raden Tumenggung Kertanegara III. Prabowo juga terhitung sebagai salah seorang keturunan dari Adipati Mrapat, Bupati Kadipaten Banyumas Pertama.
Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi, anak Presiden Soeharto. Pernikahan Prabowo berakhir tidak lama setelah Soeharto mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Dari pernikahan ini, Prabowo dikaruniai seorang anak, Didiet Prabowo. Didiet tumbuh besar di Boston, AS dan sekarang tinggal di Paris, Perancis sebagai seorang desainer.
Prabowo Subianto sering disebut sebagai seorang jendral kontroversial. Prestasi, dan kontroversi Prabowo dimulai saat ia mendaftarkan diri di Akademi Militer Magelang pada tahun 1970. Lulus pada tahun 1974, tahun 1976 Prabowo dipercaya sebagai Komandan Pleton Para Komando Grup I Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) dan ditugaskan sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor Timur.
Pada bulan Desember 1978, Kapten Prabowo memimpin pasukan Den 28 Kopassus yang ditugaskan untuk membunuh pendiri dan wakil ketua Fretilin, yang pada saat itu juga menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Timor Leste, Nicolau dos Reis Lobato. Lobato tewas setelah tertembak di perut saat bertempur di lembah Mindelo, pada tanggal 31 Desember 1978. Karena prestasi ini, Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat.
Setelah kembali dari Timor Timur, karier militernya Prabowo terus melejit. Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teroris (Gultor) Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus). Setelah menyelesaikan pelatihan "Special Forces Officer Course" di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggungjawab sebagai Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara.
Salah satu pencapaian Prabowo saat menjadi pimpinan Kopassus adalah Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma. Saat itu, 12 peneliti disekap oleh Organisasi Papua Merdeka. Pada gambar ini, Prabowo menyalami salah satu peneliti yang berhasil dibebaskan.
Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti Ekspediti Lorentz '95 yang disekap oleh Organisasi Papua Merdeka. 5 orang yang disandera adalah peneliti biologi asal Indonesia, sedangkan 7 sandera lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda dan Jerman.
Pada tanggal 26 April 1997, Tim Nasional Indonesia ke Puncak Everest berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia setelah mendaki melalui jalur selatan Nepal. Tim yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI ini diprakarsai oleh Komandan Jendral Kopassus, Mayor Jendral TNI Prabowo Subianto. Ekspedisi dimulai pada tanggal 12 Maret 1997 dari Phakding, Nepal.
"Waktu itu kita mendengar bahwa Malaysia sudah mencanangkan akan mengibarkan bendera kebangsaan mereka pada tanggal 10 Mei 1997. Saya tidak rela bangsa Indonesia, sebagai bangsa 200 juta jiwa, harus kalah dengan bangsa lain di kawasan kita. Karena mencapai puncak tertinggi di dunia sudah menjadi salah satu tonggak ukuran prestasi suatu bangsa" tulis Prabowo dalam buku 'Di Puncak Himalaya Merah Putih Kukibarkan'.
Keberhasilan ekspedisi ini menjadikan Indonesia negara pertama dari kawasan tropis, sekaligus juga negara di Asia Tenggara pertama yang mencatat sukses menggapai puncak Everest.
Pada tahun 1983, kala itu masih berpangkat Kapten, Prabowo diduga pernah mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jendral LB Moerdani, namun upaya ini kabarnya digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil Luhut saat itu.
Pada tahun 1990-an, Prabowo diduga terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Pada tahun 1995, ia diduga menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil. Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana. Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan. Menurut pakar hukum Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.
Pada tahun 1997, Prabowo diduga mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-Reformasi. Setidaknya 13 orang, termasuk seniman 'Teater Rakyat' Widji Thukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Mereka diyakini sudah meninggal. Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim Mawar untuk melakukan penculikan kepada sembilan orang aktivis, diantaranya Haryanto Taslam, Desmond J Mahesa dan Pius Lustrilanang.
Namun demikian, Prabowo belum diadili atas kasus tersebut walau sebagian anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara. Sebagian korban dan keluarga korban penculikan 1998 juga belum memaafkan Prabowo dan masih terus melanjutkan upaya hukum. Sebagian berupaya menuntut keadilan dengan mengadakan aksi 'diam hitam kamisan', aksi demonstrasi diam di depan Istana Negara setiap hari Kamis. Sebagian lagi telah bergabung denga kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya, bahkan duduk di DPR RI. Haryanto Taslam yang telah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, mengatakan "Prabowo sudah minta maaf pada saya. Dia juga mengajak saya bergabung untuk membangun negara ini. Saya adalah korban Prabowo dan Prabowo adalah korban politik saat itu. Dia juga korban. Prabowo hanya merupakan tentara yang mematuhi perintah atasannya. Ide penculikan bukan dari Prabowo. Rezim Orde Baru saat itu pun represif. Jika bukan Prabowo pasti orang lain yang akan diperintah untuk menculik".
Prabowo juga diduga mendalangi Kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari Fakta. Dugaan motifnya adalah untuk mendiskreditkan rivalnya Pangab Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan.
Juga pada Mei 1998, menurut kesaksian Presiden Habibie dan purnawirawan Sintong Panjaitan, Prabowo melakukan insubordinasi dan berupaya menggerakkan tentara ke Jakarta dan sekitar kediaman Habibie untuk kudeta. Karena insubordinasi tersebut ia diberhentikan dari posisinya sebagai Panglima Kostrad oleh Wiranto atas instruksi Habibie.
Masalah utama dari kesaksian Habibie ialah bahwa sebenarnya, pasukan-pasukan yang mengawal rumahnya adalah atas perintah Wiranto, bukan Prabowo. Pada briefing komando tanggal 14 Mei 1998, panglima ABRI mengarahkan Kopassus mengawal rumah-rumah presiden dan wakil presiden. Perintah-perintah ini diperkuat secara tertulis pada tanggal 17 Mei 1998 kepada komandan-komandan senior, termasuk Sjafrie Sjamsoeddin, Pangdam Jaya pada waktu itu.
Prabowo yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan di bulan Mei itu. Tetapi yang penting baginya ia tidak melakukannya. “Keputusan memecat saya adalah sah,” katanya. “Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik”. Berikut adalah daftar jabatan yang Prabowo saat mengabdi sebagai prajurit TNI:
Komandan Peleton Para Komando Group-1 Kopassandha (1976)
Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopassandha (1977)
Wakil Komandan Detasemen–81 Kopassus (1983-1985)
Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad (1985-1987)
Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad (1987-1991)
Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad (1991-1993)
Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (1993-1994)
Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus (1994)
Komandan Komando Pasukan Khusus (1995-1996)
Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1996-1998)
Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (1998)
Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI (1998)
Berikut adalah daftar penghargaan militer Prabowo:
Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun
Satya Lencana Seroja Ulangan–III
Satya Lencana Raksaka Dharma
Satya Lencana Dwija Sistha
Satya Lencana Wira Karya
The First Class The Padin Medal Ops Honor dari Pemerintah Kamboja
Bintang Yudha Dharma Nararya

Setelah meninggalkan karier militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karier adiknya Hashim Djojohadikusumo, menjadi pengusaha. Karier Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Suharto. Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp. 1,8 triliun dari Bank Mandiri.
Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.
Banyak kalangan menilai, Prabowo cukup sukses dalam berusaha. Pada Pilpres 2009, Prabowo ialah cawapres terkaya, dengan total asset sebesar Rp 1,579 Triliun dan US$ 7,57 juta, termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 Milyar per ekor serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750Li dan Mercedes Benz E300. Kekayaannya ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar 10,153 Milyar.
HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) adalah sebuah organisasi sosial di Indonesia yang berskala nasional. Didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta melalui penyatuan empat belas organisasi penghasil pertanian utama.
Pada tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) mengalahkan Setiawan Jodi dan Ja'far Hafsah. Pada saat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo Subianto kembali terpilih sebagai Ketua Umum 2010-2015 secara aklamasi. 32 dari 33 DPD menerima laporan pertanggungjawaban Prabowo dan meminta agar Prabowo kembali memimpin HKTI.
APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) adalah organisasi independen yang memperjuangkan hak dan kesejahteraan pedagang pasar Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 2008, Munas APPSI secara aklamasi memilih Prabowo sebagai ketua umum APPSI untuk periode 2008-2013. Prabowo terpilih setelah mendapat dukungan dari 29 DPW tingkat provinsi dan 199 DPD tingkat kabupaten.
Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo kerap menyuarakan agar Pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan pedagang kecil. "Selama ini pedagang pasar tradisional selalu dianaktirikan sehingga ketika pasar modern didirikan para pemilik modal pedagang pasar harus rela dibubarkan karena ada pembongkaran" cetus Prabowo.
Prabowo membuka turnamen pencak silat SEA Games 2011 di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.
Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) adalah organisasi nasional Indonesia yang membawahi kegiatan Pencak silat secara resmi , antara lain menyelenggarakan pertandingan, membakukan peraturan dan lain-lain.
Prabowo pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum PB IPSI tahun 2004. Pada Munas PB IPSI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, tanggal 27 Februari 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum PB IPSI. Pada SEA Games 2011 di Jakarta, cabang olah raga pencak silat berhasil mendapatkan juara umum dengan menyabet 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan.
Prabowo memulai kembali karier politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto.
Pada bulan Mei 2008 Prabowo gencar tampil di televisi dalam bentuk iklan layanan masyarakat yang disponsori oleh HKTI, organisasi tani Indonesia yang digunakannya sebagai mesin politik untuk Pilpres 2009. Sebagai ketua umum organisasi tersebut dengan pesan untuk menggunakan produk dalam negeri. Pada 9 Mei 2008 Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU [34]. Namun belakangan, setelah proses tawarmenawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Keduanya mengambil motto 'Mega-Pro'. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan berkas laporan kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.
Dalam berbagai iklan dan kampanyenya, pasangan Mega-Prabowo mengusung konsep 'Ekonomi Kerakyatan'. Walau terdengar manis, sejumlah kritik pun dilayangkan pada konsep ekonomi ini. Sebagian menganggapnya sebagai Ekonomi Komando yang selain otoriter juga sudah pernah dicoba di era Soekarno dan tidak berhasil, terbukti kenaikan harga dan inflasi 650% per tahun dan kelaparan terjadi di sejumlah tempat[36][37]. Sebagian lagi menganggap konsep ini sekedar 'Kerakyat-rakyatan', karena 'Ekonomi Kerakyatan' sudah pernah dicoba dua kali, pertama tahun 1993-1998 melalui Bappenas, dan kedua tahun 1998 melalui Kementrian Koperasi dan UKM. Dua-duanya dinilai gagal menyejahterakan rakyat dan justru menyebabkan kredit macet. Dalam Pemilu 1999 PDIP dan Megawati juga berjanji 'membela wong cilik'.
Pada tanggal 17 Maret 2012, Prabowo menerima mandat dari 33 DPD Partai Gerindra untuk maju pada pemilihan presiden 2014. Pemberian mandat dilakukan di Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.
Partai Gerakan Indonesia Raya telah menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014[42].. Prabowo sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai presiden, jika mendapat dukungan dari rakyat].
Walaupun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas Prabowo tertinggi dibandingkan dengan calon-calon presiden lainnya, tidak sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah Prabowo akan terganjal elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang masih sangat rendah. Namun, poitisi senior Permadi mengatakan, Megawati Soekarnoputri berjanji akan mencalonkan Prabowo sebagai presiden pada pemilihan presiden 2014.
Pada tanggal 17 Juni 2009, Prabowo dinyatakan sebagai anggota marga Lumban Tobing. Selain Prabowo, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo juga diterima sebagai anggota marga tersebut[47]. Penganugerahan marga tersebut difasilitasi oleh Persatuan Punguan Siraja Lumban Tobing (PPSLB) dan berlangsung di Danau Toba Convention Center, Medan.
Pada tanggal 28 Desember 2011, Prabowo menerima gelar adat Tongkonan dari masyarakat adat desa Siguntu, Rantepao, Toraja Utara. Pemberian gelar adat yang dibarengi dengan pesta duka Rambu Solo disaksikan oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu`mang, Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen Muhammad Nizam, Bupati Tanah Toraja Theofillus Allorerung, Bupati Toraja Utara Frederik Batti Sorring beserta ribuan warga setempat.

Pramono Edhie Wibowo
Jenderal TNI (Purn.) Pramono Edhie Wibowo (lahir di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia, 5 Mei 1955; umur 58 tahun) adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor: 40/TNI/2011, menggantikan Jenderal TNI George Toisutta. Ketika itu, pengangkatannya sebagai KSAD menuai protes dari berbagai kalangan seperti KontraS yang menganggap bahwa terdapat unsur nepotisme karena Pramono Edhie merupakan ipar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri.
Sebelumnya, Pramono pernah menjabat sebagai Panglima Kostrad dan pada tahun 2009 juga pernah menjabat sebagai Pangdam III Siliwangi.[3][4] Ayahnya, Sarwo Edhie Wibowo, juga merupakan mantan Komandan RPKAD yang turut andil dalam penumpasan pemberontakan G 30 S/PKI.
Pada Mei 2013, karena ia telah memasuki masa pensuin, posisinya sebagai KSAD digantikan oleh Letjen TNI Moeldoko.
Dengan latar belakang keluarga yang juga berasal dari militer, perjalanan karier militer Pramono Edhie Wibowo terbilang cukup bersinar. Sebagai lulusan terbaik Akademi Militer pada tahun 1980, Pramono Edhie ditunjuk sebagai Komandan Pleton Grup I Kopassandha. Setelah menjadi perwira Operasi Grup I Kopassandha pada tahun 1981, pada tahun 1984 Pramono ditunjuk sebagai Komandan Kompi 112/11 grup I Kopassandha. Pada tahun 1995, Pramono menempuh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Satu tahun kemudian, Pramono menjabat sebagai Perwira Intel Operasi grup I Kopassus. Bernaung dalam tenda Kopassus, Pramono kemudian menjabat sebagai wakil komandan Grup 1/Kopassus pada tahun 1996, dan terpilih menjadi Komandan Grup 1/Kopassus dua tahun kemudian.
Setelah reformasi bergulir, karier Pramono terus berkembang. Apalagi saat Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Pramono terpilih menjadi Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001. Pada tahun yang sama, Pramono menempuh Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI), dan kemudian menjabat sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Bidang Ekonomi Sesko TNI 2004. Karier Pramono terus meningkat, sehingga dia menjadi Wakil Danjen Kopassus pada 2005, Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro pada tahun 2007, dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD pada tahun 2008 hingga tahun 2009. Pada tahun 2009, Pramono menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi serta ditunjuk menjadi Panglima Kostrad (Pangkostrad) pada tahun 2010.
Pada tahun 2011, Pramono dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI George Toisutta. Inilah puncak karier Pramono Edhie sebelum akhirnya pensiun secara resmi dari militer pada Mei 2013.
Pendidikan militer
Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) - 1980.
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Sesko AD) - 1995.
Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) - 2001.

Setelah pensiun dari dunia militer, ia masuk ke dunia politik, bergabung dengan Partai Demokrat dan menjadi salah satu anggota Dewan Pembina partai sejak Juni 2013. Pramono Edhie Wibowo juga menjadi salah satu kandidat peserta Konvensi Partai Demokrat bersama 10 orang kandidat lainnya. Kesepuluh peserta Konvensi lainnya adalah Hayono Isman, Marzuki Alie, dan Sinyo Harry Sarundajang yang merupakan kader partai. Ali Masykur Musa, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Gita Wirjawan, Irman Gusman dan Endriartono Sutarto yang berasal dari luar partai. Ia dan Endriartono merupakan peserta yang berasal dari latar belakang militer.
Hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei menempatkan Pramono Edhie Wibowo sebagai salah satu kandidat calon presiden alternatif pada tahun 2014. Pada awal 2013 lalu, hasil survei yang dilakukan oleh Network Elections Survey (INES) menunjukkan tingkat elektabilitas Pramono Edhie diangka 3,3 persen suara dari total 5.989 yang disurvei. Sedangkan Lembaga Survei Nasional (LSN) menyebutkan elektabilitas Pramono Edhie berada pada angka 4,9 persen.

Rizal Ramli
Dr. Rizal Ramli (lahir di Padang, Sumatera Barat, 10 Desember 1954; umur 59 tahun) adalah seorang ahli ekonomi dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional dimasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pengagum Einstein ini sempat menikmati bangku kuliah di jurusan Teknik Fisika - Institut Teknologi Bandung, tetapi akhirnya mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Boston University pada tahun 1990.
Pada tahun 1978, sewaktu masih menjadi mahasiswa jurusan Teknik Fisika - ITB ia pernah dipenjara oleh rezim penguasa waktu itu karena kritik-kritiknya yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggapnya telah melenceng dari cita-cita berbangsa dan bernegara.
Sekembalinya dari Amerika Serikat setelah menyelesaikan pendidikan Doktor ekonominya, Ramli bersama beberapa orang ekonom lain seperti Laksamana Sukardi mendirikan ECONIT Advisory Group. Ketika masih aktif sebagai Managing Director Econit, Dr. Rizal Ramli dan rekan-rekannya di lembaga think-tank ekonomi independen ini sering mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru. Misalnya saja kritik terhadap kebijakan Mobil Nasional, Pupuk Urea, Pertambangan Freeport, dan sebagainya. Bersama dengan beberapa orang koleganya Dr. Rizal Ramli mendirikan Komite Bangkit Indonesia (KBI) dan saat ini sekaligus menjabat sebagai ketua.
Saat menjadi Kabulog, ia juga berhasil membawa keuntungan bagi Bulog meski ia hanya memimpin selama 15 bulan. Rizal berhasil memberikan terobosan baru yang seketika mendongkrak nilai perekonomian Bulog hanya dalam kurun waktu enam bulan. Di bawah tangan dinginnya, ia membuat Bulog menjadi sebuah instansi yang lebih transparan dan accountable, misalnya dengan penghapusan rekening off-budget menjadi on-budget yang mengakibatkan angka surplus yang cukup tinggi bagi Bulog. Jelas saja itu merupakan suatu prestasi setelah krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1998.

Ia juga melakukan penyederhanaan dan konsolidasi rekening-rekening Bulog yang sebelumnya berjumlah 117 rekening menjadi hanya 9 rekening saja. Selama kepemimpinan Dr. Rizal Ramli di Bulog inilah dilakukan proses restrukturisasi untuk mempersiapkan Bulog menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kalau kita mengingat kembali hampir semua Kabulog selama menjabat pasti masuk penjara karena hampir semua terlibat kasus korupsi, karena Bulog adalah lahan basah dan mudah untuk korupsi. Sepanjang sejarah Bulog hanya 2 orang Kabulog yang tidak masuk penjara salah satunya Dr. Rizal Ramli.
Dr. Rizal Ramli diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Agustus 2000. Beberapa hari setelah diangkat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Kwik Kian Gie, Dr. Rizal Ramli lalu mencanangkan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi. Program percepatan pemulihan ekonomi tersebut meliputi :
Menciptakan stabilitas di sektor finansial
Meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan untuk memperkuat stabilitas sosial-politik
Memacu pengembangan usaha skala mikro dan usaha kecil menengah (UKM)
Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani
Mengutamakan pemulihan ekonomi berlandaskan investasi daripada berlandaskan pinjaman
Memacu peningkatan ekspor
Menjalankan privatisasi bernilai tambah
Melaksanakan desentralisasi ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal
Mengoptimalkan pemanfaatan suberdaya alam, dan
Mempercepat restrukturisasi perbankan

Mei 2001, saat mantan dosen Program Magister Manajemen Fakultas Pasca Sarjana UI ini menjabat sebagai Menteri Perekonomian juga membuat terobosan lain dengan mendorong penghapusan cross-ownership dan cross-management antara PT Telkom dan PT Indosat. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetisi dan mendorong kedua operator telekomunikasi nasional tersebut menjadi full service operators. Lewat terobosannya tersebut, banyak pihak menilai bahwa langkah yang dilakukan Rizal adalah langkah yang tepat sehingga dapat memberikan keuntungan bagi negara.
Rizal Ramli pernah menyelamatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari kebangkrutan tanpa menyuntik uang tapi melalui revaluasi asset, sehingga modal yang dari minus 9 Triliun Rupiah melonjak menjadi surplus 119,4 Triliun Rupiah. Ia juga pernah membuat PT. Semen Gresik menjadi satu dari tujuh BUMN yang paling menguntungkan dengan mencatat laba bersih dari 1,3 Triliun Rupiah menjadi 1,8 Triliun Rupiah pada tahun 2007.
Rizal Ramli dikenal sebagai "Sang Penerobos" karena ide-idenya yang tidak konvensional namun tepat sasaran, kepentingan rakyat menjadi dasar keputusannya saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, akrab dipanggil Gus Dur.
Sebagai Seorang Ekonom Alumni Boston University ia juga memiliki jaringan pergaulan Internasional. Ia adalah salah satu ahli ekonomi Indonesia yang dipercaya menjadi penasehat ekonomi PBB bersama ekonom Internasional lainnya seperti peraih Nobel Ekonomi, Prof. Amartya Sen dari Harvard University, serta dua peraih Nobel lainnya, Prof. Sir James Mirrlees Alexander dari Inggris dan Dr. Rajendra K. Pachuri dari Yale University , Helen Hunt dari UNDP, Prof Francis Stewart dari Oxford University, Prof Gustave Ranis dari Yale University, Prof Patrick Guillaumont dari Prancis, Prof Nora Lustig dari Argentina, dan Prof Buarque dari Brasil.
Pada The United Nation’s Second Advisory Panel Meeting bulan Juni 2012, Rizal telah membawa enam topik makalah, yakni Prospect for the Economy and Democracy in Indonesia, Post Yudhoyono Indonesia and Asian Power, Indonesia Strategic Economic & Political Outlook and Asian Powers, Indonesia’s Economic Outlook and Asian Economic Inegration, Indonesian Democracy at The Cross Road, dan Indonesian Economy and Rule of Law under SBY Administration. Seperti panel pada pertemuan pertama, pertemuan kedua juga dihadiri oleh anggota tim ahli PBB dan para pakar pilihan dari berbagai negara.
Rizal memahami dengan baik Ekonomi Global dan sama sekali tidak mungkin ia anti Ekonomi Pasar. Lebih konyol lagi jika ia dinilai anti modal asing. Posisinya sebagai Penasihat Ekonomi PBB merupakan salah satu bukti bahwa pandangan ekonominya bisa diterima masyarakat Internasional. “Kita sudah pasti mendukung ekonomi pasar, tapi ada lima hal yang tidak boleh diserahkan kepada pasar, yakni antara lain pendidikan, kesehatan, militer, keberpihakan kepada rakyat,” kata Rizal.
“Saya sejak awal menyebutkan pentingnya kita mengimplementasikan ekonomi konstitusi,” tambah mantan aktivis ITB Bandung yang pernah dipenjara di Sukamiskin karena memprotes kebijakan pemerintah Orde Baru yang merugikan rakyat. Dalam UUD sudah cukup jelas tercantum sistem ekonomi yang harus dianut Indonesia. “Tinggal kita konsisten saja mengelaborasi UUD itu dalam UU dan peraturan pelaksanaan, dari peraturan pemerintah hingga perda. Tapi, yang sekarang terjadi, kita malah melenceng ke ekonomi neoliberal,” kata Rizal.
Untuk meluruskan kembali Politik dan Ekonomi Indonesia yang dinilainya sudah salah arah, Rizal sejak paruh pertama tahun 2000-an memimpin Indonesia Bangkit, sebuah think-thank yang secara periodic memberikan penilaian tentang situasi sosial-politik dan ekonomi Indonesia. Ia juga rajin mengunjungi desa-desa untuk mengajak masyarakat menggapai Indonesia yang lebih baik.
Sepak terjangnya di dalam negeri juga berhasil merebut simpati rakyat. Dari hari ke hari, popularitasnya terus menanjak. Di tengah “kekeringan” figur negarawan, kehadirannya mampu mengisi harapan rakyat yang menginginkan perubahan. Tapi, dikalangan elite ekonomi, khususnya para pelaku pasar keuangan, ia belum cukup dikenal. ialah satu bukti minimnya pemahaman mereka tentang figure ini adalah penilaian yang keliru. Ke depan, Indonesia memang membutuhkan Tokoh Nasional yang berwawasan Internasional. Negarawan yang konsisten memperjuangkan kepentingan Nasional, tapi mampu meyakinkan masyarakat dunia.

Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani Indrawati (lahir di Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus 1962; umur 51 tahun) adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan. Sebelum menjadi menteri keuangan, dia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008[2] dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
Pendidikan
Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia. (1981 – 1986)
Master of Science of Policy Economics di University of lllinois Urbana Champaign, U.S.A. (1988 – 1990)
Ph.D. of Economics di University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A. (1990 – 1992)
Pengalaman Kerja
Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), Juni 1998 – Sekarang
Nara Sumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi Hukum – Departemen Kehakiman RI, Agustus 1998 s/d Maret 1999.
Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1999 – 2000, Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 15 Mei 1999 – Sekarang
Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI, Juni 1998 s/d sekarang.
Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI-TVRI XXXI, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan, terhitung 1 April 1999 - Sekarang
Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia, Agustus 1998 – Sekarang
Anggota Komisi Pembimbing mahasiswa S3 atas nama Sdr. Andrianto Widjaya NRP. 95507 Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor, Juni 1998
Ketua I Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri serta Kebijaksanaan Pembangunan, PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 1996 – 2000
Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik-UI, 1996-Maret 1999
Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI, Mei 1995 – Juni 1998
Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan LPEM FEUI, 1993 – Mei 1995
Research Associate, LPEM FEUI, 1992 – Sekarang
Pengajar Program S1 & Program Extension FEUI, S2, S3, Magister Manajemen Universitas Indonesia, 1986 – Sekarang
Anggota Kelompok Kerja – GATS Departemen Keuangan, RI 1995
Anggota Kelompak Kerja Mobilitas Penduduk Menteri Negara Kependudukan – BKKBN, 1995
Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk, Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN, Mei – Desember 1995
Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan OTO-BAPPENAS, 1994 – 1995
Asisten Profesor, University of lllinois at Urbana, Champaign, USA, 1990 – 1992
Asisten Pengajar Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia, 1985 – 1986

Surya Paloh
Surya Dharma Paloh (lahir di Medan, Medan, Sumatera Utara, 16 Juli 1951; umur 62 tahun) adalah pengusaha pers dan pimpinan Media Group yang memiliki harian Media Indonesia, Lampung Post, dan stasiun televisi Metro TV. Lahir dari pasangan Daud Paloh dan Nursiah Paloh. Bersama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, Surya Paloh mencetuskan pendirian Nasional Demokrat.
Surya Paloh lahir di Medan (Medan) Sumatera Utara. Ia besar di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, di daerah yang memunculkan tokoh-tokoh besar semacam TB Silalahi, Adam Malik, Parada Harahap, A.M. Sipahutar, dan Harun Nasution. Ia menjadi pengusaha di kota Medan, daerah yang membesarkan tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) dan tokoh bisnis TD Pardede. Aktivitas politik menyebabkannya pindah ke Jakarta, menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dua periode. Justru di kota metropolitan ini, kemudian Surya Paloh terkenal sebagai seorang pengusaha muda Indonesia.
Surya Paloh mengenal dunia bisnis tatkala ia masih remaja. Sambil bersekolah ia berdagang teh, ikan asin, karung goni, dan lain-lain. Ia membelinya dari dua orang tauke sahabat yang sekaligus gurunya dalam dunia usaha, lalu dijual ke beberapa kedai kecil atau ke perkebunan (PT Perkebunan Nusantara). Di Medan, Surya Paloh mendirikan perusahaan karoseri sekaligus menjadi agen penjualan mobil.
Sembari berdagang, Surya Paloh juga menekuni kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Sosial Politik Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Di kota terbesar ketiga, setelah Jakarta dan Surabaya ini, keinginan berorganisasi yang sudah berkembang sejak dari kota Pematang Siantar, semakin tumbuh subur dalam dirinya. Situasi pada saat itu, memang mengarahkan mereka aktif dalam organisasi massa yang sama-sama menentang kebijakan salah dari pemerintahan Orde Lama. Surya Paloh menjadi salah seorang pimpinan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI).
Setelah KAPPI bubar, ia menjadi Koordinator Pemuda dan Pelajar pada Sekretariat Bersama Golkar. Beberapa tahun kemudian, Surya Paloh mendirikan Organisasi Putra-Putri ABRI (PP-ABRI), lalu ia menjadi Pimpinan PP-ABRI Sumatera Utara. Bahkan organisasi ini, pada tahun 1978, didirikannya bersama anak ABRI yang lain, di tingkat pusat Jakarta, dikenal dengan nama Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI).
Kesadarannya bahwa dalam kegiatan politik harus ada uang sebagai biaya hidup dan biaya perjuangan, menyebabkan ia harus bekerja keras mencari uang, dengan mendirikan perusahaan atau menjual berbagai jenis jasa. Ia mendirikan perusahaan jasa boga, yang belakangan dikenal sebagai perusahaan catering terbesar di Indonesia. Keberhasilannya sebagai pengusaha jasa boga, menyebabkan ia lebih giat belajar menambah ilmu dan pengalaman, sekaligus meningkatkan aktifitasnya di organisasi.
Menyusuri kesuksesan itu, ia melihat peluang di bidang usaha penerbitan pers. Surya Paloh mendirikan Surat Kabar Harian Prioritas. Koran yang dicetak berwarna ini, laku keras. Akrab dengan pembacanya yang begitu luas sampai ke daerah-daerah. Sayang, surat kabar harian itu tidak berumur panjang, keburu di cabut SIUPP-nya oleh pemerintah. Isinya dianggap kurang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Indonesia.
Kendati bidang usaha penerbitan pers mempunyai risiko tinggi, bagi Surya Paloh, bidang itu tetap merupakan lahan bisnis yang menarik. Ia memohon SIUPP baru, namun, setelah dua tahun tak juga keluar. Minatnya di bisnis pers tak bisa dihalangi, ia pun kerjasama dengan Achmad Taufik Menghidupkan kembali Majalah Vista. Pada tahun 1989, Surya Paloh bekerja sama dengan Drs. T. Yously Syah mengelola koran Media Indonesia. Atas persetujuan Yously sebagai pemilik dan Pemrednya, Surya Paloh memboyong Media Indonesia ke Gedung Prioritas. Penyajian dan bentuk logo surat kabar ini dibuat seperti Almarhum Prioritas. Kemajuan koran ini, menyebabkan Surya Paloh makin bersemangat untuk melakukan ekspansi ke berbagai media di daerah. Disamping Media Indonesia dan Vista yang terbit di Jakarta, Surya Paloh bekerjasama menerbitkan sepuluh penerbitan di daerah.
Pada umurnya yang masih muda, 33 tahun, Surya Paloh berani mempercayakan bisnis cateringnya pada manajer yang memang disiapkannya. Pasar catering sudah dikuasainya, dan ia menjadi the best di bisnis itu. Lalu, ia mencari tantangan baru, masuk ke bisnis pers. Padahal, bisnis pers adalah dunia yang tidak diketahuinya sebelum itu. Kewartawanan juga bukan profesinya, tetapi ia berani memasuki dunia ini, memasuki pasar yang kelihatannya sudah jenuh. Ia bersaing dengan Penerbit Gramedia Group yang dipimpin oleh Yakob Utama, wartawan senior. Ia berhadapan dengan Kartini Grup yang sudah puluhan tahun memasuki bisnis penerbitan. Ia tidak segan pada Pos Kota Group yang diotaki Harmoko, mantan Menpen RI. Bahkan, ia tidak takut pada Grafisi Group yang di-back up oleh pengusaha terkenal Ir. Ciputra, bos Jaya Group.
Kendati kondisi pasar pers begitu ramai dengan persaingan. Surya Paloh sedikit pun tak bergeming. Bahkan ia berani mempertaruhkan modal dalam jumlah relatif besar, dengan melakukan terobosan-terobosan baru yang tak biasa dilakukan oleh pengusaha terdahulu. Dengan mencetak berwarna misalnya. Ia berani menghadapi risiko rugi atau bangkrut. Ia sangat kreatif dan inovatif. Dan, ia berhasil.
Surya Paloh menghadirkan koran Proritas di pentas pers nasional dengan beberapa keunggulan. Pertama, halaman pertama dan halaman terakhir di cetak berwarna. Kedua, pengungkapan informasi kelihatan menarik dan berani. Ketika, foto yang disajikan dikerjakan dengan serius. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan koran ini dalam waktu singkat, berhasil mencapai sirkulasi lebih 100 ribu eksemplar. Tidak sampai setahun, break event point-nya sudah tercapai.
Ancaman yang selalu menghantui Prioritas justru bukan karena kebangkrutan, tetapi pencabutan SIUPP oleh pemerintah. Terbukti kemudian, ancaman itu datang juga. Koran Prioritasnya mati dalam usia yang terlalu muda. Pemberitaannya dianggap kasar dan telanjang. Inilah risiko terberat yang pernah dialami Surya Paloh. Ia tidak hanya kehilangan sumber uang, tetapi ia juga harus memikirkan pembayaran utang investasi.
Dalam suasana yang sangat sulit itu, ia tidak putus asa. Ia berusaha membayar gaji semua karyawan Prioritas, sambil menyusun permohonan SIUPP baru dari pemerintah. Namun permohonan itu tidak dikabulkan pemerintah. Beberapa wartawan yang masih sabar, tidak mau pindah ke tempat lain, dikirim Surya Paloh ke berbagai lembaga manajemen untuk belajar.
Pers memang memiliki kekuatan, di negara barat, ia dikenal sebagai lembaga keempat setelah legislatif, yudikatif dan eksekutif. Apalagi kebesaran tokoh-tokoh dari berbagai disiplin ilmu atau tokoh-tokoh dalam masyarakat, sering karena peranan pers yang mempublikasikan mereka. Bagaimana seorang tokoh diakui oleh kalangan masyarakat secara luas, kalau ia di boikot oleh pers. Dengan demikian, bisnis pers memang prestisius, memberi kebanggaan, memberi kekuatan dan kekuasaan. Dan, itulah bisnis Surya Paloh.

Suryadharma Ali
Drs. H. Suryadharma Ali MSi. (lahir di Jakarta, 19 September 1956; umur 57 tahun) adalah Menteri Agama Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 1984. Pada tahun 1985 ia berkarier di PT. Hero Supermarket, hingga tahun 1999 di mana ia menduduki posisi Deputi Direktur perusahaan ritel tersebut. Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi ritel di Indonesia.
Pada Februari 2007, Suryadharma terpilih sebagai Ketua Umum PPP dan menggantikan Hamzah Haz. Kepengurusan periode kepemimpinannya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, Irgan Chirul Mahfiz (Sekretaris Jenderal), Suharso Monoarfa (Bendahara), Bachtiar Chamsyah (Ketua Majelis Pertimbangan Pusat), KH Maemoen Zubair (Ketua Majelis Syariah), dan Barlianta Harahap (Ketua Majelis Pakar).

Sutiyoso
Letjen TNI (Purn.) Dr.(H.C.) H. Sutiyoso (lahir di Semarang, 6 Desember 1944; umur 69 tahun) adalah seorang politikus dan mantan tokoh militer Indonesia berbintang tiga. Ia adalah Gubernur Jakarta selama dua periode, mulai 6 Oktober 1997 hingga 7 Oktober 2007, saat ia digantikan Fauzi Bowo, wakilnya, yang memenangi Pilkada DKI 2007. Sebagai gubernur, Sutoyoso adalah tokoh yang cukup menarik. Sepanjang dua periode menjadi gubernur, ia sering mengundang kontroversi ketika menggulirkan kebijakan. Kritikan terhadap proyek angkutan umum busway, proyek pemagaran taman di kawasan Monas Jakarta Pusat, dan sejumlah proyek lainnya. Pada 1 Oktober 2007, ia mengumumkan bahwa dirinya akan maju sebagai calon presiden Indonesia pada Pemilu Presiden 2009.
Lahir di Semarang, Sutiyoso merupakan anak ke enam dari delapan bersaudara. Ia adalah putra pasangan Tjitrodihardjo dan Sumini. Setelah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Semarang pada 1963 dan sempat setahun kuliah di Jurusan Teknik Sipil Universitas 17 Agustus, ia masuk Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang. Lulus pada 1968, ia berpindah-pindah tugas di kesatuan militer.
Periode 1988-1992, ia menjabat Asisten Personil, Asisten Operasi, dan Wakil Komandan Jenderal Kopassus. Sosoknya mulai mencuat saat terpilih sebagai komandan resimen terbaik se-Indonesia ketika menjabat Kepala Staf Kodam Jaya pada 1994. Prestasi yang digenggamnya itu kemudian ikut menghantarkannya pada jabatan Panglima Kodam Jaya. Semasa menjadi panglima itu, namanya kian dikenal terutama lewat acara Coffee Morning. Lewat acara yang digelar sebulan sekali itu, Sutiyoso berdiskusi dengan sesepuh dan tokoh masyarakat dalam kaitan dengan kemanan ibukota.
Posisinya sebagai panglima, kemudian merentangkan jalan menjadi gubernur. Gaya kepemimpinannya disebut-sebut banyak meniru mantan Gubernur Ali Sadikin.
Periode pertama (1997-2002) sebagai Gubernur DKI Jakarta berlanjut pada periode kedua (2002-2007). Jabatan lain yang dipegang oleh Sutiyoso ialah Ketua Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) periode 2004 - 2008. Ia juga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia ) untuk masa bakti 2006 - 2011.
Pada 15 Januari 2004, ia meluncurkan sistem angkutan massal dengan nama bus TransJakarta atau lebih populer disebut Busway sebagai bagian dari sebuah sistem transportasi baru kota. Setelah sukses dengan Koridor I, pengangkutan massal dikembangkan ke koridor-koridor berikutnya. Ia juga mencetuskan mengembangkan sisten transportasi kota modern juga segera melibatkan subway dan monorel.
Keberadaan Busway yang semula ditentang beberapa pihak terutamanya pengguna kendaraan pribadi karena mengurangi satu jalur jalan. Selain itu, pembangunan halte-halte Busway juga mengakibatkan sebagian pepohonan yang berada di pembatas jalan ditebang. Di lain pihak, Busway disambut baik penggunanya karena dianggap lebih nyaman dari angkutan umum sejenis lainnya. Bukan hanya sebagai sarana transportasi perkotaan modern untuk angkutan massal, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bus pariwisata kota. Busway yang melewati Koridor II menempuh berbagai fasilitas pemerintah pusat terutama sisi barat Kompleks Sekretariat Negara, Jalan MH Thamrin, Monumen Nasional, Kantor Pemerintah DKI Jakarta, bekas Kantor Wakil Presiden Indonesia, Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan Stasiun Gambir.
Peluncuran Koridor II yang dilakukan pada 15 Januari 2006 bersamaan dengan Koridor III dengan rute Kawasan Harmoni hingga Terimal Kalideres (Jakarta Barat). Koridor II sendiri menempuh rute Terminal Pulo Gadung hingga Kawasan Hamorni (Jakarta Pusat).
Mulai 4 Februari 2006, ia melarang siapapun yang berada di wilayah DKI merokok di sembarang tempat. Larangan merokok dilakukan di tempat-tempat umum, seperti halte, terminal, mall, perkantoran dan lain sebagainya. Meskipun program ini telah diefektifkan sejak 6 April 2006 ternyata masih saja banyak orang yang tidak mengindahkan larang merokok di sembarang tempat itu. Pengawasan yang kurang cermat dan tindakan yang tidak tegas dari aparat serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok menyebabkan peraturan pemerintah menjadi terhambat untuk direalisasikan.
Pada 22 Desember 2006, ia mencoba jalur Busway Koridor IV-VII yang pengoperasiannya dilaksanakan pada 27 Januari 2007.
Setelah merealisasikan pelebaran Jalan MH Thamrin, ia menerapkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 terutama Pasal 51 ayat 1 tentang peraturan kendaraan bermotor melaju di sebelah kiri. Penertiban pengendara motor harus di jalur kiri diberlakukan sejak 8 Januari 2007 di ruas Jalan Gatot Subroto hingga kawasan Cawang, Jalan DI Panjaitan, Jalan MT Haryono, Jalan S Parman, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Letjen Suprapto. Selain di kawasan itu, pemberlakukan sepeda motor melaju di sebelah kiri juga ditetapkan di Jalan Margoda (Depok), Jalan Sudirman (Tangerang), dan Jalan Ahmad Yani (Bekasi).
Saksi tilang bagi pengendara sepeda motor yang melaju di lajur tengah dan kanan mulai diterapkan semenjak itu juga. Dasar wajib lajur kiri bagi pengendara sepeda motor adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan. Dalam Bab VIII Pasal 51 ayat 1 dijelaskan tata cara berlalu lintas di jalan adalah mengambil lajur sebelah kiri. Selain, karena masa ujicoba selama 13 hari sejak Desember 2006 yang dapat menurunkan jumlah kasus kecelakaan hingga 30,7 persen.
Pada 9 Januari 2007 ditemukan sebanyak 952 pengendara sepeda motor ditilang dan harus membayar denda Rp 20.000,- hingga Rp 40.000,- berdasarkan keputusan sidang di tempat kejadian, karena terbukti melanggar batas lajur kiri. Jumlah total sejak 8 Januari 2007 tidak kurang 2923 orang.
Selain pelarangan pengendara sepeda motor melintas di kawasan Sudirman dan Jalan Thamrin, jumlah sepeda motor juga direncanakan dibatasi di Jakarta.
Pada 27 Januari 2007, ia meluncurkan armada Transjakarta untuk Koridor IV, V, VI, dan VII. Acara peluncuran yang dipusatkan di Komplek Taman Impian Jaya Ancol dihadiri pejabat-pejabat negara dari pusat maupun daerah. Iringan-iringan rombongan yang terdiri beberapa walikota se-Jakarta, beberapa artis, dan beberapa gubernur di Indonesia. Sebuah armada Koridor V sempat terhalang separator di perempatan Jalan Matraman Raya untuk beberapa saat ketika pengemudi yang baru tidak tepat mengarahkan kemudinya menyururi jalan yang sedianya khusus diperuntukkan busway. Masyarakat tampak antusias menyambut kehadiran armada baru ini.
Pada 17 Januari 2007, ia mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2007 tentang peniadaan semua ternak unggas di permukiman. Ia memberi batas waktu bagi warga Jakarta untuk menyingkirkan unggas dari lingkungan tempat tinggal pada 31 Januari 2007. Pada 1 Februari 2007, ia berkeliling ke sejumlah wilayah untuk memastikan tidak ada lagi unggas yang dipelihara secara liar. Ia meminta kepada warga masyarakat dapat memberikan informasi kepada petugas jika tetangganya masih ada yang memelihara unggas yang dilarang menurut Peraturan Gubernur No 15/2007, yaitu ayam, itik, entok, bebek, angsa, burung dara, dan burung puyuh. Sampai pada 31 Januari 2007 sudah lebih dari 100.000 unggas di permukiman dimusnahkan oleh warga dan petugas. Sedang, pemberian sertifikat telah diserahkan kepada lebih dari 80 persen pemilik unggas hias dan berkicau. Proses sertifikasi unggas berlanjut hingga akhir Februari 2007.
Hingga masa jabatannya berakhir, janji beliau untuk mengurangi kemacetan dan banjir di Jakarta tidak dapat dipenuhi. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi gubernur Jakarta selanjutnya.
Pada 2 Maret 2007, ia membuka pusat layanan pesan singkat (SMS) untuk menampung berbagai keluhan warga Jakarta. SMS Center dikelola Biro Humas dan Protokol Pemprov DKI dijadikan bahan bagi gubernur dalam memperbaiki layanan publik dan kinerja aparat pemerintah di bawahnya. Pusat layanan bersifat satu arah, sehingga pesan singkat yang dikirimkan seorang warga tidak akan dibalas.
Pada 29 Mei 2007, ia didatangi polisi New South Wales di kamar hotelnya dan diminta untuk menghadiri sidang terkait dengan kasus terbunuhnya lima wartawan asing di Balibo, Timor Timur pada tahun 1975. Dua polisi federal, yaitu Sersan Steve Thomas dan detektif senior Constable Scrzvens menerobos masuk ke kamar hotel tempatnya menginap di Hotel Shangri-La, Sydney.
Atas insiden itu, Sutiyoso menuntut Pemerintah Australia memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas pelecehan yang dilakukan polisi federal Australia. Sikap polisi yang menerobos masuk ke dalam kamar hotel tempatnya menginap dan memaksananya menandatangani surat panggilan dinilai tidak senonoh. Apalagi, ia berada di Australia sebagai pejabat negara resmi atas undangan resmi.
Pada 31 Mei 2007, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, menyampaikan surat permintaan maaf dari Perdana Menteri Negara Bagian New South Wales (NSW), Morris Iemma.
Pada 15 Desember 2006, ia menerima penghargaan 2006 Asian Air Quality Management Champion Award dari Clear Air Initiative for Asian Cities (CAI) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas prestasinya untuk Gagasan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) terbesar di Asia melalui Busway Penerbitan Perda No.2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
Gelar pahlawan pengelolaan kualitas udara di Asia diberikan dengan pertimbangan berhasil dalam mengembangkan akuntan umum TransJakarta (busway) yang mengurangi emisi gas kendaraan bermotor di Jakarta. Pembentukan fasilitas umum busway meniru sistem Bus Rapid Transportation (BRT) di Bogota (Kolombia) dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Perda No 2/2005).
Penghargaan serupa diberikan kepada Direktur Jenderal Pengendalian Polusi Departemen Lingkungan Hidup Thailand Supat Wangsongwatana, pengamat senior Lingkungan Hidup Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia Sara Stenhammar, dan seorang hakim di Lahore (Pakistan) Hamid Ali Shah.

Wiranto
Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, SH. (lahir di Kota Yogyakarta, DIY, 4 April 1947; umur 66 tahun [1]) adalah politikus Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Wiranto menjabat Panglima TNI periode 1998-1999. Setelah menyelesaikan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat pada periode 2006-2010, dia kembali terpilih untuk masa jabatan yang kedua (2010-2015).
Ayahnya, RS Wirowijoto adalah seorang guru sekolah dasar, dan ibunya bernama Suwarsijah. Pada usia sebulan, Wiranto dibawa pindah oleh orang tuanya ke Surakarta akibat agresi Belanda yang menyerang kota Yogyakarta. Di Surakarta inilah ia kemudian bersekolah hingga menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 4 Surakarta).
Namanya melejit setelah menjadi ADC Presiden Soeharto tahun 1987-1991. Setelah sebagai ajudan presiden, karier militer Wiranto semakin menanjak ketika tampil sebagai Kasdam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad, dan KSAD.
Selepas KSAD, ia ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Pangab (sekarang Panglima TNI) pada Maret 1998. Pada masa itu terjadi pergantian pucuk kepemimpinan nasional. Posisinya yang sangat strategis menempatkannya sebagai salah satu pemain kunci bersama Wakil Presiden B.J. Habibie. Ia tetap dipertahankan sebagai Pangab di era Presiden BJ Habibie.
Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) RI (1998)
Kepala Staff TNI Angkatan Darat (Kasad) (1997)
Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) (1996)
Pangdam Jaya (1994)
Kasdam Jaya (1993)
Ajudan Presiden Republik Indonesia (1989-1993)
Asops Kasdivif-2 Kostrad (1988)
Waasops Kas Kostrad pada (1987)
Kasbrigif-9 Kostrad (1985)
Kadep Milnik Pussenitf (1984)
Karoteknik Ditbang Pussenif (1983)
Jenjang Kepangkatan
Jendral TNI (1997)
Letjen TNI (1996)
Mayjen TNI (1994)
Brigjen TNI (1993)
Kolonel (1989)
Letkol (1982)
Mayor (1979)
Kapten (1973)
Letnan Satu (1971)
Letnan Dua (1968)

Kariernya tetap bersinar setelah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tampil sebagai presiden keempat Indonesia. Ia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, meskipun kemudian dinonaktifkan dan mengundurkan diri. Pada 26 Agustus 2003, ia meluncurkan buku otobiografi dengan judul Bersaksi di Tengah Badai.
Setelah memenangi konvensi Partai Golkar atas Ketua Umum Partai Golkar Ir. Akbar Tandjung, ia melaju sebagai kandidat presiden pada 2004. Bersama pasangan kandidat wakil presiden Salahuddin Wahid, langkahnya terganjal pada babak pertama karena menempati urutan ketiga dalam Pilpres 2004.
Pada 21 Desember 2006, ia mendeklarasikan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan tampil sebagai ketua umum partai. Deklarasi partai dilakukan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta dan dihadiri ribuan orang dari berbagai kalangan. Mantan presiden Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan wakil presiden Try Sutrisno, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, dan tokoh senior Partai Golkar Oetojo Oesman menghadiri peresmian partainya.
Deklarasi partai juga dihadiri sejumlah pengurus, yaitu mantan Sekjen Partai Golkar Ary Mardjono, mantan Gubernur Jawa Tengah H. Ismail, mantan menteri pemberdayaan perempuan Tuty Alawiyah AS, Yus Usman Sumanegara, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, mantan Wapangab Jenderal TNI (Purn) H. Fachrul Razi, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Chaerudin Ismail, Marsda TNI (Purn) Budhi Santoso, Suadi Marasabessy, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aspar Aswin, Laksda TNI (Purn) Handoko Prasetyo RS, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aqlani Maza, Mayor Jenderal (Purn) Djoko Besariman, Mayor Jenderal (Purn) Iskandar Ali, Samuel Koto, dan mantan Menkeu Fuad Bawazier, pendiri Partai Bintang Reformasi Djafar Badjeber, pengacara Elza Syarief dan Gusti Randa.
Pada 17 Januari 2007, ia bertemu dengan Ketua DPR-RI Agung Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan (Jakarta). Pertemuan itu menjadi langkah awal dalam menyosong Pemilu Presiden 2009. Ia menyatakan kesiapannya berhadapan kembali dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika mencalonkan kembali.
Setelah Pemilu Legislatif 2009, tepatnya pada 1 Mei 2009, Wiranto bersama Jusuf Kalla (Capres Partai Golkar), mengumumkan pencalonannya sebagai pasangan capres-cawapres yakni Jusuf Kalla sebagai capres dan Wiranto sebagai cawapres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura. Pasangan ini juga menjadi pasangan yang pertama mendaftar di KPU. Pasangan JK-Wiranto mendapat nomor urut tiga dan disingkat menjadi JK-WIN.
Penghargaan
Bintang Mahaptra Adipradana
Bintang Dharma
Bintang Yudah Dharma Putra
Bintang Kartka Eka Paksi Utama
Bintang Jalasena Utama
Bintang Swa Buana Paksa Utama
Bintang Bhayangkara Utama
Bintang Yudha Dharma Naraya
Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
Bintang Veteran Timur Tengah
Bintang Kehormatan Dari Spanyol
Bintang Kehormatan Dari Australia
Bintang Kehormatan Dari Belanda
Bintang Pingat Jasa Gemilang Singapura
Bintang Kehormatan Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang (DPKT) Dari Brunai Darusalam
Bintang Darjah Panglima Mangku Negara (PMN) Dari Pemerintah Malaysia
Bintang Kesetiaan Xxiv
Bintang Penegak G-30-S/Pki
Bintang Seroja
Bintang Wirakarya
Bintang Dwija Sistha
Maggala/Wirakarya Kencana
Organisasi
HANURA (Partai Hati Nurani Rakyat), Ketua Umum
Perhimpunan Kebangsaan, Ketua Dewan Pertimbangan Nasional
Matla’ul Anwar, Ketua Dewan Amanat
ICMI, Penasehat
SOKSI, Penasehat
PSSI, Ketua Dewan Pembina
IDe Indonesia, Ketua Dewan Eksekutif
PPMI, Ketua
Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (PRAJA), Pembina
Paguyuban Warung Tegal, Ketua Dewan Pembina
Paguyuban Spiritual Indonesia, Pembina

Yusril Ihza Mahendra
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., gelar Datuk Maharajo Palinduang (lahir di Lalang, Manggar, Belitung Timur, 5 Februari 1956; umur 57 tahun) adalah seorang pakar hukum tata negara, politikus, dan intelektual Indonesia. Ia pernah menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara Indonesia.
Yusril merupakan putra dari pasangan Idris Haji Zainal Abidin dan Nursiha Sandon. Keluarga dari pihak ayahnya berasal dari Johor, Malaysia. Kakek buyutnya, Haji Thaib, merupakan seorang bangsawan Kesultanan Johor. Keluarga ayahnya telah menetap di Belitung sejak awal abad ke-19. Sedangkan ibunya berasal dari Aie Tabik, Payakumbuh, Sumatera Barat. Pada abad ke-19, neneknya pergi merantau dari Minangkabau dan menetap di Belitung.
Yusril menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian ia mengambil gelar Master di University of the Punjab, Pakistan (1985) dan gelar Doktor Ilmu Politik di Universitas Sains Malaysia (1993).
Yusril memulai kariernya sebagai pengajar di Universitas Indonesia pada mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum. Dari universitas tersebut, ia memperoleh titel Guru Besar Ilmu Hukum.
Selain mengajar, ia juga aktif dan menjadi pengurus beberapa organisasi, seperti Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dari sinilah ia banyak berkenalan dengan tokoh muslim nasional, terutama Mohammad Natsir yang banyak mempengaruhi pandangannya.
Pada tahun 1996, ia diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai penulis pidato presiden. Hingga tahun 1998, ia telah menulis pidato untuk presiden sebanyak 204 buah. Ketika Reformasi 1998, Yusril menjadi salah satu pihak yang mendukung perubahan politik di Indonesia. Pada masa itu, Yusril berperan besar terutama ketika ia menuliskan pidato berhentinya Soeharto.
Bersama para reformis muslim, dia mendirikan partai politik, Partai Bulan Bintang. Partai sebagai pewaris Partai Masyumi ini digagas oleh 22 Ormas Islam. Dalam partai tersebut, Yusril duduk sebagai ketua umum dari tahun 1998 hingga 2005. Pada Pemilu 1999, Partai Bulan Bintang meraih suara sebesar 2,84% dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen.Bersama Amien Rais, dia ikut mengusung Abdurrahman Wahid untuk menjadi presiden Indonesia.
Yusril telah tiga kali menempati jabatan sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong, dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu.
Selain aktif berpolitik, Yusril juga rajin menulis buku, jurnal, dan kolom di media massa. Tulisannya terutama berkisar pada masalah hukum tata negara dan politik Islam. Bersama adiknya Yusron Ihza, ia mendirikan firma hukum Ihza & Ihza Law Firm.

1 komentar:

  1. Aku indriaty manirjo, saya ingin bersaksi pekerjaan yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari untuk pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka orang yang mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban dari suatu 6-kredit pemberi pinjaman penipuan, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri, sebelum aku rilis dari penjara dan teman yang saya saya menjelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya ke perusahaan pinjaman reliabl yang MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. Saya mendapat pinjaman saya Rp850,000,000 dari MAGRETSPENCERLOANCOMPANY sangat mudah dalam 24 jam yang saya diterapkan, Jadi saya memutuskan untuk berbagi pekerjaan yang baik dari Allah melalui MAGRETSPENCERLOANCOMPANY dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda lebih baik kontak MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. menghubungi mereka melalui email:. (magretspencerloancompany@gmail.com)
    Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (indriatymanirjo010@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman.

    BalasHapus